Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Diskresi kepolisian adalah konsep otoritas polisi yang diberikan oleh hukum untuk melakukan tindakan sesuai dengan pertimbangan hati nurani petugas maupun institusi. Otoritas tersebut sangat dibutuhkan untuk mengatasi masalah penegakan hukum dan ketertiban masyarakat yang sangat luas. Masalahnya adalah pengunaan diskresi tersebut potensial disalahgunakan.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui corak diskresi dalam penyidikan tindak pidana narkotika dan obat-obat berbahaya di Polda Metro Jaya. Dengan metode etnografi, peneliti ini ingin memotret gambaran yang sesungguhnya dari praktek penyidikan dan diskresi macam apa yang dikembangkan para penyidik narkoba. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi institusi kepolisian untuk menentukan kebijakan yang diperlukan, utamanya dalam mengendalikan diskresi, sehingga hukum dapat ditegakkan secara etis.Temuan penelitian ini mematahkan anggapan sebagian anggota polisi yang menyatakan tidak ada diskresi dalam penyidikan narkotika. Hasil penelitian ini justru menampakkan corak diskresi yang beragam. Diskresi dilakukan atas dasar pertimbangan kualitas kasus, prioritas kegiatan karena keterbatasan sumber daya, perbedaan dalam memandang pemakai narkoba apakah sebagai korban ataukah sebagai pelaku kejahatan, dan keselamatan anggota. Faktor sosial ekonomi dan lama tugas juga mempengaruhi keputusan petugas menggunakan diskresi.Dalam penyidikan kasus narkoba, terdapat 21 corak diskresi yang mendasarkan pada asas kewajiban hukum; ada juga yang koruptif. Peneliti juga menemukan sejumlah penyalahgunaan wewenang non-diskresi dalam bentuk tindak kekerasan sebagai efek negatif dari sistem kepolisian yang bercorak militeristik.Keinginan institusi agar polisi bertindak etis tidak dibarengi dengan langkah serius memberantas korupsi, karena pimpinan dan anggota polisi memberikan toleransi tindakan koruptif tersebut dengan dalih tidak ada dana operasional.Dalam konteks penegakan hukum, Polri harus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja polisi agar korupsi tidak tumbuh subur, antara lain dengan mengembangkan budaya polisi yang etis. Langkah lain adalah merumuskan pedoman pelaksanaan diskresi agar terhindar dari kesalahan dalam memutuskan tindakan diskresif dan pelatihan menggunakan kewenangan diskresi.Kepustakaan : 43 buku (1974-2000), 6 Undang-undang, 5 Peraturan Kepolisian 6 artikel, 13 berita."

"Tesis ini memuat gambaran atau deskripsi tentang tingkat efektifitas penerapan kebijakan program Profesional, Modern, dan Terpercaya (Promoter) dalam mendukung keberhasilan tugas Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang dalam rangka membina keamanan dan ketertiban Masyarakat. Penerapan kebijakan “Promoter” penting untuk merubah citra Polri dimata masyarakat, khususnya dalam memberikan kepercayaan kepada masyarakat sebagai lembaga penegakkan hukum yang kredibel. Pokok permasalahan penelitian ini adalah langkah-langkah yang diambil pimpinan dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan kebijakan Promoter, memahami proses kesiapan anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya sejalan dengan kebijakan program “Promoter” dan Polmas, memahami kinerja anggota Bhabinkamtibmas dalam menjalankan tugasnya, memahami tingkat efektifitas penerapan “Promoter” dalam kinerja Bhabinkamtibmas, dan juga menelusuri faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja Bhabinkamtibmas dalam menerapkan kebijakan “Promoter”. Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif. Dimana data dan fakta dikumpulkan berdasarkan temuan dilapangan yang kemudian dideskripsikan. Adapun temuan penelitian ini bahwa Bhabinkamtibmas di wilayah Polres Pandeglang sudah mengimplementasikan tugas pokok dan fungsi Bhabinkamtibmas sebagaimana yang diatur di dalam Peraturan Kapolri (Perkap) maupun di dalam SOP Bhabinkamtibmas. Kegiatan pembinaan masyarakat untuk menjaga Kamtibmas disetiap wilayah dilakukan melalui beberapa kegiatan rutin seperti penyuluhan dan sambang (door to door). Sedangkan kegiatan yang bersifat adaptif dan kreatif juga dilakukan oleh Bhabinkamtibmas melalui kegiatan tiga pilar dan problem solving. Jika dikaitkan dengan konsep Polmas dimana salah satu karakteristik Polmas ialah bekerja sama dengan segmen tertentu di masyarakat yang berada pada posisi tertentu untuk membantu mengurangi atau mengatasi masalah dengan sinergitas tiga pilar, maka apa yang dilakukan oleh Bhabinkamtibmas Polres Pandeglang sudah melaksanakan tugas pemolisian masyarakat (Polmas).

---

This Thesis research is to obtain an description of the effectiveness of the application of “Promoter” Policy in supporting the success of Pandeglang Bhabinkamtibmas Police duties in order to develop public security and order. The application of the "Promoter" policy is important to change the image of Indonesia National Police in the public, especially in giving trust to the community as a credible law enforcement institution. This research aims to explore the action that taken by the chief in supporting the successful implementation of “Promoter” policies, understanding the process of Bhabinkamtibmas preparation in carrying out their duties in line with “Promoter” and community policing policies, understanding the performance of Bhabinkamtibmas members in carrying out their duties, understanding the effectiveness of the promoter application in performance of Bhabinkamtibmas, and also explore the factors that influence performance of Bhabinkamtibmas in implementing the "Promoter" policy. This research was conducted with a qualitative. Descriptive approach where data and facts were collected based on findings in the field which were then described. The findings of this study are that Bhabinkamtibmas in the Pandeglang district police area has implemented the main duties and functions of Bhabinkamtibmas Police as regulated in the National Police Chief Regulations. Community development activities to maintain Public security and order in each region are carried out through several routine activities such as counseling and door to door visit. While the activities that are adaptive and creative are also carried out by Bhabinkamtibmas through three government pillars activities and problem solving. If related to the concept of Community Policing where one of the characteristics of Community Policing is working with certain segments of the community who are in a certain position to help reduce or overcome problems with the synergy of the three pillars, then what has been done by the Pandeglang Bhabinkamtibmas Police has carried out the task of community policing."

"Kajian tentang pengaruh lingkungan eksternal atau dunia internasional sengaja penulis munculkan untuk melihat dan kalau mungkin membuktikan bahwa demokratisasi dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti yang dikalakan oleh Huntington dan Richard Falk. Upaya-upaya untuk mendemokratisasikan sebuah negara tidak hanya dapat dilakukan oleh aktor-aktor internal, seperti yang selama ini diasumsikan tetapi mungkin juga dilakukan oleh aktor-aktor internasional seperti negara-negara liberal-kapitalis maupun oleh aktor-aktor organisasi internasional seperti UNDP.Hal ini, juga berhubungan dengan kecenderungan dewasa ini, bahwa penyebaran demokrasi pada periode belakangan ini sangat dipengaruhi oleh kemajuan tekonologi informasi dan komunikasi global atau meminjam istilah Giddens, sangat dipengaruhi oleh arus globalisasi. Kecenderungan global lainnya di zaman pasta perang dingin adalah meningkatnya jumlah rezim demokratis atau yang semakin demokratis. Hal ini ditandai oleh semakin meningkatnya tingkat kebebasan di negara-negara di dunia, yakni kebebasan bagi hak-hak sipil dan partisipasi politik Kecenderungan ini terutama terasa di negara-negara berkembang.Ketika di Indonesia terjadi reformasi yang ditandai dengan mundurnya Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden, dan digantikan B.J. Habibie, maka transisi demokrasi atau demokratisasi di Indonesia pun dimulai. Demokratisasi di Indonesia sangat menarik perhatian dunia internasional. Dunia internasional memberikan dukungan yang besar dalam demokratisasi di Indonesia, melalui pemberian bantuan dalam pemilu 1999, sekitar US$ 90 juta.Penelitian ini bermula dari keinginan peneliti untuk melihat keterkaitan antara faktor-faktor eksternal atau dunia internasional dalam proses demokratisasi di suatu negara, Cara-cara atau strategi apa yang digunakan oleh pihak eksternal dalam upayanya memberikan bantuan untuk demokratisasi dan bagaimana hasilnya. Dalam penelitian ini, peneliti mengambil sebuah kasus keterlibatan atau peran dari dunia internasional melalui UNDP dalam pemilu 1999 di Indonesia.Penelitian ini dimulai dengan sebuah permasalahan atau research question. ?Bagaimana peran United Nations Development Programme (UNDP) dalam Pemilu 1999 di Indonesia ?" Tujuan Penelitian adalah untuk mengkaji peran dan dukungan dari lembaga internasional yaitu UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia; untuk menjelaskan dan menganalisa bentuk-bentuk keterlibatan faktor eksternal yaitu UNDP yang mempengaruhi demokratisasi, khususnya dalam pemilu 1999 di Indonesia serta hasil-hasil yang dicapai dalam mendapatkan pemilu yang jujur dan adil pada pemilu 1999 di Indonesia.Untuk menjelaskan peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia (pemilu 1999), digunakan kerangka teori tentang Demokrasi dan Demokratisasi serta strategi apa yang digunakan oleh dunia internasional dalam upayanya membantu proses demokrasi apakah melalui den1co t za6brr by reforming state, mobilizing grassroots dan mediating between state and grassroots.Pendekatan penelitian yang digunakan untuk melihat peran UNDP dalam demokratisasi di Indonesia adalah Pendekatan Kualitatif. Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, dengan teknik pengumpulan data adalah dengan studi kepustakaan, wawancara mendalam (depth interview).Dalam rangka bantuan UNDP dalam Pemilu 1999 di Indonesia, UNDP memberikan bantuan dana dan teknis kepada KPU termasuk bantuan kepada Tim 11, LSM-LSM dan Organisasi-organisasi civil society yang memberikan program pendidikan pemilih dan organisasi pemantau pemilu (KIPP, UNFREL, FORUM REKTOR, JAMPPI, SBSI). Hasil penelitian menunjukkan bahwa UNDP mempunyai peran dalam pemilu 1999 di Indonesia. Ini bisa dilihat dari penyelenggaran pemilu 1999 yang relatif, damai, jujur dan adil. Strategi dan pecan yang digunakan UNDP dalam rangka Program Bantuan Teknis untuk pemilu 1999 di Indonesia adalah sebagai state reformer, melalui pemberian bantuan kepada KPU; grassroots mobilizer, dengan memberikan bantuan kepada LSM dan organisasi civil society dalam rangka pemberdayaan dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan negara melalui pendidikan politik dan pemantauan pemilu; mediator, dengan cara mengakomodasikan berbagai kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam kerangka membangun negara secara bersama-sama.Hasil penelitian di lapangan yang dilakukan melalui studi pustaka dan wawancara mendalam, membuktikan bahwa UNDP mempunyai peran yang signifikan dalam membantu penyelenggaraan pemilu [999 di Indonesia, sehingga pemilu itu dianggap sebagai pemilu yang jujur dan adil. Dalam proses pemilu 1999, UNDP telah membantu menciptakan dan memantapkan KPU sebagai penyelenggara pemilu yang independen, kredibel serta dipercaya oleh masyarakat. UNDP juga membantu melalui program pendidikan politik dan pendidikan pemilih untuk meningkatkan partisipasi dan kesadaran rakyat untuk ikut terlibat dalam pelaksanaan pemilu dan proses pengambilan keputusan yang lain oleh negara. Sebagai hasil akhir dari berbagai bantuan teknis dan data yang diberikan oleh UNDP adalah terselenggaranya sebuah pemilu yang demokratis, jujur dan adil dalam kerangka demokratisasi."