Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab pokok permasalahan mengenai Bagaimanakah penerapan sanksi pidana oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan penegakan hukum terhadap wajib pajak yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan, apakah sanksi pidana perpajakan bersifat shock therapy dan apakah implikasi sanksi tersebut kepada kepatuhan Wajib Pajak.Metode yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah melalui pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan berdasarkan hasil wawancara dengan para informan yang terkait dengan sanksi pidana ini antara Iain dari Wajib Pajak, Konsultan Pajak dan Fiskus yang mewakiii pemerintah.Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai sanksi pidana yang berlaku di Indonesia ini penerapannya masih sangat Iambat atau belum optimal dan pada dasarnya Wajib Pajak sebenamya takut dengan sanksi pidana perpajakan apabila diberlakukannya sanksi pidana ini secara tegas. Pengaruh sanksi pidana terhadap kepatuhan yaitu apabila dilihat dari hasil analisa pnelitian tidak memberikan pengaruh yang signifikan.Kesimpuian dari hasil dalam penelitian ini adalah bahwa Direktorat Jenderal Pajak tidak konsisten dalam menerapkan sanksi pidana ini, hal ini disebabkan oleh DJP sendiri lebih menitikberatkan kepada Sanksi Administrasi, selain itu rnasih terdapat hambatan juga di kurang profesionalnya aparat pajaknya itu sendiri, koordinasi yang lemah antar lembaga yang menangani tindak pidana pajak dan juga administrasi pajak serta sistem informasi yang belum baik di Direktorat Jenderal Pajak.

---

This research is meant to respond to the substance of problem regarding implementation of criminal sanction made by the General Directorate of Taxation in preserving law upon taxpayer committing felony in taxation, whether the sanction meant as shock therapy and what is the implication of the sanction toward taxpayer compliance.

Method used in this research is qualitative approach. The research is made based on interviews with informer related to criminal sanction such as taxpayers, tax consultants, and Fiskus representing government.

The result of the research explained the criminal sanction applied in Indonesia and its implementation which is still very dawdling and not optimal, whereas the taxpayer in fact is atiaid of the criminal sanction related. The influence of criminal sanction toward tax-compliance showed by research result illustrated no significant influence.

The research concludes that the General Directorate of Taxation is not consistent in implementing the sanction. This is caused where DIP itself tend to focused on administration sanction as well as other obstacles in the lack of professionalism of tax enforcement units, weak coordination between tax-related-institution and tax administration and information system that is not solid yet."

"In order to improving awareness and compliance of taxpayers about their rights and obligations, the understanding about justice from a rule of law and regulation looked into to play an important part in improving awareness and taxpayer compliance. Comprehended level of justice of a rule is hence expected by a taxpayer earn more own awareness and compliance about their obligation of taxation. The target of this research is to analyze the level of justice from an imposition of Tax, which is Income Recognition of bank interest payable write-off, evaluated from principle of taxation justice. In this research, a descriptive analysis method was used by through study of bibliography comparing opinion among experts according to their definition, with rule of law and regulation about Recognition of Income for Bank Interest Payable Write-Off. The evaluation use Model System which assessing a policy by comparing input, Process, and Output of law and regulation policy.

From the analyze result, pulled conclusion that rule of legislation of Income Tax about Recognition of Income for Bank Interest Payable Write-Off Do Not reflect principle of justice either through Horizontal and also Vertical, because Income Recognition [of] according to rule of legislation do not in line with taxpayer ability, if compared to Income Recognition from business transaction besides Interest Payable Write-Off.

Revising rule Article 4 sentence (1) Law of Number 7 Year 1983 about Income Tax as have been altered last with Law of Number 17 Year 2000 related with Recognition of Income for Bank Interest Payable Write-Off would be able to bring constructive benefit, in the effort to improve level of its justice."

"Skripsi ini membahas mengenai analisis masalah perpajakan sebuah perusahaan multinasional dengan jenis usaha toll manufacturing business model, yakni PT XYZ yang berkedudukan di Indonesia. PT XYZ mengadapi dua risiko perpajakan yang merupakan bagian dari masalah perpajakan, yang diantaranya adalah transfer pricing dan perlakuan pajak pertambahan nilai. Risiko dari transfer pricing diakibatkan oleh transaksi kepada pihak afiliasi dan risiko dari pajak pertambahan nilai diakibatkan oleh apakah fasilitas PPN berupa kawasan berikat telah secara efektif digunakan oleh PT XYZ. Penelitian ini merupakan analisis lebih lanjut atas permasalahan perpajakan yang dimiliki oleh PT XYZ. Manajemen perpajakan semestinya dapat menjadi jawaban untuk memitigasi permasalahan pajak di PT XYZ sebagaimana yang telah dikemukakan dalam SPHP. Manajemen perpajakan secara khusus memiliki peranan dalam memitigasi risiko pajak ketika menghadapi proses pemeriksaan pajak. Penelitian ini merekomendasikan PT XYZ untuk mengoptimalkan fungsi dari manajemen perpajakan yang dimilikinya sehingga dapat meminimalisir jumlah pajak yang harus dibayarkan karena koreksi fiskal saat proses pemeriksaan pajak.

---

This undergraduate thesis is about the analysis of the taxation problems in one of the multinational companies, named PT XYZ that implements toll manufacturing model as its business type. PT XYZ faces two taxation risks, which are related to transfer pricing and value added tax (VAT). The risk in transfer pricing is arised by the affiliated party transaction while the risk in value added tax arised by how effective the company using the facility of VAT in the bonded zone. This study is the further analysis of taxation problems of PT XYZ. Taxation management should be the answer to mitigate all taxation problems in PT XYZ as depicted in the notifaction of tax audit findings. Taxation management is specifically being conducted in mitigate the taxation risks when facing the tax audit. This research recommends PT XYZ to optimize the function of their taxation management so that minimize the amount of tax paid to fiscal correction in tax audit process."

"Contents: Noodwet op de geldigheidsverklaring van voor de totstandkoming van den Indonesischen Republikeinschen Eenheidsstaat uitgevaardigde wetten, noodwetten en ordonnantien op belastinggebied ..."