Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dunia bisnis senantiasa dituntut untuk menghadapi dan memenangkan persaingan. Nasabah adalah asset utama Bank disamping SDM. Upaya mencari dan mempertahankan nasabah harus selalu dilakukan Bank agar mampu bersaing dengan para kompetitornya. Mencari nasabah baru adalah usaha yang sulit, tetapi jauh lebih sulit lagi adalah mempertahankan nasabah lama. Memperebutkan loyalitas nasabah adalah salah satu kunci terpenting untuk memenangkan persaingan, baik dalam tingkat lokal, terlebih lagi menghadapi (era) persaingan bebas yang tinggal dalam hitungan hari.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang berpengaruh terhadap loyalitas nasabah Bank, dengan menguji hubungan antara variabel-variabel Produk, Harga, Lokasi, Promosi, SDM, Proses, Faktor Fisik, Loyalitas Nasabah dan Loyalitas Pemilik dengan Loyalitas Nasabah. Populasi penelitian adalah seluruh nasabah yang menggunakan jasa perbankan di Business Center PT.Bank Bali, Tbk, Business Unit Jakarta dan Bandung sejumlah 589 pemilik rekening/pelaku transaksi, dengan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner yang disebarkan kepada 60 orang yang menjadi sampel penelitian.Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel seperti promosi/reputasi Bank, loyalitas karyawan dan loyalitas investor merupakan variabel yang menunjukkan korelasi signifikan dengan loyalitas nasabah, ditunjukkan oleh koefisien korelasi Spearman's rho sebesar 0,541 (promosi/reputasi), 0,590 (loyalitas karyawan) dan 0,519 (loyalitas pemilik) dengan signifikansi masing-masing sebesar 0,000 pada level 0,01. Variabel-variabel lainnya seperti produk, harga, lokasi dan faktor fisik korelasinya signifikan pada level 0,05 sedangkan variabel SDM dan proses korelasinya lemah terhadap loyalitas nasabah. Penelitian ini memang menghasilkan output yang agak berlawanan dengan teori pemasaran konvensional (Marketing Mix atau 4P yang berkembang menjadi 7P), kecuali variabel promosi. Tetapi variabel promosi ini dapat diterangkan dengan arah kuesioner dan jawaban yang cenderung ke 'reputasi' Bank itu sendiri, dan bukan cenderung ke upaya/aktivitas promosi (iklan/advertising).Dari hasil penelitian ini diharapkan praktisi bisnis perbankan, dalam hal ini Business Center Bank Bali, memberikan perhatian yang lebih besar terhadap upaya mempertahankan reputasi Bank, loyalitas karyawannya serta loyalitas para pemilik sahamnya."

"Perubahan sosio-politik berpengaruh pada cara media massa mengkonstruksikan peristiwa, pernyataan maupun personalitas. Media cenderung lebih lugas dalam memberitakan fakta dan memperlihatkan pandangannya terhadap suatu realitas.Tesis ini hendak melihat bagaimana media mendefinisikan kasus Bank Bali yang merebak ketika iklim politik Indonesia sedang hangat-hangatnya yaitu pencalonan presiden.Kegiatan yang dilakukan media sebenarnya adalah mengkonstruksi realitas menurut perspektif dan pandangan media bersangkutan. Pandangan tersebut tampak dari retorika-retorika yang ditransmisikan melalui bahasa. Usaha media dan usaha kelompok untuk mendefinisikan realitas dilakukan melalui penyajian yang mengesankan obyektif, seimbang dan sikap non-partisan, namun tetap mampu mengarahkan khalayak untuk mendefinisikan realitas dalam kerangka dan sudut pandang tertentu. Untuk mengungkap upaya media dalam mengkonstruksi realitas akan digunakan analisis yang disebut analisis framing.Aspek yang ditelaah dalam penelitian ini adalah berita dan halaman editorial Kompas dan Republika.Frame yang dibangun Kompas dalam memandang kasus Bank Bali adalah: kredibilitas hukum, kredibilitas perbankan, masa jabatan otoritas keuangan, krisis kedua, praktek perpolitikan, dan citra proses politik. Metafor yang dikemukakan Kompas adalah masalah yang terselubung awan, suara-suara burung berkembang, bantahan yang menggema; Depiction : aktor, tim sukses, pihak lain dan elite politik; Catchphrase : dana publik, komitmen reformasi, reformasi sitemik, sikap kritis-korektif, citra dan kesantunan politik.Republika cenderung mengemukakan frame sebagai berikut: proses hukum, kredibilitas perbankan, kinerja Dewan, kepercayaan Bank dunia, isu politik dan eksistensi partai. Metafor yang dikemukakan Republika: tak putus dirundung malang dan sekali tepuk, dua tiga lalat terjengkang; efeumisme:upaya rekayasa untuk memperoleh uang negara, tindak pidana subversi ekonomi untuk korupsi, dinonaktifkan untuk dipecat; depiction : skenario jahat; Catchphrases: nuansa politik, pertarungan politik sengit dan pencampuradukkan isu.Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa yang ingin ditonjolkan dalam kasus Bank Bali oleh berbagai pihak sebenarnya bukan hendak mendefinisikan kasus Bank Bali sebagai kasus murni perbankan atau kasus praktek politik uang, namun yang dibicarakan adalah legitimasi Habibie sebagai calon presiden periode berikutnya."

"Penyehatan perbankan yang sudah hampir mendekati titik akhir dan perkembangan ekonomi akhir-akhir ini yang positif, telah membawa perbankan Indonesia untuk mulai menikmati hasilnya. Akan tetapi, perilaku yang kurang bertanggung jawab dari pemilik dan pengurus bank telah merusak kemajuan dibidang ekonomi khususnya industri perbankan dimana kemudian harus dilanjutkan dengan mencabut izin usaha PT. Bank Dagang Bali. Pencabutan izin usaha bank merupakan salah satu wujud fungsi dari Bank Indonesia dalam rangka pembinaan dan pengawasan perbankan guna memelihara sistem perbankan yang sehat. Dalam penelitian ini, penulis meneliti apakah pengaturan pencabutan izin usaha PT. Bank Dagang Bali telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia atau tidak, dan apa akibat hukum dari Keputusan MA RI Nomor 473K/TUN/2005 bagi para pihak yang terkait. Penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat yuridis-normatif, dimana penelitian mengacu pada norma-norma hukum yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali. Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan kepustakaan yang didukung dengan hasil wawancara dengan narasumber terkait, kesimpulan yang didapat adalah pencabutan ijin usaha PT. Bank Dagang Bali melalui Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 6/6/KEP-GBI/2004 tertanggal 8 April 2004 telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada, dimana pencabutan izin usaha dilakukan setelah upaya-upaya penyelamatan yang dilakukan dengan menempatkan PT. Bank Dagang Bali dalam pengawasan intensif kemudian pengawasan khusus tidak berhasil menyelamatkan bank tersebut, Berta Keputusan MA RI telah memberikan ketidakpastian hukum bagi tiap pihak yang terkait, dalam hal ini Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali dan Tim Likuidasi. Saran yang penulis ajukan adalah mengefektifkan pengawasan terhadap bank dan membatasi kepemilikan saham oleh satu pihak.

---

The banking recovery has been undergone in Indonesia is about to reach the final point, while the recent positive economic development also brings opportunities to the Indonesian banks to enjoy the impacts. Nevertheless, several irresponsible attitudes committed by both the owner and the administrators of the banks has hampered the advance on this economic realm, particularly the banking industry, which eventually brought consequence in the form of cancellation of business permit of one of such a bank, in this case, PT. Bank Dagang Bali. This cancellation is one of the manifestations of Bank Indonesia's function to build and supervise the Indonesian banking condition, in order to ensure the "healthiness" of the banking in the country. In this research, the writer scrutinizes whether the act of cancellation conducted by Bank Indonesia has been in accordance to the applicable law in Indonesia, and to identify the the legal impacts of the Republic of Indonesia's Supreme Court Decision No. 473KITUN/2005 for the concerned parties. This research utilizes the juridist-normative method, in which it refers to the legal norms consisted in the law involved in the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali. Meanwhile, the data utilized is secondary ones, taking form in literature materials, supported with in-depth interviews conducted with the resource persons, from which a conclusion was drawn, that is, the cancellation of the business permit of PT. Bank Dagang Bali through the Decision of Governor of Bank Indonesia No. 616IKEP-GBI12004 dated at April 8th 2004 has been in accordance with the applicable law, where the decision to the cancellation was taken after other rescuing efforts conducted by putting the bank in an intensive supervision was of no use in making the bank's condition better, and after considering that the Republic of Indonesia Supreme Court's Decision has brought about a legal uncertainty towards respective involved parties, which in this case refers to the Bank Indonesia, PT. Bank Dagang Bali, and the Liquidation Team. The recommendation the writer would like to suggest is to enhance the effectiveness to a bank and to limit the share ownership on merely one single party."