Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Salah satu praktik transfer pricing yang sering dilakukan oleh grup usaha adalah mengenai pemberian pinjaman yang terjadi diantara anggota grup usaha. Dalam menentukan pemilihan pembanding pada dokumentasi transfer pricing PT XYZ Indonesia menggunakan interest rate BI (SEKI) sebagai acuan fair value market dan pembanding eksternal dalam menganalisis prinsip kewajaran dan kelaziman usaha. Penelitian ini juga menghasilkan bahwa saat ini tidak ada peraturan atau pedoman khusus yang menjelaskan lebih lanjut mengenai pada penentuan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha yang dilakukan untuk transaksi pihak afiliasi sehubungan dengan transaksi pinjaman grup usaha. Selain itu penelitian ini akan menguraikan mengenai permasalahan dalam penerapan transfer pricing documentation atas transaksi pembayaran bunga pinjaman PT XYZ Indonesia berdasarkan PMK 213/PMK.03/2016 yang ditinjau dari berbagai sudut pandang. Metode penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif dan teknik analisis data kualitatif. Data yang dikumpulkan sebagai dasar analisis didapatkan melalui wawancara mendalam dengan narasumber yang dipilih berdasarkan pengalaman profesional mereka di bidang Pajak Internasional dan Transfer Pricing. "

"Skripsi ini bertujuan Untuk menganalisis penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia dan Faktor-faktor yang dapat mendukung penerapan kebijakan penentuan status BUT pada Multinational Company berbasis Over The Top di Indonesia. Analisis penentuan status BUT didasarkan pada kebijakan SE-04/PJ/2017, PMK 35/PMK.03/2019, Perppu 1 Tahun 2020 serta kesesuainnya dengan tax treaty yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan diperoleh dengan cara melakukan wawancara mendalam dengan narasumber yang relevan dengan permasalahan yang diangkat. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa SE-04/2017,PMK-35/2019 dan perppu 1 tahun 2020 belum dapat diterapkan untuk dapat menimbulkan adanya BUT pada MNC berbasis OTT di Indonesia. SE-04/2017 dan PMK-35/2019 masih menjadikan UU PPh sebagai sumber rujukan terkait penentuan BUT dimana UU PPh masih terbatas pada physical presence untuk menentukan BUT, sementara itu regulasi Perppu 1 Tahun 2020 juga belum dapat diterapkan untuk menentukan BUT pada aktivitas bisnis MNC berbasis OTT, karena ketentuan Significant Economic Presence yang merupakan nexus rules untuk menetapkan BUT pada MNC berbasis OTT bertentangan dengan ketentuan BUT yang terdapat dalam tax treaty yang masih berdasarkan pada physical presence. Pemerintah juga perlu mempertimbangkan berbagai faktor pendukung yaitu, global konsensus atas inclusive framework, Renegosiasi tax treaty melalui instrumen bilateral ataupun multilateral, dan adanya sinergisitas antara lembaga pemerintah.

---

This thesis aims to analyze the determination of the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia and the factors that can support the implementation of the policy for determining the status of PE in Multinational Companies based on Over the Top in Indonesia. Analysis of determining PE status is based on policies SE-04 / PJ / 2017, PMK 35 / PMK.03 / 2019, Perppu 1 of 2020 and its compliance with applicable tax treaty. This research uses a qualitative approach. The data used was obtained by conducting in-depth interviews with sources relevant to the issues raised. The results of this study concluded that SE-04/2017, PMK-35/2019 and Perppu 1 of 2020 could not be applied to be able to cause PE in OTT-based MNCs in Indonesia. SE-04/2017 and PMK-35/2019 still make the Income Tax Law as a reference source related to determining BUT where the Income Tax Law is still limited to physical presence to determine PE, meanwhile Perppu 1/2020 regulations also cannot be applied to determine PE in business activities MNC is based on OTT, because the provisions of the Significant Economic Presence which are the nexus rules for establishing PE on OTT-based MNC are in conflict with the PE provisions contained in the tax treaty that are still based on physical presence. The government also needs to consider various supporting factors namely, global consensus on inclusive frameworks, tax treaty renegotiation through bilateral or multilateral instruments, and the existence of synergy between government institutions."

"Dunia pada abad ini ditandai oleh integrasi perekonomian dan perkembangan teknologi yang luar biasa cepat. Integrasi perekonomian didorong oleh adanya jaringan lintas negara melalui perdagangan, investasi asing langsung, yang bertujuan mencari peningkatan keuntungan. Aktivitas tersebut dilakukan oleh suatu kekuatan yang tak terpengaruh oleh batas-batas kedaulatan suatu negara, yaitu perusahaan multinasional. Dengan ditopang oleh kekuatan managerial yang tangguh dan basis teknologi yang kuat maka tak heran apabila kehadiran MNC menjadi suatu fenomena tersendiri pada abad ini. Bagi negara-negara berkembang seperti Indonesia, salah satu aspek penting dari kehadiran MNC adalah adanya kesempatan untuk mempelajari teknologi up-to-date yang dibawanya dari negara asal. Teknologi menjadi persoalan penting manakala dihadapkan pada persaingan global yang semakin ketat. Toyota, sebagai salah satu MNC yang cukup tangguh di dunia dalam bidang otomotif, telah menjadi perhatian tersendiri bagi para pengamat terutama semenjak era 1970-an. Sistem Produksi Toyota telah menjadi referensi baru menggantikan sistem produksi massal Ford yang dirasa telah usang. Toyota Astra Motor (TAM), sebagai perusahaan yang berafiliasi dengan TMC, telah tumbuh menjadi kekuatan otomotif terbesar di Indonesia. Perkembangan tersebut didorong oleh proses transformasi teknologi yang berlangsung selama lebih dari dua dasawarsa. Proses transformasi teknologi, yaitu penerapan Sistem Produksi Toyota di TAM, menjadi fokus dalam skripsi ini."