Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Saat ini RS dituntut untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya yang masih yang masih dalam batas kemampuan masyarakat. Untuk mencapai hal ini maka penetapan tarif pelayanan kesehatan dilakukan berdasarkan pada antara lain biaya satuan pada masing-masing unit pelayanan. Dalam hal ini yang menjadi kendala ialah belum adanya informasi yang akurat mengenai besarnya biaya pelayanan diruang perawatan VIP(Gladiol) RSUD Budhi Asih. Penelitian dilaksanakan di RSIJD Budhi Asih selama tahun anggaran 1999/2000 pada ruang perawatan VIP (Gladiol) dan beberapa unit lain yang terkait dengan ruang perawatan VIP (Gladiol), dengan ruang lingkup penelitian analisis biaya satuan dikaitkan dengan cost recovery rate dan ATP untuk mendapatkan tarif yang sesuai. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif yang bertujuan mendeskripsikan dan mempelajari besarnya biaya yang digunakan pada ruang perawatan VIP(Gladiol) serta melakukan simulasi tarif dengan mempertimbangkan biaya satuan, cost recovery, dan ATP. Metode analisa biaya yang dipakai adalah "double distribution" di mana tahap pertama dilakukan perhitungan besar biaya path unit penunjang dan mengalokasikannya diantara sesama unit penunjang dan langsung ke unit produksi. Tahap kedua biaya yang diterima unit penunjang hasil alokasi tahap pertama dialokasikan kepada unit produksi. Hasilnya adalah sejumlah biaya pada unit produksi yang merupakan gabungan biaya dari unit penunjang dan produksi. Dari perhitungan biaya diperoleh biaya satuan aktual yang lebih besar dari tarif dan biaya satuan normatif yang lebih kecil dari tarif yang berlaku saat ini.Dimana tarif yang berlaku saat ini sebesar Rp140.000 dan UC aktual sebesar Rp.171.503,33 dan UC normatif sebesar Rp. 133.935,80,Kemudian CRnya mempunyai nilai negatif sebesar Rp. 48.767.149,3 sedangkan CRR nya sebesar 81,63%.

---

At present hospitals are expected to provide the good quality public health services with the cost affordable by the public community. In order to achieve this, the determination of the tariff of the public health services shall be based on the unit cost at each service unit. On this regard, the obstacle encountered is the lack of the accurate information regarding the amount of the cost required for the VIP Care Room (Gladiol) RSUD Budhi Asih. Further, if this is related to the existing tariff, it has to be compared with the unit cost which is obtained.

The research is carried out at RSUD Budhi Asih during the budget year of 1999/2000 at the VIP Care Room (Gladiol) and other related units with the said VIP Care Room, with the scope of the research is the analysis of the unit cost related to the cost recovery rate and ATP in order to obtain the proper tariff.

The research is a descriptive one which is aimed at describing and studying the amount of the cost used by the VIP Care Room (Gladiol) as well as carrying out a tariff simulation with a consideration of the unit cost, cost recovery and ATP. The method of the cost analysis used is the double distribution where the first phase is to calculate the amount of the cost at the supporting units and allocate among the supporting units and directly to the production unit.In the second phase, the cost received by the supporting unit to be reallocated to the production unit. The result is a range of cost at the production unit which is a combination of costs at the supporting units and production units.

On the basis of the cost calculation, it is obtained the actual unit cost which is higher and normative unit cost which is lower than the existing tariff. The existing tariff is RpI40.000 and the actual UC is Rp171.503,33 and the normative UC is Rp. 133.935,80.The CR has a negative value in the amount of Rp48.767.149,3 while CRR is 81,63%.Based on the tariff simulation, the number of public community who are able to pay the existing tariff in the amount or Rp140.000 is only 37% and who are not able to pay is 63%."

"Skripsi ini membahas tentang perhitungan biaya satuan pemasangan Catheter Double Lumen CDL jika diubah dari rawat inap ke One Day Care ODC kemudian biaya satuan tersebut dibandingkan dengan tarif rawat jalan pada INA-CBG untuk mengetahui kelayakan tindakan pemasangan CDL menjadi ODC dari segi biaya. Penelitian ini adalah penelitian terapan. Data dikumpulkan melalui daftar pertanyaan formulir dan observasi. Data biaya yang dikumpulkan adalah data biaya pada bulan Januari-Desember tahun 2017 yang selanjutnya akan diolah sesuai dengan metode activity based costing ABC. Hasilnya hanya biaya satuan CDL jangka pendek yang di bawah tarif INA-CBG dengan kode N-2-12-O. Untuk menentukan kelayakan tindakan pemasangan CDL menjadi ODC jika dilihat dari biaya tidak dapat diperbandingkan langsung dengan tarif INA-CBG begitu saja karena harus diperhitungkan juga dengan tindakan ODC lain yang memiliki kode INA-CBG yang sama.

---

This undergraduate thesis analyze the calculation of CDL rsquo s unit cost if it is going to change from hospitalized care service to One Day Care ODC. The unit cost then compared by the INA CBG fare in order to find out the feasibility of ODC Catheter Double Lumen in terms of cost. This research is an applicative research using quantitative method. The data were collected by the list of questions in form and also by doing an observation. The data which contain information about the cost on January to December 2017 will be calculated using an ABC method. The result showed that short term CDL unit cost is below the INA CBG fare with N 2 12 O code. Whereas, the long term CDL unit cost is almost doubled from INA CBG fare. The feasibility of CDL to be an ODC can not be compared directly because it must be taken into calculation with another ODC actions which have the same code."

"Percutaneous Coronary Intervention (PCI) adalah suatu tindakan intervensi non bedah dengan menggunakan kateter untuk melebarkan atau membuka pembuluh koroner yang menyempit dengan balon dan dilanjutkan dengan pemasangan stent agar pembuluh darah tetap terbuka. Proses penyempitan pembuluh darah koroner ini dapat disebabkan proses aterosklerosis atau thrombosis. PCI merupakan suatu tindakan yang biayanya relatif mahal. Hal ini terkait dengan sumber daya manusia yang terlibat, bahan habis pakai yang digunakan dan penggunaan alat-alat medik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor yang terkait dengan biaya perawatan pasien dengan tindakan PCI di RSUP Fatmawati. Penelitian ini merupakan penelitian cross sectional dengan pendekatan kuantitatif melalui telaah data Sistem Informasi Rumah Sakit (SIRS), billing dan unit cost dan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata biaya perawatan untuk tindakan PCI di RSUP Fatmawati pada tahun 2017 adalah sebesar Rp 53.629.532, dan komponen biaya terbesar dari total biaya perawatan tindakan PCI adalah biaya tindakan intervensi PCI, yaitu 82,8%. Hasil uji statistik menunjukkan bahwa variabel yang berpengaruh terhadap biaya perawatan adalah tingkat keparahan penyakit, lama hari rawat, penggunaan ICCU dan jumlah stent, sedangkan kelas perawatan, jumlah oklusi pembuluh darah dan kasus elektif tidak berpengaruh terhadap total biaya perawatan.

---

Percutaneous Coronary Intervention is a nonsurgical intervention procedure by using a catheter to dilate or open coronary vessels that are narrow with balloons and followed by stent replacement to keep blood vessels open. The process of narrowing of these coronary arteries can be due to the process of atherosclerosis or thrombosis. PCI is an procedure that is relatively expensive. It is related to the human resources involved, the consumabled used and the used of medical devices.

This study aims to analyse the factors associated with patient care costs with PCI procedure at Fatmawati General Hospital. This cross sectional study was conducted quantitatively through hospital information system, billing and unit cost, and qualitatively through in-depth interview.

The results show that the average cost for PCI procedure at Fatmawati General Hospital in 2017 was Rp 53,629,532 and the largest cost component of total PCI cost was the cost of PCI intervention measure of 82,8%. The statistic results showed that the variables severity level, length of stay, use of ICCU and number of stents are correlated with total costs of procedure PCI, but variable room class, blood vessel occlusion and elective cases is not correlated to total cost of PCI."

"Analisis tarif Puskesmas ditinjau dari tingkat kemampuan masyarakat bertujuan untuk mendapatkan gambaran berapa tarif puskesmas yang realistis untuk suatu wilayah kerja tertentu dengan mempertimbangkan biaya satuan dan kemampuan serta kemauan masyarakat di wilayah kerja tersebut. Tarif' yang berlaku sekarang untuk suatu daerah tingkat II diberlakukan sama. Satu tahun sebalumnya berlaku sama untuk suatu daerah tingkat I. Penelitian dilakukan secara purposive di wilayah kerja Puskesmas Kalitanjung, Kotamadya Daerah Tingkat II Cirebon, yang merupakan salah satu wilayah kerja lapisan masyarakat perkotaan golongan menengah. Analisis Biaya Puskesma menggunakan data tahun anggaran:1995/1996, sedangkan kemampuan dan kemauan masyarakat dilakukan dengan cara survei. Sampel adalah rumah tangga yang berada dalam radius satu kilometer dari Puskesmas. Instrumen yang digunakan berupa kuesioner, yang pengumpulan datanya dilakukan dengan wawancara. Hasil penelitian analisis biaya dideskripsikan dalam biaya operasional dan pemeliharaan serta biaya satuan 5 program yaitu BP, KIAIKB, Kesehatan Gigi, imunisasi dan Laboratorium. Hasil survei kemampuan dan kemauan masyarakat dideskripsikan melalui analisis persentase masyarakat yang "tersingkir" pada tarif tertentu. Hasil temuan dalam penelitian antara lain: Tarif Puskesmas BP/KIA - KB sebesar Rp. 800,- yang baru diberlakukan bulan Oktober 1996 berada di bawah biaya satuan dan di bawah kemampuan masyarakat Kemauan membayar masyarakat meningkat, kalau kualitas pelayanan di tingkatkan. Dengan hasil terscebut kiranya tarif Puskesmas yang realistis harus disesuaikan dengan kemampuan dan kemauan masyarakat setempat, sehingga pemerataan pelayanan kesehatan dasar dapat dicapai. Peraturan Daerah Tingkat II mengenai tarif Puskesmas yang akan datang sebaiknya berlaku secara regional sesuai dengan kelompok lapisan masyarakat di wilayah kerja Puskesmas, dengan mengacu pada kemampuan dan kemauan masyarakatnya. Dengan demikian dapat terjadi lebih dari satu pola tarif Puskesmas dalam satu Daerah Tingkat II.

---

The objective of analyzing Puskesmas health care fee viewed from the level of people's affordability is to obtain the description on realistic fee in certain area with regard to the unit cost and the affordability and willingness of the people to pay for the fees in that area. The current fee of all Puskesmas throughout Dati II is applied the same. In the previous year, the fee was applied the same too for the Puskesmas in Dati I. The research is conducted purposively in the area of Puskesmas Kalitanjung, Kotamdya Dati II Cirebon, which is one of the municipals' areas of the middle class. The analysis of Puskesmas cost used in the research is taken from the fiscal year of 19951 1996, while the affordability and willingness of the people is obtained by doing a survey. The sample of the research are the households live approximately one kilometer from the Puskesmas. The tool of the research is in the form of questionnaires, the data gathering of which is carried out through interviews. The results of the cost analysis is described in the operational cost and maintenance and the unit cost at 5 programs i.e. BP, KIA/KB, Tooth care, Immunization, and Laboratory.

The result of surveying the affordability and willingness of the people is described by means of the analysis of percentage of individuals "rejected" at a certain fee. One of the findings of the research is as the following. The health care fee at Puskesmas BP/KIA-KB as much as Rp 800.-, which was set in October 1996, is below the unit cost and is also below the people's affordability. The people's willingness to pay for the fees increases when the quality of health service is improved. Based upon the finding, the realistic Puskesmas health care fee should be adjusted to the affordability and willingness of local people so that the even distribution of health service can be achieved. The regulation of the local government on the Puskesmas health care fee in the future time had better be applied regionally in accordance with the classification of people in the area of the Puskesmas considering the affordability and willingness of the to pay for the fees. Thus, there can be more than one structure of Puskesmas health care fees in a Dati II."

"Dilakukan studi untuk melihat bagaimana gambaran pembiayaan operasional puskesmas tahun 2010-2012 serta gambaran pelaksanaan BOK dan pengaruhnya terhadap cakupan pelayanan kesehatan dasar terpilih. Dari hasil studi sumbersumber pembiayaan puskesmas berasal dari Dana rutin operasional Puskesmas, Retribusi, Jamkesda, Askes sosial, Jamkesmas, dan BOK. Pembiayaan operasional puskesmas bergeser ke sumber pembiayaan APBN dengan proporsi 10% pada tahun 2010 menjadi 73% di tahun 2012. Program BOK secara administratif sudah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan dengan beberapa kelemahan. Program BOK menambah motivasi kerja pegawai puskesmas, meningkatkan intensitas kegiatan promotif dan preventif dan meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan dasar, namun fluktuatif pada beberapa indikator yang disebabkan : keterlambatan proses pencairan anggaran, mekanisme keuangan yang rumit, kwalitas SDM puskesmas dan prilaku masyarakat.

---

Conducted a study to see how the picture of health centers operational financing of the years 2010-2012 olso BOK program implementation and its effect on selected basic health care coverage. From the study health centers funding sources came from the operational routine health centers funds, Retribution, Jamkesda, Askes, Jamkesmas, and BOK. health centers operational financing shifted to a APBN financing source with the proportion of 10% in 2010 to 73% in 2012. BOK program has been implemented administratively according with the technical guidance implementation wit some flaws. BOK add to motivation program employee health centers, increase the intensity of promotive and preventive activities and improve basic health care coverage, but some indicators fluctuate caused by: delays in disbursement process, complicated financial mechanisms, quality of human resources health centers and the behavior of the community."