Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada Alinea ke 4 disebutkan : "Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum

---

---

. ". Dewasa ini Negara Republik Indonesia sedang giat-giatnya melakukan pembangunan disegala bidang. Pada TAP MPR RI No. II/MPR/1988 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara, dalam bidang kesehatan akan ditingkatkannya pelayanan penyediaan obat yang makin merata dan terjangkaunya oleh rakyat serta aman, salah satu sarananya adalah melalui apotik. Dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat pihak apotik mungkin saja melakukan kesalahan yang dapat menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan, seperti adanya kasus apotik Setia Budi, apotik Maribaya dan apotik Jakarta. Dengan adanya kasus-kasus tersebut diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai "Malapraktek Pharmaceutis di tinjau dari Segi Hukum Perdata", dengan mengadakan penelitian kepustakaan, berkonsultasi dengan Staf Biro Hukum dan Humas Departemen Kesehatan-RI, Apoteker, Asisten Apoteker dan Pimpinan Apotik Restu di Padalarang (Bandung) serta patient relation Rumah Sakit Pusat Pertamina di Jakarta juga menganalisa putusan Pengadilan."

"Skripsi ini membahas tentang kemerdekaan Negara Kosovo ditinjau dari segi Hukum Internasional. Permasalahan hukum internasional yang akan dibahas adalah Pertama, mengenai hak penentuan nasib sendiri (right of self-determination), yang dalam skripsi ini akan ditunjukkan bahwa kemerdekaan Kosovo menunjukkan bahwa bangsa Kosovo-Albania merupakan pemegang hak penentuan nasib sendiri ini. Kedua, intervensi militer NATO yang dalam skripsi ini akan dibahas mengenai status hukumnya menurut ketentuan hokum internasional, dan Ketiga, adalah mengenai implikasi dari kemerdekaan Kosovo, yaitu terkait teori pengakuan. Kata Kunci : Hak Penentuan Nasib Sendiri, Intervensi Militer, Pengakuan.

---

The focus of this study is the Independence of Kosovo from International Law?s Perspective. The problems of international law that will be discussed are; First, Right of self-determination, which will be shown that Kosovo independence indicated that the nation of Kosovo-Albania was the holder of right of self-determination, Second, the military intervention of NATO, which will be discussed the legality of NATO?s military intervention according to the provisions in international law, and Third, the implication of Kosovo independence, which is related to the theory of Recognition in international law. Keywords: Right of Self-Determination, Military Intervention, Recognition."

"Tidak ada abstrak"