Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

Hasil Pencarian

Ditemukan 20275 dokumen yang sesuai dengan query
cover
Washington: International City Management Association, 1975
352.1 MAN
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Chicago: [publisher not identified], 1962
352.1 Int m
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
Abdurrahman
"Penelitian kali ini menginvestigasi pengaruh kebijakan pengelolaan modal kerja terhadap profitabilitas dan nilai pasar sebuah perusahaan. Dengan menggunakan data panel untuk periode tahun 2008-2011, penulis akan mengevaluasi bagaimana pengaruh agresivitas kebijakan investasi dan pendanaan modal kerja terhadap return on assets dan Tobin?s q yang merupakan ukuran profitabilitas dan nilai pasar perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan yang menggunakan pendekatan konservatif dalam kebijakan investasi modal kerja memiliki tingkat profitabilitas, sedangkan kebijakan pendanaan yang konservatif nilai pasar ternyata lebih disukai oleh investor. Sementara kebijakan investasi modal kerja dinyatakan tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap nilai pasar perusahaan, sebagaimana kebijakan pendanaan modal kerja yang tidak berpengaruh terhadap profitabilitas.

The present study investigates the impact of working capital management policies to profitability and firm?s value. Using the panel data set for the period of 2008-2011, we will evaluate how aggressiveness of working capital investment and financing policy influence the the return on assets and Tobin's q which is the measurement of profitability and company's market value. The results show that companies using a conservative approach in working capital investment policy has a higher level of profitability, whereas a conservative financing policy was more favored by the investors. While the working capital investment policy doesn?t have a significant effect on the market value of the company, as well as working capital financing policy that has no significant effect on profitability."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2013
S46872
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
Hansen, Alvin Harvey, 1887-1975
London: George Allen and Unwin, 1944
336.973 HAN s
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
London: Croom Helm, 1980
336.014 091 FIN (2)
Buku Teks  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Silalahi, Boitulus H. M. L.
"Indonesia is famous as a country prone to natural disasters, and its threat continues to increase over time. On the other hand, most of the regions in Indonesia are vulnerable to many kinds of natural disaster. Thus, the damage caused by the natural disasters become extensive, and making the recovery costs enormous. Most of the time, local governments that experience adversities are unable to bear the costs of natural disaster recovery.  Though most of the local government realized that they needed to expend more on natural disaster mitigation, most of them are not allocating their budget as recommended. The main reason is that there are other expenditures that are more important to be allocated rather than to something that might not happening. But if we put the region on a hypothetical condition of disaster certainty, then the damage that needed to be recovered will be enourmous. In order to see the recovery cost needed, we simulate hypothetical natural disasters on each year from 2019-2023. We estimate the value of the regions and the natural disaster risks of each regions, and estimated the recovery costs.
We found that almost all local governments are incapable on handling recovery costs for major natural disaster such as earthquake and tsunami, and most of local governments are incapable on handling recovery costs for the least hazardous yet frequently occuring natural disasters such as flood and drough. Eventhough they allocating the budget for natural disaster mitigation as recommended, most of them still unable to handle the recovery. Therefore, most of the regions are very vulnerable of natural disaster in the future, and most local governments are incapable of handling the recovery by themselves.

Indonesia terkenal sebagai negara yang rawan bencana alam, dan ancamannya terus meningkat dari waktu ke waktu. Selain itu, sebagian besar wilayah di Indonesia rentan terhadap berbagai jenis bencana alam. Dengan demikian, kerusakan yang disebabkan oleh bencana alam menjadi luas, dan membuat biaya pemulihan sangat besar. Pada umumnya, pemerintah daerah yang mengalami kesulitan tidak mampu menanggung biaya pemulihan bencana alam. Meskipun sebagian besar pemerintah daerah menyadari bahwa mereka perlu mengeluarkan lebih banyak untuk mitigasi bencana alam, kebanyakan dari mereka tidak mengalokasikan anggaran mereka seperti yang direkomendasikan. Alasan utamanya adalah bahwa ada pengeluaran lain yang lebih penting untuk dialokasikan daripada untuk sesuatu yang mungkin tidak terjadi. Tetapi jika kita menempatkan daerah tersebut pada kondisi kepastian bencana, maka kerusakan yang perlu dipulihkan akan sangat besar. Untuk melihat biaya pemulihan yang diperlukan, kami mensimulasikan bencana-bencana alam hipotetikal pada setiap tahun dari 2019 - 2023. Kami memperkirakan nilai daerah dan risiko bencana alam masing-masing daerah, dan memperkirakan biaya pemulihan.
Kami menemukan bahwa hampir semua pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam besar seperti gempa bumi dan tsunami, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani biaya pemulihan untuk bencana alam yang tidak terlalu parah namun sering terjadi seperti banjir dan kekeringan. Walaupun mereka mengalokasikan anggaran untuk mitigasi bencana alam seperti yang direkomendasikan, kebanyakan dari mereka masih tidak mampu menangani pemulihan. Oleh karena itu, sebagian besar daerah sangat rentan terhadap bencana alam di masa depan, dan sebagian besar pemerintah daerah tidak mampu menangani pemulihan sendiri."
Depok: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, 2019
S-Pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
cover
cover
Daffa Bahy Putra Aulia
"

Pemerintah merupakan aktor besar yang memiliki tugas dan fungsi penting demi keberlangsungan roda pemerintahan disuatu negara. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Pasal 138 ayat (2) dan 139 ayat (3) menetapkan bahwa pemerintah daerah kabupaten/kota bertanggung jawab untuk memastikan bahwa angkutan umum tersedia di seluruh wilayah mereka. Dalam rangka memenuhi tuntutan tersebut sejak tahun 2017 Pemerintah Kota Bekasi melakukan pengadaan barang dan/atau jasa Bus Rapid Transit (BRT) Trans Patriot di Kota Bekasi. Namun, sejak diluncurkan pada tahun 2018 hingga 2022 pengelolaan keuangan Trans Patriot dirasa belum optimal. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengelolaan pembiayaan layanan perkotaan Trans Patriot di Kota Bekasi Tahun 2018 2022 menggunakan teori Public Finance Management (PFM) oleh Olander. Penelitian ini dilakukan di lingkungan Pemerintah Kota Bekasi dengan menggunakan pendekatan post-positivist, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan studi literatur, serta analisis yang bersifat kualitatif. Terdapat 6 narasumber yang menjadi informan, meliputi 4 pejabat Pemerintah Kota Bekasi, pengamat ITDP, dan akademisi Universitas Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan adanya masalah ketidakpastian dalam pengelolaan pembiayaan layanan Trans Patriot, keterbatasan sumber pembiayaan yang hanya mengandalkan subsidi dan penyertaan modal, serta kurangnya transparansi dalam penggunaan anggaran. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Bekasi diharapkan dapat memutuskan dan memberikan kepastian terkait pengelolaan pembiayaan Trans Patriot, mengkaji dan mencari sumber pembiayaan lain, serta mencerminkan sikap transparansi dan akuntabilitas melalui LKPD maupun LK BUMD.


The government is a major actor who has an important duty and fuction for the sustainability of the wheel of government in a country. The Law No. 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, Article 138, paragraphs (2) and article 139, paragraphs (3) stipulate that district/city local governments are responsible for ensuring that public transport is available throughout their territory. In order to meet these demands since 2017, the Government of Bekasi City carried out the procurement of goods and/or services of the Trans Patriot’s financial management has not seemed optimum. Therefore, this study aims to analyze the management of the financing of Trans Patriot urban services in Bekasi City 2018-2022 using Public Finance Management (PFM) theory by Olander. The research is carried out in the district of Bekasi Government using a post-positivist approach, data collection through in-depth interviews and literature studies, as well as qualitative analysis. There were six sources who became informants, including four officials of the Government of Bekasi City, observers of the ITDP, and academics of the University of Indonesia. The results of the study indicate uncertainty in the management of the financing of Trans Patriot services, a limited source of financing that relies solely on subsidies and equity capital, as well as a lack of transparency in the use of budgets. Therefore, the Government of Bekasi City is expected to be able to decide and provide assurance regarding the management of Trans Patriot financing, research and find other sources of funding, as well as reflect the attitude of transparency and accountability through LKPD and LK BUMD.

"
Depok: Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia, 2024
S-pdf
UI - Skripsi Membership  Universitas Indonesia Library
<<   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   >>