Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Tujuan penelitian untuk menganalisis implementasi kebijakan tntang standar tarifINA-CBGs program JKN. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif denganmelakukan wawancara mendalam. Informan penelitian melibatkan aktor pemangkukepentingan antara lain Pusat Pembiayaan Jaminan Kesehatan (P2JK) KementerianKesehatan, BPJS Kesehatan, asosiasi profesi, dan asuransi kesehatan swasta. Hasilpenelitian menunjukkan bahwa RS swasta merupakan pihak yang belum siap dalammelakukan implementasi kebijakan tarif INA-CBGs karena besaran tarif dirasakanbelum mencukupi beban operasional dan pemeliharaan sarana dan prasarana RS.Setiap aktor pemangku kepentingan telah memiliki agenda sendiri dalam rangkamembuat implementasi kebijakan tarif INA-CBGs menjadi semakin lebih baik,termasuk IDI yang mempersiapkan standar mutu pelayanan medis untuk diusulkanke Kemenkes. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kebijakan tarif INA-CBGsmemerlukan perumusan yang ke arah lebih baik. Kementerian Kesehatan sebaiknyamempertimbangkan kenaikan tarif INA-CBGs sesuai harapan organisasi profesidengan memperhitungan CBGs berbasis kinerja.

---

The purpose of this research is to analyze the implementation of INA-CBGs tariffpolicy of JKN program. This research used qualitative method by conducting indepthinterview. The research informants involved stakeholder actors such asCenter of Health Financing and Insurance (P2JK) Ministry of Health, BPJS Health,professional associations, and private health insurance. The results showed thatprivate hospitals were not ready in implementing the tariff policy of INA-CBGsbecause the tariff is not sufficient to meet the operational and maintenance expenseof hospital facilities and infrastructure. Each of stakeholder has iown agenda inorder to improve the implementation of the INA-CBGs tariff policy, including IDIpreparing the quality standard of medical services that should be proposed to theMinistry of Health. This research concluded that INA-CBGs tariff policy requiresbetter formulation. The Ministry of Health should consider increasing the INACBGstariff as per the expectations of professional organizations and prepare thecalculation of CBGs based on performance."

"Latar Belakang: Pada tahun 2021, kasus TB di Indonesia diperkirakan sebanyak 969.000 kasus, dengan notifikasi kasus TB pada tahun 2022 mencapai 724.309 kasus (75%). Penemuan kasus TB pada tahun 2022 ini merupakan penemuan kasus tertinggi sejak 1 dekade terakhir. Situasi ini dapat berkontribusi pada peningkatan biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit TB. Tujuan: Mengetahui biaya pelayanan kesehatan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta dalam satu tahun. Metode: Desain studi cross-sectional dengan analisis univariat dan bivariat. Sampel penelitan yaitu peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) berdasarkan data sampel BPJS Kesehatan Tahun 2023. Hasil: Hasil analisis didapatkan bahwa BPJS Kesehatan menghabiskan anggaran sebesar Rp14.244.980.234 (14 Milyar) untuk membayar klaim 3.492 peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) di Wilayah Provinsi DKI Jakarta pada Tahun 2022. Faktor-faktor yang berhubungan dengan biaya Tuberkulosis (TB) peserta JKN di Wilayah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2022 yaitu umur, jenis kelamin, penyakit penyerta (komorbiditas), segmentasi kepesertaan, hak kelas rawat, kunjungan RJTL, kunjungan RITL, lama hari rawat inap dan Wilayah tempat tinggal. Kesimpulan: Penelitian ini menggambarkan besarnya biaya pelayanan peserta JKN dengan penyakit Tuberkulosis (TB) sehingga program deteksi dini sangat penting untuk dilakukan sebagai upaya dalam menghemat biaya.

---

Background: In 2021, TB cases in Indonesia are estimated to be 969,000 cases, with TB case notifications in 2022 reaching 724,309 cases (75%). The discovery of TB cases in 2022 is the highest case discovery since the last decade. This situation can contribute to increasing service costs for JKN participants with TB disease. Objective: To find out the cost of health services for JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in one year. Method: Cross-sectional research design with univariate and bivariate analysis. The research sample is JKN participants with Tuberculosis (TB) based on BPJS Health sample data for 2023. Results: The results of the analysis showed that BPJS Health spent a budget of IDR 14,244,980,234 (14 billion) to pay claims for 3.492 JKN participants with Tuberculosis (TB) in the DKI Jakarta Province Region in 2022. Factors related to the cost of Tuberculosis (TB) for JKN participants in the DKI Jakarta Province Region in 2022, namely age, gender, comorbidity, membership segmentation, treatment class rights, RJTL visits, RITL visits , length of stay and region of residence. Conclusion: This research illustrates the high costs of JKN service participants with Tuberculosis (TB), so that an early detection program is very important to carry out as an effort to save costs."

"Skripsi ini membahas terkait analisis kategori kemiskinan penerima bantuan biaya berobat pada Program Jaminan Kesehatan Masyarakat di Kota Depok Tahun 2022. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif dengan metode pengumpulan data sekunder. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Non Kuota PBI merupakan bantuan sosial berupa pendanaan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu, yang berdomisili di Kota Depok. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jumlah penerima bantuan biaya berobat yang mempunyai tunggakan iuran BPJS Kesehatan dan karakteristik kemiskinan penerima bantuan berdasarkan Parameter Kemiskinan Kota Depok. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi Program Jaminan Kesehatan Masyarakat bagi Dinas Kesehatan Kota Depok agar tepat sasaran dalam memberikan bantuan kepada masyarakat miskin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerima bantuan biaya berobat yang tunggak bayar berjumlah 541 penerima atau 42% dari keseluruhan total penerima bantuan. Dari jumlah tersebut, terdapat 165 penerima (30%) yang tergolong dalam kategori Rentan Miskin, 371 penerima (69%) yang tergolong dalam kategori Miskin, dan 5 penerima (1%) yang tergolong dalam kategori Sangat Miskin. Mayoritas dari mereka termasuk dalam kelompok masyarakat berkategori miskin dengan kondisi sosial ekonomi rendah. Namun meskipun kelompok rentan miskin termasuk dalam prioritas bantuan dan mayoritas penerima bantuan merupakan masyarakat berkategori miskin. Guna optimalisasi pencapaian UHC tanpa memberatkan anggaran Pemerintah Daerah Kota Depok, evaluasi lanjutan terhadap penerima bantuan kategori rentan miskin dapat dipertimbangkan.

---

This thesis discusses the distribution of poverty categories for recipients of medical expenses in the Community Health Insurance Program in Depok City in 2022. This research is a descriptive quantitative study using secondary data collection methods. The Non Quota PBI Health Insurance Program for the Poor is a social assistance in the form of funding to replace health services aimed at the poor and disadvantaged, who live in Depok City. This study aims to determine the number of beneficiaries of medical expenses who have BPJS Health arrears and the distribution of poverty categories of beneficiaries based on the Poverty Parameter of Depok City. It is hoped that the results of this study can be used as material for evaluating the Community Health Insurance Program for the Depok City Health Office so that it is right on target in providing assistance to the poor. The results of the study showed that 541 beneficiaries or 42% of the total beneficiaries were in arrears on medical expenses. Of these, there were 165 beneficiaries (30%) belonging to the Vulnerable Poor category, 371 beneficiaries (69%) belonging to the Poor category, and 5 beneficiaries (1%) belonging to the Very Poor category. The majority of them belong to the poor category of people with low socioeconomic conditions. However, even though the poor vulnerable group is included in the priority assistance and the majority of aid recipients are people who are categorized as poor. In order to optimize the achievement of UHC without burdening the Depok City Government budget, further evaluation of vulnerable poor category aid recipients can be considered."