Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Musik latar merupakan elemen penting yang dapat memperkuat emosi seseorang saat menonton film. Penggunaan musik latar juga berfungsi sebagai pelengkap atmosfer dari suatu adegan penyebaran ideologi fasis dari film Die Welle. Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan bahwa musik latar memiliki peran dalam menggambarkan adegan fasisme. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis tekstual dengan menggunakan teori analisis musik dalam film oleh Aaron Copland. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran musik latar berbeda-beda sesuai dengan adegan yang sedang ditampilkan, tetapi secara keseluruhan film Die Welle menggunakan gaya musik latar modern dan intens (MIDI, synthesizer, hiphop, elektronik) yang mencerminkan kehidupan remaja. Musik bersemangat dengan tempo cepat dan dominasi suara string digunakan dalam adegan penyebaran ideologi fasis, menciptakan suasana euforia. Musik latar ini digunakan untuk memengaruhi emosi penonton dan menciptakan ketegangan, serta memperlihatkan ketakutan yang diekspresikan tokoh dalam film.

---

The musical score enhances the audience's emotions while watching a film. In Die Welle, the music score also complements the atmosphere of scenes depicting the spread of fascist ideology. This study aims to demonstrate that background music plays a crucial role in illustrating scenes of fascism. Through textual analysis and employing Aaron Copland's theory of music in film, this research shows that the role of background music varies according to the depicted scene. Die Welle generally uses a modern and intense background music style (MIDI, synthesizer, hip-hop, electronic) that reflects teenage life. In scenes depicting the spread of fascist ideology, the film uses energetic music with a fast tempo and dominant string sounds to create a euphoric atmosphere. This research concludes that Die Welle uses musical scores to influence the audience's emotions, build tension, and convey the fear expressed by the characters."

"the research incorporates a generational study with an emphasis onthe opinions, attitudes and beliefs of the female respondents themselves, whichare compared and contrasted with those of their mothers. In essence theresearch explores the impacts of industrialization on the culturally groundedstatus of women in West Java and around Bonjoran in 1996/97. Status ofwomen is analyzed in terms of decision making power in the household, control of income, control of young women's human resource (factory labour) andwithin the reaim of gender relation in Banjarun, both in the household and thevillage. The 'social' and economic' impacts and outcomes of industrialdevelopment upon cultural values, attitudes and traditional employment ofwomen are important to the demographic impacts apparent in the findings ofthis paper."

"Civilian drones are revolutionizing the skies, ushering in several beneficial possibilities and alongwith it several questions. From checking damage to a roof and aerial photography to borderpatrolling and emergency response, drones are increasingly put to civil and commercial use. Sucha common use requires regulation. Technology has always grown exponentially, whereas thelaw governing such technology has to contend with such growth. Developed western countriesare not the only ones grappling with reigning in these drones. The unique geographic conditionsand national interests of Indonesia, India, and Thailand, find more utility for civilian drones,welcoming in the technology and the disruption it brings along. Each of these nations has adopteda measure of regulation for civilian usage of drones, which is the subject of this paper; An overviewof its impact on this burgeoning phenomenon is provided, by comparing the existing legalframework in these three countries. Further, an attempt has been made to draw out suggestionsfor the Governments by highlighting factors that will require more deliberation in the process ofestablishing a sound legal and regulatory environment for civilian drones. Finally, the possibilityof regional co-operation in establishing uniform standards, practices, and legal framework isexplored.Kehadiran pesawat nirawak (drone – dalam konteks ini untuk penggunaan sipil) dengan berbagaikemungkinan manfaat barunya, yang tentunya disertai munculnya isu-isu (hukum) terkait, telahmengubah dunia. Penggunaannya, dimulai dari sekedar mengecek kerusakan pada loteng rumahdan memotret lingkungan sekitar hingga untuk patroli wilayah perbatasan maupun keadaandarurat, telah menguatkan keberadaan pesawat nirawak baik untuk penggunaan sipil maupunkomersial. Tentunya diperlukan peraturan terkini sehubungan pengaturan penggunaan pesawatnirawak. Mengingat teknologi tersebut berkembang begitu pesat, hukum-pun harus mampumengimbanginya; dimana saat ini tidak hanya negara maju saja yang berupaya menyinkronkankeberadaan pesawat nirawak kedalam hukum positifnya. Perkembangan teknologi tersebutjuga dimanfaatkan oleh Indonesia, India, dan Thailand mengingat keunikan kondisi geografisbeserta kepentingan nasionalnya. Ketiga negara tersebut telah menerapkan berbagai kebijakanunik dalam mengadopsi peraturan mengenai pesawat nirawak, yang mana akan menjadi subjekpembahasan artikel ini. Suatu gambaran mengenai dampak dari fenomena pesawat nirawakakan disajikan dengan membandingkan hukum positif dari tiga negara tersebut. Kemudian,berbagai pertimbangan dan saran mengenai perancangan peraturan pesawat nirawak yangditujukan kepada pemerintah ketiga negara tersebut akan turut disajikan. Pada akhirnyawacana akan kemungkinan terbentuknya kerjasama regional, tepatnya dalam hal menciptakanstandar, praktek, maupun hukum positif yang seragam akan dieksplorasi."

"This article focuses on “trafficking in persons” (TIP) in fisheries in Indonesia and Thailand which refers to key international instruments on TIP and continues by discussing recent cases of TIP in fisheries in Indonesia that were reported in the first half of year 2015. It also explores respective Indonesian and Thai domestic legislation in relation to measures to combat trafficking in the region. Bilateral and multilateral treaties such as the Treaty between the Government of the Kingdom of Thailand and the Government of the Republic of Indonesia Relating to Extradition and the ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters are also addressed as cooperation tools which should be used by Indonesia and Thailand in prosecuting traffickers. To attain success in prosecuting law breakers and to be fair to all concerned, the author discourages those who are preoccupied with TIP from prejudging all unlawful acts as incidents of TIP since many of them might not fall under the criteria of TIP. Additionally, the article addresses the U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act of 2000, which classifies countries under one of the tiers stipulated therein. The author indirectly suggests that, via the Act, the U.S. puts pressure upon other countries to suppress TIP intensively and properly protect victims of TIP. Therefore, the author urges Indonesia and Thailand to take special care in handling incidents of TIP in fisheries.Artikel ini berfokus pada “perdagangan manusia” (“trafficking in persons” atau TIP) dalam sektor industry perikanan laut di Indonesia dan Thailand. Artikel ini merujuk pada perangkat internasional mengenai TIP dengan membahas beberapa kasus terkini terkait TIP dalam sector perikanan laut di Indonesia yang dilaporkan terjadi pada semester pertama tahun 2015. Artikel ini juga mendalami peraturan domestik Indonesia dan Thailand dalam memerangi perdagangan manusia di kawasan dan juga perjanjian bilateral dan multilateral, di antaranya Perjanjian antara Pemerintah Kerajaan Thailand dan Pemerintah Republik Indonesia tentang Ekstradisi yang merupakan instrument yang dapat digunakan untuk melakukan penuntutan kepada para pelaku perdagangan manusia. Demi kesuksesan penuntutan para pelaku dan demi keadilan bagi pihak-pihak yang terkait, penulis tidak menyarankan dilakukannya praduga bersalah atas tindakan-tindakan melanggar hukum sebagai kasus perdagangan manusia karena tidak semua tindak pelanggaran hukum masuk dalam kriteria perdagangan manusia. Di samping itu, artikel ini juga merujuk pada U.S. Victims of Trafficking and Violence Protection Act tahun 2000, yang menggolongkan negara-negara dalam beberapa tingkat. Penulis secara tidak langsung menyarakan agar melalui peraturan tersebut, Amerika Serikat dapat memberikan dorongan bagi negara lain untuk menekan perdagangan manusia dan memberikan perlindungan yang layak bagi para korban perdagangan manusia. Dengan demikian, penulis mendorong Indonesia dan Thailand untuk secara serius menangani kasus-kasus perdagangan manusia dalam sektor industri perikanan laut."

"The issue of law enforcement is central to land property rights. Modes of property rightsenforcement can be performed either with or without intervention of the state. This article focuseson the latter mode of enforcement; that is, how people manage to enforce their land rights withoutthe involvement of state institutions and to what extent informal arrangements can offer effectiveenforcement and secure land property rights. This article also contributes to the debate on howformal and informal institutions can be used to secure property rights and resolve disputes overland ownership. In particular, this paper examines how the people of Flores, East Nusa TenggaraProvince, settle land disputes among themselves. Many available studies indicate that the residentsof Flores rely heavily on informal land dispute resolution based on adat (customary) law ratherthan formal or legal rules. Adat provides certain sense of security and has been proven effective inresolving conflicts in a relatively closed and homogenous community. Moreover, it offers greateraccessibility, flexibility and legitimacy that support reconciliation process between the disputingparties.Isu penegakan hukum merupakan masalah inti dalam perlindungan hak-hak kebendaan atastanah. Perlindungan atas hak kebendaan tersebut dapat diberikan baik oleh Negara maupunoleh aktor-aktor lain selain Negara. Artikel ini fokus pada perlindungan yang diberikan olehaktor bukan Negara, yaitu bagaimana masyarakat mampu untuk melindungi hak-hak kebendaanmereka tanpa keterlibatan institusi Negara. Pertanyaannya adalah,sejauh mana institusi informaldapat bekerja secara efektif untuk memberikan perlindungan atas hak kebendaan atas tanah?Artikel ini juga berkontribusi terhadap debat mengenai bagaimana institusi formal dan informaldipergunakan oleh masyarakat untuk melindungi hak milik mereka dan untuk menyelesaikankonflik terkait dengan tanah dalam masyarakat. Secara khusus, artikel ini membahas mengenaibagaimana masyarakat di Flores, Nusa Tenggara Timur mempergunakan hukum adat untukmenyelesaikan konflik yang terjadi dalam masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwamasyarakat Flores masih sangat bergantung kepada mekanisme hukum Adat ketimbang hukumnasional. Hukum Adat terbukti memberikan perlindungan kuat terhadap hak kebendaan dandapat mengatasi konflik secara efektif, terutama dalam sebuah komunitaskecil yang homogen.Selain itu, hukum Adat memberikan akses yang lebih besar, lebih fleksible, dan memiliki legitimasiyang kuat dalam proses rekonsilitasi diantara para pihak yang bersengketa."

"This article discusses the implementation of the right to education in Indonesia. It uses human rights and historical approaches. Human rights approach is used to describe international human rights instruments on the guarantee of the right to education that is applied universally. This approach is also dealing with international human rights instrument on the right to education that has been ratified by Indonesia as well as national regulation instruments on the right toeducation applied in Indonesia. Historical approach highlights the role of Indonesian governments in education sector after the Independence Day, especially regarding the implementation of the right to education. The discussion focuses on the development that has been achieved and the difficulty that has been faced in the implementation of the right to education. Despite there have been significant progresses achieved in implementing the right to education, the Indonesian governments remain facing the difficulty to fulfil the right to education for the entire of Indonesian citizens. However, in the middle of such a difficulty, it raises a creative idea and concrete action from civil society in terms of providing education service for marginalized and indigenous peoples.

---

Artikel ini membahas implementasi hak pendidikan (the right to education) di Indonesia.Pembahasan menggunakan pendekatan hak asasi manusia dan historis. Pendekatan hak asasi manusia memaparkan instrumen-instrumen hak asasi manusia internasional tentang jaminan hak pendidikan yang telah berlaku secara universal. Pemaparan juga dikaitkan dengan instrumen hak asasi manusia internasional tentang hak pendidikan yang telah diratifikasi oleh Indonesia serta instrumen regulasi nasional terkait dengan jaminan hak pendidikan yang berlaku di Indonesia. Pendekatan historis menyoroti peran pemerintahan-pemerintahan Indonesia dalam sektor pendidikan setelah Proklamasi Kemerdekaan, khususnya terkait dengan implementasi jaminan hak pendidikan. Pembahasan difokuskan pada perkembangan yang telah dicapai dan kesulitan yang dihadapi dalam implementasi hak pendidikan. Di samping ada kemajuan signifikan yang telah dicapai dalam impelementasi jaminan hak pendidikan, Indonesia masih menghadapi kesulitan memenuhi jaminan hak pendidikan untuk seluruh warga negara Indonesia. Namun, di tengah kesulitan yang dihadapi oleh pemerintah, muncul ide kreatif dan aksi konkret dari masyarakat sipil dalam bentuk memberikan pelayanan pendidikan bagi warga negara Indonesia yang hidup terpencil dan terpinggirkan."

"The development of Indonesian contract law has been influenced by enacment of new law, court verdicts and legal practices. It has been influenced by civil law and common law systems applied in other countries as well. The enacment of Consumer Protection Act strenghtens position of consumers against profesional seller. The Basic Agrarian Law and its Implementation Laws improve certainty in ownership of land. Courts have recognized, the doctrine of undue influence, acceptance by conduct, but they have not recognized pre contractual liability and have not applied the doctrine of unjustified enrichment in disputes regarding illegal contract. As practical matter, the integration clause under common law system stipulated in contract governed by Indonesian law, whereas Internasional Convention on Sale of Good regarding this issue adopts civil law system."