Ditemukan 10725 dokumen yang sesuai dengan query
Damis, John
Stanford: Hoover Institution Press, 1983
964.8 DAM c
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Meny, Yves
New York: Oxford University Press, 1998
320.3 MEN g
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Biskup, Peter
St. Lucia: University of Queensland Press; Crane, Russak & Company, Inc.,, 1973
301.45 BIS n
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Stipp, John L.
New York: John Wley, 1967
901.934 STI r
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
New York: Random House, 1968
940.2 GRE
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Viorst, Milton
New York: Chilton Book, 1965
940 VIO g
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Russell, Bertrand, 1872-1970
London : Routledge, 1948
190 RUS h
Buku Teks Universitas Indonesia Library
Weber, Eugen
Boston: D.C. Heath, 1959
909.098 21 WEB w
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Easton, Stewart C.
New York: Holt, Rinehart and Winston, 1966
909.09 EAS w (1)
Buku Teks SO Universitas Indonesia Library
Hadi Sufri Yunus
"
ABSTRAKAdanya suatu wilayah tertentu, sampai sekarang tetap merupakan syarat mutlak akan adanya negara. Atas wilayah tersebutlah suatu negara melaksanakan kedaulatannya. Selama bertahun-tahun Sahara Barat merupakan suatu wilayah yang kurang dikenal dan kurang mendapatkan perhatian dari para pengamat hukum internasional. Tetapi dalam 12 tahun terakhir ini wilayah tersebut mulai menjadi pusat perhatian disebabkan timbulnya suatu sengketa antara Maroko dan Polisario yaitu suatu gerakan yang mewakili rakyat Sahrawi dalam perjuangan kemerdekaan Sahara Barat. Sengketa tersebut timbul setelah dicabutnya klaim Hauritania atas Sahara Barat bagian selatan berdasarkan persetujuan Madrid tahun 1975, yang membagi Sahara Barat kepada Maroko dan Mauritania. Maroko kemudian menganeksasi wilayah ini menjadi bagian dari kedaulatan wilayahnya. Pengambil alihan wilayah Sahara Barat bagian selatan ini jelas bertentangan dengan hukum internasional mengenai perolehan wilayah. Disamping itu, aneksasi Haroko terhadap Sahara Barat membawa konsekwensi hukum tentang penggkuan. Atas dasar tersebut diatas, Hukum internasional masih memerankan peranannya untuk menyelesaikan masalah ini melalui penerapan konsep hak menentukan nasib sendiri. (FH)"
Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1988
S-Pdf
UI - Skripsi Membership Universitas Indonesia Library