Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas mengenai pewarisan saat terdapat anak luar kawin sebagai ahliwaris berdasarkan hukum perdata Indonesia dan hukum perdata Jepang. Penelitian untuk tesis ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif untuk menghasilkan data preskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa anak luar kawin yang dapat menjadi ahliwaris hanya anak luar kawin yang diakui sah oleh ayahnya selaku pewaris, sesuai dengan cara pengakuan yang diatur oleh masing-masing hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang. Namun saat ini di Indonesia, berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 46/PUU-VIII/2010, seorang anak luar kawin, tanpa pengakuan dimungkinkan memiliki hubungan hukum dengan ayahnya, dengan syarat dapat dibuktikan bahwa ada hubungan darah antara mereka, dan tidak melanggar Pasal 283 dan 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia. Sedangkan dengan ibunya, baik berdasarkan hukum perdata Indonesia maupun Jepang, seorang anak luar kawin sudah memiliki hubungan perdata sejak ia dilahirkan. Sehingga, dalam hal ibu dari anak luar kawin yang diakui sah menjadi pewaris, anak luar kawin yang dilahirkannya meskipun tanpa pengakuan akan menjadi ahli waris. Besarnya bagian seorang anak luar kawin juga ditentukan secara tersendiri oleh hukum yang berlaku di Indonesia dan di Jepang, serta dibedakan dengan bagian yang didapat oleh anak sah. Pembedaan terhadap anak luar kawin, terutama yang diakui sah semakin dipandang sebagai diskriminasi terhadap hak-hak anak. Oleh karena itu, perlu diadakan pengkajian ulang terhadap undang-undang yang menjadi dasar hukum waris yang sekarang berlaku, agar dapat mengejar dan menyesuaikan dengan perkembangan masyarakat dewasa ini.

---

The focus of this study is Inheritance in the event where there is a child out of wedlock according to the civil law of Indonesia and Japan. This study uses normative juridical research method with qualitative approach to provide analytic prescriptive data. Based on the study result, can be concluded that a child born out of wedlock which can be heir is only the ones affiliated by their father as decedent, in accordance to affiliation manner provided by the law applicable in Indonesia and Japan. However these days, based on Mahkamah Konstitusi's verdict number 46/PUU-VIII/2010, a child born out of wedlock, even without affiliation, could have a legal relation with his/her father, with the provision that they are indeed affiliated by blood, and doesn't infringe article 283 and 285 of Indonesia's Civil Code. While with his/her mother, either by Indonesia or Japan's Civil Code, a child out of wedlock has had a legal relation since he/she was born. So that in the event where the mother is the decedent, her child out of wedlock even without affiliation will be heir. The amount of inheritance is determined by laws applicable in Indonesia and Japan, and is distinguished from a child in wedlock's. This distinction against a child out of wedlock, especially the affiliated one, is increasingly seen as discrimination against children out of wedlock's rights. Therefore, there should be reassessment of laws which are now in effect, so that those laws can catch up and be adjusted to today's society."

"Pemisahan dan pembagian harta bersama terikat baik dari harta warisan maupun harta perkawinan menurut hukum positif Indonesia adalah suatu perbuatan hukum untuk mengakhiri keadaan tidak terbagi yang mengakibatkan kepada masingmasing orang akan memperoleh kewenangan penuh atas benda tersebut untuk melakukan tindakan hukum. Pemisahan dan pembagian pada pemilihan bersama terikat bersifat deklaratif dan mempunyai daya berlaku surut. Bentuk Akta Pemisahan dan Pembagian sangat tergantung pada jenis obyek kebendaan apa yang akan dibagi. Notaris harus dapat dengan tepat mengonstantir kehendak penghadap, dan menjalankan prinsip kehati-hatian dalam menjalankan jabatan, sehingga tidak terdapat kekeliruan dalan menerapkan hukum dalam pembuatan akta yang berimplikasi pada batalnya produk akta, sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 697 PK/Pdt/2012.

---

The separation and division of co-related property to either of the inheritance or the marital property according to the Indonesian positive law is a legal act to end the state of joint ownership that resulted to each person will get full authority to take legal action over the object. Separation and division of the co-related property is bound to be declarative and which has retroactive effect. The form of deed of separation and division depends on the type of object material. Notary must be able to precisely interpreted the client`s will and obediently follow the prudential principal in carrying his position, there for there will be no mistake in applying the law on the notary deed, which implicate the annulment of the deed as in the Indonesian Supreme Court Decision No.697 PK/Pdt/2012."

"Penulisan tesis ini adalah gambaran mengenai pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayah pada masyarakat Minangkabau. Tulisan ini adalah merupakan studi kepustakaan dan hasil pengamatan pada masyarakat Minangkabau serta wawancara penulis dengan beberapa pemuka adat Minangkabau. Pada masyarakat Mianagkabau telah terjadi perubahan dalam sistem kehidupan perkawinannya yang menyebabkan perubahan pola tempat tinggal dalam perkawinan. Perubahan pola tempat tinggal ini akhirnya juga merubah tanggung jawab seorang ayah terhadap anaknya. Serta dalam perkembangan dalam masyarakat Minangkabau setelah masuknya Islam yang menerapkan ajaran-ajaran menurut Islam dalam masyarakat. Hal inilah yang pada akhirnya menybabkan terjadinya perubahan sistem pewarisan dalam hukum adat Minangkabau yang mengakibatkan terjadinya pergeseran kedudukan anak terhadap harta peninggalan ayahnya pada masyarakat Minangkabau.

---

The writing of this thesis is aimed at looking at the description on the shift of position of the son/daughter in respect of father?s inheritance in Minangkabau society. This writing is a bibliographical study and the result of observation on the Minangkabau?s society, particularly those living in Pariaman area and the interview of the writer with a number of traditional figures who are also members of Kerapatan Adat Nagari Air Papan Pariaman. The Minangkabau society has undergone change in their marriage system that has resulted in the change of residence pattern in their marriage and in turn, in the change of responsibility of a father to his son/daughter. The coming of Islam religion and the application of Islamic doctrine has brought change in the society. All these circumstances have finally brought shift of the, son/daughter with regard to father?s inheritance in Minangkabau society."

"Hukum waris adalah hukum adat yang memuat garis-garis keturunan tentang sistem dan azas-azas hukum waris tentang warisan, pewaris dan waris serta cara pengalihan kepemilikan dan kuasa atas harta warisan dari pewaris kepada ahli waris. (Hadikusuma, 1993). Pembagian warisan di Indonesia dapat dilakukan dengan perspektif hukum yang disepakati oleh penerima warisan. Terdapat tiga hukum pembagian waris di Indonesia, yaitu hukum waris adat, hukum waris Islam, dan hukum perdata. Hukum waris Islam selain berdasarkan kepada Alquran dan hadis, juga dapat bersumber dari ijmak para ulama. Salah satu sumber data yang membahas konsep pembagian warisan dalam Islam adalah Naskah LKK_ACEH2015­_MKR17. Naskah ini berasal dari Aceh, daerah dengan keistimewaan penerapan hukum adat sesuai dengan syariat Islam. Naskah ini menarik untuk diteliti karena selain mencakup rincian pembagian warisan sesuai dengan yang terdapat di dalam Alquran, terdapat pula penjelasan untuk masalah yang tidak dijelaskan di dalam Alquran. Fokus utama penelitian ini terdapat pada hak yang diterima oleh ahli waris perempuan berdasarkan pada naskah LKK_ACEH2015­_MKR17. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan hukum waris yang bagi perempuan yang terdapat dalam naskah. Korpus penelitian ini menggunakan naskah klasik dengan diawali tahapan penelitian filologi. Setelah melakukan tahapan awal penelitian filologi, naskah diteliti dengan metode analisis kualitatif melalui pendekatan hukum waris Islam. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, penelitian menghasilkan temuan sebagai berikut. Ahli waris perempuan terdiri dari tujuh orang dengan bagian yang sudah dirincikan dalam Alquran. Penerapan hukum pembagian waris di Aceh dilakukan mengalami penyesuaian antara hukum adat dengan syariat Islam. Hak waris ahli waris perempuan secara eksplisit dijelaskan dalam Alquran, akan tetapi dalam penerapannya di daerah asal naskah yaitu Aceh masih memerlukan kajian mendalam. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan ketentuan hukum waris bagi perempuan dengan pasal yang ada dalam qanun. Penelitian ini dapat dijadikan perbandingan penerapan hukum pembagian warisan menurut Islam dan menurut hukum adat. Selain itu, penelitian ini dapat mendokumentasikan kelestarian hukum waris Islam yang dianut oleh masyarakat Aceh pada zaman dahulu.

---

Inheritance law is customary law which contains lineages regarding the system and principles of inheritance law regarding inheritance, heirs and heirs as well as ways of transferring ownership and power over inheritance from heirs to heirs. (Hadikusuma, 1993). The inheritance in indonesia can be done by perspective approved by the heirs. There are three kind of law of inheritance in Indonesia, customary law, islamic law, and civil law. One source of data on the concept of the inheritance distribution in Islam is the manuscript LKK_ACEH2015_MKR17. The manuscript is derived from Aceh, an area with the privilege of the application of customary law combined with Islam sharia. The manuscript is interesting to be researched because apart from their inheritance included details in accordance with details in the Holy Quran, there is also an explanation for the problems that not explained in Quran. Main focus of this research is found in the right received by a female heir based on a manuscript LKK_ACEH2015_MKR17. This research attempts to described law heirs of women that was found in a manuscript LKK_ACEH2015_MKR17. The corpus manuscript was used in the research an begins research stage of philology. After doing the initial phase of philology research, a manuscript researched with the methods of qualitative analysis through islamic legal approach heirs. Based on the analysis, the research resulted in the following findings. The female heir in the LKK_ACEH2015_MKR17 consists of seven people that have been detailed in The Holy Quran. In Aceh, the application of inheritance distribution law is subjected to adjustment between customary law and Islamic law. The inheritance rights of female heirs are explicitly described in The Holy Quran. However, in its application in the area of ​​origin of the text, Aceh still requires in-depth study. This occurs because there are differences in the provisions of the inheritance law for women and the articles in the qanun. This research can be used as a comparison of the application of the law of inheritance distribution according to Islam and customary law. In addition, this research can document the sustainability of Islamic inheritance law that was adhered by the Acehnese in ancient times."

"Hak waris menurut Hukum Perdata timbul pada saat seseorang meninggal dunia. Syarat utama untuk menjadi seorang ahli waris adalah adanya hubungan darah yang tercipta dari perkawinan antara seorang pria dan seorang wanita. Hukum membedakan antara keturunan yang sah dan keturunan yang tidak sah. Keturunan yang sah didasarkan atas adanya perkawinan yang sah, sedangkan keturunan yang tidak sah didasarkan atas suatu perkawinan yang tidak sah. Perkawinan yang tidak sah terjadi manakala suatu perkawinan tidak dicatatkan pada suatu lembaga yang kita kenal sebagai lembaga catatan sipil. Dengan demikian, maka anak-anak dari perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut, tidak berhak menuntut pembagian waris. Namun demikian, perlu diperhatikan bahwa berdasarkan hasil Putusan Mahkamah Agung Nomor 2185 K/PDT/2008 Perkawinan yang tidak dicatatkan tersebut dapat dimintakan penetapan pengadilan untuk selanjutnya perkawinan tersebut dicatatkan pada kantor catatan sipil dan selanjutnya anak-anak hasil perkawinan tersebut dinyatakan sah dan berhak atas hak waris dari orang tua mereka.

---

Inheritance rights under civil law arise when someone dies. The main requirement to be an heiress is created from a relationship of marriage between a man and a woman. Law distinguishes between legitimate descendants and illegitimate descendants. Legitimate descendants based on the existence of a valid marriage, while the illegitimate descendants based on an invalid marriage. Unauthorized marriage occurs when a marriage is not registered in an institution we know as civil institutions. Thus, the children of the marriage that is not recorded, has no right to demand the distribution of inheritance. However, it should be noted that based on the Supreme Court Decision No. 2185 K/PDT/2008 Marriage is not registered can be requested court order for the marriage subsequently listed on the registry office and then the children of the marriage declared valid and entitled to the rights inheritance from their parents."

"Tesis ini merupakan penelitian tentang tradisi lisan Kaago-ago pada saat bercocok tanam jagung dalam masyarakat Muna di Sulawesi Tenggara. Penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan bentuk keterancaman dan model pewarisan Kaago-ago pada masyarakat Muna sekarang ini. Sumber data diperoleh dari data lapangan dan studi pustaka. Penelitian menggunakan beberapa konsep dan teori yang berhubungan dengan pewarisan tradisi lisan, dan metode etnografi. Dengan pendekatan metode etnografi, pengetahuan tentang bentuk keterancaman dan pewarisan Kaago-ago kepada generasi muda dapat diungkapkan. Selain itu, kondisi sosial budaya masyarakat setempat yang mempengaruhi eksistensi Kaago-ago dapat pula diungkapkan. Selain itu juga dengan metode etnografi dapat diketahui tentang pelaksanaan ritual, dan makna Kaago-ago. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pewarisan Kaago-ago pada masyarakat Muna sekarang ini dilakukan secara formal dan non formal, namun tidak berjalan dengan baik. Kemudian keterancaman Kaago-ago disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal seperti pengaruh budaya luar sulawesi, kemajuan IPTEK, ekonomi, agama dan budaya global. Dalam hasil penelitian ini juga menjelaskan strategi menghadapi keterancaman dalam eksistensi ritual Kaago-ago saat ini adalah dengan penguatan identitas, dilakukan secara edukasi, strategi ditunjukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta pemberdayaan terhadap masyarakat lokal.

---

This thesis is a study of Kaago-ago oral tradition in corn planting in the community Muna in Southeast.This study aims to reveal Threatened shape and model of inheritance Kaago-ago Muna on today's society. Sources of data obtained from field data and literature. Research using some of the concepts and theories associated with inheritance of oral tradition, And methods ethnography. With the approach of ethnographic methods, knowledge of the shape and inheritance Threatened Kaago-ago to the younger generation may be disclosed. In addition, local social and cultural conditions which affect the existence Kaago-ago can also be disclosed. In addition to the methods of ethnography can be known about the rituals, and meaning Kaago-ago.

The results showed that the inheritance Kaago-ago Muna on today's society conducted formal and non-formal, but did not go well. Then Threatened Kaago-ago due to two factors, namely external and internal factors such as the influence of foreign cultures Sulawesi, advancement of science and technology, economics, religion and global culture. In the results of this study also explains the existence strategy face Threatened Kaago-ago ritual today is the strengthening of identity, education done, the strategy is shown to improve the quality of life, as well as the empowerment of the local communities. "

"Tesis ini membahas mengenai sengketa tanah waris yang tidak bisa dilakukan proses persertipikatan untuk pertama kalinya oleh sang ahli warisnya. Kasus ini diawali dengan penerbitan Sertipikat Hak Atas Tanah sebidang tanah dengan bukti girik yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan, yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Penerbitan sertipikat tersebut ternyata merugikan pihak ketiga yang hendak melakukan pendaftaran tanah untuk pertama kalinya atas tanah girik yang dia peroleh dari peristiwa pewarisan sehingga secara hukum, dia kehilangan haknya atas tanah waris tersebut. Oleh karena itu, Sertipikat Hak Milik tersebut seharusnya dibatalkan karena secara nyata merugikan pihak ahli waris. Hal ini menimbulkan tanggung jawab hukum yang harus dilakukan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan pasca penetapan dalam Putusan PTUN Surabaya Nomor 169 G 2018 PTUN.SBY Tahun 2019.Metode penelitian dalam tesis ini bersifat yuridis normatif dengan menganalisa sistematika hukum yang meliputi subjek hukum, hak dan kewajiban, perbuatan hukum, hubungan hukum, dan obyek hukum. Tipe penelitian yang digunakan dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis, untuk mendeskripsikan, menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan secara analitis permasalahan yang dikemukakan. Dalam analisa kasus ini diketahui terdapat cacat administrasi dalam penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 00163 Desa Kel. Petapan. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangkalan harus melakukan pembatalan Sertipikat Hak Milik tersebut serta melakukan pemeliharaan data pendaftaran. Penulis memberikan saran agar kegiatan pengumuman data fisik dilakukan dengan cara yang lebih efektif dan efisien serta lebih meningkatkan kehati-hatian Kantor Pertanahan dalam melaksanakan tugasnya.

---

This thesis discusses inheritance land disputes which cannot be held for the first time by the heirs. The case began with the issuance of a Land Rights Certificate with a piece of land with girik evidence issued by the Head of the Bangkalan Regency Land Office, namely Certificate of Land Ownership Number 00163 Desa Kel. Petapan. The issuance of the certificate turned out to be detrimental to a third party who wanted to register land for the first time over the girik land he obtained from the inheritance event so that he legally lost his right to the inheritance. Therefore, the certificate of ownership should be canceled because it is clearly detrimental to the heirs. Therefore, legal responsibility arises which must be carried out by the Head of the Bangkalan Regency Land Office after the stipulation in PTUN Surabaya Decision Number 169 G 2018 PTUN.SBY Year 2019.The research method in this thesis is normative juridical by analyzing the systematic system of law which includes legal subjects, rights and obligations, legal actions, legal relations, and legal objects. This type of research used in this thesis is descriptive analytical research, to describe, describe, analyze, and analytically explain the problems raised. In the analysis of this case, it was discovered that there were administrative defects in the issuance of Village Ownership Certificate Number 00163 Desa Kel. Petapan. The Head of the Bangkalan Regency Land Office must cancel The Title Certificate and maintain registration data. The authors advise that the activities of announcing physical data be carried out in ways that are more effective and efficient and further enhance the prudence of the Land Office in carrying out their duties."

"ABSTRAKManusia akan mati suatu hari, dan akan meninggalkan warisan bagi ahliwarisnya. Cara pembagian harta warisan ini beraneka ragam, dapat ditentukandari agama, suku, golongan penduduk, atau kewarganegaraan si pewaris. Yangdapat menjadi ahli waris bukan hanya anggota keluarga si pewaris, orang yangbukan merupakan anggota keluarga si pewaris juga dapat menjadi ahli warisapabila si pewaris membuat surat wasiat yang menyatakan demikian. Penulismenggunakan metode yuridis normatif dalam tulisan ini. Kesimpulannya adalahmenurut Hukum Antar Tata Hukum Intern dan Hukum Antar Tata HukumEkstern, pewarisan diatur oleh hukum waris si pewaris.

---

Abstract Death is inevitable. People will die and leaving their heir inheritance.Ways to divide inheritance is varied, it can be determined from religion, tribe, theclass population, or the nationality of the deceased. A heir is not always a part ofthe deceased?s family, a heir could be a person from outside the family, if thedeceased wanted that person to be according to the deceased?s will if he or shemade one. In this thesis, the writer uses juridical normative research metode. Theconclusion is, in inheritance cases involving Law Between Law, we uses theinheritance law of the deceased."