Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Kekerasan seksual merupakan tindak pidana yang semakin marak ditemukan terjadi dalam tatanan masyarakat Indonesia. Perkembangan pidana dan pemidanaan terhadap terdakwa dan terpidana tindak pidana kekerasan seksual merupakan respons terhadap peristiwa kejahatan tersebut. Pemberatan sanksi pidana serta penetapan sanksi tindakan dalam bentuk kebiri kimia, pemasangan alat pendeteksi elektronik, dan rehabilitasi merupakan langkah yang dinilai pemerintah Indonesia sebagai solusi untuk mengatasi fenomena tindak pidana kekerasan seksual. Makna keadilan bagi korban yang seringkali diartikan pembalasan semata sedangkan sistem pemidanaan Indonesia berorientasi pada rehabilitasi dan reintegrasi menimbulkan dilema dalam penentuan sanksi bagi terdakwa tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini akan mengkaji perkembangan jenis-jenis tindak pidana kekerasan seksual, sanksi pidana dan tindakan, serta penerapan sistem pemidanaan dua jalur (double track system) dalam tindak pidana kekerasan seksual pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Metode penelitian doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan data sekunder dari berbagai bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, jurnal dan sumber lainnya. Data sekunder dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian ini menemukan bahwa sistem hukum Indonesia telah menganut double track system dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Sanksi pidana dan tindakan ditempatkan pada kedudukan yang setara dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan bagi para pelaku kekerasan seksual. Namun, berdasarkan studi pada empat putusan pengadilan tindak pidana kekerasan seksual yang dianalisis dalam skripsi ini menunjukan bahwa double track system belum diterapkan secara optimal oleh sistem peradilan pidana Indonesia. Pengaturan yang terbatas, miskonsepsi hakim, dan kepasifan aparat penegak hukum merupakan hambatan terhadap penerapan sistem pemidanaan dua jalur dalam kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

---

Sexual violence is a criminal act that is increasingly common found in Indonesian society. The development of crime and punishment of defendants and convicts of sexual violence crime is a response to this crime event. Aggravating criminal sanctions and treatment sanctions establishment in the form of chemical castration, installing electronic detection devices, and rehabilitation are steps that the Indonesian government considers to be a solution to overcome the phenomenon of sexual violence crime. The meaning of justice for victims, which is often interpreted as mere retribution, whereas the Indonesian criminal system is oriented towards rehabilitation and reintegration, creates a dilemma in determining sanctions for defendants of sexual violence crime. This research will examine the development of types of sexual violence crime, criminal sanctions and treatments, as well as the implementation of double track system in sexual violence crime in Indonesian laws. The doctrinal research method is the method used in this research using secondary data from various legal materials including statutory regulations, court decisions, books, journals and other sources. The secondary data in this research was analyzed qualitatively. The results of this research found that the Indonesian legal system has adopted a double track system in cases of sexual violence crime. Criminal sanctions and treatments are placed on an equal position in order to achieve the goal of punishing perpetrators of sexual violence. However, based on a study of four sexual violence crime court decisions analyzed in this thesis, it shows that the double track system has not been implemented optimally by the Indonesian criminal justice system. Limited regulations, judges' misconceptions, and the passivity of law enforcement are obstacles to the implementation of double track system in cases of sexual violence crime in Indonesia."

"Pornografi adalah isu sosial yang merugikan perempuan, terlebih jika perempuan terlibat di dalam kasus pornografi. Perempuan pemeran video pornografi yang dijadikan pelaku kejahatan pornografi karena adanya hukum positif di Indonesia sebenarnya adalah korban. Maka, penelitian ini bertujuan untuk memahami pengalaman dua perempuan pemeran video pornografi yang menjadi terpidana bahwa sebenarnya pemeran perempuan dalam video pornografi tersebut merupakan korban dari adanya dominasi patriarki menurut pandangan feminis radikal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara tidak terstruktur terhadap pengalaman dua narapidana perempuan yang terlibat kasus pornografi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kedua subyek perempuan adalah korban dari pornografi, meskipun secara yuridis, perempuan tersebut adalah pelaku. Perempuan tersebut menjadi korban dari adanya adanya sistem patriarki yang ada di masyarakat, objektifikasi tubuh perempuan dalam video pornografi serta adanya perempuan yang terjebak dalam pemenuhan ekonomi yang jalan satu-satunya dengan menggunakan pornografi sebagai pemenuhan perekonomiannya tersebut. Selanjutnya, dampak yang dirasakan oleh kedua subyek tersebut dari adanya kasus pornografi yang menjerat mereka adalah berpisahnya mereka dengan keluarga sampai adanya percobaan bunuh diri.

---

Pornography is a social issue that harms women, especially if women are involved in pornography cases. Women acting in pornographic videos who are used as perpetrators of pornographic crimes because of positive law in Indonesia are actually victims. Thus, this study aims to understand the experiences of two women actors in pornographic videos who were convicted that actually the women actors in the pornographic videos were victims of patriarchal domination according to radical feminist views. The method used in this study is qualitative with unstructured interviews on the experiences of two women prisoners who were involved in pornography cases. The results of this study indicate that both women subjects are victims of pornography, even though legally, these women are perpetrators. These women are victims of the existence of a patriarchal system that exists in society, the objectification of women's bodies in pornographic videos and the presence of women who are trapped in fulfilling the economy which is the only way by using pornography to fulfill their economy. Futhermore, the impact felt by the two subjects from the existence of pornography cases which ensnared them are they were separated from their families, and also one of them attempt suicide."

"Upaya memberantas pornografi tampaknya tidak sejalan dengan makin meluasnya bahaya pornografi,yang terutama dikaitkan dengan keterlibatan remaja dalam pergaulan bebas. Tindakan preventif untuk memberantas pornografi memang gencar dilakukan aparat, antara lain, penggrebegan dan razia terhadap pelakunya. Masalahnya , sangat sedikit pelakunya di ajukan ke pengadilan, apalagi di jatuhi hukuman yang berat. Misalnya, sepanjang tahun 1980 sampai tahun 1993, hanya 12 kasus pornografi (melanggar pasal 282 KUHP) yang diajukan ke pengadilan. Hukuman yang di jatuhkan pun tidak mampu membuat jera pelakunya."

"Pornography, adultery, and rape according to Indonesian criminal law"