Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pelaksanaan pendaftaran tanah untuk pertama kali atas tanah-tanah bekas hak milik adat, khususnya di wilayah Kecamatan Kramat Jati Jakarta Timur telah berlangsung sesuai dengan peraturan yang berlaku tetapi lebih dari setengah tanah-tanah bekas hak milik adat tersebut belum didaftarkan atau tidak bersertifikat. Masalah biaya menjadi kendala yang utama dalam proses pembuatan sertifikat ini, di samping kendala lain seperti masalah waktu dan sarana, Sumber Daya Manusia, tingkat kesejahteraan warga masyarakat, serta minimnya pengetahuan masyarakat tentang Pendaftaran Tanah. Kesadaran masyarakat akan pentingnya Sertifikat Hak Milik juga harus lebih ditingkatkan dengan diadakan penyuluhan secara berkala mengenai masalah pertanahan oleh pihak terkait. Selain itu kegiatan pendaftaran tanah secara sistematik diharapkan dapat lebih ditingkatkan pelaksanaannya karena pemohon banyak memperoleh kemudahan dengan tidak perlu datang ke Kantor Pertanahan, serta biaya dan waktu yang diperlukan juga lebih sedikit."

"Dengan mulai bangkitnya perekonomian dari keterpurukan akibat krisis ekonomi yang baru saja melanda Indonesia, maka saat ini roda ekonomi mulai berputar. Dan pemerintah lewat Departemen Permukiman Prasarana Wilayah mulai merancang pembangunan jalan baru baik pembangunan jalan tol maupun jalan non tol yang diharapkan akan memperlancar lalu lintas yang juga akan memperlancar angkutan barang. Pada proses pembangunan jalan baru, pemerintah melakukan terlebih dahulu pengadaan lahan yang diperlukan untuk membangun konstruksi jalan. Pengadaan lahan sangat perlu dipikirkan mengingat selain sudah menjadi kebutuhan untuk pembuatan jalan juga, proses pengadaannya memerlukan waktu dan biaya yang cukup besar. Proses pengadaannya mencakup kegiatan jual beli, pekerjaan potret udara, proses pembuatan peta rincik, proses penyusunan daftar nominatif yang termasuk didalamnya inventaris bangunan, tanaman, ukuran tanah, proses musyawarah harga serta negosiasi harga, dan proses jual beli.Penelitian ini bertujuan untuk menilai pengaruh kualitas pembebasan tanah terhadap kinerja biaya pembebasan tanah pada proyek konstruksi di Indonesia. Data perihal proses pembebasan tanah yang berhubungan dengan kinerja biaya pembebasan tanah proyek konstruksi diperoleh melalui questionnaire yang disampaikan pada pimpinan proyek yang bertanggung jawab atas pelaksanaannya. Dari 40 question diperoleh 30 buah untuk dilakukan analisis statistik yang direncana bagi penulisan.Model regresi berganda linier berhasil untuk menggambarkan hubungan antara variabel terikat kinerja biaya pembebasan tanah terhadap tiga variabel babas penentu yang terpengaruh, yaitu: pengamanan lokasi tanah, pendataan kepemilikan tanah dan permintaan kenaikan harga. Selain temuan utama model, suatu variabel dummy yang mungkin berpengaruh pada kinerja biaya pembebasan diperhatikan dalam penelitian lanjutan yaitu pendataan fisik tanah dimasa mendatang.

---

With the economic rising from the crisis which just happened in Indonesia now it's time for the economic wheel to spin. The Indonesian government through Department Kimpraswil is starting to plan the new roads, expected to accelerate traffic and slipment. In the process to build new roads, the government will do the land acquisition before construction. The land acquisition is important because it costs highly and it takes time. It is not just a common trading, but it needs aero photograph, mapping, registering, which contain name list, building data, plantation data, land measurement, etc. Than it comes to an agreement process and a price negotiation.This research is aimed to evaluate between the quality influences of land acquisition to land acquisition cost at construction project in Indonesia. The data process from questionnaire. From 40 questionnaires found 30 for statistic analysis. Double linear regression model described relation between land acquisition fixed variable cost to 3 influence variables which is secure land location, land owners data and price increment demand Besides that model, one dummy variable which maybe influence to land acquisition cost is added to evaluate for next research in the future."

"ABSTRAKBenteng tanah merupakan salah satu wujud dari kebutuhan manusia terhadap kebutuhan akan rasa aman. Bentuk, ukuran, keletakan, bahan pembuatannya, dan sebagainya dapat dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti ekonomi, politik, kebudayaan, dan lain-lain. Sebab benteng tanah tidak dapat terlepas dari konteks manusia dan manusia membangun bangunan untuk mendukung dalam melaksanakan aktivitasnya. Penelitian ini terbatas pada tiga benteng tanah yaitu benteng tanah di situs Pugungraharjo, Jabung dan Negara Saka. Meskipun benteng tanah di ketiga situs tersebut sama--sama memiliki peninggalan tradisi megalitik, ternyata memiliki beberapa perbedaan. Tujuan dari penelitian ini adalah: (1) membuat atau menyusun deskripsi tentang benteng tanah. (2) memberikan penilaian terhadap fungsi dari benteng tanah tersebut. Metode yang digunakan untuk mencapai tujuan adalah: (a) pengumpulan data, (b) pengolahan data dan (c) intepretasi data. Pendekatan yang digunakan dalam tahap pengolahan data adalah analogi komparatif (perbandingan). Tujuan dilakukan analogi komparatif untuk menjelaskan keberadaan, persamaan, perbedaan antara ketiga benteng tanah dan memberikan penilaian fungsi dari benteng tanah tersebut. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah: (1) Benteng tanah di situs Pugungrharjo, Jabung dan Negara Saka mempunyai bentuk, luas, jumlah dan lokasi yang berbeda antara satu dengan lainnya. (2) Benteng tanah di situs Pugungraharjo dan Negara Saka yang terletak di sisi sungai, bentuknya terbuka terhadap sungai. Sedangkan benteng tanah situs Jabung yang terletak jauh dari sungai, bentuknya tertutup, seperti melingkar. (3) Seperti halnya bangunan benteng, benteng tanah di ketiga situs tersebut memiliki areal yang luas, parit keliling dan sebagainya, benteng tanah ini berfungsi melindungi areal yang ada di salah satu sisinya. Kesimpulan yang didapat dalam penelitian ini adalah bersifat sementara. Oleh karena itu penelitian serta pengujian lebih dalam masih dibutuhkan.

---

"

"ABSTRAKDiare menempati urutan kelima dalam 10 penyakit penyebab kematian di dunia dandiperkirakan 4 milyar kasus diare terjadi di dunia pada tahun 2007 serta 2,2 jutadiantaranya meninggal. Kejadian diare di Kabupaten Lampung Tengah meningkatpada tahun 2015 tetapi mengalami penurunan pada tahun 2016, begitu juga kejadiandiare di Puskesmas Kotagajah meningkat pada tahun 2015 dan menurun secaradrastis pada tahun 2016. Salah satu upaya dalam menurunkan kejadian diare adalahdengan melaksanakan Open Defecation Free/ODF pada masyarakat. Penelitian inibertujuan menganalisis perbedaan kejadian diare dan faktor-faktor yang berhubunganterhadap kejadian diare pada Puskesmas belum ODF (Puskesmas Simbarwaringin)dan Puskesmas ODF (Puskesmas Kotagajah). Desain penelitian yang digunakancross sectional, bersifat observasi deskriptif dan merupakan studi komparatifterhadap kejadian diare pada Puskesmas belum ODF dan puskesmas ODF denganjumlah 100 sampel. Hasil analisis bivariat proporsi perbedaan terhadap kejadiandiare pada Puskesmas belum ODF dan Puskesmas ODF berhubungan signifikan(p=0,001), OR=5,31 (95% CI:1,913-14,745). Hasil analisis multivariat menunjukkankondisi fisik SAB (p=0,000) dan OR=42,25 (95% CI:11,810-189,034) setelahdikontrol variabel tingkat pendidikan, tingkat penghasilan, CTPS setelah BAB,memotong kuku, kondisi fisik jamban, TPS dan SPAL. Kesimpulannya proporsikejadian diare pada Puskesmas belum ODF mempunyai peluang 5,31 kali lebih besardibandingkan pada Puskesmas ODF. Sebaiknya dilakukan peningkatan pengetahuanpada masyarakat dan perilaku ODF selalu diterapkan oleh masyarakat sebagai salahsatu cara pencegahan kejadian diare dan upaya menuju sanitasi total.

---

ABSTRACTDiarrhea ranks the fifth in 10 causes of death in the world and was estimated 4billion cases of diarrhea occured in the world in 2007 and 2.2 million of them weredied. The incidence of diarrhea in Central Lampung increased in 2015 but decreasedin 2016, as well as the incidence of diarrhea in Kotagajah Puskesmas increased in2015 and decreased drastically in 2016. Effort in reducing the incidence of diarrheais by implementing Open Defecation Free/ODF to the community. This research isaimed to analyze the differences of diarrhea incidence and the related factors to theoccurrences of diarrhea at non ODF Puskesmas (Puskesmas Simbarwaringin) andODF Puskesmas (Puskesmas Kotagajah). This research is using cross sectionaldesign, descriptive observation and comparative study on the incidence of diarrhea atnon ODF Puskesmas and ODF Puskesmas which consisted 100 samples. Bivariateanalysis of the proportion of the difference to the incidence of diarrhea at non ODFPuskesmas and ODF Puskesmas has significant correlation (p = 0,001), OR = 5,31(95% CI: 1,913-14,745). Multivariate analysis showed physical condition of SAB (p= 0,000) and OR = 42,25 (95% CI: 11,810-189,034) after controlled by variable ofeducation level, income level, CTPS after defecate, nail cut, physical condition oftoilet, TPS and SPAL. In conclusion, the proportion of diarrhea occurrences at thenon ODF Puskesmas is 5.31 times greater than in ODF Puskesmas. It is better toincrease knowledge on the community and the behavior of ODF is always applied bythe community as a way to prevent the occurrences of diarrhea and efforts towardstotal sanitation."

"Pada saat ini di Indonesia banyak terjadi masalah pertanahan guna menjamin kepastian hukum, maka pemerintah menyelenggarakan pendaftaran tanah untuk memberi perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah. Salah satu yang menjadi permasalahan dibidang pertanahan adalah sengketa mengenai kepemilikan hak atas tanah. Penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu dari kepustakaan serta merujuk dari putusan-putusan yang menggambarkan mengenai kegiatan pendaftaran tanah beserta berbagai permasalahan disekitarnya. Sistem publikasi negatif yang bertendens positif, yaitu sertipikat hanya merupakan alat bukti hak yang kuat dan bukan merupakan alat bukti hak yang mutlak.

---

At this time in Indonesia, many land problem occur in order to ensure legal certainty, therefore, the government is administering the registration of land to give legal protection to the holders of land rights. One of the problems in the field of land is a dispute regarding ownership of land rights. This research is descriptive analytic of the literature and the refer the decision that illustrate the activities of registration of land and the surrounding issues. Negative publicity system that is intended to be positive, which is the certificate, is only a strong proof of evindence but it does not constitute an absolute proof of evindece."

"Penelitian ini berjudul Pengaruh Perubahan Penggunaan Tanah Pertanian menjadi Perumahan terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan di Kabupaten Bantul. Penelitian ini dilandasi pada teori pemanfaatan tanah dan sewa tanah yang menyatakan bahwa pemanfaatan yang berbeda akan mempunyai nilai yang berbeda pula. Selain itu pemanfaatan tanah yang sudah sesuai dengan peruntukkannya akan memberikan nilai sewa yang optimal. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor kepadatan penduduk, daya tarik pusat kota, pendapatan penduduk, jarak lokasi ke jalan utama yang menuju ke kota Yogyakarta dan kondisi jalan di dekat lokasi mempengaruhi Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian ini penggunakan data karat lintang yang diambil berdasarkan data yang tersedia (convenience sample) di lapangan pada empat kecamatan di Kabupaten bantul yang berpeluang tinggi dalam perkembangan kotanya, dan data yang digunakan 96 data. Data yang dikumpulkan adalah data primer dan penelitian di lapangan dengan 96 sampel untuk 4 kecamatan Banguntapan 37 sampel, Kecamatan Sewon 31 sampel, kecamatan Kasihan 25 sampel dan kecamatan Sedayu 3 sampel. Data sekunder diperoleh dari Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Bantul, Kantor Statistik Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, kantor Kecamatan Sewon, Kantor Kecamatan Kasihan, Kantor Kecamatan Sedayu serta Kantor Kepala Desa yang berada di wiiayah keempat kecamatan tersebut di atas. Dari data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara kuantitatif melalui analisis ekonomi. Analisis ekonomi dilakukan dengan model regresi linier berganda dengan metode kuadrat terkecil biasa. Selanjutnya hasil regresi diuji berdasarkan kriteria ekonomi, statistika dan ekonometrika. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel-variabel bebas yaitu kepadatan penduduk, koefisien daya tarik pusat kota, dan kondisi jalan di depannya berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat (Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan bangunan) dengan a = 5 % dan variasi variabel - variabel tersebut mampu menjelaskan 74,47% terhadap variabel NJOP tanah. Ini berarti bahwa sekitar 74,47% variasi variabel NJOP dapat dijelaskan variabel bebasnya. Sedangkan sisanya sebesar 25,53% dijelaskan oleh variabel lain di luar model. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor tersebut mempunyai pengaruh yang positif terhadap Nilai Jual Objek Pajak Bumi dan Bangunannya."

"Penelitian ini membahas mengenai implikasi dan kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah terhadap peralihan hak atas tanah yang mengalami pemekaran wilayah. Pemekaran wilayah dapat berdampak pada perubahan kewenangan Kantor Pertanahan dalam penerbitan sertipikat dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, selain itu adanya peran Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami pemekaran wilayah. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mengenai implikasi pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat dimana perlu untuk dilakukan konversi hak ulayat menjadi hak milik dan yang kedua kewenangan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah yang objeknya mengalami Pemekaran Wilayah yang dikaitkan dengan 2 (dua) kasus pemekaran wilayah di Jakarta Selatan yang menggabungkan Kelurahan Bintaro bagian dari Daerah Tingkat 1 Jawa Barat dengan Kota Jakarta Selatan dan Kelurahan Bintaro, Kota Jakarta Selatan dengan sebagian Kota Tangerang Selatan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang akan dianalisis secara deskriptif dengan menggambarkan permasalahan terkait kebijakan pemekaran wilayah di Jakarta Selatan. Penelitian akan dilakukan dengan pendekatan identifikasi permasalahan. Hasil penelitian ini ialah bahwa implikasi dari adanya pemekaran wilayah terhadap peralihan hak atas tanah bekas hak milik adat yaitu adanya perubahan kewenangan kantor pertanahan dan daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah, hal ini juga sangat diperlukan kewenangan dari Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam peralihan hak atas tanah untuk melakukan pengecekan keaslian sertipikat dan pendaftaran perubahan data terhadap tanah yang mengalami pemekaran wilayah.

---

This study discusses the implications and authority of Land Deed Officials on the transfer of land rights undergoing regional expansion. The expansion of the territory can have an impact on changes in the authority of the Land Office in issuing certificates and the working area of ​​the Land Deed Official, in addition to the role of the Land Deed maker Officer in the transfer of land rights whose object undergoes regional expansion. The problems raised in this study are regarding the implications of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights where it is necessary to convert ulayat rights into property rights and secondly, the authority of the Land Deed Official in the transfer of land rights whose object undergoes Regional Expansion is linked with 2 (two) cases of regional expansion in South Jakarta which combines Bintaro Urban Village, part of West Java Level 1 Region with South Jakarta City and Bintaro Urban Village, South Jakarta City with part of South Tangerang City. This study uses a normative research method which will be analyzed descriptively by describing the problems related to the regional expansion policy in South Jakarta. The research will be conducted with a problem identification approach. The results of this study are that the implications of the existence of regional expansion on the transfer of land rights to former customary property rights, namely a change in the authority of the land office and the work area of ​​the Land Deed Maker Official, this is also very much needed by the authority of the Land Deed Maker Official in the transfer of land rights to checking the authenticity of certificates and registering changes in data on land undergoing regional expansion.

"

"Perubahan sistem politik, sebaran teknologi informasi, dan modus komunikasi berdampak terhadap praktik kepemimpinan di Indonesia. Model kepemimpinan menjadi mekanisme digital karena disokong oleh program desain grafis, pengumpulan sampling, dan struktur birokrasi formal. Impersonalitas adalah jebakan untuk menghapuskan nilai humanitas dalam kepemimpinan. Konsep impersonalitas dan humanitas itu akan direfleksikan terhadap semboyan "Ora Korupsi Ora Ngapusi" yang digunakan di Jawa Tengah periode 2013-2018. Analisis didasarkan pada penandaan semiotik Richard Rorty dan direfleksikan secara penafsiran dan interpretasi-atau disebut secara hermeneutis. Temuan yang diperoleh, semboyan tersebut menghasilkan empat penandaan humanitas. Pertama, sebagai medium komunikasi dengan pendengar yang telah diidentifikasi sebagai orang Jawa. Kedua sebagai medium tanda yang memuat nilai tertentu. Ketiga sebagai simbol yang berisi pesan-pesan yang menggambarkan sikap yang tegas. Keempat sebagai medium strategi, yakni kemampuan membedakan diri dengan para pesaing. Direkomendasikan, kepemimpinan tidak berhenti pada penciptaan nilai. Sebagai strategi kepemimpinan, semboyan tersebut mestinya harus bisa diterapkan dalam proyek internalisasi nilai-nilai dari pemimpin kepada anggota agar bisa keluar dari impersonalitas."