Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Khittah 1926 dan Orientasi civil society merupakan pengambilan jalan tengah bagi proses politik dalam tubuh NU. Ada tiga pemahaman Khittah: Pertama, khittah merupakan reposisi NU dalam mengembangkan organisasi kemasyarakatan dan pesantren. Kedua, khittah sebagai strategi politik Ketiga, khittah masuk dalam tataran praktik keagamaan dan menolak NU keluar dalam jalur politik.Metodologi yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskripsi analisis. Tehnik pengumpulan data dilakukan dengan buku-buku ilmiah, dokumen-dokumen, wawancara, koran-koran, majalah yang membahas tentang NU dan civil society tepatnya paradigma khittah 1926.Teori yang digunakan dalam hai ini adalah teori J.W.F Hegel tentang cavil society yang menegaskan bahwa elemen gerakan civil society tetap tidak bisa lepas dari kontrol negara, dan masyarakat dapat terlibat dalam negara. Karenanya peran yang dilakukan oleh elemen civil society tidak sebatas ruang gerak vis-a vis negara, tetapi menjadi mitra koordinatif antara negara dan masyarakat, tetapi tetap sebagai gerakan civil society, NU terus mengedepankan tahap kritis terhadap negara.Penemuan dalam penelitian ini adalah bahwa pads prinsipnya NU hanya mengorientasikan pada gerakan civil society sebagai stralegi politik untuk menekan terhadap dominasi negara. NU dalam kapasitasnya sebagai elemen civil society lebih mengorientasikan pada nilai-nilai gerakan sosial keagamaan. Keputusan menjadikan NU sebagai gerakan sosial keagamaan diorientasikan untuk memperkuat posisi warga negara yang banyak dieksploitir dan dihegemoni oleh negara. Adapun keberadaannya sebagai gerakan politik NU lebih menekankan pada pendekatan transformasi f, dimana gerakan politik diorientasikan pada pemenuhan kebijakan politik untuk perbaikan masyarakat.Kesimpulannya bahwa NU secara garis besar telah mengorientasikan dirinya pada wilayah gerakan sosial keagamaan, tak bisa dipungkiri memang pasalnya keterlibatan NU dalam ranah politik praktis membuat NU terjebak pada pragrnatisme politik yang akut. Karenanya NU pasca muktamar ke-31 mempertegas posisi organisasi NU pada wilayah gerakan sosial keagamaan atau tepatnya gerakan civil society.Implikasi teorinya adalah yang dikembangkan dalam civil society dalam barat menekankan pada wilayah otonomi dalam masyarakat, masyarakat menjadi kekuatan untuk melawan negara, padahal dalam kontek Indonesia elemen civil society lebih cenderung tidak bisa lepas dari negara, NU megalami nilai civil society yang cenderung selalu menarik ulur akan eksistensinya dalam vis-a vis negara.

---

Khittah of 1926 and civil society orientation is a middle way for the political process in the organization of NU. There are three comprehensions on it: first, khittah is a reposition of NU in advancement of the communal organisation and pesantren. Second, khittah is a political strategy. Third, khittah is a practical implementation of religion and deny coming out to political track.The methodology which is used is qualitative approach and the category of research is descriptive analytic. Technique of data collection is done by collecting data from books, documents, interviews, newspaper, and magazines that look at NU and civil society especially the khittah of 1926.Theory which is applied in the study is theory of civil society generated by G.W.F Hegel who assumed that elements of civil society movement cannot escape from state control and society can involve within state. Consequently, the role of elements of civil society is not only opposite the state, but also coordinative partner between state and society. As a civil society movement, NU still endorses critical position toward state.Finding of the study is that the principles of NU orientate to civil society movement as a political strategy only to resist the domination of state. NU in its capacity of-civil-society has a-strong orientation nn socio-religion values. The v6rdict of directing NU as socio-religious movement is oriented to strengthen the position of citizen who is exploited by state. Its existence as a political movement impels to transformative approach, which political movement is oriented to the fulfillment of political strategy to develop society.To conclude, NU generally tends to acquaint itself to socio-religious movement. It is undeniable that the involvement of NU in the political practice activities has trapped NU in an acute political pragmatism. Consequently, NU after 31th muktamar has stated its position in the socio-religious movement of civil society movement.The implication of theory is that in the theories of civil society in Western tradition focus on autonomy of society whereas society is a political power against state. In the context of Indonesia, elements of civil society cannot liberate from state. NU itself has an experience of a civil society which tends to back and forth facing the state."

"Skripsi ini merupakan hasil penelitian kualitatif dengan ragam studi kasus yang mengidentifikasi praktik politik dalam arena sosial nagari Pasca Rezim Orde Baru. Penelitian ini menggambarkan dinamika sosial dan politik yang terjadi di tingkat lokal pasca diterapkannya kebijakan desentralisasi di Indonesia. Melalui analisa sosiologi politik dan kerangka berpikir Pierre Bourdieu mengenai habitus dan arena (field), penelitian ini melihat bagaimana pengaruh demokratisasi terhadap arena sosial nagari dan bagaimana para aktor di dalamnya merespon perubahan tersebut. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa demokratisasi telah mengubah aturan main (rules of the game) yang ada di arena sosial nagari, dari yang awalnya bersifat eksklusif menjadi aturan yang bersifat inklusif. Inklusifitas ditunjukan dari terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial, baik di internal nagari maupun ke arena lain di tingkat yang lebih tinggi.

---

This Thesis is the result of a qualitative research in the form of case study which indentifies the political practice of wali nagari in Post New Order Regime. This research describes the social and political dynamics in local field after the implementation of decentralization policy in Indonesia. Using political sociology analysis and framework of Pierre Bourdieu's habitus and field, this research sees the the influence of democratization towards nagari?s social field and the responds of the actors against the changes. The result of this research show that democratization has transformed the rules of the game of nagari?s social field; from exclusive to inclusive regulation. Inclusivity has shown in more open space for society to do social mobility; not only in the internal of nagari but also in the other higher field."

"Banten identik dengan politik dinastinya yang sudah mengakar. Kemenangan seorang calon dengan latar belakang dinasti merupakan hal biasa di Banten. Namun, hal ini tentu memberikan tantangan tersendiri bagi calon dengan latar belakang non-dinasti dalam memenangkan suaranya di daerah-daerah pemilihan. Penelitian ini mencoba melihat strategi politik yang digunakan Ali Zamroni sebagai calon anggota legislatif tahaun 2019 yang berhasil memenangkan suaranya di Dapil Banten 1. Ali merupakan caleg dengan latar belakang non-dinasti yang berhasil memenangkan suaranya di antara klan dinasti terkuat di Banten. Tentu, fenomena ini sangat jarang ditemui. Penelitian ini menganalisis strategi politik yang digunakan Ali Zamroni dengan menggunakan Teori Strategi Politik milik Peter Schroder. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kepustakaan. Temuan penelitian menunjukkan bahwa Ali Zamroni berhasil mendapatkan dukungan dengan menerapkan strategi berbasis data, lewat survei dan pemetaan dapil. Berbeda dengan pendekatan caleg dari dinasti politik yang memandang data sebagai bagian dari alat bantu pelaksanaan kampanye. Selain itu, Ali Zamroni melakukan kampanye door-to-door dan membawa fokus isu yang berbeda ke masyarakat, seperti isu kesejahteraan tani dan infrastruktur. Sementara caleg dari dinasti politik cenderung berfokus pada isu-isu besar, seperti ekonomi dan pendidikan. Ali Zamroni mampu memberikan penawaran baru dengan menyuarakan kebutuhan yang lebih mendalam dan nyata dari masyarakat.

---

Banten is synonymous with deep-rooted dynastic politics. The victory of a candidate with a dynastic background is common in Banten. However, this certainly presents its own challenges for candidates with non-dynastic backgrounds in winning their votes in electoral districts. This research tries to look at the political strategy used by Ali Zamroni as a legislative candidate in 2019 who succeeded in winning his vote in the Banten 1 electoral district. Ali is a legislative candidate with a non-dynastic background who succeeded in winning his vote among the strongest dynastic clan in Banten. Of course, this phenomenon is very rare. This research analyzes the political strategy used by Ali Zamroni using Peter Schroder's Political Strategy Theory. This research uses qualitative methods with literature study. Research findings show that Ali Zamroni succeeded in gaining support by implementing data-based strategies, through surveys and electoral district mapping. This is different from the approach of legislative candidates from political dynasties who view data as part of the boundaries of campaign implementation. Apart from that, Ali Zamroni carried out door-to-door campaigns and brought different focus issues to the community, such as farmer welfare and infrastructure issues. Meanwhile, legislative candidates from political dynasties tend to focus on big issues, such as the economy and education. Ali Zamroni is able to provide new offers by voicing deeper and more real needs from the community."

"Buku ini merupakan amanat Presiden Soekarno pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. yang diselenggarakan di Istana Negara pada tanggal 13 Agustus 1962. Beliau mengajak umat Islam Indonesia untuk membangun persatuan sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW."