Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Meirokusha adalah perkumpulan para cendekiawan beraliran Barat yang sangat banyak berperan dalam masyarakat Jepang pada jaman Pencerahan yang berlangsung sekitar tahun 1870-an. Perkumpulan tersebut berhasil membangkitkan semangat rakyat Jepang untuk memajukan negaranya. Segi yang paling penting dari Meirokusha adalah luasnya pemikiran dan pandangan para anggotanya. Perkumpulan ini mengadakan diskusi yang sangat luas mengenai filsafat, pendidikan, ilmu politik, pembaharuan bahasa, hukum dan ekonomi. Meiroku Zasshi merupakan majalah Jepang pertama yang memuat tulisan tulisan tentang topik ini. Pembaharuan-pembaharuan terjadi secara teratur dan mempengaruhi seluruh pemerintahan, diantaranya di bidang ekonomi, kebudayaan dan pendidikan. Jepang yang feodal berusaha mengangkat dirinya ke taraf yang sama seperti negara negara modern lainnya. Di bawah slogan Wakon Y?sai (semangat Jepang teknologi Barat) yang dikaitkan dengan slogan Fukoku Ky?hei (negara kaya militer kuat) Jepang memacu modernisasi dengan kecepatan yang luar biasa."

"Jurnal Perempuan (JP) merupakan jurnal publikasi ilmiah yang terbit setiap tiga bulan dengan menggunakan sistem peer review (mitra bestari) untuk seleksi artikel utama, kemudian disebut sebagai Topik Empu. Jurnal Perempuan mengurai persoalan perempuan dengan telaah teoritis hasil penelitian dengan analisis mendalam dan menghasilkan pengetahuan baru. Perspektif JP mengutamakan analisis gender dan metodologi feminis dengan irisan kajian lain seperti filsafat, ilmu budaya, seni, sastra, bahasa, psikologi, antropologi, politik dan ekonomi. Isu-isu marjinal seperti perdagangan manusia, LGBT, kekerasan seksual, pernikahan dini, kerusakan ekologi, dan lain-lain merupakan ciri khas keberpihakan JP."

"ABSTRAKPeraturan Pemerintah (PP) No.6/2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah akhirnya ditanda tangani oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 11 Februari 2005 yang lalu. Aturan pelaksanaan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) secara langsung sebagaimana amanat UU No.32/2004 tentang pemerintahan daerah tersebut di tengan kontroversi berbagai aspek pelaksanaan pilkada. "