Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini difokuskan pada evaluasi terhadap pengaruh buruk yang dihasilkan oleh media, tepatnya dalam berita internasional, dan apakah berita zaman sekarang lebih dilihat sebagai negative atau positif. Penelitialn ini juga mengevaluasi dampak negatif dari topik berita itu sendiri dan apakah berita tersebut menimbulkan persepsi yang berat sebelah. Penelitian ini dilakukan dengan mengobservasi beberapa organisasi berita internasional seperti CNN, BCC, dan Al-Jazeera dan apakah sebagian besar berita difokuskan dari sisi negatif atau berhubungan dengan konflik. Penelitian ini juga dilaksanakan dengan mengadakan questionnaire atau wawancara dengan beberapa responden dan bagaimana mereka menanggapi berita-berita di media sekarang, begitu pula dengan melihat efek yang disebabkan oleh berita tersebut; tepatnya bagaimana berita negative akan mempengaruhi sikap responden dan apakah menimbulkan persepsi yang berat sebalah.

---

The research focused on evaluating the negative world news coverage within an international scale and whether news media today would be considered more as negative rather than positive. This research also focused on seeing the negative effects of negative world news coverage itself and whether it created a bias interpretation of the issue or party at hand. The research was conducted by observing a number of international, multi-national news media organisations such as CNN, BCC, and Al-Jazeera of their story coverage and whether it revolved around negative and conflict based topics; as well as through a series of questions conducted by interview and questionnaire to understand how the public perceived the news and whether it was also seen as negative and what were some of the impacts caused by their exposure towards news ? especially within a negative context and would it form a bias towards those issues and topics."

"Penyiaran berita kriminal di televisi merupakan bagian dari suatu kebebasan pers untuk memberikan informasi kepada masyarakat melalui media cetak atau media elektronik_ Penyampaian informasi melalui tayangan media elektornik televisi, khususnya penyiaran berita kriminal (SCTV : Buser Siang, Buser Sabtu, Buser Minggu; RCTI: Sergap; TPI: Sidik, Sidik kasus; Lativi; Brutal Siang, Brutal, Tikam; TV7: TKP Siang, TKP Malam; Indosiar: Patroli, Jejak kasus ; ANTV: Sidik jari, Sidik jari Siang, Sidik jari Petang; Trans TV: Lacak; Global TV: Saksi mata Metro TV: tersebar di berbagai program, seperti Metro Siang, Metro hari ini, nine top news dll) memberikan gambaran tentang peristiwa kejahatan seolah-oleh melihat langsung dari tempat kejadian perkara. Dari kenyataan ini, di satu sisi begitu maraknya penyiaran berita-berita kriminal di berbagai stasiun televisi swasta sementara di sisi yang lain telah ada rambu-rambu untuk penyiaran berita kriminal seperti yang di atur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Dalam undang-undang pers dan penyiaran juga diatur tentang pembentukan Dewan pers yang menetapkan "kode etik wartawan" dan Komisi Penyiaran Indonesia yang menetapkan "Standar program siaran dan pedoman prilaku siaran", kedua lembaga ini menjalankan pengawasan terhadap berita atau siaran serta orang atau lembaga penyiaran yang melanggar aturan atau kode etik. Penyampaian berita kriminal yang menampilkan wajah dan identitas tersangka atau terdakwa merupakan pelanggaran terhadap asas "Presumption of innocent" yaitu seseorang harus dianggap atau diperlakukan tidak bersalah sampai ada suatu putusan pengadilan yang menyatakan ia bersalah. Penyiaran berita kriminal mempunyai dampak terhadap tersangka atau terdakwa dalam memperoleh suatu proses hukum yang adil "due process of law", berdampak juga pada penuntut umum dan hakim yang memeriksa perkara. Oleh karena itu perlu diupayakan penyiaran berita kriminal yang tidak melanggar kode etik atau aturan dan hak asasi manusia tersangka atau terdakwa."

"Analisis Situasi Jasa Marga, sebagai operator jalan tol terbesar se-Indonesia dan sebagai bagian dari Kementerian PUPR turut andil dalam program sosialisasi elektronifikasi jalan tol. Penerapan elektronifikasi di jalan tol penetrasinya masih sekitar 24 hingga tahun 2017. Tujuan operasional yang ingin dicapai oleh Jasa Marga berupa mengubah kebiasaan pengguna jalan tol untuk beralih ke transaksi non tunai. Dalam melakukan program sosialisasi, tim Media Relations Corporate Communication Jasa Marga telah membuat berbagai macam aktivitas media relations, namun selama ini belum adanya riset kehumasan untuk mengevaluasi program tersebut.TujuanMelihat output kegiatan penyebaran berita di media online yang dihasilkan dari press release yang diterbitkan oleh Jasa Marga dan melihat kesesuaian penerimaan pesan antara press release dan berita yang dituliskan oleh media.StrategiMedia ContentAnalysisKhalayak SasaranSeluruh pengguna jalan tolPesan KunciTransaksi dengan uang elektronik lebih cepat, mudah, dan praktis.Jadwal ProgramMaret - Mei 2018Program: Laporan Monitoring EvaluasiTotal Anggaran: Rp.8.925.000RekomendasiMembuat program evaluasi sejenis untuk program komunikasi lainnya secara berkala dan dilakukan hingga ke tahap outcome.

---

Situation Analysis Jasa Marga, as the biggest toll road operator in Indonesia and as a part of Ministry of Public Works and Public Housing, joining in contribution of Toll Road Electronification Socialization Program. The penetration of implementation of electronification in toll road still around 24 until 2017. The operational objectives to be achieved by Jasa Marga are to change the habits of toll road users to switch to cashless payment. In conducting the socialization program, Media Relations Team of Corporate Communication Department of Jasa Marga has made various media relations activities, but there has been no PR research to evaluate the program.ObjectivesSeeing the output of news spread activities in online media resulting from press releases issued by Jasa Marga and seeing the suitability of receiving messages between press releases and news generated by the media.StrategyMedia Content AnalysisTarget AudienceAll toll road usersKey MessagesTransactions with electronic money are faster, easier and more practical.ScheduleMarch - May 2018Program: Monitoring Evaluation Report Budget: Rp.8.925.000RecommendationEstablish a similar evaluation program for other communication programs on a regular basis and is carried out to the outcome stage."

"ABSTRAKJurnalisme bencana adalah bagaimana media memberitakan bencana. Jurnalisme bencana menjadi bahasan penting dalam dunia jurnalistik karena Indonesia adalah negeri rentan bencana. Namun pemberitaan mengenai bencana oleh media massa di Indonesia selama ini selalu menuai kritik karena cenderung ditampilkan secara dramatis. Pemberitaan tersebut terbentuk lewat pemahaman subjektif jurnalis.Penelitian ini ingin mengetahui pemahaman jurnalis mengenai konsep jurnalisme bencana, dilihat dari proses peliputan bencana, pemahaman mengenai prinsip peliputan jurnalisme bencana, dan peliputan di tiap fase bencana. Peneliti menemukan bahwa jurnalis memahami mengenai konsep jurnalisme bencana dalam ranah kognitif.

---

ABSTRACTDisaster journalism is how a mass media reports about disaster. Disaster journalism is very important topic because Indonesia is susceptible country of disaster. However, reporting of disaster by mass media has always criticized because there was dramatization tendency in journalism report. That reporting is established through a subjective understanding of journalist.This research aims to determine the comprehension of journalist on the concept of disaster journalism, ranging from the process of disaster reporting, a comprehension of the principles of disaster reporting, and coverage in each phases of disaster. The research found that journalists has understanding about disaster journalism concept in the realm of cognitive."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola hubungan antara pers dengan Lembaga Legislatif. Bagaimana pers sebagai salah media komunikasi massa dalam era reformasi ini melakukan fungsi kontrol atas DPR-RI Bagaimana tanggapan DPR-RI terhadap pers, dan bagaimana pengelolaan manajemen Humas Sekretarait Jenderal DPR RI sebagai mediator antara pers dan DPR-RI.Kerangka pemikiran dari penilitian ini adalah bahwa pers sebagai salah satu media komunikasi massa memiliki fungsi informasi, hiburan, pendidikan dan kontrol sosial. Fungsi kontrol sosial pers ini sangat terkait dengan pelaksanaan kelembagaan pemerintahan termasuk DPR-RI. Pers dan DPR adalah merupakan sub sistem dari sistem politik, sehingga Dinamika hubungan kedua institusi tersebut sangat dipengaruhi oleh kondisi politik yang sedang berlangsung. Reformasi telah mengubah wajah demokrasi Indonesia termasuk Pers dan DPR. Pers lebih bebas dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya sementara itu hubungan antar lembaga tinggi negara lebih ditengarai adanya parliament heavy. Adanya penguatan fungsi dua lembaga tersebut menyebabkan kedua hubungan menjadi menarik untuk diamati.Metode penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah kualitatif dengan wawancara mendalam. Wawawancara dilakukan terhadap informan yang terdiri dari anggota DPR-RI, kelompok pers dan kelompok masyarakat.Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pers di era reformasi diwarnai dengan semangat kebebasan yang sangat luar biasa. Hal ini disebabkan oleh karena adanya tuntutan perkembangan demokrasi. Pers Indonesia saat ini sedang mencari jati diri. Hal ini menyebabkan pers tidak mudah untuk diatur oleh siapapun, termasuk dewan. Saat ini belum jelas bentuk pers Indonesia.Selain itu, Pers Indonesia yang baru saja bebas dari tekanan pemerintah dalam melakukan aktifitas jurnalistiknya merasa bahwa saat ini tidak ada suatu institusi yang dapat mengontrol pers. sehingga pers Indonesia saat ini merasa bebas untuk melakukan apa saja yang mereka kehendaki. Pers di era reformasi ini lebih suka menyerang siapa saja, hanya mengambil segi-segi negatif dari Dewan, dan tidak menempatkan isu tidak secara prosposional. Namun fungsi kontrol pers terhadap DPR-.RI dirasakan belum effektif. Hal ini disebabkan karena DPR di dalam era reformasi ini juga memiliki kekuasaan yang luar biasa.Ristriksi politik yang mempengaruhi kehidupan pers, di era reformasi ini relatif sudah tidak dirasakan oleh pers. Namun Penyelesaian sengketa masyarakat dengan pers melalui lembaga peradilan yang mengacu pada KUHP, dirasakan sangat merugikan pers. Sementara ristriksi ekonomi yang berupa pertimbangan bisnis perusahaan pers mempengaruhi kebijakan redaksi.Peran Bagian Pemberitaan dan Penerbitan (Humas) DPR RI dirasakan belum mampu membantu meningkatkan citra positif DPR-RI. Hal ini disebabkan karena kurang terbangunnya hubungan yang baik antara wartawan yang ada di DPR dengan Bagian Pemberitaan dan Penerbitan. Selain itu masih rendahnya kreatifitas Bagian Pemberitaan dan Penerbitan dalam membangun citra, lambannya kinerja staf karena mental pegawai masih diwarnai sebagai seorang birokrat, jumlah personil yang terbatas, kurang jelasnya otoritas kewenangan, serta anggaran yang belum memadai.x + 108 halaman + LampiranDaftar Pustaka : 30 buku (Tahun 1971 s.d. 2003) + 2 Artikel."

"Pers yang fungsi utamanya sebagai sarana penberitaan, mempunyai konsekuensi isi yang disajikan agar senantiasa menggambarkan realitas yang terjadi di masyarakat. Tapi dalam prakteknya, pers berada pada posisi yang sulit ketika dihadapkan kuatnya hegemoni negara melalui elit-elitnya, yang merambah ke berbagai aspek sosial politik, termasuk sebagai pembuat berita (news maker), dan sumber berita yang acapkali menentukan definisi realitas. Jadinya, kemandirian pers mengungkap berita menjadi pertanyaan yang menarik. Apakah pers dalam menjalankan fungsinya mengungkap dan mendefinisikan realitas itu bertumpu pada kemampuan dan visinya sendiri, ataukah sudah tunduk kapada kekuatan elit negara yang hegemonik tadi? Melalui penelitian dengan metode analisis isi pada peraberitaan di Harian Kompas dan Republika, pernasalahan di atas dicoba dijawab. Kemandirian pers yang diteliti itu khususnya menyangkut kemandirian dalam mengungkap isu-isu kemasyarakatan yang pada akhir-akhir ini memang kebetulan banyak menenuhi agenda pemberitaan.Persoalan konflik tanah, perburuhan, pencemaran lingkungan, korupsi dan kolusi, demokratisasi, SARA, dan isu-isu kemasyarakatan lain yang sejenis, menjadi fokus penelitian. Hasilnya, kemandirian pers dalam mengungkap berita sifatnya fluktuatif. Terkadang pers dapat menampilkan beritanya dengan kemadirian yang tinggi, terutama pada isu yang tidak sensitif, dan jenis tertentu yang memang menyangkut kepentingan yang mendasar, seperti persoalan tanah, perburuhan dan pencemaran lingkungan. Tapi pada kesempatan lain, pers terpaksa kompromi dengan kekuatan politis yang ada di luar diri mereka. Pada isu-isu yang sensitif menurut "kacamata" elit penguasa, definisi realitasnya lebih banyak ditentukan oleh sumber informasi yang berasal dari elit negara. Jadinya, kemandirian pers dalam mengungkap berita, bukan sekadar persoalan ketersediaan atau keterbatasan sumber daya dan perangkat peralatan yang dimiliki. Tapi persoalan kemandirian pemberitaan akhirnya lebih berkait dengan persoalan iklim politik. Yaitu siapa yang mempunyai posisi yang dominan dalam sistem politik tersebut."

"

Belum hilang dari ingatan kita semua, bahwa akhir akhir ini masalah hubungan pers dan pemerintah di banyak negara berkembang masih tetap menjadi topik pembicaraan, termasuk di Negara kita sendiri. Hubungan ini secara substantif sesungguhnya membicarakan hak esensi wartawan, yaitu kebebasan yang mereka miliki, atau tepatnya kebebasan pers. Kebebasan pers menjadi demikian penting karena sejauh pers itu bebas, sejauh itu pula tercermin kebebasan masyarakat (Reedy,1964). Kebutuhan akan pers bebas, menurut pendapatnya, berawal dari keyakinan bahwa tak seorangpun merasa perlu bahwa ia mengetahui kebenaran, dan karena itu kita harus mempunyai suatu masyarakat di mana segala gagasan dapat dikemukakan.

Isu kebebasan pers, dimanapun asalnya akan selalu menank perhatian, tidak saja bagi insan pers sendiri akan tetapi juga, dan bahkan bagi para pengamat perkembangan kehidupan politik di setiap bangsa. Kebebasan pers secara substantif tidak saja dijadikan indikator atau cermin tingkat kebebasan yang dinikmati masyarakat yang bersangkutan, ia juga akan merupakan cermin tingkat kematangan dan kedewasaan politik yang telah mereka perjuangkan.

Indikator tingkat kematangan dan kedewasaan politik ini oleh sementara kalangan, khususnya oleh mereka yang digolongkan dalam kelompok-kelompok yang memegang peranan penting di dalam masyarakat di manapun, seperti para wartawan, cendekiawan, para profesional maupun para politisi sendiri menganggap sangat penting di dalam menjamin bergulirnya roda suatu pemerintahan yang demokratis.

"

"ABSTRAKTesis ini berusaha untuk menggambarkan bagimana peran pers Indonesia dalam pembangunan melalui penampilan informasi pembangunannya; sebagaimana diharapkan oleh pemerintah di negara-negara Dunia Ketiga, agar media massa dapat menjalankan fungsi sebagai: penyampai informasi, memberikan pendidikan sekaligus hiburan serta melakukan kontrol sosial demi kepentingan masyarakat. Khususnya, pers sebagai suatu institusi sosial tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat, karena pers berada dan berperan ditengah-tengah masyarakat. Pers dan masyarakat merupakan lembaga yang satu sama lain tidak dapat dipisahkan. Sebagai lembaga masyarakat, pers dipengaruhi dan dapat mempengaruhi lembaga-lembaga masyarakat lainnya_ Demikian pula hubungannya dengan pemerintah, pers tidak dapat melepaskan diri dari lingkup kekuasaan pemerintah yang bersangkutan. Itu sebabnya, mengapa sistim kemasyarakatan dan sistim politik sangat menentukan corak serta sepak terjang maupun tingkah laku pers. Dalam studi ini, peneliti memilih dua Surat kabar masingmasing mewakili harian pemerintah dan harian independen, yaitu harian Suara Karya dan harian Suara Pembaruan. Sampel penerbitan berjumlah 30 penerbitan per media yang mewakili periode penerbitan bulan September, Oktober dan Nopember 1990. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan metode analisis isi, dimana dari penampilan informasi kedua harian, Suara Karya dan Suara Pembaruan, ingin dilihat sampai sejauh mana kedua harian tersebut berperan sebagai pers pembangunan. Berita pembangunan yang disajikan dibagi dalam lima kategori; yaitu bidang pendidikan, pertanian, ekonomi, industri dan kesehatan. Dianalisis pula kategori berita pembangunan menurut bentuk penulisannya, dengan melihat frekuensi dan muatan isi (volume) berita pembangunan yang disajikan melalui halaman muka surat kabar dan halaman lainnya. Studi ini ingin juga melihat sampai sejauh mana harian pemerintah maupun harian independen berani menampilkan tajuk rencana yang bersifat kritik (tidak mendukung) terhadap usaha pembangunan yang dijalankan oleh pemerintah maupun tajuk rencana yang bersifat mendukung. Dari data yang berhasil dikumpulkan, terlihat bahwa baik harian pemerintah maupun harian independen memuat sama besar berita pembangunan, berdasarkan frekuensi maupun volume (sentimeter kolom). Kedua media juga ternyata memberikan perhatian yang besar terhadap sektor ekonomi baik yang dimuat melalui halaman muka maupun halaman lainnya. Jika dilihat dari bentuk penulisan beritanya, berita langsung (straight news) dan karangan khas (feature) menempati posisi pertama dan kedua. Dilihat dari isi berita pembangunan yang ditampilkan melalui tajuk rencanya, justru surat kabar independen lebih banyak mendukung kebijakan pembangunan pemerintah dibandingkan dengan harian pemerintah. Sehingga dengan perkataan lain, ternyata pers pemerintah dan pers independen menurut studi ini, dalam menjalankan perannya sebagai pers pembangunan boleh dikatakan tidak lagi terikat oleh orientasi ideologis yang melatar belakangi masing-masing surat kabar tersebut. Khusus untuk harian Suara Karya, peneliti melihat baik dari hasil studi maupun dari pengamatan sehari-hari, telah terjadi perubahan peran yang relatif cukup besar didalam melakukan kontrol sosial di era tahun 1990-an ini. Sedangkan untuk harian Suara Pembaruan, fungsi kontrol sosialnya tetap berjalan konsisten sesuai dengan misi yang diembannya."