Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Skripsi ini membahas mengenai pengaturan dan perbandingan jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Pembahasan meliputi definisi, saat terjadinya jual beli, kewajiban-kewajiban penjual, kewajiban-kewajiban pembeli, risiko dalam perjanjian jual beli, jual beli dengan hak membeli kembali, jual beli piutang dan lain-lain hak takbertubuh, hak reklame, jual beli barang orang lain, dan jual beli online. Penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat persamaan dan perbedaan dalam jual beli antara Indonesia, Belanda, dan Perancis. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis-normatif dan metode penelitian yang digunakan adalah perbandingan hukum. Hasil penelitian ini menyarankan agar segera dibuat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia yang baru agar lebih menjamin kepastian hukum.

---

This thesis discusses the regulation and comparison of sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. Discussion includes definitions, when sale and purchase comes to existence, the obligations of the seller, the obligations of the buyer, the risk in the sale and purchase agreement, sale and purchase with the right of repurchase, sale and purchase of intangible rights, right of reclamation, sale and purchase of anothers property, and electronic commerce. This research shows that there are similarities and differences in sale and purchase between Indonesia, The Netherlands, and France. This research is a juridical normative research and the research method used is comparison of law. The results suggest that a new Indonesian Civil Code should be created immediately to guarantee a better legal certainty."

"Penelitian ini membahas tentang repatriasi sebagai salah satu upaya non diplomasi dalam sengketa perebutan Irian Barat tahun 1957 – 1958. Akibat dari upaya diplomasi yang kerap kali menemui kegagalan, dipenghujung tahun 1957 Indonesia mulai mengambil manuver politik yang berbeda yaitu dengan bersikap lebih keras dan tegas dalam menghadapi pihak Belanda. Hal tersebut dimulai dengan serangkaian aksi yang dilakukan seperti menasionalisasi perusahaan Belanda dan membatasi peran masyarakat Belanda dalam bidang pekerjaan lainnya. Seiring berjalannya waktu pun aksi anti Belanda kian meningkat dan pada akhirnya melalui rapat rakyat di tanggal 18 November 1957 yang diadakan oleh Panitia Aksi Pembebasan Irian Barat terdapat tuntutan rakyat yang salah satunya yaitu untuk merepatriasi (memulangkan) masyarakat Belanda yang tidak berguna bagi pembangunan Indonesia. Tuntutan tersebut direalisasi tanggal 5 Desember 1957 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman Maengkom terdapat 50.000 warga Belanda yang harus kembali ke negaranya. Artikel ini menemukan bahwa repatriasi sebagai upaya non diplomasi berhasil menekan Belanda dalam menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia melalui serangkaian tekanan ekonomi, sosial, dan psikologis yang terakumulasi pada tekanan Internasional oleh Amerika Serikat ketika dilaksanakannya New York Agreement. Dalam meneliti tugas akhir ini dilakukan penelaahan sumber melalui sumber primer dan sekunder. Sumber primer yang diperoleh berasal dari arsip, majalah, surat kabar dan pidato presiden yang tersedia di Indonesia dan secara digital di Belanda serta untuk sumber sekunder diperoleh melalui beberapa buku dan artikel yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

---

This research discusses repatriation as one of the non-diplomatic efforts in the dispute over West Irian (West Papua) in the years 1957 - 1958. Due to the frequent failures in diplomatic efforts, towards the end of 1957, Indonesia began to adopt a different political maneuver, which involved taking a tougher and firmer stance against the Netherlands. This started with a series of actions, such as the nationalization of Dutch companies and restricting the role of the Dutch community in other fields of work. Over time, the anti-Dutch actions intensified, and eventually, during a people's assembly held on November 18, 1957, organized by the West Irian Liberation Action Committee, there were demands from the people, including the repatriation (return) of Dutch citizens considered unhelpful for Indonesia's development. This demand was realized on December 5, 1957, based on the decision of Minister of Justice Maengkom, requiring 50,000 Dutch citizens to return to their homeland. This article finds that repatriation, as a non-diplomatic effort, succeeded in pressuring the Netherlands to hand over West Irian to Indonesia. This pressure was built through a series of economic, social, and psychological pressures, which were further intensified by international pressure from the United States during the implementation of the New York Agreement. For this final project, the research was conducted by examining primary and secondary sources. The primary sources were obtained from archives, magazines, newspapers, and presidential speeches available in Indonesia and digitally in the Netherlands. The secondary sources were gathered from several books and articles related to the research theme."

"Penelitian ini membahas prospek realisasi kerjasama penerbangan dalam ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA), serta melihat implikasinya pada kerjasama bilateral maskapai penerbangan Indonesia dan Belanda. Teori scenario building menganalisa serangkaian kondisi di masa depan dari perjanjian multilateral ini. Penelitian ini menggunakan paradigma structure-conduct-performance dalam menganalisa industri transportasi udara di Uni Eropa dan ASEAN kemudian dianalisis menggunakan teori keunggulan komparatif dan kompetitif. Penelitian ini juga melihat manfaat dari perjanjian tersebut terhadap kerjasama penerbangan bilateral Belanda dengan Indonesia dalam hal ini dilihat dari maskapai penerbangan kedua negara dan dianalisis menggunakan keunggulan kompetitif.

---

This study critically discusses the prospect of realizing aviation sector cooperation in the ASEAN-European Union Comprehensive Air Transport Agreement (ASEAN-EU CATA) multilateral agreement, as well as looking at the implications of bilateral cooperation between Indonesian and Dutch airlines. Scenario building theory analyzes a series of conditions in the future of this multilateral agreement. This study uses the structure-conduct-performance paradigm in analyzing the air transportation industry in the European Union and ASEAN and then analyzed using the theory of comparative and competitive advantage. This study looks at the benefits of the agreement on bilateral aviation cooperation between the Netherlands and Indonesia, in this case seen from the airlines of the two countries and analyzed using competitive advantage."

"Pandemi COVID-19 merupakan salah satu faktor yang mempopulerkan sistem kerja jarak jauh (remote working) di Indonesia. Sistem remote working ini diketahui membawa manfaat baik bagi pekerja maupun perusahaan. Pada sisi pekerja, mereka tidak perlu merogoh kocek lebih dalam untuk commuting ke kantor. Sementara bagi perusahaan, pelaksanaan remote working dinilai dapat mengurangi biaya operasional kantor. Namun, permasalahan akan selalu muncul selama Indonesia belum memiliki regulasi yang melindungi pekerja jarak jauh (remote worker) tersebut. Berbeda dengan Belanda yang telah mengesahkan peraturan perundang-undangan terkait bekerja fleksibel dan bekerja dari jarak jauh sejak tahun 2016 dalam rangka mensejahterakan pekerjanya, khususnya pekerja perempuan, juga dalam rangka penerapan prinsip Work-Life Balance Penelitian ini bertujuan untuk mencari pelajaran yang dapat diambil dari kerangka hukum yang mengatur perlindungan kesehatan dan keselamatan kerja dalam konteks pekerjaan jarak jauh di Indonesia dan Belanda. Studi ini bertujuan untuk menganalisis peraturan, pedoman, dan praktik yang berkaitan dengan implementasi sistem kerja jarak jauh untuk memastikan kesejahteraan dan keselamatan karyawan. Dengan melakukan analisis hukum di Indonesia dan Belanda, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesamaan, perbedaan, dan hal-hal yang dapat dipetik di antara praktik dari kedua sistem hukum tersebut. Tulisan ini menjabarkan poin-poin yang sekiranya dapat dipelajari oleh Indonesia, salah satunya adalah menyamakan persepsi office worker dan remote worker, bahwa keduanya sama-sama memiliki hak untuk dilindungi dalam aspek kesehatan dan keselamatan kerjanya ketika bekerja di luar kantor utama. Ketidaklengkapan regulasi inilah yang perlu dilengkapi oleh Pemerintah Indonesia guna melindungi hak-hak remote worker, khususnya dalam aspek kesehatan kerja, serta menghindari tereksploitasinya remote worker.

---

The COVID-19 pandemic has been a catalyst for the widespread adoption of remote working systems in Indonesia. The remote working model has been recognized for its benefits to both employees and companies. Employees enjoy the convenience of avoiding commuting costs, while companies perceive the implementation of remote working as a means to reduce operational expenses. However, challenges persist in the absence of regulations safeguarding the rights of remote workers in Indonesia. In contrast, the Netherlands has enacted legislation related to flexible and remote work since 2016, aimed at enhancing the well-being of workers, particularly women, and promoting the principles of Work-Life Balance. This research aims to draw lessons from the legal frameworks governing health and safety in remote work contexts in Indonesia and the Netherlands. The study seeks to analyze regulations, guidelines, and practices related to the implementation of remote working systems to ensure the well-being and safety of employees. By conducting a legal analysis in both Indonesia and the Netherlands, this research aims to identify similarities, differences, and key insights that can be gleaned from the practices of both legal systems. This article outlines points that Indonesia could learn from, including the need to align perceptions of office workers and remote workers, recognizing that both are entitled to protection in terms of health and safety when working outside the main office. The inadequacy of existing regulations underscores the necessity for the Indonesian government to enhance legal protections for remote workers, particularly in the realm of occupational health, and to prevent the exploitation of remote workers."