Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu bentuk penanganan bantuan teknis hukum dalam perkara perdata adalah bantuan penyampaian dokumen pengadilan. bantuan ini dapat berupa surat pemanggilan sidang terhadap pihak tergugat yang bertempat tinggal di luar yurisdiksi suatu negara, yang mana diatur dalam The Hague Service Convention 1965. Indonesia belum menjadi negara peserta konvensi tersebut, sehingga dalam menangani bantuan tersebut pada saat ini mengacu pad aNota Kesepahaman antara Mahkmah Agung Republik Indonesia dan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia tentang Penanganan Permintaan Bantuan Teknis Hukum Dalam Masalah Perdata yang ditandatangani pada tanggal 19 Februari 2013 dan telah dieprbaharui pada tanggal 20 Februari 2018. Berdasarkan ketentuan hukum Indonesia, tata cara pemanggilan dilakukan dengan cara memberikan salinan panggilan kepada pemerintah melalui perwakilan Republik Indonesia setempat dengan menggunakan saluran diplomatik.Skripsi ini membahas mengenai aspek-aspek hukum acara perdata internasional terkait bantuan penyampaian dokumen pengadilan lintas yurisdiksi negara dalam perkara perdata pada pengadilan di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif yang menggunakan data sekunder. Berdasarkan kasus yang dibahas dalam skripsi ini, didpatkan ahsil bahwa proses penanganan bantuan penyampaian dokumen pengadilan yang melibatkan negara non peserta The Hague Service Convention 1965 merupakan proses yang panjang dan rumit serta dalam prakteknya di Indonesia masih kurang diterapkan secara tepat.

---

One of form judicial assistance in civil cases is service of process of judicial document. This assistance may be a summons to a defendant who resides outside the jurisdiction of a countyr, which regulated in The Hague Service Convention 1965. Indonesia is not yet a party to the convention, therefore in handling such assistance currently referring to Memorandum of Understanding between Supreme Court of Republic of Indonesia and Ministry of Foreign Affairs Republic of Indonesia on the handling requests for judicial assistance in civil cases signed on February, 19th 2013 and has been renewed on February, 20th 2018. Under Indonesian law, the procedure of summoning is done by giving a copy to the government through the representatives of the local Republic of Indonesia using diplomatic channels.

This thesis explains about international civil procedural law aspects regarding assistance for service of process of judicial document cross country jurisdiction in civil cases in Indonesian court. The research method used is juridical normative using secondary data. Based on the analyzed cases, the outcome is the handling process of assistance for service of process of judicial document which involving non contracting states of The Hague Service Convention 1965 are often long and complicated process and in practice in Indoensia is still not applied properly."

"ABSTRAKSejak terjadinya krisis moneter di Indonesia (yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat) banyak pengusaha-pengusaha Indonesia yang tidak dapat melunasi hutangnya kepada kreditur-kreditur di luar negeri. Para kreditur asingpun mulai mencari-cari cara yang paling efektif untuk menjamin pelunasan piutang-piutang mereka dari debitur-debitur Indonesia. Salah satu cara yang banyak ditempuh oleh kreditur luar negeri adalah dengan mengajukan permohonan kepailitan bagi debitur. Indonesia telah mempunyai Peraturan Kepailitan sejak jaman penjajahan Belanda, namun peraturan ini berjalan tidak efektif dan tidak dikenal oleh masyarakat. Oleh karena itu IMF sebagai salah satu lembaga yang selama ini memberikan pinjaman dana kepada Indonesia mengusulkan supaya Indonesia membuat Undang-Undang tentang kepailitan yang diharapkan dapat membantu penyelesaian utang-utang debitur Indonesia terhadap kreditur asing. Hal tersebut ditanggapi oleh Pemerintah Indonesia dengan mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Dari penelitian lapangan yang dilakukan, memang banyak sekali kasus kepailitan yang bernuansa internasional (yaitu salah satu pihaknya merupakan warga negara asing atau badan hukum asing). Dari penelitian ini ingin mengkaji dan meneliti lebih dalam lagi tentang proses beracara kepailitan jika salah satu pihak (baik pemohon ataupun termohon) merupakan warga negara asing atau badan hukum asing. Selain itu penelitian ini juga akan mengkaji bagaimana pengakuan serta pelaksanaan putusan pailit yang diucapkan di Indonesia, apakah mempunyai kekuatan hukum di hadapan Pengadilan negara lain, atau sebaliknya bagaimana pengakuan dan pelaksanaan putusan kepailitan negara lain, apakah diakui di hadapan forum pengadilan Indonesia? Penelitian ini juga mengkaji lebih dalam bagaimana peran Pengadilan Niaga dalam hal pelaksanaan permohonan putusan pailit di Indonesia."

"ABSTRAKAnggota direksi dalam melaksanakan tugasnya memiliki resiko bertanggung jawab secara pribadi. Saat ini terdapat kecenderungan anggota direksi melakukan perjanjian pisah harta untuk membatasi tanggung jawab pribadinya. Tesis ini mengkaji tentang keberadaan perjanjian pisah harta untuk membatasi pertanggung jawaban anggota direksi dalam hal perseroan terbatas merugi akibat kelalaian anggota direksi tersebut dan perlindungan hukum terhadap kreditur apabila anggota direksi tersebut memiliki perjanjian pisah harta. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian pisah harta yang dilakukan anggota direksi yang bersalah atau lalai yang menyebabkan perseroan terbatas rugi dapat membatasi tanggung jawab anggota direksi tersebut apabila perjanjian pisah harta dibuat sebelum perkawinan dilakukan dan dalam bentuk akta notaries. Kreditur memang tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai dalam hal anggota direksi memiliki perjanjian pisah harta. Namun demikian kreditur tetap dapat melakukan upaya hukum lainnya agar kepentingannya terlindungi dengan meminta dibuatnya asuransi jabatan direksi atau melakukan gugatan Actio Pauliana. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan bahan hukum sekunder sebagai bahan utama

---

ABSTRACTBoard of directors in carrying out their duties have personal responsibility risk. Currently, there is a tendency of the directors entered into a separation of property agreement to limit personal liability. This thesis examines the existence of separate property agreement to limit liability of the directors in terms of a limited liability company lost due to the negligence of the directors and the legal protection of creditors if the board member has a separate property agreement. The results showed that the separation of property agreement of the members of the board of directors at fault or negligence which causes loss of limited liability may limit the liability of directors when the separation of property agreement made ​​before marriage done and in a notary deed. The lender did not obtain adequate legal protection in the event a director has an agreement separate property. However, lenders can still make other remedies that protected its interests by requiring insurers made ​​the position of directors or making claims Actio Pauliana. The research was conducted by using normative juridical, with secondary materials as the main materials"