Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Singkatan-singkatan atau akronim-akronim dalam Bahasa Indonesia semakin hari kemunculannya semakin sering. Bentuknya sangat beraneka ragam dan biasanya menjadi penghalang bagi para pemelajar Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing, karena tidak memperhatikan bentuk kepanjanganya dan tidak ada peraturan atau ketentuan yang pasti dalam pembentukannya. Penelitian tentang singkatan dan akronim dalam Bahasa Indonesia, permasalahan dan implikasinya terhadap pengajaran Bahasa Indonesia sebagai Bahasa Asing telah dilakukan pada kurun waktu April 1999 sampai dengan Maret 2000 dengan menggunakan metode penelitian kwalitatif dan kepustakaan. Hasil-hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: Singkatan yang ditemukan dapat dikelompokkan ke dalam 17 sub-klasifikasi baru ditambah dengan satu kelompok singkatan yang di dalamnya terkandung singkatan lain. Bentuk akronim dapt diklasifikasikan ke dalam 112 kelompok baru dengan tambahan bentuk-bentuk akronim yang mempunyai pola dan struktur yang lebih beragam, rumit, tidak memperhatikan bentuk kepanjangannya atau tidak bisa langsung ditebak apa kepanjangannya. Selain itu ditemukan pula akronim yang bentuknya atau bunyinya lama dengan kata yang sudah ada dalam perbendaharaan kata Bahasa Indonesia, bentuk akronim yang di dalamnya terkandung singkatan atau akronim lain, dan ada juga kombinasi antara singkatan dan akronim. Selain itu ada pula tendensi baru dalam pembentukan singkatan atau akronim yang menggunakan bahasa asing dalam hal ini bahasa Inggris. Bentuk singkatan atau akronim ini dalam pengajaran bahasa memang jarang diperlakukan sebagai salah satu, hasil proses pembentukan kata, meskipun proses ini termasuk yang sangat produktif. Namun, bila penggunaannya terlalu banyak dari pembentukannya sukar dirumuskan, dapat mengganggu komunikasi dan terutama pula dapat mengganggu kelancaran proses belajar mengajar Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing. Oleh karena itu, Aturan tentang proses pembentukan singkatan atau akronim dalam Bahasa Indonesia yang sangat menarik ini harus disusun untuk dijadikan pegangan. Misalnya singkatan dan akronim yang mempunyai pola sederhana, yang dapat dirumuskan dengan mudah, kepanjangannya dapat ditebak dengan mudah dan tentunya harus dapat dipelajari dengan mudah. Dengan demikian orang tidak seenaknya dapat membentuk singkatan atau akronim yang dapat membingungkan pemakai bahasa terutama pemelajar Bahasa Indonesia sebagai bahasa asing."

"Peraturan dalam bidang lembaga notariat berakar pada "Notariswet? peninggalan Belanda. Peraturan Jabatan Notaris (PJN) termasuk hukum publik, sehingga ketentuan-ketentuan yang ada di dalamnya adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa. Namun dalam era globalisasi dan teknologi informasi, dirasakan ketinggalan zaman, terutama untuk menanggapi, apakah kini para pihak masih harus menghadap Notaris dan Notaris harus membacakan akta, karena harus rnemenuhi kewajiban menyusun, membaca dan menandatangani akta (verlijden). Keinginan serba praktis dan cepat, baik bagi para pengguna jasa Notaris, maupun Notaris sendiri, menimbulkan fenomena pembuatan akta yang dikenal dengan istilah akta terbang. Untuk melakukan perubahan, kini dalam era teknologi informasi ini, diperlukan pemahaman bahasa Inggris oleh para Notaris, sehingga akan membantu untuk memahami tentang teknologi informasi, Hukum Perdata Internasional dan Cyber Law. Mini dimungkinkan untuk melakukan pembacaan akta melalui teleconference dan videoconference dan penanda tanganan akta melalui tanda tangan elektronik (electronic signature), tanda tangan terkunci (secure signature) dan atau tanda tangan digital (digital signature) dan dikirim melalui lampiran e-mail. Namun, selama belum ada peraturannya, jika Notaris melanggar verlijden, maka akta yang dibuatnya akan senilai akta di bawah tangan. Sebagai terobosan sebaiknya dilakukan reformasi PJN, kalau tidak, akan memberi kesan dibiarkannya pelanggaran itu berulang-ulang. Sekarang ini, berlomba dan berpacu dengan waktu dan tidak membiarkan perangkat hukum yang mengatur Notaris tertinggal dan terasing baik dikalangan para pengguna jasa Notaris sendiri maupun dikalangan masyarakat pada umumnya."

"Eksploitasi seksual komersial anak merupakan masalah yang sangat serius dan bukan masalah yang baru muncul akhir-akhir ini. Pemerintah Indonesia telah lama berupaya untuk meminimalisir peningkatan jenis kejahatan yang menyerang masa depan anak, antara lain dengan mengeluarkan beberapa kebijakan. Akan tetapi, semakin hari kejahatan ini memakan korban semakin banyak. Hal ini dikarenakan pelaku kejahatan tidak secara gentayangan dalam mencari korban. Akan tetapi mereka melakukan aksinya dengan sebuah perencanaan dan berdasarkan pilihan rasional mereka. Teori pilihan rasional adalah salah satu teori kriminologi yang mengajak untuk mengkaji secara serius bagaimana pelaku pelanggaran berpikir, guna memprediksi kapan suatu kejahatan terjadi. Dengan demikian pilihan rasional menjadi acuan penting untuk dikaji dalam mencari cara dalam pencegahan ESKA lebih baik lagi. Penelitian ini merupakan penelitian interdisipliner dengan menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang dikumpulkan melalui studi pustaka. Kemudian data dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif sehingga diperoleh gambaran secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan dan pencegahan eksploitasi seksual komersial anak di era dari digital perspektif kriminologi dan yuridis. Kajian secara kriminologi dan yuridis sangat diperlukan sebab masalah kejahatan eksploitasi seksual komersial anak adalah masalah yang kompleks. Penelitian ini dapat memberikan gambaran re-konstruksi hukum dalam pencegahan dan penanganan ESKA di Indonesia khususnya pada era digital.

---

Commercial sexual exploitation of children is a very serious problem and is not a problem that has emerged recently. The Indonesian government has long tried to minimize the increase in the types of crimes that attack children's future, such as by issuing several policies. However, every day this crime takes more and more victims. This is because criminals do not wander around in search of victims. But they act with a plan and based on their rational choice. Rational choice theory is one of the criminological theories that invites to seriously examine how offenders think, in order to predict when a crime will occur. So that rational choice becomes an important reference to be studied in finding better ways to prevent CSEC. This research is an interdisciplinary research using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials collected through library research. Then it was analyzed qualitatively and presented descriptively so as to obtain a detailed and systematic picture of the problem description and prevention of commercial sexual exploitation of children in the digital era from a criminological and juridical perspective. Criminological and juridical studies are very much needed because the problem of commercial sexual exploitation of children is a complex problem. This research can provide an overview of legal reconstruction in the prevention and handling of CSEC in Indonesia, especially in the digital era."

"Tulisan ini menganalisis tentang permasalahan dan pencegahan permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. Permasalahan dalam pelaksanaan bursa karbon dapat meliputi permasalahan seperti yang terjadi dalam pasar modal pada umumnya, seperti manipulasi pasar dan penipuan. Manipulasi pasar dapat terjadi dalam pelaksanaan transaksi bursa karbon, contohnya painting the tape, cornering the market, dan marking the close. Kemudian pfvenipuan dapat terjadi dalam penerbitan unit karbon PTBAE-PU dan SPE- GRK. Selain itu, permasalahan khusus bursa karbon seperti yang di alami negara yang lebih dahulu menjalankan bursa karbon dapat dimungkinkan terjadi juga dalam pelaksanaan bursa karbon di Indonesia, seperti greenwashing, double counting, penipuan, dan kejahatan komputer yaitu peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon. Kerangka hukum dalam pencegahan permasalahan-permasalahan tersebut dapat diketahui dari UU Pasar Modal sebagaimana telah diubah oleh UU PPSK dan Peraturan Bursa Efek Indonesia, yang melarang tindakan manipulasi pasar dan penipuan. Perpres 98/2021, Pemerintah mensyaratkan adanya pihak ketiga independen selaku verifikator maupun validator. Selain itu, pihak yang melakukan penipuan dapat dibekukan maupun dicabut akreditasinya oleh lembaga KAN. Permasalahan greenwashing pencegahannya melalui UU Perlindungan konsumen yang mewajibkan pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur tentang barang dan jasa yang ditawarkan. Permasalahan penghitungan ganda pencegahannya melalui pencatatan unit karbon pada SRN PPI sebelum ditransaksikan, selain itu adanya kewajiban pelaporan yang ketat oleh pelaku usaha. Terakhir, permasalahan peretasan komputer untuk mencuri kredit karbon, pencegahannya dapat diketahui dengan adanya perjanjian antara PBK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia, dimana KSEI memiliki fungsi sebagai jasa penyimpanan dan penyelesaian transaksi efek serta menerapkan teknologi keamanan seperti enkripsi data, sistem otentikasi yang kuat, dan pemantauan aktivitas yang mencurigakan.

---

This paper analyses the issues and preventive measures related to the implementation of a carbon exchange in Indonesia. This paper employs doctrinal legal research. The challenges in operating a carbon exchange may include issues similar to those in conventional capital markets, such as market manipulation and fraud. Market manipulation in carbon exchange transactions can manifest in practices like painting the tape, cornering the market, and marking the close. Fraud can occur in the issuance of PTBAE-PU and SPE-GRK carbon units. Additionally, specific issues related to carbon exchanges, as experienced by countries with established carbon markets, may also arise in Indonesia, such as greenwashing, double counting, fraud, and cybercrime, including hacking to steal carbon credits. The legal framework for preventing these issues can be derived from the Capital Market Law, as amended by the Financial Sector Development and Reinforcement Law, and the Indonesia Stock Exchange Regulations, which prohibit market manipulation and fraud. Presidential Regulation No. 98/2021 requires independent third-party verifiers and validators. Furthermore, entities engaging in fraud can have their accreditation suspended or revoked by the National Accreditation Committee (KAN). Prevention of greenwashing is addressed through the Consumer Protection Law, which mandates that businesses provide truthful, clear, and honest information about the goods and services offered. Double counting is prevented by recording carbon units in the National Registry System (SRN PPI) before transactions and imposing stringent reporting obligations on businesses. Lastly, the issue of computer hacking to steal carbon credits is mitigated through agreements between the PBK and the Central Securities Depository of Indonesia (KSEI), which functions as a securities storage and settlement service provider and implements security technologies such as data encryption, strong authentication systems, and monitoring of suspicious activities."

"Penegakan hukum merupakan bagian penting dalam implementasi negara hukum. Dalam hal ini, pembahasan penegakan hukum yang mengemuka sangat erat kaitannya dengan proses yang ada pada ranah pidana. Konsep penegakan hukum pidana sendiri tertuang di dalam hukum acara pidana dan dilakukan oleh aparat yang diberi kewenangan oleh peraturan perundang-undangan melalui proses yang dinamakan sistem peradilan pidana ( SPP). Tujuan dibentuknya sistem ini adalah agar tujuan hukum dapat terwujud seperti keadlian, kepastian hukum dan kemanfaatan. Namun demikian, subsistem dari SPP yang terdiri dari beberapa institusi penegak hukum menyebabkan kompleksnya proses peradilan itu sendiri dikarenakan dapat menyebabkan tumpang tindihnya tugas dan fungsi disertai permasalahan ego sektoral dari masing lembaga. Proses peradilan pidana yang dimulai dari penyelidikan dan penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan putusan memiliki permasalahan tersendiri yang kemudian dapat menghambat terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu. Untuk itu, artikel ini bermaksud untuk menemukenali permasalahan di masing-masing lembaga penegak hukum yang tertuang dalam KUHAP dengan menggali hubungan kelembagaannya baik dari segi struktural maupun substansi dalam proses SPP."