Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"buku ini membahas tentang permasalahan sumber daya manusia, etika, dan standr profesional pada abad ke-21"

"Mempelajari perkembangan teori dan praktik Manajemen Sumber Daya Manusia dewasa ini menjadi sangat penting terutama terkait dengan perubahan dan tantangan dalam kehidupan global saat ini. Hampir semua kehidupan dan aktivitas manusia dan masyarakat sangat dipengaruhi oleh realitas tantangan dan perubahan tersebut, baik manusia sebagai individu, pemimpin, manajer, mahasiswa, eksekutif perusahaan, wirausahawan, peneliti, praktisi maupun akademisi yang menekuni manajemen sumber daya manusia itu sendiri.Buku ini terdiri dari 4 bagian. Bagian pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan paradigma MSDM global, pilar-pilar MSDM, Manajemen Kepemimpinan, MSDM berbasis kompetensi. Bagian kedua membahas fungsi pembentukan. Bagian ketiga membahas fungsi pengembangan. Dan bagian keempat membahas fungsi motivasi."

"Permasalahan sumberdaya manusia, etika dan standar profesional pada abad ke-21 ini semakin menarik dibicarakan baik di kalangan dunia usaha. Sebagai isu sentralnya bahwa membangun organisasi kenegaraan, bangsa dan masyarakat adalah membangun manusia seutuhnya lahir dan batin. Untuk itu diperlukan adanya manajemen sumberdaya manusia sebagai langkah strategis dalam membina suatu organisasi apapun bentuknya yang diimbangi dengan pembinaan mental blok dari manusianya melalui etika dan standar profesional. Memahami ikhwal semacam ini dengan kemampuan mengelola sumber daya manusia, rtika dan standar profesional, berati memahami faktor dominan yang menentukan maju mundurnya suatu organisasi."

"Undang-undang No 23 tahun 2014 menyebutkan pembagian urusan pemerintah bidang kesehatan antara pemerintah pusat dan daerah, salah satunya perencanaan SDMK. Berdasarkan telaah dokumen perencanaan kebutuhan SDMK provinsi Banten, terdapat ketidakseragaman dokumen perencanaan kebutuhan jika dibandingkan dengan Permenkes No 33 tahun 2015. Menurut data SISDMK masih terdapat 46.4% puskesmas di provinsi Banten yang belum lengkap 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar. Capaian indikator Kota Tangerang sebesar 83.78% dan Kota Serang sebesar 25%. Penelitian bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang, dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Penelitian merupakan penelitian non-eksperimental dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan SDMK di Kota Serang dan Kota Tangerang belum berjalan sesuai dengan Permenkes 33 tahun 2015. Ketersediaan SDM baik dari kuantitas maupun kualitas berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Adanya pembinaan dan pengawasan sangat berpengaruh terhadap implementasi kebijakan untuk meningkatkan komitmen dan komunikasi dalam penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK di tingkat Kab/Kota. Selain itu ketersediaan insentif dan pendanaan juga perlu dilakukan peningkatan. Menurut hasil penelitian, faktor SOP tidak berpengaruh terhadap implementasi kebijakan. Namun perlu dilakukan penyusunan SOP untuk mempermudah proses monitoring terhadap tahapan penyusunan perencanaan kebutuhan SDMK.

---

Law No. 23 of 2014 stipulates the division of government affairs in the health sector between the central and local governments, one of which is HRH planning. Based on a review of the HRH needs planning documents for Banten province, there is a lack of uniformity in planning needs documents when compared to Permenkes No 33 of 2015. According to SISDMK data, there are still 46.4% of puskesmas in Banten province who do not have nine types of health workers according to standards. The achievement indicator for Kota Tangerang is 83.78% and Kota Serang is 25%. The aim of this study was to determine the implementation of the policy for preparation of HRH needs planning documents and the factors influenced. This research is a non experimental research with a qualitative approach. Data collection was carried out through in-depth interviews and document review. The results of the study show that the implementation of the policy for preparing planning documents for HRH requirements in the Kota Serang and Kota Tangerang has not been carried out in accordance with Permenkes 33 /2015. The availability of human resources, both in terms of quantity and quality, has an effect on policy implementation. The existence of guidance and supervision greatly influences the implementation of policies to increase commitment and communication in the preparation of HRH planning needs at the District/City level. In addition, the availability of incentives and funding also needs to be increased. According to the research results The SOP has no effect on policy implementation. However, it is necessary to prepare SOPs to facilitate the monitoring process for the stages of preparing HRH planning needs."