Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tesis ini membahas bagaimana implementasi pelaksanaan program Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman di Kabupaten Garut pada Tahun 2012 dan 2013, disamping itu dibahas pula terkait faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman selama dua tahun tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun teknik pembahasannya menggunakan analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian ditemukan bahwa capaian pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Tahun 2012 mencapai 99,43% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 24 lokasi dan Tahun 2013 mencapai 99,64% dengan total perumahan yang mendapat bantuan sebanyak 21 lokasi. Adapaun khusus di area perkotaan, perumahan yang mendapat bantuan di Tahun 2012 adalah sebanyak 7 lokasi dan di Tahun 2013 sebanyak 5 lokasi. Faktor-faktor yang menjadi keterbatasan pelaksanaan Dana Alokasi Khusus di Kabupaten Garut adalah 1) Minimnya lokasi perumahan baru dan 2)Minimnya lahan untuk perumahan di area perkotaan.

---

This thesis discusses how the implementation of the program of Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region in Garut regency in 2012 and 2013, in addition also discussed related factors be limited implementation of the Special Allocation Fund for Housing and Settlement Region for two years. This study used a qualitative method with a case study approach. The discussion techniques using qualitative descriptive analysis.

From the results of the study found that the use of the Special Allocation Fund performance in 2012 reached 99.43 % with total housing that received a total of 24 locations and in 2013 reached 99.64 % with total housing that received as many as 21 locations. A particular in urban areas, housing assistance in 2012 was as much as 7 locations and in the year 2013 as many as 5 locations. Factors to be limited implementation of the Special Allocation Fund in Garut are 1 ) lack of new housing sites and 2 ) lack of land for housing in urban areas."

"Perumahan muslim merupakan konsep perumahan yang banyak dijumpai di Kota Depok. Konsep ini dijadikan sebuah strategi pemasaran oleh pengembang untuk menarik konsumen di kalangan muslim. Di sisi lain, fenomena ini dikhawatirkan oleh sebagian orang sebagai bentuk sekat-sekat sosial yang terjadi dalam skala kota. Skripsi ini bertujuan untuk melihat bagaimana perumahan muslim bisa menjadi preferensi dan pilihan hunian seseorang-mengetahui bagaimana lifestyle seorang muslim bisa mempengaruhi preferensi huniannya sehingga menjadi hunian pilihan- serta peran arsitektur sendiri dalam konteks ini. Pembahasan mengenai preferensi dan pilihan hunian ini menggunakan teori sosial habitus dari Michael Grenfeel Pierre Bourdieu dan teori strukturasi dari Anthony Giddens. Metode yang dilakukan adalah kualitatif dengan kajian literatur, observasi langsung, penyebaran kuesioner dan wawancara. Skripsi ini menemukan bahwa identitas diri sebagai seorang muslim mepengaruhi lifestyle dan menjadi penentu preferensi dan pilihan huniannya sedangkan arsitektur memiliki peran untuk menjadikan perumahan muslim sebagai lingkungan yang bersifat semi-permeabel, bukan sekat-sekat kaku di skala kota.

---

Muslim housing community is a housing concept that is easily found in Depok City. This concept is used as a marketing strategy by developers to attract consumers among Muslims. On the other hand, this phenomenon is feared by some people as a form of social barriers that occur on an urban scale. This thesis aims to see how Muslim housing can be a person's preference and choice - knowing how a Muslim's lifestyle can influence his residential preferences so that they become residential choices - and the role architecture in this context. This discussion of housing preferences and choice uses the social theory of habitus from Michael Grenfeel Pierre Bourdieu and structuration theory from Anthony Giddens. The method that used in this thesis is qualitative with literature review, direct observation, questionnaires and interviews. This thesis found that the identity of a Muslim influences lifestyle and determines his housing preferences dan choice while architecture has a role to make Muslim housing community as a semi-permeable environment, not rigid barriers on an urban scale."

"ABSTRAKPengelolaan Program Perumahan dan Permukiman khususnya dalam melakukan pemantauan melalui indikator yang telah ditetapkan memerlukan data secara berkala. Pengelola program sampai saat ini masih mengalami kesulitan dalam penyediaan data terutama karena laporan rutin yang ada belum berjalan dengan baik. Padahal di lain pihak Susenas yang dilaksanakan olen BPS menghasilkan data yang secara teratur diperbaharui, tetapi data mentah yang ada belum dimanfaatkan secara optimal.Untuk mengatasi hal itu, diperlukan suatu model analisa yang mencakup langkah-langkah bagaimana memanfaatkan data perumahan dan permukiman dalam Susenas tersebut supaya menjadi informasi yang dapat digunakan untuk pemantauan program. Maka yang menjadi tujuan dalam pengembangan model ini adalah mendapatkan cara pengembangan dan jenis indikator kesehatan lingkungan berdasarkan data yang ada; dan mendapatkan bentuk analisis yang dapat memberikan gambaran perbedaan kondisi antar wilayah Kabupaten/Kota, Propinsi, Nasional, dan antara desa dengan perkotaan, serta kecenderungan perubahan antar waktu.Proses pengembangan model ini dilakukan melalui kajian tentang sumber dan jenis data yang ada; indentifikasi kebutuhan informasi; penentuan indikator yang telah dikonfirmasikan dengan para pengelola program; penyusunan bentuk analisis; kemudian dilakukan uji coba pengolahan data mentah hasil Susenas tahun 1995 mengenai data pembuangan kotoran yang ada pada data perumahan dan permukiman.Indikator yang dihasilkan sejauh mungkin ada kesesuaian dengan prinsip-prinsip dari indikator itu sendiri seperti sederhana dan murah; mudah dalam memperoleh data dan cepat; fokus pada elemen-eiemen kunci, relevant spesifik. Dari segi sensitive, pengolahan data pembuangan kotoran menunjukkan angka-angka indikator bervariasi antar daerah. Mengenai validitas, dari pengukuran tidak langsung, angka cakupan jamban yang rendah secara konsisten diikuti dengan tingginya angka kematian bayi, demikian pula sebaliknya.Hasil yang diperoleh berupa cara mengkonversikan dari data perumahan dan permukiman menjadi indikator kesehatan lingkungan. Beberapa indikator tersebut antara lain. Cakupan air bersih; cakupan pembuangan kotoran; cakupan penggunaan air minum yang memenuhi syarat secara fisik; pembuangan limbah; cakupan pembuangan sampah; presentase rumah dengan dengan ruang tidur yang mempunyai ventilasi; presentase rumah dengan lantai memenuhi syarat; presentase rumah yang mempunyai ruang dapur sendiri. Penyajian masing-masing indikator tersebut dalam bentuk tabel, dart visualisasi sehingga memudahkan pengguna dalam melakukan analisis.Disarankan perlu adanya peningkatan pemanfaatan data perumahan dan permukiman dalam Susenas untuk memenuhi kebutuhan informasi melalui pembentukan tim pengolah dan analisa data; dibuat publikasi hasil olahan dan analisa; dibuat petunjuk atau pedoman teknis pemanfaatan data tersebut; dan perlu dibuat suatu paket program komputer yang memudahkan pengguna dalam pemanfaatan data.

---

ABSTRACTA Model of Analysis of Housing and Settlement Health Using Susenas Data To monitor indicators of Housing and Settlement Programs, the Managers need accurate data and information. The managers have problems with getting adequate data, as the routine information system is not running properly. On the other.hand, the national economic social survey (SUSENAS), conducted annually by Central Statistics Bureau (BPS) provides complete renewable raw data.To resolve the gap, it is necessary to develop a model of data analysis on how to use the data available in susenas for monitoring the indicators of housing and settlement programs. The model should be able to analyze the environmental health indicators showing housing and settlement condition at district/municipality, province, and national levels; housing and settlement condition in rural and urban areas; and trend of the condition's change.The development of the model was conducted through some activities which includes to 1) reviewing the sources and type of the data, 2) identifying information needed, 3) determining indicators which have been discussed with program managers, 4) arranging forms of analysis, and 5) doing a field trial on analyzing of the 1995 susenas data, particularly data on human excreta disposal.Indicators identified are in line with the principles of the indicators, namely, simple, low cost, easy and quick to obtain, focused on key elements, relevant, and specific. From the sensitivity point of view, the analysis of the human excreta disposal data showed the variation of indicators among provinces. From the validity perspective, provinces with low coverage of sanitary latrine consistently followed with high infant mortality rate (IMR), and conversely.The result obtained was to convert the housing and settlement data into the environmental health indicators. Those indicators include 1) coverage of water supply, 2) coverage of human excreta disposal, 3) coverage of water supply physically meets the requirement, 4) coverage of waste water, 5) coverage of refuse disposal, 6) percentage of housing which their bedrooms have an adequate ventilation, 7) percentage of housing which their floor meet requirement, and 8) percentage of housing having separate kitchen. The display of each indicators are in tables and visual in order to be easy to analyze.It is suggested to use more frequently the susenas data, especially data on housing and settlement, through the establishment Team designated to collect and analyze the data, to publish the information obtained, to prepare manual on how to work on it, and to develop software enabling users to operation it easily."

"Keterbukaan Informasi Publik (KIP) merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan akuntabilitas publik guna mendukung pelaksanaan open governance di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan kebijakan Keterbukaan Informasi Publik di Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Riau tahun 2018-2019. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan metode pengumpulan data kualitatif, yakni wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil penelitian memperlihatkan bahwa Provinsi Riau mampu menunjukan peningkatan penilaian KIP yang signifikan dari tahun 2018 ke 2019 karena cukup memenuhi enam dimensi teori implementasi Van Meter dan Van Horn, terutama pada ketersediaan sumber daya dan political will yang kuat. Namun, masih ditemukan beberapa hambatan yang memerlukan perbaikan, yaitu: Proses mutasi jabatan di berbagai perangkat daerah yang frekuensinya cukup sering, pelaksana yang kurang memprioritaskan pemberian layanan Informasi Publik; dan masih minimnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat sehingga tingkat partisipasi masyarakat rendah terhadap kebijakan ini

---

Public information openness (KIP) is one form of responsibility given by the-Governmet to the community to fulfill public accountability demand in order to support the implementation of open governance in Indonesia. This study aims to investigate the extent to which the Public information openness policy in the Riau Province Communication, Informatics and Statistics Office had been implemented in 2018-2019 year. This study employs post-positivist approach by using qualitative data collection method with the in-depth interviews and literature study. The research shows that Riau Province was able to show a significant increase in KIP assessments from 2018 to 2019 because it was sufficiently fullfiling all six dimensions proposed by the Van Meter and Van Horn’s theory, particularly on the availability of resources and strong political will. However, there are several obstacles that need to be addressed, including: Frequent transfers of higher level officers, the existence of officers who did not prioritize the provision of Public Information services; and also lack of public socialization from the-Governmet to the community which has contributed to low public participation to support the policy"