Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Sistem pemerintahan dan pembangunan yang sentralistik, lemahnya pengawasan, ketidaktanggapan dalam mengubah pendekatan dan strategi pembangunan, serta ketidakselarasan antara kebijakan dan pelaksanaan pada berbagai bidang pembangunan dan terjadinya krisis ekonomi telah menyebabkan melemahnya kemampuan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tugas secara otonom, tidak terdesentralisasi kegiatan pelayanan publik, ketidakmerataan pertumbuhan ekonomi antar daerah dan ketidakberdayaan masyarakat dalam proses perubahan sosial bagi peningkatan kesejahteraan diberbagai bidang.Pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengawasan pembangunan selama ini yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral dan cenderung terpusat menyebabkan Pemerintah Daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitas dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik secara optimal. Di samping itu, pembangunan sektoral yang terpusat cenderung kurang memperhatikan keragaman kondisi sosial ekonomi daerah mengakibatkan ketergantungan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat, lemahnya pertanggungjawaban kinerja Pemerintah Daerah kepada masyarakat dalam meningkatkan kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.Dari konteks tersebut, dilakukan penelitian yang berjudul `Analisis Kebrjakan Otonomi Daerah dengan Kinerja Pembangunan Daerah "yang bertu juan untuk mengkaji secara kuantitatif dan kualitatif mengenai hubungan antara otonomi daerah dengan kinerja pembangunan daerah dan untuk mengetahui kesiapan daerah dalam mengaktualisasikan pelaksanaan otonomi daerah agar pelaksanaanya dapat lebih efektif dan efisien. Dengan demikian diharapkan dapat menjadi kajian lebih lanjut untuk memberdayakan daerah dalam pelaksanaan pembangunan.Dari segi otonomi, penelitian ini mencakup variabel otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, sehingga yang dikaji adalah aspek-aspek yang membentuk pemerintahan daerah yaitu; aspek urusan yang merupakan dasar kewenangan daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tanggannya sendiri; aspek kelembagaan yang merupakan wadah dari kewenangan yang diserahkan pada daerah; aspek manajemen SDM aparat yang bertugas menjalankan urusan otonomi, aspek keuangan untuk membiayai pelaksanaan otonomi daerah; dan aspek perwakilan yang merupakan perwujudan dari wakil rakyat yang mendapatkan legitimasi untuk memimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah. Sedangkan variabel kinerja pembangunan pendekatannya menggunakan pendekatan kebutuhan dasar masyarakat.Hasil kaitan secara statistik menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara aspek-aspek otonomi dengan kinerja pembangunan daerah, semakin baik pelaksanaan otonomi, maka kinerja pembangunan daerah juga akan semakin baik Hubungan yang positif dan signifikan ini baik secara parsial maupun bersama-sama,Kemudian, dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang betul-betul memberikan peningkatan kesejahteraan masyarakat, harus terus dilakukan penataan secara sistematis dan menyeluruh terhadap aspek-aspek otonomi daerah. Tujuannya agar Pemerintah Daerah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara ekonomis, efektif, efisien dan akuntabel dengan melibatkan partisipasi masyarakat dan bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat."

"The rapid development in every field especially industry does not only give positive implication such as economic growth, work force absorption, foreign exchange reserve enhancement, and society revenue improvement, but also from when seen from aspect of living environment inevitable causes negative impacts, such as water resource pollution by industry liquid pollution. The existence of Ordinance No. 32 Year 2004 covers living environment controlling affairs as obligated affair of region city government, Based on that, Region/City Area Government has he authority to make policy in living environment field including industrial sector in order to develop industrial activities that orient to environment knowledge. The Cilegon city government has shown its commitment to living environment organization by issuing the policy in the living environment field, which is Region Regulation No. 2 year 2004 regarding Controlling of Environment Pollution and. Deterioration. This policy aims to maintain and keep environment quality according to its functions so harmonized and balanced environment can be concrete to support gradual development. This policy is expected to benefit the development of living environment preservation while keeping conducive condition to the development of economy. This policy gives authority to Department of Living Environment, Energy and Mining to Cilegon city as the policy executor. According to Hogwood and Gunn (1985: 197), the success of policy implementation needs fulfillment of 9 conditions which are: adequate resources needed, harmonization in the resources, independent institution executor, similar vision and goal towards the policy to be implemented, good coordination and communication. Meanwhile, Weimer and Mining (1992: 325) said that three (3) factors become focus of success possibility of a policy, namely logics from that policy, there is good cooperation and coordination needed to support policy implementation; there is capable and committed executor on policy implementation. Using qualitative descriptive method, it is known that policy implementation of living environment organization by Department of Living Environment, Energy and Mining (DLEEM) of Cilegon city does not succeed well in organizing its environment. Based on observation conducted by DLEEM of Cilegon city throughout clean river program, the quality of Kedung Ingas and Cibeber rivers is not good enough. This is mainly caused by the pollution of industrial liquid pollution as proved by data resulted from industry observation, which is potential to liquid pollution since some industrial liquid pollution exceed the quality standard determined. The policy goal is not achieved because variable authority, human resources, budgeting, and medium and infrastructure as well as coordination. The authority is weak because the authority as regulated in region regulation is not clearly understood by related parties. There is conflict of interest because the policy implementation of living environment organization is across sector and disciplines- The insufficient authority is influential to compliance of responsible party as targeted group and execution apparatus from other institutions to obey it. Human resources especially the quality is not sufficient to implement controlling of water pollution from industrial activities. This comes from the picture of low knowledge/proactive ability in doing observation in controlling water pollution by the industry. Explicit ability is sufficient due to uniformity of science disciplines from DLEEM executor such as Technique of Environment, Biology, and Chemistry which when combined with social and management science. They will become power in controlling industrial liquid pollution into the water resources of Cilegon city. The budgeting support is not sufficient yet and thus becomes the weakness in controlling industrial liquid pollution into water resources. The support of good medium and infrastructure, either in the form of operational vehicle supply or laboratory equipment, are not sufficient to support the activity of living environment controlling especially liquid pollution by industry activity. Mechanism of living environment organization involves related institutions, coordination between institutions is needed but they are not concrete yet considering no standards of networks between sectors and the concept of bureaucracy attitudes towards networking is not developing yet. To increase the success of policy implementation of living environment, several efforts must be done, namely:a.To conduct good cooperation and coordination between related institutions by communicating effectively.b.To empower society to help observe industry pollution.c.To improve ability, executor needs motivation from the leader.d.To introduce and facilitate efforts for waste minimization throughout clean production program.e.Supporting budgeting, sufficient medium and infrastructure are needed in policy implementation in living environment field."

"Upaya untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan sesungguhnya telah dilakukan jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun demikian hasilnya dalam aspek pendaftaran kejadian vital sampai dengan penerbitan akte-akte termasuk penyediaan data dan informasi penduduk yang dapat dimanfaatkan dalam perencanaan pembangunan masih belum sesuai dengan harapan. Berdasarkan laporan tahunan yang dikeluarkan oleh PBB pada tahun 1998 administrasi kependudukan di Indonesia masih digolongkan dalam kategori III dengan tingkat cakupan sekitar 50%-60%. Kondisi ini sama dengan negara-negara yang terbelakang di benua Afrika. Sementara itu negara tetangga seperti Singapura, Malaysia tingkat pelaksanaan administrasi kependudukan telah berada pada kategori I, karena cakupannya telah lebih dari 90%. Cakupan pendaftaran dan pencatatan kejadian vital yang sangat rendah menyebabkan data dan informasi kependudukan di Indonesia belum bisa dimanfaatkan sebagaimana mestinya."