Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Debates, ideas and thought in Indonesian parliament regarding choices and advance towards nations ideology has persistenced since independence era. The study is also complex, extensive and wholly political enclosed. In this article, the author scrutinizes on the four main focuses to launch explanations many problems' in the topic offered here. The first is the parliament ways to anticipate through any diverse, debate on the nation's ideology; secondly, is to dig out and explains through re-take place discuss on Piagam Jakarta (Jakarta Charter) in newly parliament sessions; thirdly, is to inform the recent progress on debate concerning proposal to attach "sevent words of Piagam Jakarta", and finally, explains the prospect towards demand to parliament debates regarding the some issue in the future."

"Indonesia adalah negara berdasar atas hukum. Oleh karena itu, segala peraturan perundang-undangan harus bersumber pada hukum dasar dan aturan-aturan pelaksana tidak dibenarkan bertentangan dengan hukum dasar dan peraturan yang lebih tinggi. Di samping itu segala tindakan penyelenggara pemerintahan harus dibatasi oleh ketentuan-ketentuan hukum. Guna mengatasi terjadinya penyimpangan produk peraturan perundang-undangan perlu adanya sarana pengendali konstitusional yang disebut hak menguji materiil di Indonesia dirumuskan dalam Pasal 26 UU No. 14 Tahun 1970 dan diperkuat dengan Tap. MPR No. III/MPR/1978 serta terakhir dipertegas dengan Pasal 31 UU No. 14 Tahun 1986 yang pada intinya memberikan kewenangan pada Mahkamah Agung untuk menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan dari tingkat di bawah undang-undang karena bertentangan dengan norma hukum yang lebih tinggi. Putusan ini dapat diambil berhubung dengan pemeriksaan perkara pada tingkat kasasi. Dalam pengertian dapat berarti pelaksanaan hak uji materiil tidak harus melalui pemeriksaan perkara biasa yang urut-urutannya dimulai dengan perkara tingkat pertama, banding dan kemudian kasasi, akan tetapi dalam pelaksanaannya belum optimal dan terkesan tidak efektif. Oleh karena itu, penerapan Legislatif Review merupakan alternatif yang tepat guna menjaga konsistennya konstitusionalisme di Indonesia."

"Legal aspects of impeachment of president and vice president in Indonesia."

"Tesis ini membahas tenlang kebangkitan kembali partai politik Islam crareformasi kaitannya ciengan perjuangan Piagam Jakarta. Pada era reformasi ini ternyatapartai politik Islam yang lahir iernyata cukup banyak, 42 parlni politik. Dari jumlahtersebut, yang ikut Pemilu |999 lmnya I7 parlai politik. Bnnyaknya parlai-panai polilikIslam tersebut sudah barang teniu melahirkan fragmentasi. Fragementasi juga lerjadipenggunaan asas, di-mana ada partai Islam yang menggunakan asas Islam, asas Pancasila,dan asas Islam dan Pancasila.Ada empat faktor yang menyebabkan bangkitnya kembali partai politik Islamdalam era reformasi ini. Keempat faktor itu terdiri dari faktor teologis, falctor sosiologis,faktor historis, dan faktor momentum reformasi yang melahirkan kcbebasan untukI`l`lCl`!dil'ik2lD partai polilil-:_Secara ideologis, partai-partai politik Islam yang ada pada era reformasi initerbagi atas tiga kelompok, yaitu kelompok tradisionalis, modemis, dan fundamentalis.Kelornpok tradisonalis, antara lain, terdiri dari Partai Kcbangkitan Umat (PKU) danPartai po|itik Panal NaEElatu|'Umat (PNU). K?lompok modernis, antara lain, tcrcliri dari Partai BulanBintang (PBB), Panai Pcrsaluaan Pembangunan (PPP), Partai Umat Islam (PUI), danPartai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Sedangkan kelompok fundamentalis adalah PadaiKeudi1an(1»1<). ` ~Partai-partai poliiik Islam tcrscbut, tcmyata dalam Sidang Tahunan MPR 2000,yang mcmbahas Amandemen Kcdua UUD l945, berusaha mcmpcrjuangkan kembaliPiagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, khususnya Pasal 29. Namun, teruyata, yangmemperjuangkan kembali Piagam Jakarta di MPR hanya dua partai politik Islam saja,yaitu PPP dan PBB. Sedangkan partai politik Islam iainnya yang ada di MPR tidakmendulumg.Sclain itu, ormas-ormas Islam seperti NU dan Muhammadiyah scrta lokoh-tokohIslam juga tidak mcmbcrikan dukungan terhadap perjuangan PPP dan PBB lersebul.Bahkan mcrcka mcnemangnya. Dengan demikian, tantangan perjuangan PPP dan PBBbukan hanya dari kalangan Kristen dan Nasionalis sekuler, tetapi juga dari kalanganIslam scndiri.Dengan adanya perjuangan PPP dan PBB untuk memperjuangkan kembaliPiagam Jakarta masuk dalam UUD 1945, mcskipun tidak mendapat dukungan yang kuat,menunjukkan bahwa persoalan hubungan agama dan negara di Indonesia belum selesai.Dengan demikian perlu kiranya dicari solusi yang tcpat sehingga persoalan itu tidakselalu muncul setiap ada momentum perubahan tcrhadap konstitusi."

"Pendidikan dwibahasa dalam konteks sekolah negeri Amerika yang berkembang sejak 1968 adalah pengajaran untuk siswa yang tidak berbahasa Inggris oleh seorang guru yang menggunakan bahasa ibu siswa sekurangnya sebahagian waktu belajarnya dalam sehari. Pendidikan dwibahasa dilaksanakan seiring dengan banyaknya imigran masuk ke Amerika, dan ditentukan sebagai pilihan terbaik dalam menjawab masalah pendidikan anak-anak imigran yang tidak berbahasa Inggris tersebut. Pendidikan dwibahasa dalam pelaksanaannya diwarnai pro-kontra pendukung dan penentangnya. Masing-masing kubu mempertahankan pendapat mereka dengan argumentasi masing-masing. Disamping itu, prakarsa-prakarsa yang dibidani oleh pihak penentang ikut meramaikan suasana pendidikan dwibahasa itu.Penulisan tesis ini bertujuan untuk memperlihatkan bahwa dalam permasalahan pendidikan dwibahasa di Amerika Serikat, ideologi multikultural berhadapan dengan ideologi monokultural, dan akan ditunjukkan mana yang lebih dominan berdasarkan konteks kepentingan-kepentingan yang dikemukakan kedua belah pihak. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif, dengan mengandalkan sumber primer, yaitu pro-kontra pendidikan dwibahasa yang diperoleh dari data kepustakaan, dan didukung oleh sumber sekunder yang meliputi buku-buku sejarah, artikel internet, jurnal serta CD-ROM.

---

Pro-Contra of Bilingual Education in California after 1980sBilingual education in the context of American public school programs since 1968 refers to instruction of children who do not speak English by a teacher who uses their native language at least part of the day. Bilingual education was established as a result of the influx of immigrants into America, so that it was decided to be the best choice to overcome the problems faced by immigrants' children in education. The implementation of bilingual education has been accompanied by both its proponents and opponents. Each group maintain their views with their own arguments. Besides, some initiaves `created' by the opponents have `fueled' the atmosphere which is against the bilingual education so that the programs of bilingual education do not go smoothly.This thesis is intended to show that the problem of bilingual education in the United States is the reflection of the conflict between multicultural ideology versus monocultural ideology, and which of the two ideologies is more dominant based on the context of interests of the two parties. The methods used in this investagation is library research, with qualitative approach, which relies on the primary sources, they are the pros and the cons of bilingual education collected from library data, and supported by secondary sources including history books, Internet articles, journals, and CD ROMs."

"Pilihan pengembangan kelembagaan Ibukota Republik Indonesia dapat menjadi tolak ukur rasa keadilan bangsaIndonesia dalam membenahi carut marut pembangunan perkotaan secara menyeluruh di Indonesia. Jika konsepmegapolitan begitu saja di-gol-kan oleh wakil rakyat, maka bangsa Indonesia tengah mengidap penyakit rendahnya rasakeadilan. Megapolitan adalah kota dengan ciri-ciri: (1) jumlah penduduk yang sangat besar; (2) jaringan yang terciptamenggambarkan keterkaitan bukan saja berskala nasional tapi juga internasional; (3) dari sudut ruang, menggambarkanadanya keterkaitan antar berbagai kota secara individual bahkan penggabungan. Kebutuhan mendesak penangananmasalah perkotaan di DKI Jakarta memang terasa tinggi, tetapi tidak boleh menyurutkan rasa keadilan kita sebagaibangsa. Pilihan ke arah sana terbentur oleh kelembagaan kota secara nasional yang tidak jelas.The choice of institutional development for Jakarta as Indonesian capital city can be the barometer of equity andfairness as value to whole developing nation, especially for urban development in Indonesia. If megalopolis conceptproposed by Sutiyoso received without reverse, then we have disease to the equity and fairness values as a nation state.Megalopolis is a city characterized by: (1) huge population and density; (2) national and international networking scale;(3) huge integrated spatial. The problematic situation of urban development in Jakarta is urgent, but it is un-fair and unequalif development of other cities in Indonesia is abandoned. The choice to develop megalopolis is still unclear."

"Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 akibat pandemi covid-19 yang dinyatakan sebagai bencana nasional, harus dapat memberikan kepastian hukum dan menjamin sistem politik pemilu di Indonesia tetap menciptakan sistem demokratisasi dalam Pemilihan sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945. Penundaan Pemilihan serentak tahun 2020 dilakukan sebagai bentuk nyata bahwa apabila Pemilihan serentak tahun 2020 tetap akan dilaksanakan, dampak yang paling terkena adalah masalah kesehatan. Oleh karena itu, metode yang digunakan untuk mengkaji permasalahan ini adalah metode normatif analisis atau disebut juga penelitian doktrinal, yang menyatakan bahwa hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Melalui kajian penelitian ini diharapkan, Pemerintah segera menyusun regulasi baru yang mengakomodir terjadinya force majeure seperti bencana nonalam. Penundaan Pemilihan lanjutan dapat dipergunakan sebagai kontrol atau persiapan terhadap penggunaan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) sebagai perangkat penunjang aktivitas Pemilihan di tengah pandemi covid-19 serta dapat sebagai kontestasi politik sekaligus sebagai momentum terhadap perbaikan sistem Pemilihan oleh pemerintah. Selain itu, Penundaan Pemilihan lanjutan tahun 2020 sangat tepat dilaksanakan dengan pertimbangan bahwa, lebih berharga masalah kesehatan dan nilai keselamatan manusia daripada sebuah nilai Pemilihan serta hal ini sudah sesuai dengan perintah konstitusi sesuai dengan prinsip Salus populi suprema lex esto."