Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Prinsip-prinsip dasar yang harus menjadi landasan setiap keputusan dan kebijakan pemerlntah dalam bidang pembangunan ekonomi dan sosial dimasa depan, yaitu berupa pertimbangan implikasi Ilngkungan. Apapun model pembangunan harus selalu mengintegrasi faktor-faktor lingkungan.Dalam sepuluh tahun terakhir telah terladi perubahan yang cukup berarti atas berbagai parameter lingkungan. Tidak ada yang lebih dibutuhkan manusia untuk sehat kecuali udara dan air yang bersih. Tetapi, Jakarta ternyata memberikan kepada warganya udara yang menyesakkan nafas dan air yang beracun.Kualitas udara Jakarta dapat dilihat dari data pencemaran udara di Jakarta yang dikeluarkan oleh Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1992 dan data dari Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah (Bapedalda) Jakarta tahun 1999. Data ini menunjukkan bahwa peningkatan konsentrasi debu, sulfur dioksida (SO2), oksigen nitrogen (NOr), hidrokarbon (HC), dan karbon monoksida (CO) masing-masing sebesar 68%, 88%, 39%, 26%, dan 19% dalam waktu tersebut. Sementara itu, timbal yang juga dikenal sebagai timah hitam merupakan indikator utama bagi pencemaran udara dari aktivitas transportasi telah melampaui nilai baku mutu udara ambein masional sebesar 1,0 µg/m3. Data resmi yang dikeluarkan oleh Bapedal menunjukkan bahwa selama periode 1994-1998 konsentrasi timbal di Jakarta berkisar antara 0,2-1,8 µg/m3.Memburuknya kondlsi lingkungan hidup ini dapat menjadi hambatan dalam membanguri perekonomian DKI Jakarta khususnya untuk menciptakan sebuah pembangunan ekonomi berkelanjutan.Berdasarkan data BPS Propinsi DKI Jakarta dalam tahun 2000 pertumbuhan ekonomi tumbuh sebesar 4,33 persen sedangkan tahun 2001 sekitar 3,64 persen. Namun demikian angka inflasi Jakarta yang mencapal 3,70 persen lebih tinggi dibandingkan angka inflasi nasional pada periode yang sama, sebesar 2,86 persen, sangat meruglkan masyarakat yang berpenghasllan rendah, sehingga penduduk miskin bertambah besar, pengangguran bertambah dan pendapatan masyarakat menurun.Lapangan usaha industri merupakan salah satu pilaf perekonomian DKI Jakarta, karena lapangan usaha ini memberikan kontribusi terbesar ketiga setelah usaha perdagangan dan keuangan. Kebijakan pengembangan lapangan usaha industri di DKI Jakarta diarahkan kepada terwujudnya industri yang mempunyai daya saing tinggi yang bertumpu pada SDM yang kuat dan dilakukan secara hatihati karena sedikit berbeda dengan daerah lain. Permasalahannya terletak pada luas lahan yang sangat terbatas serta daya dukung lingkungan perkotaan yang sudah tidak memadai lagi. Dalam hal ini termasuk juga sumber daya air dan polusi udara yang sudah melebihi ambang batas.Digunakannya metode Input-Output (JO) Iingkungan sebagal pengembangan dari metode Input-Output (I0) dasar, dengan tujuan untuk mengetahui interaksi transaksi barang dan jasa antar sektor dan kualitas lingkungan dengan melihat seberapa besar peranan tiap-tiap industri dalam aktivitas produksinya menghasilkan output berupa produk dan pencemar di dalam suatu perekonomian daerah, dalam hal ini DKI Jakarta.Kesimpulan yang dihasilkan diterjemahkan dalam beberapa rekomendasi kebijakan. Antara lain adanya kebijakan dari pemerintah untuk mengembangkan suatu program khusus dalam peningkatan kualitas udara dan air sungai untuk mengurangi polusi udara dan air sungai yang bersumber dari berbagai industri pengolahan.Untuk program penurunan polusi udara dan air sungai yang berasal dari industri diusulkan dua kebijakan' yang dapat dilakukan oleh pemerintah, yaitu program pembersihan dan pencegahan polusi. Program Pembersihan polusi berorientasi untuk mengurangi polusi yang ada scat ini ke level yang rendah. Adapun program pencegahan polusi adalah program yang berorientasi mencegah peningkatan polusi dimasa yang akan datang, terutama sekali yang disebabkan oleh kenaikan tingkat aktivitas produksi. .Sektor-sektor yang direkomendasikan untuk pembersihan dan pencegahan polusi, yaitu sektor-sektor yang menempati peringkat prioritas tinggi, memiliki sensitivitas tinggi tetapi memiliki biaya kesempatan (dalam hal ini, pertumbuhan output dan orientasi ekspor) yang rendah.Sektor yang masuk dalam rekomendasi kebijakan untuk pembersihan polusi air sektor barang-barang cetakan dan penerbitan, untuk pencegahan polusi udara sektor bahan bakar minyak dan gas, dan untuk pencegahan polusi air sektor barang-barang dari karat dan plastik. Sedangkan untuk pembersihan polusi udara tidak ada sektor yang masuk daiam rekomendasi kebijakan."

"Dokumen Agenda 21 Indonesia menyajikan informasi yang komprehensif di setiap bidang yang berkaitan dengan lingkungan dan pembangunan mulai dari permasalahan yang ada sampai dengan tugas dan fungsi para pengelola lingkungan dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan. Kerjasama dan koordinasi yang terus menerus dari masing-masing pihak akan menghasilkan kesepakatan-kesepakatan akan tanggung jawab masing-masing peran dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan Iingkungan di Indonesia.Konsep ini dikembangkan seiring dengan perkembangan industri sebagai salah satu strategi pembangunan yang membawa dampak tersendiri terhadap masyarakat, baik secara sosial ekonomis, maupun secara fisik seperti kondisi lingkungan hidup berubah, terutama terhadap masyarakat sekitar di mana industri tersebut berada, yaitu masyarakat desa Cintamulya, Kecamatan Cikeruh, Kabupaten Sumedang, Propinsi Jawa Barat.Industrialisasi sebagai salah satu strategi dalam pembangunan, dilihat pada tatanan makro telah memberikan kontribusi yang besar terhadap ekonomi sosial. Sehingga sektor industri saat ini dipercaya sebagai sektor andalan motor pertumbuhan yang menjadi orientasi pembangunan saat ini. Dipilihnya sektor industri sebagai motor pembangunan, secara otomatis melahirkan banyak kebijakan yang Iahir dengan tujuan untuk mendorong dan menciptakan iklim bagi semakin berkembangnya sektor ini.Ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat Indonesia dan peningkatan daya saing nasional guna menghadapi era globalisasi ekonomi telah mencuatkan konsep kemitraan antara usaha besar dan usaha kecil, Diharapkan kemitraan usaha dapat mengurangi berbagai inefisiensi yang terjadi akibat kesenjangan skala usaha besar-kecil. Kemitraan sendiri secara sederhana dapat digambarkan semacam persetujuan antara dua pihak yang mempunyai kebutuhan saling mengisi dan bekerja sama, demi kepentingan keduanya atas prinsip saling memerlukan, saling memperkuat dan saling menguntungkan. Kemitraan tercipta karena pihak satu memerlukan sumber-sumber yang dimiliki oleh pihak lain atau pihak kedua untuk memajukan usahanya dan sebaliknya. Sumber-sumber tersebut antara lain meliputi modal, tanah, tenaga kerja, akses terhadap teknologi baru, kapasitas pengolahan, dan outlet untuk pemasaran hasil produksi.Jadi, tujuan penyusunan Agenda 21 Indonesia digunakan sebagai salah satu referensi di dalam perencaanan pembangunan dan dengan pola kemitraan ini, makin jelas saja bahwa posisi Agenda 21 Indonesia amat penting di dalam upaya pelaksanaan pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan."

"Indonesia, Malaysia, Filipina, Thailand, dan Vietnam adalah negara emerging economy di Asia Tenggara (ESEA) berdasarkan Emerging Market Index dan indeks IMF. Saat ini ESEA menghadapi tantangan untuk terus meningkatkan perekonomian, berstrategi dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim, dan memenuhi komitmen global dalam mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan. Menggunakan analisis Sustainability Window, penelitian ini ingin mengkaji arah pembangunan di negara-negara tersebut apakah menuju ke arah berkelanjutan atau sebaliknya. Analisis Sustainability Window digunakan agar dapat mengakomodir berbagai ukuran indikator dalam satu kerangka analisis, dan untuk melihat bagaimana analisis tersebut dioperasionalkan untuk membandingkan keberlanjutan antar negara. Hasilnya, secara umum, pertumbuhan ekonomi di ESEA diikuti dengan peningkatan kesejahteraan sosial. Meskipun negara-negara ESEA masih perlu meningkatkan kinerja dimensi sosial untuk dapat mencapai target pembangunan berkelanjutan. Pertumbuhan ekonomi di ESEA juga diiringi dengan kerusakan lingkungan dalam kelipatan yang lebih besar, atau tidak berkelanjutan pada dimensi lingkungan. Hal tersebut menunjukkan rendahnya potensi ESEA untuk mencapai target pembangunan berkelanjutan terkait lingkungan, dan tingginya resiko dampak perubahan iklim yang harus dihadapi. Apabila tidak ada upaya yang cukup untuk menavigasikan pertumbuhan ekonomi ke arah yang lebih berkelanjutan lingkungan maka, dampak perubahan iklim akan dengan mudah menurunkan kesejahteraan sosial masyarakat ESEA dan menegasikan capaian pembangunan selama ini.

---

Indonesia, Malaysia, the Philippines, Thailand, and Vietnam are emerging economy countries in Southeast Asia (ESEA) based on the Emerging Market Index and the IMF index. Currently, ESEA faces the challenge to continuously improving the economy, composing strategies for mitigating and adapting to climate change, and fulfilling global commitments in achieving sustainable development goals. Using the Sustainability Window analysis, this study wants to examine the trajectories of development in these countries, whether it is towards a sustainable direction or vice versa. Sustainability Window analysis is used to accommodate various indicator measures in one analytical framework, and to see how the analysis is operationalized to compare sustainability between countries. The findings reveal that in general, economic growth in ESEA is accompanied by an increase in social welfare. Although ESEA countries still need to improve the performance of the social dimension to be able to achieve sustainable development targets. Economic growth in ESEA is also accompanied by environmental damage in larger fold, which means it is not sustainable on the environmental dimension. This shows the low potential of ESEA to achieve sustainable development goals, and the high risk of climate change impacts that must be faced. If there are not enough efforts to navigate economic growth towards a more environmentally sustainable direction, the impact of climate change will easily reduce the social welfare of the ESEA community and negate the achievements of development so far."

"Pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas yang mencakup teori maupun terapannya disebut Metrologi. Metrologi yang mengelola satuan satuan ukuran, metode pengukuran dan alat-alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan undang-undang disebut Metrologi Legal. Di dalam Metrologi Legal disebutkan bahwa setiap alat ukur yang dipergunakan untuk transaksi bisnis wajib untuk diteralditera ulang. Untuk itu pemerintah melalui Unit Metrologi wajib menyelenggarakan pelayanan tera/tera ulang dimaksud.Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kualitas jasa pelayanan kemetrologian kepada masyarakat pemilik/pemakai alat-alat ukur (wajib tera) yang diselenggarakan oleh Bidang Metrologi DKI Jakarta, mempergunakan prinsip SERVQUAL dengan lima dimensi pokok tangible, reliability, responsiveness, assurance dan empathy.Metode penelitian yang digunakan adalah survey deskriptif kualitatif-kuantitatif, dengan menyebarkan kuesioner kepada para wajib tera mempergunakan lima dimensi pokok SEVRQUAL tersebut di atas yang dijabarkan dalam 20 faktor pertanyaan sebagai tolok ukur kualitas jasa pelayanan kemetrologian. Hasil kuesioner ditabulasikan dan diberi score pada masing-masing jawaban, dihitung prosentasenya untuk mengetahui tingkat kualitas jasa pelayanan kemetrologian, tingkat kesesuaian serta tingkat kesenjangan antara persepsi dan harapan para wajib tera.Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kualitas jasa pelayanan kemetrologian kepada masyarakat wajib tera yang diberikan oleh Bidang Metrologi DKI Jakarta menurut persepsi wajib tera sebagai pelanggannya termasuk dalam kriteria yang masih rendah. Sedangkan harapan wajib tera untuk diwujudkannya suatu kualitas pelayanan kemetrologian yang sebaiknya adalah sangat penting adanya. Tingkat kesesuaian yang dicapai antara persepsi dan keinginan yang diharapkan terhadap pelayanan kemetrologian diperoleh nilai sebesar 74,17%, masuk dalam kriteria sedang atau cukup baik. Sedangkan tingkat kesenjangan yang terjadi mencapai angka minus 1,10, merupakan kesenjangan yang cukup jauh antara harapan dan pengalaman yang dirasakan selama ini."

"

Skripsi ini membahas upaya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan oleh SDN Bendungan Hilir 12 Pagi, khususnya mengenai upaya pemberdayaan dalam pengelolaan hidup berkelanjutan dan upaya mempertahankan kesinambungan pengelolaan itu sendiri. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan berbasis komunitas sekolah tidak terlepas dari kegiatan-kegiatan yang selama ini dilakukan secara partisipatif dengan semua stakeholder yang terlibat, khususnya pihak sekolah yang memiliki peran masing-masing dalam melakukan kegiatan. Penelitian ini menyarankan bahwa sekolah perlu mengikutsertakan sekolah binaan untuk datang dalam kegiatan-kegiatan di sekolah, melibatkan alumni, melibatkan masyarakat sekitar, serta memberikan apresiasi kepada orang tua yang selama ini berpartisipasi agar program dapat berjalan secara berkelanjutan dan variatif.

---

This thesis discusses the efforts of sustainable environmental management by SDN Bendungan Hilir 12 Pagi, particularly on the empowerment in the management of sustainable living and maintaining the continuity of the management itself. This research is qualitative with descriptive design. The study concluded that sustainable environmental management by schools community-based can not be separated from the activities that have been carried out and the participation of all stakeholders involved, especially the schools personnel that have their respective roles in the activities. The study suggests that schools need to engage the target schools to participate into school activities, involve alumni, involve community around, and gives appreciation to the parents who have been participating so that the program can be sustainable and varied.

"

"Fair trade, merupakan sebuah gerakan sosial dengan pendekatan berbasis pasar yang bertujuan mengurangi kemiskinan di tingkat global, mempromosikan sistem perdagangan berkelanjutan dan juga mengedepankan unsur perlindungan lingkungan. Penelitian ini adalah sebuah analisis mengenai pelaksanaan perlindungan lingkungan yang dilakukan oleh para petani kopi anggota Koperasi Permata Gayo (KPG), di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) yang telah mendapatkan sertifikasi Fairtrade.Tujuan dari penelitian ini yaitu: untuk mengetahui pemahaman para petani mengenai gerakan fair trade (GFT); menganalisis peran para petani dalam GFT; menganalisis hambatan-hambatan terkait proses perlindungan lingkungan dan mengidentifikasi dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG dalam GFT. Pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan metode survei berupa wawancara mendalam, snowball dan observasi.Hasil dari penelitian ini mengarah kepada temuan bahwa pemahaman para petani mengenai GFT masih minim, berkisar pada aspek ekonomi dari GFT (premium fee). Akibatnya mobilisasi yang terjadi masih rendah, dan peran petani KPG dalam GFT ini pun masih minim. Hambatan-hambatan yang dihadapi oleh para petani terkait perlindungan lingkungan di dalam GFT ini lebih berkisar kepada hambatan-hambatan internal, menyangkut kuantitas dan kualitas SDM. Di sisi lain, terkait dampak perlindungan lingkungan pada para petani KPG, menghasilkan temuan bahwa dampak pada berkurangnya biaya pembelian input kimia (dampak ekonomi) adalah yang paling besar dirasakan oleh petani KPG. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam konteks pembangunan berkelanjutan, GFT yang diikuti oleh petani KPG ini sudah mencapai aspek economically profitable dan juga socially acceptable, namun belum mampu mencapai aspek environmentally sustainable dan technologically manageable.

---

Fair trade is a social movement and market-based approach that aims to reduce poverty at the global level, promoting sustainable trading system and also put forward the elements of environmental protection. This research presents an analysis of measures to protect the environment taken by coffee farmers who join local Koperasi Permata Gayo (KPG), a Fairtrade-certified cooperative.Objectives of the research include: identifying how farmers would view the fair trade movement (FTM); analyzing the roles KPG farmers had played in the movement; analyzing constraints KPG farmers were facing in FTM-related environmental protection; and identifying impacts of environmental protection practices on KPG farmers after their participation in FTM. Applying qualitative approach, the research was done by conducting in-depth interviews, taking snowball samples and making observations as part of the survey method, coupled with literature studies.As results of the study led to the findings that KPG farmers showed limited understanding of the FTM which mostly only seen the economic aspects of GFT (a premium fee). Consequently, mobilization that occurs still low and the role of KPG farmers is still limiter. The constraints they had to deal with related to environmental protection were those of internal nature, concerning to the quantity and quality of human resources. At the other side, related to the impact of environmental protection in KPG farmers, the result showed that the impact on reduced chemical input purchase cost (economic impact) is the greatest perceived by KPG farmers. It indicates that in the context of sustainable development, FTM, which followed by KPG farmers has already reached economically profitable aspect as well as socially acceptable aspect, but have not been able to achieve environmentally sustainable aspect and technologically manageable aspect."