Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pada tanggal 31 Juli 1973 Pemerintah mengajukan sebuah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perkawinan kepada DPR, yang dikirim dengan surat Presiden No. R.02/P.U/VII/1973. RUU tersebut diajukan dengan menarik dua buah RUU mengenai hal yang sama, yang telah disampaikan sebelumnya.Tanggal 2 Januari 1974 RUU itu disahkan oleh Presiden, dan pada tanggal itu juga dilaksanakan pengundangannya dan di muat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1 (Ditjen Kumdang Departemen Kehakiman, 1974). Undang-undang baru ini selengkapnya disebut Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.Namun demikian, Undang-Undang Perkawinan Nasional ini, selanjutnya disingkatkan menjadi UUPN, baru berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 dengan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975. Hal itu memang telah dijanjikan sendiri oleh UUPN di dalam Pasal 67 ayat (1)."

"This thesis is a result of research on Kaba Angku Kapalo Sitalang by applyingsociology of literature. In Kaba Angku Kapalo Sitalang, there is a violationof Minangkabau custom law done by the people. The analysis focuses on theviolation of Minangkabau custom law by emphasizing Undang UndangNan Dua Puluh (The twenty rules). In this research, the writer explains thestructural analysis by describing theme, characterization, background andplot. Furthermore, Sociology of literature is a branch of literary criticismin its reflective features. This research views literature as mirror of society.Thus, Literature can be a direct reflection of various violation of custom lawin society. The writer uses qualitative method in doing this research. Based onthis research, it can be concluded that the problem about crimes or any actionsagainst the law of custom in Kaba Angku Kapalo Sitalang covers five criminalactions; samun saka (an action or behavior by disturbing social relation ofothers), kicuah kicang (deceiving), sumbang salah (the faults behavior), sia baka(making disorder in society such as creating social conflict), and tikam bunuh(murder). The social effect of the violation custom law in Kaba Angku KapaloSitalang; first, moral values and norms in society are fading, second, there is asocial imbalance in society, and the third, the criminality is rising. In the end, the aim at living a safe, peaceful and prosperous society cannot be achieved."

"Skripsi ini membahas mengenai Hukum Waris adat Minangkabau yang hidup dan berkembang di Lingkungan Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam pembahasannya dilakukan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka. Disamping itu dilakukan juga penelitian lapangan dengan mengunjungi Kabupaten Pesisir Selatan dan mewancarai tokoh masyarakat dan kepala adat serta melakukan penelitian ke Pengadilan Negeri Painan. Di Kabupaten Pesisir Selatan pada saat ini masyarakatnya masih hidup dan memegang adat istiadat dan hukum adat Minangkabau yang berdasarkan sistem matrilineal. Bagaimanapun kemajuan zaman ilmu pengetahuan dan teknologi masyarakat Minangkabau khususnya di Pesisir Selatan masih hidup berclan atau bersuku-suku. Peranan mamak sudah berkurang bergeser kepada peran ayah dimana ayah bertanggung jawab kepada keturunannya atau keluarganya. Pada saat ini mamak banyak berperan dalam bidang moral dan adat. Mengenai harta pusaka terutama pusaka tinggi baik yang berupa harta benda maupun gelar (sako) tetap dipertahankan menurut adat yang berlaku dengan arti tidak mengalami perubahan yaitu diturunkan dari mamak kepada kemenakannya. Mengenai harta pusaka rendah khususnya harta pencaharian diwariskan menurut hukum syarat. Harta seorang laki-laki diwariskan kepada anak isterinya kalau ia meninggal. Di tiap-tiap nagari di Kabupaten Pesisir Selatan Kerapatan Adat Nagari (KAN) banyak berperan dalam masyarakat yaitu memimpin dan mengatur masyarakat adat dan menangani sengketa-sengketa termasuk sengketa waris."