Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Implementing a modern governance requires application on the principles of good governance in all aspects of state living. It involves transparanceis, law enforcement and public accountability that have been the spirit in governance implementation by involving all actors inside and outside of governance. The awareness to realize good governance is badly decided by state the implementers at central and local level . Therefore, they should have ethics code as the basis to work attempted to apply and realize good governance. In such a way , good governance not only as a formal effort, but also to colorize each governanve activity."

"Pembahasan tentang konsep hak sebagai bagian dari kehidupan manusia merupakan sebuah perjalanan panjang seiring dengan perkembangan sejarah peradaban umat manusia. Liberalisme yang hadir pada awal abad ke 17 mencoba meletakan sebuah landasan filosofis bagi eksisnya hak-hak yang dimiliki setiap individu demi kebaikan dirinya dan sesamanya. Hingga saat ini gagasan yang coba diusung lewat pemikiran liberalisme telah banyak mengalami modifikasi. Ini dikarenakan tantangan serta realitas yang dihadapi seiring berjalannya waktu juga mengalami perubahan. Rawls dan Nozick sebagai pemikir yang berbasis pada tradisi ini mencoba untuk mengembangkan pandangannya masing-masing terkait dengan konsep hak. Pembahasan tentang hak dapat dikonstruksikan melalui tiga aspek utamanya, yaitu subjek, dasar, serta tujuan. Pada Nozick dan Rawls walau mereka banyak odipengaruhi tradisi liberal tetapi dalam pengembangan selanjutnya terdapat perbedaan model pendekatan dan penekanan. Pada Nozick penekanannya terdapat pada kebebasan individu sedangkan pada Rawls lebih ditekankan pada aspek keadilan. Walau demikian keduanya sepakat bahwa hak adalah basis dari pemikiran mereka yang melekat pada individu dengan argumentasinya masing-masing. Pada akhirnya yang menjadi penting kemudian adalah konsekuensi dari pandangan mereka tersebut. Hak yang dimiliki setiap individu perlu mendapat perhatian yang lebih konkrit demi mewujudkan kesehjateraan masing-masing individu tersebut. Dalam hal ini perhatian negara yang peranannya sebagai penjaminan pemenuhan hak-hak tersebut. Pembahasan tentang hak dengan demikian dalam prakteknya juga harus menemukan wujudnya untuk memampukan bahwa setiap manusia dapat berfungsi demi mencapai kesehjateraan. Bahasa hak bukan hanya serentetan hak-hak yang normatif, lengkap dengan argumentasinya yang canggih melainkan juga merupakan sebuah keharusan untuk mewujudnyatakannya bagi kesehjahteraan setiap insan"

"Moral reminder Sepuluh Perintah Tuhan telah diuji dapat mengurangi perilaku tidak etis secara signifikan walaupun individu mendapat godaan untuk berperilaku tidak etis. Godaan tersebut tidak akan berpengaruh apabila individu memiliki perhatian penuh terhadap standar moralnya dan internal reward mechanism yang berfungsi dengan baik melalui pemberian moral reminder. Pada penelitian ini, penulis hendak menguji kembali pengaruh moral reminder Sepuluh Perintah Tuhan terhadap perilaku tidak etis pada siswa kelas 3 SMA yang beragama Nasrani. Hasil uji statistik independent sample t-test menunjukkan bahwa partisipan yang diberikan moral reminder melalui tugas menulis Sepuluh Perintah Tuhan memiliki rata-rata ketidakjujuran lebih tinggi M = 0,24; SD = 0,60 dibandingkan partisipan yang tidak diberikan moral reminder dengan tugas menulis sepuluh judul film M = 0,05; SD = 0,28. Perbedaan mean tidak signifikan, t 58,64 = 1,98 ; p > 0,05. Akibatnya, siswa tetap berperilaku tidak jujur saat melaporkan skor jawaban pada eksperimenter meskipun diberikan moral reminder Sepuluh Perintah Tuhan. Hal itu terjadi karena moral reminder hanya meningkatkan atensi partisipan terhadap standar moralnya, tetapi internal reward mechanism tidak berfungsi dengan baik.

---

Moral reminder the Ten Commandments been tested could reduce unethical behavior significantly although individual received the temptation to behave unethical. The temptation would not affect if individual having full attention towards moral standard and internal reward mechanism functioning well through the provision of moral reminder. In this research, the writer is about to examine more the moral reminder 'Ten Commandments' on the students of 3rd grade of high school whose religion is Christian.

The result of the independent sample t test has shown that the participants who were given moral reminder by having 'Ten Commandments' task have the higher level of dishonesty M 0,24 SD 0,60 compared with those who were not with the task writing 10 names of movies M 0,05 SD 0,28 . The difference of mean was not significant is t 58,64 1,98 p 0,05. As the consequence, students are still being dishonest during reporting their results to the experimentalist even though they were given moral reminder. This is because moral reminder just increased participant attention towards moral standard, but internal reward mechanism did not function properly."

"Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan kajian pelembagaan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. tujuan penelitian ini untuk mengetahui urgensi dan model pembentukan peradilan etik bagi penyelenggara negara di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif.penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa kelembagaan etik saat ini masih bersifat beragam, parsial belum menjadi suatu lembaga khusus sebagaimana pengadilan untuk menegakkan etika bagi penyelenggara negara, Keberagaman dan sifat independensi kelembagaan penegakan etika penyelenggara negara justru merupakan masalah urgen yang harus dipecahkan dalam kerangka membangun sistem penegakan etika penyelenggara negara sebagai mekanisme baru untuk membangun integritas dan akuntabilitas penyelenggara negara yang kredibel dan terpadu. Kedua, perbandingan diberbagai negara demokrasi di dunia seperti Amerika Serikat, Inggris, Argentina dan Korea Selatan, bahwa perlu dibuat sebuah undang-undang tentang etika bagi penyelenggara negara sebagi payung hukum semua pejabat publik. Ketiga, terkait dengan model pembentukan peradilan etika perlu dilakukan proses integrasi etika materil dan formil dengan cara melakukan konsolidasi lembaga etik untuk membuat peraturan bersama sebagai etika materil, sementara untuk etika formil akan dibuat oleh Mahkamah etik dan selanjutnya menjadikan Komisi yudisial sebagai puncak peradilan etika. maka untuk menjadikan Komisi yudisial sebagi peradilan etika penelitian ini menyarankan harus dilakukan amandemen UUD 1945 dan menyarankan kepada pemerintah dan DPR untuk membuat undang-undang tentang etika penyelenggara negara.

---

This research is a legal research with a study of the institutionalization of ethical courts for state officials in Indonesia. The purpose of this study is to determine the urgency and model for the formation of ethical courts for state administrators in Indonesia. The method used in this research is normative legal research. This research concludes first, that ethical institutions are currently still diverse, partial has not yet become a special institution as a court to uphold ethics for state administrators, diversity and independence of institutional ethics enforcement of state administrators is an urgent problem that must be resolved within the framework of building a system of ethics enforcement for state administrators as a new mechanism for building integrity and accountability for credible and integrated state administrators. Second, a comparison in various democratic countries in the world, such as the United States, Britain, Argentina and South Korea, that it is necessary to make a law on ethics for state administrators as the legal umbrella for all public officials. Third, in relation to the model for the formation of an ethical court, it is necessary to carry out a process of integrating material and formal ethics by consolidating ethical institutions to make joint regulations as material ethics, while for formal ethics it will be made by the Ethics Court and then making the judicial Commission as the top of the ethics court. So, to make the judicial Commission as an ethics court, this research suggests amendments to the 1945 Constitution and suggests the government and the DPR to make laws on the ethics of state administrators."

"Globalization happens when the social institutions, such as the economy, political and cultural realm undergo change. Nevertheless, the high extent, intensity and velocity of globalization become an inevitable fact. Meanwhile, globalization has generated social and ideological processes, marked by the market ideology of neoliberalism reaching out to globalism. Hans Kung addressed globalism with his formula of global ethics emphasizing on the new global institution and the new global ethics."