Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Melihat pentingnya persaingan usaha sehat terutama di bidang perbankan untuk mencapai tujuan pelaksanaan pembangunan nasional dan pentingnya persaingan usaha sehat dalam dunia perbankan dan asuransi, maka isu mengenai aktivitas bancassurance sebagai bentuk kerja sama antara bank dan asuransi yang dikhawatirkan dapat menjadi jalan masuk bagi persaingan usaha tidak sehat menjadi penting untuk dipelajari dan oleh karenanya diangkat dalam penelitian ini. Rumusan masalah yang dapat diangkat adalah bagaimana pelaksanaan aktivitas bancassurance berdasarkan peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia serta apakah praktek persaingan usaha tidak sehat dapat muncul dalam skema kerja sama eksklusif dalam pelaksanaan aktivitas bancassurance. Selain itu, permasalahan mengenai bagaimana pengawasan dan pengaturan aktivitas bancassurance dalam upaya penciptaan persaingan usaha sehat berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 juga akan diangkat sebagai salah satu pokok masalah. Metode penelitian menggunakan tipologi penelitian normatif dengan teknik analisis data secara prekskriptif yang didukung dengan wawancara dengan nara sumber. Bedasarkan metode yang digunakan didapati bahwa, pengaturan mengenai bancassurance tercantum dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/SEOJK.03/2016, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/SEOJK.05/2016 serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 dengan tetap memperhatikan peraturan lain yang terkait. Melalui penelitian juga diketahui bahwa dalam suatu skema kerja sama eksklusif aktivitas bancassurance dapat muncul praktek persaingan usaha tidak sehat dalam bentuk tying agreement dan barriers to entry. Untuk menanggulangi kemungkinan munculnya persaingan usaha tidak sehat tersebut, maka dibutuhkan kejelasan dalam pengawasan serta pengaturan mengenai praktek bancassurance. Dalam hal pengawasan harus dipahami bahwa yang behak melakukan pengawasan terhadap praktek bancassurance adalah Otoritas Jasa Keuangan, tanpa menutup kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk melakukan penelitian bila terdapat indikasi persaingan usaha tidak sehat dalam praktek bancassurance.

---

Considering the importance of fair business competition especially in the banking sector to achieve the objectives of national development implementation and the importance of fair business competition in the insurance world, the issue of bancassurance activity as a form of cooperation between banks and insurance which having possibility to create unfair competition became important to be studied and therefore raised as the topic in this thesis. The main issues are concerning of how the implementation of bancassurance activities based on the regulations applicable in Indonesia as well as whether unfair business competition practices can appear in the exclusive cooperation scheme in the implementation of bancassurance activities. In addition, this thesis also doing study on how the supervision and regulation of bancassurance activities in order to create fair business competition based on Law Number 5 of 1999. The method used in this thesis is normative typology with data prescriptive analysis technique, supported by interview data. Based on the method used it is found that bancassurance is regulated in Circular Letter of Financial Services Authority Number 33 SEOJK.03 2016, Circular Letter of Financial Services Authority Number 32 SEOJK.05 2016 and Regulation of Financial Services Authority Number 23 POJK.05 2015 with due regard to other relevant regulations. Through research also known that in an exclusive cooperation scheme, bancassurance activity, there is possibility that unfair business competition arises in the form of tying agreement and barriers to entry. To overcome the possibility of unfair business competition, supervision and arrangement regarding bancassurance practice is required. In the case of supervision, it should be understood that the supervisor of bancassurance practice is the Financial Services Authority, without inhibiting the authority of Business Competition Supervisory Commission to conduct research if there is any indication of unfair business competition in bancassurance practice."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai perumusan strategi operasi PT. XYZ dalamoptimalisasi fungsi layanan mobile branch (kas mobil) sebagai perpanjangantangan cabang permanen. Mobile Branch Operational & Enhancement Divisionsebagai unit yang mengembangkan layanan kas mobil belum memiliki strategioperasi yang dapat dijadikan acuan untuk mengoptimalkan dan mengembangkanfungsi layanan ini. Selama ini layanan kas mobil lebih banyak difungsikan sebagaiservice point. Strategi operasi dirumuskan dengan menggunakan pendekatanmodel Slack. Hasil dari perumusan strategi operasi menunjukkan bahwa PT. XYZperlu melakukan peningkatan kapasitas dan pengembangan organisasi untukmengoptimalkan fungsi kas mobil, tidak hanya sebagai service point, tetapi jugaacquisition channel.

---

ABSTRAK This thesis focused on the PT. XYZ operation strategy formulation in optimizingmobile branch service as the extension of permanent branch. Mobile BranchOperational & Enhancement Division as a unit who developed mobile branchservice do not yet have an operation strategy that can be used as a reference inoptimizing the function of this service. During this time the mobile branch servicewas functioned only as a service point. Operating strategy was formulated usingSlack model. The results of operation strategy formulation suggests that PT. XYZneeds to improve capacity and organizational development to optimize mobilebranch service, not only as a service point, but also acquisition channel."

"Skripsi ini membahas mengenai struktur dan dampak dari program restrukturiasasi Bancassurance PT Aasuransi Jiwasraya terhadap hak dan kewajiban pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya. Permasalahan dalam skripsi ini adalahmengenai bagaimana struktur dan dampak program restrukturisasi terhadap hak dan tanggung jawab pemegang polis dan PT Asuransi Jiwasraya serta bagaimanakah bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang polis dalam program restrukturisasi polis bancassurance PT Asuransi Jiwasraya. Dalam skripsi ini metode penelitian yang digunakan adalah juridis normatif. Hasil dari penelitian ini, struktur restrukturisasi polis memiliki tiga tahapan dalam prosesnya, yaitu pengunguman, sosialisasi, dan penutupan. Restrukturisasi tersebut berdampak pada pengurangan dan penyesuaian terhadap hak yang dimiliki oleh nasabah, yaitu jumlah nominal yang dapat diklaim. Bentuk perlindungan hukum terhadap nasabah yang telah diusahakan pemerintah dan tim Percepatan Restrukturisasi Asuransi Jiwasraya semaksimal mungkin dan sudah melalui pengkajian yang menyeluruh agar hak dan kewajiban nasabah dapat terlindungi dengan baik dan tidak menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi. Saran dari penelitian ini adalah pemerintah harus membuat struktur perundang-undangan yang dapat lebih melindungi nasabah dan perusahaan serta harus memberikan pengawasan yang tepat dalam proses restrukturisasi.

---

This thesis discussed the structure and impact of PT Asuransi Jiwasraya's Bancassurance restructuring program on the rights and obligations of policyholders and PT Asuransi Jiwasraya. The problem in this thesis is about the structure and impact of the restructuring program on the rights and responsibilities of policy holders and PT Asuransi Jiwasraya and the form of legal protection for policyholders in the bancassurance policy restructuring program of PT Asuransi Jiwasraya. In this thesis the research method used is normative juridical. The results of this study, the structure of the policy restructuring has three stages in the process, namely announcement, socialization, and closing. The restructuring has an impact on reducing and adjusting the rights held by customers, which is the nominal amount that can be claimed. The form of legal protection for customers that has been attempted by the government and the team for the Acceleration of Restructuring of Asuransi Jiwasraya is through a thorough study so that the rights and obligations of customers can be well protected and do not cause even greater losses. Suggestions from this research is that the government should create a regulatory structure that can better protect customers and companies and must provide proper supervision in this restructuring process."