Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"On representation in civil proceedings in Indonesia; comparison between Indonesian and Dutch commercial laws"

"Pembuktian memegang peranan yang terpenting dalam hukum acara pidana, karena melalui pembuktian hakim dapat menentukan apakah seorang terdakwa benar-benar telah melakukan suatu tindak pidana. Secara historis Indonesia dan Belanda mempunyai hubungan dalam bidang hukum. Ketika Indonesia menjadi negara jajahan Belanda, pemerintah kolonial Belanda memberlakukan asas konkordansi di negara jajahannya. Dengan demikian perundang-undangan yang berlaku di Belanda berlaku juga di Indonesia.Salah satu produk hukum yang masih berlaku sampai saat ini adalah Herziene Inlands Reglement (HIR) yaitu Reglemen Indonesia yang Diperbaharui. HIR dipakai sebagai aturan yang mengatur tentang hukum acara perdata. Namun saat ini Indonesia menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)untuk hukum acara pidana.Dengan alasan historis ini penulis ingin mencari tahu bagaimana perbandingan pembuktian menurut hukum acara pidana Indonesia dan hukum acara pidana Belanda. Pembuktian dalam hukum acara pidana di Indonesia diatur dalam sebuah undang-undang yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Demikian halnya dengan pembuktian dalam hukum acara pidana Belanda. Pembuktian di negara tersebut diatur dalam kitab undang-undang hukum acara pidana yang disebut Wetboek van Strafvordering. Perbandingan pembuktian yang dijabarkan dalam skripsi ini mengenai sistem pembuktian, beban pembuktian, alat-alat bukti yang sah dan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti tersebut."

"Franchise merupakan metode pendistribusian produk atau layanan yang dilakukan antara franchisor dan franchisee, di mana franchisor dan franchisee memberikan hak khusus usaha nya kepada franchisee yang didasari oleh perjanjian franchisee. Pengaturan terkait franchise di Indonesia diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 tentang Waralaba dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Waralaba. Lalu, pengaturan terkait franchise di Belanda diatur dalam Wet Franchise yang baru saja diberlakukan pada tanggal 1 Januari 2021. Penelitian ini akan membahas persamaan, perbedaan, serta manfaat membandingkan hukum franchise Indonesia dan Belanda. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif

---

Franchise is a product or service distribution method carried out between the franchisor and the franchisee, in which the franchisor and franchisee grant special business rights to the franchisee offered by the franchisee agreement. Regulations related to franchising in Indonesia are regulated in Government Regulation Number 42 of 2007 on Franchise and Minister of Trade Regulation Number 71 of 2019 on Franchise Implementation. Then, regulations regarding franchising in the Netherlands are regulated in the Wet Franchise which was enforced on January 1, 2021. This research will discuss the similarities, differences, and benefits of comparing Indonesian and Dutch franchise laws. The research method used in this research is normative juridical method.

"

"Makalah disampaikan dalam seminar tentang Badan Hukum Pendidikan (BHP) sebagai penyelenggara pendidikan, diselenggarakan oleh BPHN DEPKUMHAM RI provinsi Yogyakarta tanggal 12-13 juli 2005 di yogyakarta "