Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Presiden Soeharto membangun imperium kekuasaan politik yang dipraktikan secara otoriter dan totaliter. Sistem politik yang dibangun dalam paradigma homogenitas dan oligarkis dengan jaringan patronase, menjadikan monolitik dan mandul, sebagai akibatnya adalah tidak ada kekuatan pengontrol yang efektif sehingga menjauh dari proses-proses yang demokratis, adil dan tegaknya hukum. Akibatnya pelaksanaan kebijakan terjadi distorsi dan deviasi yang menimbulkan masalah ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, hukum dan Dwifungsi ABRI. Badai krisis moneter dan ekonomi menambah beban rakyat sehingga memicu gerakan perlawanan terutama dari mahasiswa yang menuntut reformasi total segala bidang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, menjelaskan dan menganalisa perlawanan politik dengan menjawab mengapa, siapa dan bagaimana kecenderungan resistensi terhadap Soeharto dan konflik elit Golkar yang mengakibatkan Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Untuk itu data dikumpulkan lewat wawancara, buku, surat kabar, dan dokumen yang relevan dan kemudian dianalisis hingga memperoleh data dan informasi yang valid mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Soeharto berhenti sebagai Presiden RI. Kerangka pemikiran yang melandasi tesis ini yaitu otoriter dan totaliter, Kuntowijoyo, Charles F. Andrain, Franz Magnis Suseno, legitimasi Ramlan Surbakti, Habermas, transisi ke arah demokrasi Huntington, perlawanan politik Mullin, Genovesse, Scott, kelompok kepentingan Gabriel A. Almond, suksesi Peter Calvert. Elit politik Robert D. Putnam, C. Wright Mills, konflik elit Kartini Kartono, Maurice Duverger, Lewis A. Cocer, Paul Conn. Masyarakat bertekad menuntut perubahan tidak terlepas dari isu global mengenai demokratisasi, lingkungan hidup, hak asasi manusia, pasar babas dan tegaknya hukum. Sebaliknya penguasa menerapkan sistem politik yang telah usang dalam perilaku defesif dan konservatif, sehingga semakin membuat jarak kepentingan yang tajam antara penguasa dengan rakyatnya. Akibatnya semakin mempertinggi krisis kepercayaan rakyat terhadap penguasa hingga memperkuat tekad untuk melengserkan Soeharto dari kursi presiden. Gelombang reformasi yang tinggi menimbulkan suasana darurat politik dan memicu terjadinya konflik elit politik Golkar dalam menyikapi gerakan reformasi yang menuntut Soeharto mundur. Akhirnya, Soeharto sadar tidak lagi didukung rakyat dan para elit politik pemegang kekuasaan, sehingga is mengundurkan diri dari kursi kepresidenan. Tampaknya berlaku pemikiran Huntington mengenai prahara gelombang reformasi mengakibatkan tumbangnya (collaps) kekuasaan Soeharto, dan Surbakti mengenai tidak bekerjanya institusionalisasi politik yang tepat, sehingga pandangan Peter Calvert menjadi relevan karena terjadi peralihan kekuasaan yang tidak beraturan (irregular) dan menjadi preseden buruk bagi peta sejarah politik Indonesia."

"Penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan analisis kritis terhadap proses produksi teks berita di ruang berita tiga stasiun televisi: RCTI, SCTV dan Indosiar dalam konteks menjelang berakhirnya pemerintahan Soeharto bulan Mei 1998. Pada periode tersebut terdapat suatu perubahan di dalam proses produksi berita yang tampak jelas pada perubahan teks berita di tiga stasiun televisi tersebut. Dari yang semula menjaga jarak dengan mahasiswa dan gerakan reformasi menjadi mendukung gerakan reformasi dan mahasiswa, khususnya setelah tragedi Trisakti, 12 Mei 1998. News room tidak lagi sebuah"black box" yang steril, karena ada kepentingan bisnis dan politik, yang menentukan berita yang diungkap oleh sebuah ruang pemberitaan stasiun televisi (Murdock and Golding: 1974, Graham: 1990, MC.Chesney: 1992, Gandy Jr: 1992, serta Fuller: 1996). Kegiatan membuat berita menurut Tuchman (1978) telah menjadi kegiatan mengkonstruksi realitas ketimbang menggambarkan sebuah realitas. Ketika melakukan kegiatan mengkonstruksi realitas itu terjadi banyak konflik kepentingan khususnya dengan kalangan industri di luar media. Paling besar adalah dari "Publisher" (Warren Breed:1955) dan pemilik modal (Mc Quail: 2002). Dengan gambaran seperti itu, pada akhirnya jurnalis sekarang ini harus bekerja dalam dua tekanan yang saling bertentangan antara idealisme dan bisnis. Pada konteks media di Indonesia, berbagai literatur menunjukkan situasinya lebih sulit karena terdapat praktek-praktek hegemoni yang sejak awal didesain oleh penguasa yang dalam beberapa situasi mengalahkan kepentingan-kepentingan pasar. Diantaranya monopoli kertas koran, monopoli pemberian izin televisi swasta untuk kepentingan politik dan ekonomi sepihak. (Dhakidae: 1991, Romano:1999, Hill:2000, Kitley: 2000) Penghapusan iklan di TVRI tahun 1981 adalah contoh lain yang jelas mengedepankan kontrol terhadap televisi daripada kepentingan pasar. Langkah pemerintahan Presiden Soeharto untuk memperkuat hegemoni di media khususnya televisi menimbulkan gerakan-gerakan kontra hegemoni yang terasa didalam ruang berita tiga stasiun televisi swasta yang diteliti. Berdasarkan pemaparan hal tersebut diatas, penelitian ini selanjutnya akan menitik beratkan pada upaya penggarnbaran bagaimana sesungguhnya bentuk wacana media menjelang Presiden Soeharto mengundurkan diri terutama dikaitkan dengan proses produksi berita dan tarik menarik kepentingan dari berbagai pihak yang mempengaruhi sistim kerja di pemberitaan. Pendekatan yang dilakukan dalam penefitian ini adalah ekonomi politik kritikal seperti dikembangkan oleh Graham dan Murdock (1992). Pendekatan ekonomi politik kritikal mempunyai beberapa sikap dasar, yakni : (1) holistik, (2) historikal (3) Peduli terhadap perimbangan antara enterprise kapitalis dengan intervensi publik, (4) Terikat pada permasalahan keadilan, kesetaraan dan "public good". TUJUAN PENELITIAN. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengindentifikasi faktor-faktor "socio cultural" Indonesia yang mempengaruhi proses pendirian televisi di Indonesia, mengindentifikasi proses produksi dan konsumsi wacana media di tiga stasiun televisi swasta: RCT1, SCTV dan Indosiar, membongkar nilai ideologi yang melekat dalam wacana media berita pada proses legitimasi dan de-legitimasi Presiden Soeharto. KERANGKA PEMIKIRAN Penelitian ini menggunakan perspektif teori kritis dengan pertimbangan perspektif ini bisa lebih dalam membongkar permasalahan yang terjadi di "news room" dengan cara: (1) memahami pengalaman langsung dari orang yang terlibat secara langsung dalam masalah yang diteliti; (2) berusaha untuk menyelidiki kondisi-kondisi sosial untuk mengungkap peraturan yang merugikan yang biasanya tidak tampak dan tersembunyi dibalik peristiwa sehari-hari; (3) senantiasa melakukan upaya untuk memadukan teori dan tindakan. METEDOLOGI PENELITIAN Sebagai konsekwensi dari penggunaan perspektif kritis, metedologi penelitian yang akan dilakukan juga akan menggunakan paradigma kritis yang terdapat dalam dimensi ontologis, epistimologis, aksiologis dan metedologis. Selanjutnya dengan metode penelitian kualitatif akan diteliti tiga subyek satuan analisis yaitu: (1) struktur ekonomi politik Indonesia; (2) organisasi perusahaan televisi swasta; (3) teks berita televisi. HASIL PENELITIAN Penelitian ini menghasilkan beberapa temuan penelitian diantaranya: (1) proses hegemoni media televisi di Indonesia telah dimulai sejak didirikannya TVRI tahun 1962 dengan menempatkan TVRI dibawah Yayasan yang langsung dimpimpin oleh Presiden Sukarno. Dibawah pemerintahan Presiden Soeharto, hegemoni televisi dilakukan dengan memberikan hak pendirian televisi swasta hanya kepada keluarga dan orang-orang terdekatnya.; (2) proses penguatan hegemoni ini menimbulkan gerakan kontra hegemoni yang didalam ruang berita diwakili oleh para jurnalis yang berfikiran idealis; (3) Perlawanan terhadap hegemoni pemerintah yang dilakukan oleh para jurnalis menempatkan mereka pada posisi "spoiler" dan "supporter? pada situasi dan kurun waktu yang berbeda; (4) penelitian ini menemukan paling tidak ada enam belas titik waktu sejarah yang menunjukkan terjadinya tarik menarik antara jurnalis dengan pemilik yang terlihat pada proses produksi maupun konsumsi berita; (5) proses tarik menarik ini yang menunjukkan meningkat dan menurunnya kekuatan agen dan struktur sangat dipengaruhi oleh situasi pada tatanan makro (socio cultural) yang melingkupi media televisi yang bersangkutan; (6) kontestasi antara pemilik dan jurnalis mencapai puncaknya setelah terjadi tragedi Trisakti 12 Mei 1998 yang ditunjukkan dalam berbagai kegiatan yang berlangsung di ruang berita RCTI, SCTV dan Indosiar sampai dengan 21 Mei 1998 ketika saat jatuhnya kekuasan Presiden Soeharto; (7) dalam tataran teks khususnya setelah 12 Mei 1998, pertarungan kepentingan muncul dalam beberapa issue yang dikembangkan antara lain issue demoktratisasi, HAM, KKN, kerusuhan dan demonstrasi mahasiswa. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI TEORITIS Peluang para jurnalis untuk mempengaruhi proses produksi sehingga terjadi perubahan isi teks terjadi pada suatu konteks historis yang spesifik yang berawal pada krisis moneter tahun 1997 dan mencapai puncaknya pada tragedi Trisakti 12 Mei 1998. Setelah berakhirnya hegemoni terhadap media oleh penguasa Orde Baru, ancaman hegemoni terhadap media beralih ke tarik menarik kepentingan pasar yang ditimbulkan oleh semangat "neoliberalisme" dan kapitalisme global (dari "state regulation" ke "market regulation") maka itu diperlukan perbaikan "rules and resources" antara lain melalui sebuah lembaga "arbitrase" yang independen. Diperlukan juga suatu perangkat kode etik yang dapat menghidarkan terjadinya ketidakadilan yang diakibatkan oleh tarik menarik kepentingan idealisme dan bisnis. Memperkuat basis para jurnalis dengan peningkatan pengetahuan (knowledge is power) sehingga sadar akan upaya-upaya membangun "false consciousness"."