Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"PT. Asuransi Ramayana Tbk adalah perusahaan asuransi umum (general insurance) yang memiliki pendapatan dari premi asuransi dan hasil investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Agar perusahaan dapat membayar kiaim asuransi dari nasabahnya tepat waktu dan jumlah , perusahaan harus memiliki tingkat solvabilitas yang balk. Tingkat solvabilitas perusahaan asuransi di Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 481/KMK.017/1999 dihitung dengan rnenggunakan metode Risk Based Capital (RBC). Penerapari metode Risk Based Capital (RBC) dapat membatasi kegiatan investasi dan pola penggunaan dana perusahaan asuransi, karena dalam perhitungan tingkat solvabilitas menggolongkan assets dalam dua kategori yaitu non-admitted assets dan admitted assets dimana jenis dan jumlahnya dibatasi.Analisa tingkat solvabilitas dilakukan dengan melihat kinerja perusahaan secara umum, apakah tingkat solvabilitasnya sudah baik atan belum, untuk itu ditentukan tingkat solvabilitas perusahaan kemudian dibandingkan dengan tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan oleh pemerintah. Sedangkan dalam hal penilaian portofolio , penulis menggunakan perhitungan portofolio yang efisien dengan menggunakan Portfolio Theory ?Capital Allocation Between The Risky Asset and the Risk-Free Asset ?. Perusahaan dapat memaksimumkan kekayaannya dengan memaksimumkan tingkat utiliti sehingga diperoleh portofollo yang optimal yaitu pada persinggungan dan garis Capital Allocation Line (CAI) dengan indifference curve yang menggambarkan tingkat utiliti perusahaan.Dengan menggunakan data perusahaan selama 2 tahun yaitu tahun 1999 sampai dengan tahun 2000, perusahaan telah mampu memenuhi batas tingkat solvabilitas minimum yang ditetapkan oleh pemenintah. Tingkat solvabilitas perusahaan sampai dengan akhir tahun 2000 sebesar 67% sedangkan ketentuan pemerintah minimum 15%. Batas tingkat solvabilitas yang ideal bagi pemisahaan asuransi adaÌah 120% dan batas tingkat solvabilitas minimum dan ini hams dipenuhi oleh perusahaan asuransi sampal akhir tahun 2004, jika tidak akan dikenakan sanksi berupa pembekuan kegiatan usaha.Portofolio perusahaan saat ini sangat dominan pada deposito berjangka dimana hasilnya hampir setiap tahun dibawah rata ? rata tingkat bunga deposito jangka waktu tiga bulan. Pada tahun 2000 hasilnya sebesar 11.07% padahal rata-rata tingkat suku bunga deposito jangka waktu tiga bulan pada bank pernerintah sebesar 12.66%. Dengan menggunakan perhitungan portofolio yang efisien , maka portofolio perusahaan tahun 2000 dapat dioptimalkan dengan perkiraan hasil sebesar 77,59% per tahun dengan standar deviasi sebesar 11.03% dengan komposisi 67.50% pada risky assets dan 32.50% risk-free assets.Dari anialisis tingkat solvabilitas dan kebijakan investasi perusahaan tersebut saran yang dapat penulis sampaikan antara lain : (1). perusahaan mnasih harus meningkatkan tingkat solvabilitas sampai dengan 120% dan tingkat solvabilitas minimum dengan cara meningkatkan kinerja perusahaan, menambah modal secara perlahan - lahan dan menghilangkan non - admitted assets menjadi admitted assets ; (2). perlu dipikirkan menambah jenis investasi lain selain deposito berjangka , saham yang diperdagangkan di bursa efek dan penyertaan langsung yang masuk dalam admited assets seperti : Sertifikasi Bank Indonesia (SBI), Obligasi, Surat Berharga Yang Dijamin Oleh Pemerintah dan Unit Penyertaan Reksa Dana; (3). terhadap portofolio yang ada hendaknya senantiasa dilakukan penilaian secara berkala dan dilakukan revisi sesuai dengan hasil analisa atas perubahan tingkat suku bunga perbankan dan fluktuasi harga saham di bursa efek; (4). meningkatkan kemampuan SDM perusahaan untuk mengolah investasi yang dilakukan perusahaan sehingga pendapatan investasi perusahaan dapat dioptimalkan."

"Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perubahan risiko perusahaan dan rasio Risk Based Capital (RBC) terhadap perubahan modal perusahaan asuransi umum di Indonesia pada periode 2013-2017. Observasi dilakukan terhadap 29 perusahaan asuransi umum di Indonesia. Asset Risk dan Product Risk digunakan sebagai proksi untuk mengukur risiko perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan risiko perusahaan dan rasio RBC di Indonesia memiliki pengaruh signifikan dalam mempengaruhi perubahan modal perusahaan asuransi umum di Indonesia pada periode 2013-2017. Hasil ini sesuai dengan penelitian sebelumnya dengan topik yang sama untuk perusahaan asuransi umum dan perbankan. Pada penelitian ini, perubahan risiko perusahaan secara positif dan rasio RBC berpengaruh secara negatif terhadap perubahan modal perusahaan. Artinya, setiap adanya peningkatan risiko di perusahaan, perusahaan akan mengiringi peningkatan risiko tersebut dengan peningkatan modal sehingga perusahaan dapat mematuhi peraturan RBC dan mampu menanggulangi setiap risiko yang dimilikinya.

---

The main purpose of this research is to analyze the impact of change in companies risk and risk based capital (RBC) ratio on the change in capital in general insurance companies in Indonesia for the period 2013-2017. Observations were made on 31 general insurance companies in Indonesia. Asset Risk and Product Risk were used as a proxy to measure company risk.

The results of research shows that the companies risk and RBC ratio in Indonesia have a significant influence on the change in capital in general insurance companies in Indonesia for the period 2013-2017. These results agree with the previous research on the same topic for general insurance and banking companies.

In this study, change in companies risk has a positive influence and RBC ratio has a negative influence on changes in companies capital. That means, whenever there is an increase in risk in the company, the company will increase their capital so that the company can comply with RBC regulations and are able to cope with any risks they has."

"Asuransi memainkan peran penting dalam perekonomian suatu negara. Untuk itu, bisnis asuransi perlu diatur secara ketat oleh Pemerintah. Saat ini banyak perusahaan asuransi kesehatan sebagai penjamin yang bekerja sama dengan perusahaan pengelola pihak ketiga (TPA) guna menjalankan fungsi proses penyelesaian klaim perusahaan asuransi kesehatan. Mengingat proses penyelesaian klaim merupakan salah satu fungsi penting dalam bisnis asuransi, maka kajian ini mempertanyakan bagaimana hubungan hukum antara perusahaan TPA dengan perusahaan asuransi kesehatan dan juga tertanggung, serta regulasi yang mengatur perusahaan TPA dalam menjalankan usahanya. kegiatan dan pengawasan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). ). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis normatif dengan analisis data kualitatif. Studi ini menyimpulkan bahwa hubungan hukum antara perusahaan TPA dan perusahaan asuransi kesehatan lahir dari perjanjian kerjasama antara kedua pihak. Sedangkan hubungan hukum antara perusahaan TPA dan tertanggung lahir dari perjanjian asuransi (polis asuransi). Hingga saat ini, belum ada undang-undang dan peraturan asuransi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatan usahanya. OJK hanya mengawasi perusahaan asuransi, tapi tidak mengawasi perusahaan TPA. Mengingat perusahaan TPA berperan penting dalam proses penyelesaian klaim, maka OJK disarankan untuk membuat regulasi yang mengatur perusahaan TPA dan kegiatannya. Diharapkan dengan adanya regulasi yang jelas mengenai perusahaan TPA, perusahaan TPA dapat semakin memajukan bisnis perasuransian di Indonesia.

---

Insurance plays an important role in a country's economy. For that, the insurance business needs to be strictly regulated by the Government. Currently, many health insurance companies as guarantor work with third party management companies (TPA) to carry out the function of the health insurance company's claim settlement process. Considering that the claim settlement process is one of the important functions in the insurance business, this study questions how the legal relationship between TPA companies and health insurance companies and the insured, as well as the regulations governing TPA companies in running their business. activities and supervision by the Financial Services Authority (OJK). ). The research method used in this study is a normative juridical research method with qualitative data analysis. This study concludes that the legal relationship between a TPA company and a health insurance company arises from a cooperation agreement between the two parties. Meanwhile, the legal relationship between the TPA company and the insured is born from an insurance agreement (insurance policy). To date, there are no insurance laws and regulations governing landfill companies and their business activities. OJK only supervises insurance companies, but does not supervise TPA companies. Given that TPA companies play an important role in the claim settlement process, OJK is advised to make regulations governing landfill companies and their activities. It is hoped that with clear regulations regarding TPA companies, TPA companies can further advance the insurance business in Indonesia."

"Manajemen risiko merupakan aspek krusial dalam kehidupan, di mana asuransi menjadi sarana utama untuk mentransfer risiko. Likuidasi perusahaan asuransi, seperti PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, memunculkan pertanyaan penting seputar pertanggungjawaban para pemimpinnya, yakni dewan direksi dan pemegang saham. Fokus penelitian ini adalah untuk menyelidiki bagaimana dewan direksi dan pemegang saham PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha dapat dimintai pertanggungjawaban atas likuidasi perusahaan tersebut. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menguji peran, proses pengambilan keputusan, dan kepatuhan terhadap standar hukum dan etika yang berlaku bagi dewan direksi dan pemegang saham dalam konteks likuidasi PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Dengan menerapkan metodologi penelitian doktrinal yang berlandaskan norma dan regulasi Indonesia, penelitian ini menggunakan analisis perbandingan teori hukum, dengan berfokus pada data sekunder. Temuan penelitian mengungkap tanggung jawab dewan direksi dan pemegang saham dalam kegagalan PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha memenuhi kewajiban pembayaran, yang berujung pada likuidasi perusahaan. Disertasi ini merekomendasikan peningkatan pengawasan regulasi dan penegakan hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Langkah-langkah ini sangat penting untuk mengembangkan sektor asuransi yang tangguh dan bertanggung jawab secara etika, melindungi konsumen dari risiko gagal pembayaran dan praktek korporat yang tidak etis.

---

Risk management is a core aspect of human life, with insurance serving as a key method of transferring these risks. The liquidation of insurance companies, such as PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha, raises significant questions regarding the accountability of those at the helm – the board of directors and shareholders. The formulation of issues is an examination of how the board of directors and shareholder of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha can be held accountable for the company's liquidation. The primary aim of this research is to examine the roles, decision-making processes, and adherence to legal and ethical standards of the board of directors and shareholders in the liquidation of PT Asuransi Jiwa Adisarana Wanaartha. Employing a doctrinal research methodology grounded in Indonesian norms and regulations, the study employs a comparative analysis of legal theories, primarily relying on secondary data. The findings reveal the responsibilities of directors and shareholders in the company's failure to meet payment obligations, leading to liquidation. The thesis recommends heightened regulatory oversight and enforcement to ensure compliance with financial regulations and Good Corporate Governance principles, fostering a resilient and ethically responsible insurance sector. Strengthening these measures is crucial for protecting consumers against payment defaults and corporate misconduct."