Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKKemajuan teknologi pada masa sekarang ini membuatsegala suatu menjadi jauh lebih mudah dan lebih cepat.Salah satu kemajuan teknologi yang dapat kita rasakanadalah hadirnya internet. Dengan internet kita dapatmelihat dunia. Arti dari perkataan ini adalah bahwadengan internet kita dapat memperoleh segala informasiyang kita butuhkan di belahan bumi lain hanya denganhitungan menit. Dengan internet juga kita dapatmelakukan komunikasi. Salah satu hal penting dalaminternet adalah domain name. Domain name adalah alamatdarimana informasi diperoleh. Domain name tersebutharuslah unik dan mudah di ingat. Dengan internet jugadapat dilakukan promosi atas suatu barang. Hal inidilakukan dengan membuat merek menjadi domain name.Permasalahan mualai timbul ketika yang menggunakanmerek sebagai domain name adalah seseorang yang tidakmemiliki hubungan apa pun dengan pemilik merektersebut. Hal-hal seperti ini belum diatur dalamundang-undang. Segala sesuatu agar dapat berjalandengan baik dan teratur haruslah diatur dalam suatuproduk hukum yakni undang-undang. Tesis ini akanmenganalisis pentingnya perlindungan hukum terhadapdomain name."

"Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) lembaga yang mengatur penyelesaian sengketa nama domain, menentukan pula hukum yang berlaku hingga forum yang berwenang. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) merupakan hukum yang diberlakukan ICANN. Forum yang berwenang menyelesaikan sengketa yaitu arbitrase online yang diakreditasi oleh ICANN. Perbedaan kewarganegaraan para pihak yang bersengketa menimbulkan peristiwa Hukum Perdata Internasional (HPI) yang akan dianalisis dalam kasus Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Hasil penelitian akan memperlihatkan bahwa terdapat peristiwa HPI dalam kasus sengketa nama domain.

---

Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) is agency that regulates domain name dispute settlement, including determining applicable law and also competent forum. Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy (UDRP) is law enacted by ICANN. Similarly, competent forum for dispute resolution is online arbitration that accredited by ICANN. Nationality difference for both parties that have a dispute raises aspects to the Private International Law which will analyzed in the case of Dallas Project Holdings Ltd. v. Alexander Halim Putra, Victoria's Secret Stores Brand Management Inc. v. Tuty Rakhmawaty, Disney Enterprises Inc. v. Personal. The results will show aspects of private international law in the case of domain name disputes."

"Penggunaan merek selain untuk memperdagangkan produk pemilik merek yang berhak juga dapat digunakan sebagai petunjuk deskriptif untuk produk lain di e-commerce. Penggunaan merek sebagai petunjuk deskriptif dibagi menjadi dua yakni dengan itikad baik dan itikad tidak baik. Dalam skripsi ini, dibahas bahwa penggunaan merek sebagai petunjuk deskriptif dapat diduga sebagai pelanggaran jika adanya itikad buruk dalam hal bertujuan meniru, memalsukan, atau membonceng merek dan membingungkan pasar. Merek dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk perdagangan di platform e-commerce dan dapat dilakukan beberapa upaya berupa upaya hukum dan non-hukum berupa kebijakan penghapusan terhadap pihak yang menggunakan merek dengan itikad tidak baik.

---

The usage of a mark besides for selling products of the rightful brand owner can also be used as a descriptive guide for other products in e-commerce. The use of the mark as a descriptive guide is divided into two, namely in good faith and in bad faith. In this thesis, it is discussed that the use of a mark as a descriptive guide can be suspected as a violation if there is bad faith in terms of the aim of imitating, falsifying, or piggybacking on the brand and confusing the market. Marks are protected based on laws and regulations for trading on e-commerce platforms and several efforts can be made in the form of legal and non-legal efforts in the form of policies to remove those who use the mark in bad faith."

"Meskipun merek dan domain name masing-masing memiliki fungsi yang berbeda, dan pada dasarnya tunduk pada peraturan yang berbeda, pada kenyataannya terdapat pelanggaran merek yang nyata melalui penggunanya sebagai domain name dapat dipersepsikan secara umum dan melekatkan pengertian leksikal pada kata-kata yang digunakan sebagimana fungsi merek..."

"Pada mulanya nama domain (domain name) digunakan hanya untuk mengindentifikasi komputer. Penggunaannya kemudian menjadi lebih intensif dan nama domain menjadi bagian dari identitas seseorang (seperti misalnya alamat email atau alamat situs web). Nama domain dalam internet secara sederhana dapat diumpamakan seperti nomor telepon atau sebuah alamat. Dalam dokumen yang dikeluarkan oleh World Intellectual Property Organization (WIPO) disebutkan bahwa:"domain names are the human-friendly form of internet address Salah satu masalah hukum yang dihadapi oleh banyak perusahaan di dunia sekarang ini adalah keberadaan nama domain. Nama domain yang pada mulanya hanya berupa nama alamat di internet akhirnya menjadi tempat untuk promosi dan menjual produk dan informasi. Oleh karena itu, orang berlomba-lomba mendaftarkan nama domain berdasarkan nama produk atau nama perusahaan ataupun nama dagang mereka. Ternyata banyak merek dagang, nama perusahaan, ataupun nama produk yang telah didaftarkan pihak lain.Secara umum terdapat 5 (lima) jenis pelanggaran hukum di bidang nama domain. Pertama, cybersquatting; Kedua, cyberparasites (jenisnya hampir sama dengan cybersquatting). Ketiga, typosquatting yaitu tindakan pendomplengan nama atau reputasi suatu merek dagang dengan melakukan "predatory and dilution action". Keempat, penahanan nama domain oleh seseorang dengan tujuan menghambat kompetitornya agar tidak dapat menggunakan nama yang lebih intuitif dengan nama kompetitor itu sendiri. Kelima, perampasan nama domain (domain hijacking) yang telah dimiliki oleh orang lain dengan cara menipu pihak Registrar dan kemudian mengubah status penguasaan atas domain (NIC Handle).Sampai saat ini, konsep perlindungan hukum terhadap kepemilikan nama domain yang berlaku secara Internasional masih belum dapat dikatakan seragam, karena belum ada ketentuan yang mengikat setiap negara dalam menetapkan perlindungan hukum terhadap kepemilikan nama domain tersebut. Begitu juga halnya dengan konsep perlindungan hukum terhadap nama domain di Indonesia. Namun demikian, secara umum, terlihat kecenderungan untuk memperluas perlindungan di bidang HaKI khususnya hukum merek terhadap kepemilikan nama domain.Di Indonesia sendiri, meskipun konsep perlindungan hukum terhadap nama domain di Indonesia belum begitu jelas, akan tetapi pada dasarnya hukum positif Indonesia, baik yang bersifat lex generalis (KUHP dan KUHPerdata) maupun yang bersifat lex spesialis (Hukum HaKI, khususnya Undang-undang Merek) dapat diterapkan. Ketentuan hukum merek dapat diberlakukan, apabila nama domain didaftarkan ke Kantor Merek (Direktorat Jenderal HKI) dalam kelas barang dan jasa tertentu."

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai tahap baru dalam penamaan domainname, yaitu new generic top level domain, dan mekanisme pengelolaandomain name. Bagaimana sistem perlindungan terhadap hak kekayaanintelektual lainnya. Tesis ini membahas mengenai awal dimulainyapengelolaan domain name dan membahas mengenai polemik mengenai?ID.NIC? yang didaftarkan menjadi merek dimana ?ID.NIC? tersebut dalam sistem internet merupakan registrar. Penelitian ini adalah normatif, komparatif dan kualitatif. Hasil penelitian menyarankan bahwa Internasionalized Domain Name (IDN) akan menawarkan banyak peluang baru dan manfaat bagi pengguna Internet di seluruh dunia dengan memungkinkan mereka untuk membangun dan menggunakan domain namedalam bahasa asli masing-masing negara dan skrip mereka. Salah satu perlindungan yang diberikan oleh ICANN yaitu terhadap pemegang merek dan kepentingan registrar dengan cara membentuk Clearinghouse Merek.Clearinghouse merek ini yang akan menerima dan memastikan mengenaihak-hak dan mendukung klaim terhadap merek dagang dan jasa yangdiperlukan dalam semua new generik Top Level Domain (gTLD) dandiharapkan memainkan peran penting dalam peluncuran program tersebut dan memastikan perlindungan hak merek dagang yang sedang berlangsung.Terhadap analisa kasus merek ?.ID.NIC? yang terjadi, bahwa registryCountry Code Top Level Domain tidak dapat didaftarkan sebagai suatumerek. Menurut penulis APJII telah melanggar konsepsi kepentingan umum yaitu kepentingan yang lebih luas dari kepentingan si penyelenggara sistem yakni kepentingan semua pengguna sistem yang mencakup tidak hanya kebutuhan untuk ketersediaan informasi publik sebagai barang umum (common good) melainkan juga keberadaan sistem informasi ataukomunikasi bagi komunitas internet selaku pengguna karena APJIImendaftarkan ?ID.NIC? sebagai merek, sehingga orang lain yang ingin menggunakan ?ID.NIC? sebagai turunan dari TLD tersebut tidak dapat mengaksesnya"