Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKSalah satu isu hangat di Indonesia saat ini terutama dalam sektor public adalah program reformas birokrasi. Pemerintah Pusat melalui Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menegaskan keseriusan mereka dengan membuat Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025. Terdapat delapan area perubahan birokrasi yang dikehendaki yaitu organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia, akuntabilitas, pelayanan pubik, mental aparatur dan pengawasan. Lembaga Administrasi Negara (LAN) merupakan salah satu aktor utama dalam program Reformasi Birokrasi nasional. Sebagai instansi yang bertanggung jawab di bidang pengembangan kompetensi ASN, LAN memiliki peran yang vital dalam mewujudkan visi Reformasi Birokrasi yaitu mewujudkan pemerintahan kelas dunia pada 2025, terutama pada area perubahan sumber daya manusia aparatur. Pemerintahan kelas dunia yang dicita-citakan tersebut membutuhkan adanya ASN yang kompeten sebagai salah satu prasyarat utama. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaa reformasi di LAN tahun 2018 berdasarkan delapan area perubahan yang sudah dijelaskan sebelumnya dengan metode kualitatif melalui wawancara, observasi dan studi pustaka. Penelitian ini menggunakan kombinasi dari teori Reinventing Government milik David Osborne dan teori Crowdsourcing dari Helen K Liu. Hasil dari penelitian ini adalah area organisasi, akuntabilitas dan sumber daya manusia merupakan area yang paling berpengaruh dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di LAN"

"ABSTRAKPerkembangan jumlah satuan kerja BNN, BNNP, BNNK/Kota yang pesat akan menambah jumlah pegawai dan dukungan anggaran, beban pengawasan intern yang dilaksanakan oleh Inspektorat Utama bertambah karena jumlah pegawai yang masuk mempunyai beragam karakteristik. Pemetaan resiko diperlukan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan pengawasan intern. Pelaksanaan atas tugas dan fungsi pengawasan intern yang dilaksanakan masih bisa ditingkatkan dalam perencanaan jenis kegiatan pengawasan intern dengan mempedomani Standar Audit Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia AAIPI yang memuat contoh kegiatan pengawasan intern. Pelaksanaan pemantauan hasil pengawasan oleh tim pemantauan hasil pengawasan memerlukan kewenangan yang diperkuat dengan membentuk Peraturan Kepala agar pelaksanaan pemantauan memberikan manfaat besar dalam upaya mencegah penyalahgunaan wewenang dan anggaran. Selain itu dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi, pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi UPG dan Unit Pengelola Pengaduan UPP sebagai upaya implementasi reformasi birokrasi dan melakukan penyebaran informasi kepada seluruh pegawai menjadi fokus perhatian tahun 2017. Kata kunci:Perkembangan satuan kerja; pengawasan intern; penyalahgunaan wewenang dan anggaran.

---

ABSTRACTThe rapid development of BNN, BNNP, BNNK will make them increase the number of employees, budget supports, and internal controls. The internal control carried out by inspectorate will get higher as the number of employees enrolling have various characteristics. Risk mapping is required to provide guidance in the conduct of internal controls. The implementation of the main duties carried out by inspectorate could be improved in planning based on Indonesian Governmant Audit standards by the Indonesian Government Internal Auditor Association AAIPI containing the example of internal control activities. The implementation of monitoring internal control requires authorization strengthened by establishing a chief regulation in order to provide benefits to prevent the abuse of authority and budget. In addition, in the effort to implement bureaucratic reform, the establishment of Gratification Control Unit GCU and Complaint Management Unit CMU as an effort to implement bureaucratic reform and disseminate information to all employess becomes the focus of attentiom in 2017 Keywords units organization development , internal controls, prevent the abuse of authority and budget."