Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai tinjauan hukum terhadap kasus dugaan penggelapan dana nasabah oleh PT Optima Kharya Capital Management yang menimbulkan suatu tindakan pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana sebagai upaya restrukturisasi. Topik skripsi ini menarik untuk diangkat karena sebelumnya belum ada skripsi yang membahas mengenai tindakan pengalihan kontrak investasi dan mengingat juga kasus ini masih berjalan hingga saat skripsi ini dibuat, sehingga untuk melakukan analisis terhadap kasus merupakan suatu hal yang cukup menantang bagi Penulis. Skripsi ini disusun dengan metode penulisan hukum normatif untuk menghasilkan data yang bersifat deskriptif analitis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Peraturan Badan Pengawas Pasar Modal Nomor V.G.6 merupakan salah satu cara untuk mengurangi kasus- kasus terkait Kontrak Pengelolaan Dana seperti pada kasus PT Optima Kharya Capital Management yang di dalamnya juga terdapat pelanggaran maupun kejahatan pasar modal. Mengenai opsi pengalihan Kontrak Pengelolaan Dana juga disimpulkan tidak efektif dan tepat untuk dilakukan.

---

This thesis discusses about the legal aspects of the assessment of embezzlement's case by PT Optima Kharya Capital Management which causes a discretionary fund? transferring as a restructuring way. The thesis's topic is interesting because previously not only there had no thesis discussed about investment contract's transferring yet but also considering that the case is still processing until this thesis is made so that analyze this case is a challenging thing for the writer. This thesis is stacked by legal normative method which delivers descriptive analytical information.

The results of the research conclude that the making of Badan Pengawas Pasar Modal's Rule Number V.G.6 is a way to reduce many cases about Discretionary Fund like the case of PT Optima Optima Kharya Capital Management which also consist of capital market's violation and crime. Concerning the option of Discretionary fund?s transferring concludes that it is not a right way to do."

"Bank sebagai badan usaha melakukan kegiatan usaha, terkait dengan fungsi dan tujuan Bank sebagai penyimpan dan penyalur dana kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam transaksi perbankan, terdapat Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) dan Nasabah Debitor (Peminjam). Dalam transaksi antara Bank dan Nasabah, kedua pihak terikat dalam suatu hubungan hukum dan oleh karena itu perlunya perlindungan hukum bagi para pihak. Perlindungan hukum terkait erat dengan bagaimana pengaturan tentang perbankan dalam kaitannya dengan fungsi dan tujuan Bank, bentuk hubungan hukum apakah yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) serta apakah ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Berbagai ketentuan perundang-undangan telah mengatur tentang perbankan termasuk bentuk hubungan hukum antara Bank dan Nasabah Depasan (Penyimpan Dana) dan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana). Dari berbagai ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa lembaga perbankan memiliki pecan yang strategis, dalam pembangunan ekonomi. Hubungan hukum yang terjadi antara Bank dan Nasabah Deposan (Penyimpan Dana) adalah hubungan hukum perjanjian yang belum ada pengaturan secara khusus dan perjanjian tersebut berbentuk perjanjian baku. Ketentuanketentuan hukum yang berlaku telah memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap Nasabah Depasan (Penyimpan Dana). Untuk itu Bank harus terus berupaya menjaga dan memelihara tingkat kesehatan Bank serta selalu berpedoman dan konsisten pada peraturan perundang-undangan. Perlu dipikirkan mengenai pembuatan dan pengaturan secara tersendiri dalam sate undang-undang mengenai perjanjian penyimpanan dana. Selain itu, perlunya penegakan hukum secara tegas dan konsisten untuk menjamin efektifitas pemberlakuan berbagai ketentuan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap Nasabah Deposan (Penyimpan Dana), dan berbagai upaya untuk menumbuhkan kesadaran hukum aparat penegak hukum dan masyarakat sehingga akan tumbuh dan berkembang budaya hukum yang mendukung sistem perbankan nasional."

"Kepercayaan masyarakat untuk menggunakan jasa-jasa perbankan merupakan salah satu faktor utama untuk memelihara stabilitas industri perbankan. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana program penjaminan simpanan yang ada di Indonesia saat ini serta bagaimana peranan Lembaga Penjamin Simpanan dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri perbankan. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dengan adanya Lembaga Penjamin Simpanan maka sistem penjaminan simpanan menjadi bersifat terbatas. Dalam hal ini Lembaga Penjamin Simpanan berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi dana para nasabah sehingga akan menciptakan rasa aman bagi mereka dan selanjutnya akan semakin meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam menggunakan jasa-jasa perbankan.

---

The public confidence towards national banking industry is one of the keys to preserve banking industrial stability. This essay discusses about deposit guarantee program in Indonesia nowadays and the role of Deposit Guaranteeing Institution (LPS) to increase public confidence in using banking services. This research is normative legal research with analytical descriptive. The result of this research concludes that with the appliance of Deposit Guaranteeing Institution, the deposit guarantee system in Indonesia became limited guarantee. In this case, the function of Deposit Guaranteeing Institution is to give protection for the customers fund so they can feel safety about their fund and further will increase the public confidence in using banking services."

"Salah satu fungsi bank adalah sebagai penghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan sehingga dalam pengelolaan dana nasabah, yang salah satunya dapat berbentuk deposito, diperlukan upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana yang menjamin hak nasabah atas simpanannya dan simpanan itu sendiri. Oleh karena itu skripsi ini membahas mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana pada berbagai peraturan di bidang perbankan dan bidang lainnya, serta menganalisis kesesuaian antara bentuk perlindungan hukum nasabah penyimpan dana deposito pada berbagai peraturan dengan kasus pembobolan deposito antara PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs Pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Dalam penulisannya, skripsi ini menggunakan metode penelitian kepustakaan yang didukung dengan wawancara kepada narasumber terkait. Hasil penelitian ini adalah bahwa perlindungan hukum nasabah penyimpan dana terdapat pada berbagai peraturan bidang perbankan dan bidang lainnya yang dapat dibagi menjadi perlindungan langsung, perlindungan tidak langsung, dan perlindungan lainnya. Mengenai hasil analisis terhadap kasus, diketahui bahwa terjadi ketidaksesuaian antara peraturan yang ada dengan kasus, dimana upaya perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana deposito belum diterapkan dengan baik oleh pihak bank dan berdasarkan putusan pengadilan yang ada, tidak disyaratkan adanya penggantian rugi oleh bank kepada pihak nasabah akibat pembobolan deposito yang terjadi. Dalam hal ini Penulis berpendapat bahwa perlunya penyempurnaan peraturan di bidang perbankan seperti pada UU Perbankan, tentang konsep ganti rugi apabila nasabah penyimpan dana mengalami kerugian akibat kesalahan/kelalaian bank sebagai upaya perlindungan hukum nasabah penyimpan dana. Selain itu aspek mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana ini senantiasa harus diperhatikan terutama oleh penegak hukum melalui putusan pengadilan apabila terjadi sengketa antara nasabah dengan bank, sehingga nasabah dapat diberikan perlakuan yang adil dan haknya terpenuhi.

---

One of the bank's functions is as a collector of public funds in the form of deposits. Therefore in the management of customer funds in the bank,it is necessary to have a legal protection for the depositors to guarantee the rights of depositors on their savings and to securing the deposits itself. Hence, this thesis discusses about the forms of the legal protection for depositors in the various regulations in the field of banking regulations and other fields, and analyzing the conformity between the forms of legal protection for depositors in those regulations and in the burglary deposit case between PT.Bank Mandiri (Persero) Tbk. vs North Aceh District Government. This thesis is written by the use of literature research method and supported by an interview with the related informants.

The results of this thesis are that the legal protection for depositors is regulated on banking regulations and other fields regulations, furthermore the forms of the legal protection itself can be divided into the direct protection, indirect protection, and other protection. Regarding about the case's juridical analysis, it is known that there is a discrepancy between the existing regulations with the case, where the effort of legal protection for depositors has not been implemented properly by the bank and due to the court decision, there is no indemnification from the bank to the customer as the result of the burgarly that happened to the customer's deposit. Because of that, the author contends that Other than that, there is a need for improvement of the banking regulations on the concept on compensation if depositors suffered losses due to errors or omissions bank as one of the forms of legal protection for depositors. Other than that, the aspect of the legal protection for depositors must be always considered primarily by the law enforcement institution through a court decision in case of disputes between customers and bank, so that the customers can be given the fair treatment and the rights are met."

"Penelitian ini dilakukan untuk rnenjawab mengapa penghimpunan Dana Pihak Ketiga untuk produk Tabungan Mabrur sangat kecil clan faktnr-faktor apa yang mempengaruhi preferensi terhadap produk tabungan ini secara signifkan. Haji merupakan salah satu kewajiban dalam Islam. Islam juga mengajarkan umatnya agar memiliki perencanaan terhadap kehidupan seperti yang termaktub dalam surat Al Hasyr ayat 18 Al Qur'an Al Kariim.Pendistribusian questionnaire adalah cars untuk memperoleh data yang dibutuhkan bagi penelitian ini. Hal ini dilakukan untuk nlemperoleh data-data yang terkait dengan tingkat pendidikan nasabah BSM, tingkat penghasilan per bulan, jenis lapangan pekerjaan yang digeluti. pemahaman keagamaan nasabah. inforn-iasi mengenai Tabungan Mabrur yang diterima oleh nasabah, kepemilikan rekening sejenis di bank fain dan status pemikahan nasabah. Metode yang digunakan untuk mengolah data adalah Factor Analysis dan Binary Logistic Regression Anallysis. Factor Analysis digunakan untuk menilai variabel-variabel apa yang layak untuk dianalisis lebih lanjut. Setelah itu, penyelesaian akhimya adalah dengan menggunakan Binary Logistic Regression.Hasilnya_ tingkat penghasilan per bulan Rp I juta Rp 2 juta dan Rp 2 juta - Rp 4 juta mempengaruhi preferensi terhadap Tabungan Mabrur secara signifikan pada signifikansi 5%. Namun, pada signifikansi 7%, variable-variabel tambahan seperti tingkat pendapatan per bulan Rp 4 juta - Rp 6 juta dan informasi yang diperoleh nasabah mengenai Tabungan Mabrur mempengaruhi preferensi nasabali terhadap Tabungan Mabrur.

---

This research is conducted to answer why funding of Tabungan Mabrur is so small and what factors which influence to this product significantly. Pilgrimage is one of obligations in Islam. Islam also suggests its adherent to have planning on their live which is written in .surat Al Hasyr verse 18 of Al Qur'an Al Karlim.

Distributing questionnaire to customers of BSM is the method to raise data. It is done to obtain data about educational level of customers. income level of customers monthly, kind of customers' work field, sense of religion. product knowledge on Tabungan Mabrur which customers accept, proprietorship of same account iii other bank and marital status of customers. The methods that used to proceed data are factor analysis and binary logistic regression analysis. Factor analysis is used to judge variables which properly through next analysis process. Then. analysis use binary logistic regression.

The result is income level monthly Rp 1 million - Rp 2 million and income level Rp 2 million - Rp 4 million influence the preference on Tabungan Mabrur significantly in level of significance 5%. But in level of significance 7%, additional variables, level of income monthly Rp 4 million - Rp 6 million and customers' knowledge of product, effect significantly for customers to prefer Tabungan Mabrur."