Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Peraturan hukum mengenai hak mewaris anak angkat dalam sistem kewarisan di Indonesia diatur dalam hukum Islam, hukum adat dan hukum barat. Setiap persoalan yang terjadi harus berpatokan kepada landasan hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan undang-undang yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami akibat hukum pengangkatan anak terhadap kedudukan mewarisnya menurut Hukum Islam, Hukum Adat suku Melayu Jambi dan Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia serta mengetahui dan memahami kedudukan mewaris anak angkat terhadap harta orang tua angkatnya.Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian keperpustakaan. Dalam pengumpulan datanya ditunjang dengan wawancara dengan beberapa narasumber yang terkait. Hukum waris di Indonesia beraneka ragam, sehingga ketentuan hukum waris bagi anak angkat tergantung pada hukum waris yang berlaku bagi orang tua angkatnya (pewaris). Menurut hukum waris barat (KUHPerdata) hak mewaris anak angkat sama dengan anak kandung, menurut hukum adat Suku Melayu Jambi terbatas artinya hanya mewaris harta gono gini dan tidak mewaris harta pusaka dan besarnya tidak boleh melebihi 1/3 harta. Sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak diakui sebagai ahli waris orang tua angkatnya. Selain itu, pengangkatan anak terkadang mengakibatkan putusnya hubungan antara anak angkat dengan orang tua kandung, sehingga tidak dapat mewaris dari orang tua kandungnya. Adapun menurut Hukum Islam dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan terbaik bagi anak serta tidak memutus hubungan darah. Dengan demikian, anak angkat dimungkinkan untuk menjadi ahli waris dari orang tua kandungnya dikarenakan adanya hubungan darah.

---

Laws regarding foster child inheriting rights in inheritance system in Indonesia is set in costomary law, Islamic law and Civil law. Every issue happens to be the based foundation applicable law and connected with existing laws. Purpose of this research is to know and understand the legal effect of adoption inheritance status tribe Melayu Jambi, Islamic law and statutory regulations of inheriting an adopted child to adoptive parents treasure. Methods used in the study of juridical normative and empirical legal. Type of data used in this study are primary and secondary data. Melayu Jambi tribal customary law is that if a child is removed from his own family environment so will result in legal relationships of children raised in his biological parents are not interrupted. If the children who come from different religious family environment with foster parents, the child after being taken will go into the religion of Islam, so the direct legal relationship with his biological parents disconnected. According to tribal customary law Melayu jambi adopted child can not be inheriting from the adoptive parents. To acquire the assets of his adoptive parent?s will be done through grants or wasiat. In Islamic legal status of the child of the foster child from his biological parents, did not break up blood of hasab thus inheriting from him biological parents. In the legislation that governed inheritance but can not be connected with the regulation which states the child does not terminate the appointment of blood betwen adopted children with biological parents so it can be interpreted to inheriting from his biological parents."

"Proses formal dalam penyelesaian perkara anak yang berlangsung hingga saat ini berawal dari penyidikanhingga persidangan cukup memprihatinkan, karena anak ditahan mulai dari tingkat penyidikan danberakhir dengan penjatuhan pidana penjara oleh hakim. Penahanan dan penjatuhan pidana penjara terhadapanak seharusnya sebagai upaya terakhir dan untuk jangka waktu pendek sebagaimana diamanatkandalam Pasal 37 Konvensi Hak-Hak Anak. Secara psikologis, kondisi itu dapat mengganggu anak dansetelah keluar dari penjara, mereka pun tertekan karena stigma yang diberikan oleh masyarakat. Salahsatu bentuk alternatif penyelesaian perkara anak dapat dilakukan melalui diversi/pengalihan perkara diluar jalur formal. Namun diversi belum diatur dalam peraturan perudang-undangan di Indonesia."

"Didalam lingkungan kita, biasanya kehidupan berkeluarga yang lengkap terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak. Hal ini merupakan dambaan dari setiap orang. Pada kenyataannya tidak semua keluarga dapat mempunyai anak atau sebaliknya tidak semua anak beruntung memiliki orang tua yang dapat memberikan kesejahteraan lahir dan bathin bagi kehidupan seorang anak. Terhadap orang tua yang tidak mempunyai anak, maka dapat mengangkat atau memelihara anak yang dapat memberikan arti bagi kelangsungan hidup atau pemeliharaan orang tua tersebut di hari tuanya.Dalam penelitian ini, istilah anak angkat yang dimaksud adalah anak yang dipelihara, dinafkahi, diberi pendidikan hingga anak tersebut dewasa dan dapat mandiri. Kemudian bila dihadapkan dengan norma hukum agama Islam yang tidak memberikan hak waris kepada anak angkat, maka tentulah akan menimbulkan kesulitan bagi anak angkat tersebut, atau bisa mengakibatkan anak tersebut menjadi terlantar. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah aturan dan akibat hukum pengangkatan anak dalam Islam, kedudukan dan hak mewaris dari anak angkat dan ahli waris lain yang merupakan keluarga dari pewaris, dan peranan Notaris dalam pembuatan akta wasiat bagi anak angkat.Dalam penulisan ini digunakan metode penelitian normatif dan jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah data primer yang langsung didapatkan dari masyarakat dan data sekunder yang diperolah dari bahan kepustakaan, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa wasiat wajibah merupakan jawaban dari permasalahan dalam urusan warisan anak angkat. Lembaga wasiat wajibah dijadikan salah satu bagian dari hukum positif di Indonesia dan secara khusus ditegaskan dalam pasal 209 Kompilasi Hukum Islam, yang memberikan hak istimewa pada anak angkat dan orang tua angkat, tapi Kompilasi Hukum Islam tetap mendudukkan anak angkat dan orang tua angkat di luar kelompok ahli waris sebagaimana diatur dalam fikih waris.Penentuan bagian dari wasiat wajibah tidak boleh melebihi dari sepertiga harta peninggalan dan pelaksanan wasiat wajibah harus dilandasi oleh prinsip keadilan dan keseimbangan. Notaris dalam hal melaksanakan kewajibannya untuk memberikan penyuluhan dalam bidang hukum, merupakan salah satu sarana untuk mensosialisasikan penerapan pasal tersebut. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat lebih jauh peranan Notaris dalam hal pembagian wasiat wajibah untuk anak angkat dan perlindungan hak-hak kewarisan bagi ahli waris lainnya

---

In our environment, usually, a complete family shall consist of father, mother and children. This is what every one is wishing for. Unfortunately, not all family is able to have children or, otherwise, not all children are lucky enough to have parents that can give wealth, both physically and spiritually for the child's life. For parents who do not have children, they may adopt or take care of children that can give a meaning for the persistence of life or take care of them in their old days.

In this research, the term 'adopted child' shall mean a child whom is taking care of, given money, educated until he/she is grown-up and independent. If we are faced by Islamic norm that prohibits right to inherit for adopted child, this, of course will cause a problem for the adopted child, or he/she becomes neglected. The problems discussed in this research are the rules and legal consequence of child adoption under Islamic Law, the position and right to inherit of adopted child and other heirs whom are family of the testator and role of Notary in making the deed of testament for adopted child.

This research uses the methodology of normative research and type of data used in the research is a primary data obtained directly from the society and secondary data obtained from literature. Therefore, it can be concluded that Wajibah testament is the answer of the problem of inheritance. The body of Wajibah testament becomes part of positive Law in Indonesia and specially addressed in Article 209 of Islamic Law Compilation, that gives a special right for adopted child and adopted parents. Nevertheless, Islamic Law Compilation still puts the position of adopted child and adopted parents outside the group of heirs as regulated in Mawarits Fiqh.

And determination of the portion of Wajibah testament shall not exceeds one third of the property and that the implementation of Wajibah testament shall be based on the principle of fairness and balance. A Notary, in carrying-out its duty to give legal information, becomes one of the facilities to socialize the implementation of such provision. This research also aims to see further role of Notary in sharing Wajibah testament for adopted child and protection of rights to inherit for other heirs."

"Hukum Islam tidak membenarkan pengangkatan anak dengan tujuan menjadikannya sebagai anak kandung. Akibatnya anak angkat tidak mewaris atas harta peninggalan orang tua angkatnya. Namun, sebaliknya anak angkat tetap mempunyai hak waris terhadap harta peninggalan orang tua kandungnya. Hal tersebut terjadi karena dalam hukum Islam hak waris timbul dari hubungan darah dan hubungan perkawinan. Hubungan antara anak angkat dengan kedua orang tua angkatnya merupakan hubungan yang timbul dari perasaan simpati, tolong menolong dan kewajiban untuk berbagi pada sesama manusia yang merupakan anjuran bagi setiap orang muslim. Pemahaman mengenai kedudukan waris anak angkat belum sepenuhnya dipahami oleh semua orang, sehingga seringkali menimbulkan sengketa waris yang melibatkan anak angkat. Sengketa waris yang terjadi dapat mengakibatkan hubungan persaudaraan yang sudah dibina menjadi rusak apalagi bila sengketa tersebut hingga memasuki ruang pengadilan.Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai wasiat wajibah bagi anak angkat merupakan suatu kebijaksanaan Hukum Islam terhadap kedudukan waris anak angkat tersebut. Selain itu pasal 210 mengenai Hibah juga dapat dilakukan sebagai jalan keluar bagi permasalahan waris yang berkaitan dengan anak angkat. Namun demikian isi pasal 209 dan pasal 210 Kompilasi Hukum Islam belum juga dapat menghindari terjadinya sengketa waris berkaitan dengan anak angkat. Notaris sesuai dengan kedudukan dan fungsinya sangat diperlukan dalam mencegah dan mengidentifikasi potensi sengketa yang mungkin terjadi. Tesis ini menjelaskan kedudukan Notaris berkaitan dengan kewenangannya dalam membuat akta otentik serta bagaimana kewenangan tersebut dapat dilaksanakan sebagai tindakan preventif terhadap kemungkinan terjadinya sengketa waris yang melibatkan anak angkat.

---

Islamic law does not justify the child adoption with the aim of making it as a biological child. As a result, the adopted child does not have the right of adoptive parent`s inheritance. On the contrary the adopted child continues to have inheritance rights of biological parent`s inheritance. This happens because the Islamic law of inheritance rights arising from blood ties and marital relationships. The relationship between adopted children with adoptive parents is a relationship arising from feelings of sympathy, help of each otherand obligation to share with each other who are recommended for every Muslim. An understanding of the position of adopted child inheritance is not always fully understood by every Muslim, so that often lead to disputes involving beneficiary foster child. Inheritance disputes that occur can lead to damaged of fraternal relations that have been nurtured especially if the dispute is brought into the court.Article 209 Compilation of Islamic Law which governs "wajibah" legacy for the adopted child was wisdom of Islamic Law on inheritance position of adopted child. In addition, Article 210 of the "Hibah" can also be treated as a solution to the problems associated with inheritance of an adopted child. However, the contents of Article 209 and Article 210 of Islamic Law Compilation yet also can avoid inheritance disputes relating to the adopted child. Notary in accordance with their position and function is needed in preventing and identifying potential disputes that may occur. This thesis describes the position of notary related to its authority in making authentic documents and how these powers could be implemented as a preventative measure against the possibility of inheritance disputes involving foster children."

"Kekerasan terhadap anak banyak dilakukan oleh orangtua kandung. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekerasan terhadap anak antara lain karena faktor kemiskinan atau kesulitan individu, faktor sosial, faktor pendidikan, faktor kultural, faktor struktural, faktor media, faktor negara, faktor di terapkannya sistem kapitalisme yang berakar pada sekularisme (penolakan campur tangan agama dalam kehidupan, faktor degradasi iman. Beberapa tindakan kekerasan terhadap anak dapat dibagi menjadi perlakuan diskriminasi dan ketidakadilan, penelantaran, kekerasan, kekejaman dan penganiayaan (fisik, emosional, dan verbal), dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). Beberapa tindakan kekerasan terhadap anak dibagi menjadi perlakuan diskriminasi, penelantaran, kekerasan (fisik, emosional, dan verbal) dan eksploitasi (ekonomi dan seksual). Beberapa permasalahan yang akan dibahas adalah bagaimanakah Hukum Islam mengatur mengenai perlindungan anak terhadap tindak kekerasan yang dilakukan orangtua, bagaimanakah peraturan perundang-undangan di Indonesia mengatur mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan orangtua, dan apakah UU perlindungan anak telah sesuai dengan Hukum Islam. Untuk menjawab permasalahan ini, penulis menggunakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder dengan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan dan hukum tersier. Metode pengolahan data bersifat kualitatif secara wawancara. Hak-hak anak dalam Islam berlandaskan Manhaj Rabbaniyah (ketuhanan kepada Allah), sedangkan peraturan perundang-undangan berlandaskan kesepakatan manusia dan bersandar pada hukum-hukum buatan manusia untuk kemaslahatan bersama. Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur mengenai perlindungan anak terhadap kekerasan yang dilakukan orangtua berkaitan dengan masalah diskriminasi, penelantaran, kekerasan dan eksploitasi telah sesuai dengan hukum Islam, Yang kurang sesuai dengan tinjauan hukum Islam adalah masalah pengasuhan dan perlakuan keadilan. Disarankan agar adanya fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang membahas mengenai perlindungan anak dalam Islam, menggiatkan sosialiasi pencegahan tindak kekerasan terhadap anak. Menjalankan semua program yang telah dicanangkan dengan disiplin, kontinuitas dan konsekuen."