Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

" Tugas karya akhir ini membahas perbandingan pola kerja yang dilakukan oleh lembaga antikorupsi di Indonesia dan Hong Kong yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Independent Commission Against Corruption (ICAC). Penulisan ini dilakukan untuk mengetahui pola kerja apa yang membedakan antara kedua lembaga sehingga ICAC dianggap lebih berhasil dalam memberantas korupsi daripada KPK. Dengan demikian, maka dapat diketahui langkah evaluasi apa yang dibutuhkan oleh KPK. Hasil penulisan menyarankan bahwa diperlukan adanya penyempurnaan undang-undang pendukung KPK, penyusunan ulang rencana strategi KPK secara efektif dan efisien, serta penyempurnaan pola kelembagaan di dalam tubuh KPK.

---

This paper discusses the comparison of work pattern among the anti-corruption institutions in Indonesia and Hong Kong, known consecutively as Corruption Eradication Commission (KPK) and Independent Commission Against Corruption (ICAC). This paper aims to determine the differences of work pattern between those two institutions as ICAC is deemed to achieve better results in combating corruption than KPK. Thus, the discussion of this paper is able to find out the evaluation steps which should be done by KPK.

The results suggest that the legislation supporting the KPK is need to be improved. In addition, redesigning KPK's strategic plans is necessary to be done effectively and efficiently, as well as improvement in institutional pattern within KPK's body."

"Beberapa negara didunia masih menganut sistem kontrol piramida yang sebagian besar kepemilikan dikuasai oleh orang-orang tertentu, yang disebut dengan perusahaan keluarga. Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa sistem kontrol piramida bisa membawa perusahaan kedalam masalah serius dan berdampak secara ekonomi makro ketika perusahaan keluarga tersebut memiliki porsi yang cukup besar dari sektor-sektor fundamental pada negara tersebut. Jenis masalah ini yang terjadi di indonesia, sebagai salah satu negara dengan menganut sistem kontrol piramida. Salah satu kasus yang terkenal adalah apa yang telah terjadi di Bank Century, di mana manajemen (keluarga) yang dilakukan dalam kejahatan, karena mereka mengambil keuntungan untuk diri mereka sendiri, yang membawa Bank Century menjadi bangkrut namun akhirnya diambil alih oleh pemerintah untuk menghindari gelombang efek yang lebih besar. Karena pengambil alihan tersebut maka Bank Century dimiliki oleh pemerintah, menjalankan Bank Century harus berdasarkan undang-undang nomor BUMN 19 tahun 2003. Mencegah masalah yang disebabkan oleh sistem kontrol piramida, OECD menyatakan dengan jelas bahwa kerangka kerja tata kelola perusahaan harus melindungi dan memfasilitasi pelaksanaan hak pemegang saham.

---

Family called Most countries embracing pyramid control system as a result companies only owned by few wealthy amily firm Recent studies show that pyramid control system could bring companies into seriously governmental problems and affect macroeconomic as a whole when those family firm having a sizable portion of the corporate sector in the country This kind of problems happen in Indonesia as one of country with pyramid control system One of famous case is what has been happening in Century Bank where the management family committed in crime as they taking the benefit for themselves that brought Century Bank into bankruptcy but finally saved and owned by the government Since it's owned by government running Century Bank should based on laws state owned enterprises number 19 year 2003 Preventing problems caused by pyramid system control OECD stated clearly that corporate governance framework should protect and facilitate the exercise of shareholder's right "

"ABSTRAKPenelitian ini berjudul: Perspektif Intelijen Dalam Rangka Pembentukan KomisiPemberantasan Korupsi. Hal yang melatarbelakangi penelitian ini adalah sedangmenghangatnya upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang dipicu daridibentuknya suatu lembaga anti korupsi dengan sepak terjang yang luar biasa.Darisinilah muncul pertanyaan terkait dengan apa yang menjadi tujuanpembentukan KPK yang sebenarnya, mengapa lembaga yang secara khususdirancang untuk melakukan pemberantasan korupsi tidak sanggup meningkatkanperingkat IPK Indonesia secara signifikanDalam penelitian ini digunakan Teori Intelijen khususnya Teori OrganisasiIntelijen khususnya alur rasionalitas produksi intelijen yang kemudian dibalikproses alur pembentukkannya sehingga memungkinkan dijadikan PerangkatAnalisa Organisasi Intelijen. Penelitian ini dilakukan di Jakarta yakni di KomisiPemberantasan Korupsi. Metode Penelitian yang dipakai adalah metode analisadengan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh melalui studi pustaka danstudi lapangan berupa wawancara narasumber. Penentuan narasumber ditentukandari seberapa jauh narasumber terlibat dalam proses awal pembentukan KPK.Hasil penelitian menunjukkan beberapa ketidak selarasan antara perangkatorganisasi KPK dengan kebutuhan KPK untuk mendorong pemberantasankorupsi. Terlalu beratnya perangkat organisasi KPK kepada upaya penindakantindak pidana korupsi, menyebabkan timpangnya upaya pemberantasan korupsiyang bertumpu pada keseimbangan upaya penindakan dan pencegahan. Terlihattujuan sebenarnya pembentukan KPK adalah untuk penindakan korupsiOleh karena itu dibutuhkan kajian lebih lanjut untuk menyesuaikan kembaliperangkat-perangkat organisasi didalam KPK apabila tujuan dari pembentukanKPK merupakan untuk mendorong pemberantasan korupsi. Dan apabila tidak adapenyesuaian, KPK harus mengakui bahwa tujuan dari pembentukan KPK adalahhanya untuk menindak korupsi

---

ABSTRACTThis study entitled: Intelligence Perspectives in the Establishment of CorruptionEradication Commission. The background of this research is being warmingefforts to eradicate corruption in Indonesia that triggered the establishment of ananti-corruption agency with tremendous result. But unfortunately the internationaltransparency of data shows that the level of corruption in Indonesia is still quitehigh , which in the 10 years since the establishment of the Commission, the valueof Indonesian corruption CPI increased only gradually . In addition, whencompared with neighboring countries that also seeks to eradicate corruption inIndonesia's rating is still far below them . from here on appeared questions relatedto what the actual purpose of establishing the Commission , why institutions thatare specifically designed to combat corruption cannot significantly increaseIndonesian GPA rank. This research use intelligence theory, especiallyIntelligence Organization Theory who then Modified to serve the needs ofOrganization Analysis Tool.This research was conducted in Jakarta, which is in the KPK . The researchmethod used in this research is a qualitative approach . Source of data obtainedthrough library research and field studies in the form of informant interviews .Speakers is determined by how much resource is involved in the process ofestablishment of the Corruption Eradication Commission.The results showed some lack of harmony between the organization devices of theCommission with the Commission needs to combat corruption. organizationdevices of the Commission tense to attempt enforcement of corruption rather thanprevent it. causing the gap in efforts to combat corruption , which is based on thebalance of enforcement and prevention efforts . Looks like the real goal of theestablishment of the Commission is to crack down corruptionTherefore, further studies are needed to readjust organization devices in theCorruption Eradication Commission , if the purpose of the establishment of theCommission is to promote the eradication of corruption . And if there is noadjustment applied, the Commission must recognize that the purpose of theestablishment of the Commission is only to crack down on corruption"

"Penelitian ini mempelajari apakah terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada periode 2004-2010 dan diindikasikan memiliki keterkaitan dengan diskresi. Penelitian ini juga ingin mengetahui apa yang menjadi penyebab tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah serta upaya atau solusi yang dapat dilakukan agar Kepala Daerah tidak terjerat tindak pidana korupsi. Penelitian ini menggunakan studi kasus terhadap 5 lima kasus tindak pidana korupsi oleh Kepala Daerah yang ditangani oleh KPK dan merupakan kasus yang telah memiliki kekuatan hukum tetap inkracht. Hasil penelitian menunjukan bahwa tidak terdapat diskresi dalam berbagai kasus korupsi yang dilakukan oleh para Kepala Daerah yang menjadi studi kasus. Para Kepala Daerah tersebut terbukti melakukan tindakan yang melanggar berbagai peraturan perundang-undangan, yang dilakukan secara bersama-sama ataupun dibantu oleh pihak lain, serta dilakukan untuk memberikan keuntungan pribadi dan bukan untuk kepentingan umum. Apa yang dilakukan oleh Kepala Daerah merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang karena melampaui kewenangan yang diberikan. Tindakan korupsi yang dilakukan berupa tindakan yang merugikan keuangan negara ataupun tindakan suap menyuap. Terdapat sejumlah hal yang menyebabkan seorang Kepala Daerah melakukan korupsi, yaitu: 1 ketidaktahuan dari Kepala Daerah mengenai berbagai peraturan; 2 permasalahan pengawasan atau pengendalian baik internal maupun eksternal; 3 mahalnya biaya politik untuk menduduki jabatan Kepala Daerah; 4 permasalahan rendahnya integritas; serta 5 gaya hidup dari Kepala Daerah. Penelitian ini menyarankan sejumlah upaya atau solusi untuk mencegah agar Kepala Daerah di Indonesia tidak terjerat tindak pidana korupsi, yaitu: 1 Peningkatan kapasitas dari Kepala Daerah; 2 Perbaikan terhadap sistem pengawasan; 3 Upaya untuk mengurangi biaya politik; 4 Membangun budaya integritas Kepala Daerah; 5 Membangun akuntabilitas kebijakan; serta 6 Membangun budaya anti korupsi di masyarakat.

---

This study examines whether there is discretion in various corruption cases committed by the Head of Regions that handled by the Corruption Eradication Commission CEC in the period 2004 2010 and is indicated to be related to discretion. This study also wanted to know what the cause of corruption by the Head of Regions and efforts or solutions that can be done so that the Head of Regions is not entangled in corruption. This study uses a case study of five 5 cases of corruption by the Head of Regions handled by the CEC and that have permanent legal force inkracht.

The results showed that there was no discretion in various cases of corruption committed by the Head of Regions who became the case study. The Head of Regionals are proven to have acted in violation of various laws and regulations, jointly or assisted by other parties, and carried out to provide personal benefit and not for the public interest. What is done by the Head of Region is an act of abuse of authority because it exceeds the authority granted. Acts of corruption committed in the form of actions that harm the state finances or bribery action. There are a number of things that cause corruption by the Head of Regions, namely 1 ignorance of the regulations 2 problems of supervision or control both internal and external 3 the high political cost for the post of the Head of Regions 4 The problem of lack of integrity and 5 the lifestyle of the Head of Regions.

This study suggests a number of efforts or solutions to prevent the Head of Regions in Indonesia is not entangled in corruption, namely 1 Increasing the capacity of the Head of Regions 2 Improvements to the monitoring system 3 Measures to reduce the political costs 4 Building a culture of integrity of the Head of Regions 5 Building policy accountability and 6 Building a culture of anti corruption in society."

"ABSTRAKSkripsi ini didasarkan atas hasil penelitian turun lapangan selama satu minggu(11-18 Juni 2012) mengenai Pakta Integritas di Kabupaten Solok ?SumateraBarat. Pakta Integritas adalah sebuah program anti-korupsi global yang pertamakali diperkenalkan oleh Transparency International pada tahun 1990an yangsekarang sudah dipakai sebagai alat pencegahan korupsi di lebih dari 100 negaradi dunia. Penelitian difokuskan pada pencarian faktor-faktor yang membuat PaktaIntegritas gagal berjalan secara utuh dengan cara mewawancarai langsungnarasumber dari Transparency International Indonesia dan para pemangkukebijakan di Solok. Selain itu, skripsi ini juga merujuk pada beberapa literatur danpenelitian mengenai gerakan anti-korupsi global dan juga budaya, politik, dandemokratisasi di Indonesia. Hasil penelitian dalam skripsi ini adalah prosesinternalisasi nilai-nilai anti-korupsi global yang baik mampu mendorongterciptanya penegakan hukum yang kuat sehingga pengaruh negatif dari situasipolitik lokal dan persepsi pesimistis masyarakat terhadap budaya korupsi dapatdiminimalisasi.

---

AbstractThis thesis is based on a one-week field research (June 11-18, 2012) on PaktaIntegritas in Solok District, West Sumatra Province, Indonesia. Pakta Integritas isa global anti-corruption program that was firstly introduced by TransparencyInternational in the 1990s that now has been used to prevent corruption in morethan 100 countries in the world. This research is focused on finding the factorsthat make Pakta Integritas failed to be implemented fully and done, throughinterviews with source persons from Transparency International Indonesia andpolicymakers in Solok District. Aside than that, this thesis also refers to severalliterature sources and researches on global anti-corruption movements as well asculture, politics, and democratization in Indonesia. The research finding in thethesis shows the internalization process of good anti-corruption values that canhelp create good law enforcement so that negative influences from local politicalsituation and public perception on corruption culture can be minimized."

"ABSTRAKPermasalahan bangsa diawali dari sistem pemerintahan masih lemah sehingga membuka peluang yang menjauhkan tercapainya pemerintahan yang baik dan bersih. Setiap instansi pemerintah selalu berusaha untuk menjalankan kegiatan secara maksimal untuk dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan tujuan organisasi yang telah ditetapkan, begitu pula dengan BNN. Dalam usaha mewujudkan tata pemerintahan yang baik dan bersih Inspektorat Utama BNN mempunyai peran penting dalam bidang pengawasan internal yang strategis. Inspektorat Utama BNN adalah unsur pengawas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.Berdasarkan kondisi tersebut dibutuhkan suatu perubahan salah satunya dengan merumuskan bagaimana strategi penguatan kapasitas aparat pengawasan Hasil dari penelitian ini bertujuan untuk merumuskan strategi penguatan kapasitas khususnya bagi aparat pengawasan di BNN.Penelitian ini didukung teori ? teori penunjang dari para pakar mengenai good governance, penguatan kapasitas, aparat pengawasan dan SWOT.Metode penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode survei dan analisis SWOT. Responden penelitian adalah auditor di Inspektorat Utama BNN yang berjumlah 30 orang. Pengambilan sampel menggunakan sensus.Dari hasil penelitian didapatkan beberapa alternatif strategi yang dapat diterapkan sebagai strategi penguatan kapasitas aparat pengawasan antara lain lelang rekrutmen aparat pengawasan, peninjauan ulang pada materi pelatihan dan pengembangan, meningkatkan pendidikan formal lanjutan yang sesuai dengan latar belakang pengawasan dan penerapan manajemen kinerja.Alternatif strategi penguatan kapasitas tersebut dapat diterapkan satu per satu diawali dari proses rekrutmen untuk membentuk aparat pengawasan yang berkualitas, berproduktif dan menghasilkan kinerja yang optimal sehingga dapat mencapai tujuan utamanya yaitu membangun tata pemerintahan yang baik dan bersih.

---

ABSTRACT

The nation?s problem begun with the weak of governance ssystem that leads to some options that barried the good and clean governance. Every government institution that include BNN has tried maximized the performance in order to achieve the organization?s goal. To support the good and clean governance, Inspektorat Utama BNN has the role to supervise the activities. Inspektorat Utama BNN is the supervisor that work and responsible to the chief of BNN.

Based on that condition, therefore it needs some changes which one of them is to formulate the strategy of capacity strengthening of the control apparatus in BNN.

This research is supported by theories of good governance, capacity strengthening, control apparatus and SWOT

Research methodology is using the descriptive quantitative approach with survey method and SWOT Analysis. The research respondent are the auditor in Inspektorat Utama BNN that consist of 30 people in total and taken by using sensus.

The result of this research has indicated some strategies that can be applied as capacity strengthening strategy of control apparatus such as recruitment bid process, reviewing training and development materials, develop higher formal education based on education background and performance management.

These strategies has to be applied one by one start from recruitment process to gather the quality, productivity and performance optimization of control apparatus in order to achieve its main goal which is the good and clean governance."

"ABSTRAKAjaran melawan hukum materiil dalam tindak pidana korupsi di Indonesia telah lamadipergunakan dan ditemui dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia.Penafsiran dari melawan hukum pun mengalami perkembangan dan terpengaruh dengankonsep melawan hukum dalam hukum perdata. Permasalahan mengenai bagaimanakahpenerapan dan pergeseran ajaran melawan hukum materiil dalam YurisprudensiMahkamah Agung RI khususnya kasus korupsi sejak berlakunya UU No. 24 Tahun 1960hingga UU No. 20 Tahun 2001 jo. UU No. 31 Tahun 1999 menjadi pokok pembahasandalam penelitian ini. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Mahkamah Agungmengalami pergeseran pandangan ajaran melawan hukum dari bentuk formil ke dalambentuk materiil. Bentuk materiil pun meliputi penggunaan dalam fungsi positif dannegatif. Pada masa sekarang ini, ajaran melawan hukum materiil cenderungdipergunakan dalam fungsinya yang positif dimana hakim juga sangat berhati-hatimenggunakan fungsi negatifnya karena tuntutan sosiologis kemasyarakatan yangsemakin besar dalam pemberatasan korupsi. Dengan demikian pendekatan yangdigunakan tidak hanya pendekatan secara hukum tetapi juga secara sosiologis.Rekomendasi penelitian adalah pemberian batasan penggunaan fungsi positif ajaran inidalam kasus serta hakim harus jeli menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Metodepenelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan desain deskriptif.

---

abstractThe using of Substantive Law Concept against corruption cases in Indonesia has longbeen used and found in the Jurisprudence of The Supreme Court of The Republic ofIndonesia. This concept has been influenced by civil law concept. The application andthe shift of substantive law concept since Act No. 24 In 1960 until Act No. 20 In 2001 jo.Act No. 31 In 1999 has became the main problems in this research. The result reveal thatThe Supreme Court has shifted the view from formal law concept to the substantive lawconcept. The substantive law concept used in two kind of function: positive and negativewhere the judge also very careful about using negative function because of the demandsfrom sociological community to eradicate corruption. Thus the approach used is not onlylegal approach but also sociological approach. Research recommendation is the provisionlimits the use of positive function of this doctrine in the case and the judge should becautious explore values in the society. The methode used is the juridical normative withdescriptive design."