"
ABSTRAKTesis ini merupakan hasil penelitlan mengenai Persepsi Masyarakat Jakarta Pusat Tentang Penegakan Peraturan Perundang-undangan Lingkungan, dengan jumlah sampsl yang ditarik 160 orang atau 10% dari 1612 orang.
Pemanfaatan sumberdaya alam yang berlebihan akan dapat menimbulkan masalah lingkungan. Untuk mencegah timbulnya masalah ini maka diperlukan hukum sebagai sarana pengendali, tetapi hukum sebagai instrumen yurldls dalam pengelolaan lingkungan tldak bekerja sendlrl, melalnkan perlu mellbatkan dlslplln Ilmu lainnya.
Hukum sebagai instrumen yuridis dalam pengelolaan lingkungan mengandung arti, bahwa setiap kegiatan pembangunan harus mengacu kepada kebijaksanaan lingkungan. Dengan demikian diharapkan bahwa sejak awal perencanaan kegiatan telah dapat dipsrtimbangkan berbagai macam kemungkinan dampak yang akan terjadi. Dan sekaligus dapat diteotukan alternatif penanganannya, sehingga pada gilirannya tujuan pembangunan berwawasan lingkungan akan dapat terlaksana. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa meskipun UULH telah diundangkan pada tahun 1982, namun pencemaran lingkungan tetap terjadi seakan-akan UULH tidak mampu mencegahnya atau kurang efektif di dalam penerapannya.
Dalam kaitan efektifitas penerapan UULH ini setidak-tidaknya ada tiga hal yang penting, yaitu kemampuan aparat penegak hukum, alat bukti yang akurat, dan saksi ahli yang perlu diperhatikan agar dapat berhasil mengajukan suatu kasus lingkungan ke pengacilan. Pengamatan penulis kegagalan dari beberaoa kasus lingkungan yang diajukan ke pengadilan adalah disebabkan oleh kelemahan ketiga hal tersebut di atas. Dalam pengajuan kasus lingkungan sering dipertanyakan ' tentang adanya korban. Pengerti an korban menurut pandangan hukum pidana dimaksudkan adalah manusia, aan pandangan ini berbeda dengan pandangan di dalam hukum 1ingkungan. Korban dalam kasus lingkungan adalah "lingkungan i tu sendiri, terlepas dari pertanyaan siapa yang menjadi korban. Menurut pandangan hukum lingkungan adanya orang sebagai korban bukanlah prasyarat tentang adanya kejahatan dalam bidang lingkungan. Pencemaran Tingkungan terjadl apabila Baku Mutu Lingkungan dilampaui.
Bertitiktolak dari perbedaan pandangan ini, maka kamudian lahirlah pertanyaan "apakah ada perbedaan persepsi masyarakat tentang penegakan peraturan perundang-undangan 1ingkungan". Berdasarkan ilustrasi dari beberapa putusan Pengadilan Negeri, kenyataan menunjukkan adanya perbedaan persepsi. Akan tetapi hal yang mendasar ingin dijawab dalam penelitian ini adalah faktor apakah yang menyebabkan perbedaan persepsi ?. Dalam kaitan ini penuli s beranggapan bahwa tingkat pendidlkan dan pekerjaan merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi tentang oenegakan peraturan perundang-undangan TIngkungan. Atas dasar anggapan ini disusun hipotesi's sebagai berikut :
"
