Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKPOKOK PERMASALAHAN.Sebagai salah satu negara yang sedang berkembang didunia, Indonesia saat ini sedang melaksanakan pembangunan ekonominya, dengan tujuan untuk mencapai suatu masyarakat yang adil dan makumur, berlandaskan keadilan sosial. Untuk mencapai tujuan tersebut, salah satu jalan yang ditempuh oleh Pemerintah adalah dengan mengaktifkan kemball pasar modal di Indonesia.METODE PENELITIAN.Dalam rangka penuLisan skripsi ini, telah digunakan metode penelitian, yaitu:1. Penelitian kepustakaan:Data - data dalam penyelesaian skripsi ini, penulis peroleh dari bahan - bahan seperti: buku - buku ilmiah yang ada hubungan dengan skripsi, karangan - karangan para ahli dalam bidang pasar modal, majalah - majalah bulanan pasar uang dan efek dan juga dari surat kabar.2. Penelitian lapangan:Dalam hal penelitian lapangan, penulis menghubungi kantor - kantor yang ada hubungannya dengan pasar modal antara lain Lembaga keuangan Bukan Bank yaitu P.T. Finconesia dan Gedung Bursa.HAL - HAL YANG DITEMUKAN.Suatu perusahaan yang akan go public, langkah pertama yang akan dilakukannya adalah menentukan siapa yang dijadikannya sebagai Penjamin Emisi Efek-nya. Penjamin efek ini harus mutlak ada apabila suatu perusahaan akan go public, penjamin emisi efek ini peranannya sangat besar dari mulai menyiapkan emisi efek sampai saat penjualan saham di pasar perdana. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI. nomor 696/KKK.011/1985 pasal 5 , bahwa tugas pokok penjamin emisi efek adalah menjamin penjualan seluruh efek yang di emisikandan wajib membeli sisa efek yang tidak terjual serta memberikan jasa - jasa pelayanan lainnya guna membantu Emiten dalam memasyarakatkan efeknya melalui pasar modal.Kerjasama antara Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya harus dituangkan dalam suatu perjanjian yang disebut Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (Underwriter Agreement). Perjanjian ini merupakan suatu perjanjian khusus, karena disyaratkan harus dibuat tertulis, berbahasa Indonesia , dibuat dihadapan Notaris dan harus ditandatangani oleh Emiten dan Penjamin Emisi Efek-nya. Ada syarat - syaratkhusus yang diminta. Sedangkan dalam K.U.H. Perdata tidak ditentukan demikian, perjanjian boleh dibuat tertulis maupun dalam bentuk lisan, asalkan kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian telah ada. Jadi untuk Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini selain pasal 1320 K.U.H. Perdata harus ada, harus pula dibuat dalam bentuk tertulis. Jadi ini merupakan suatu syarat khusus sifatnya.KESIMPULAN DAN SARAN - SARAN.Setelah menguraikan perjanjian pada umumrya yang ada dalam Kitab Undang - Undang Hukum Perdata dan dihubungkan dengan perjanjian yang dibuat antara Emiten dan Penjamin Emisi Efeknya, maka dikemukakan kesimpulan dan saran -saran. Kitab Undang - Undang Hukum Perdata yang dipergunakan saat ini adalah masih peninggalan dari zaman. Belanda dan sudah banyak pasal - pasalnya yang ketinggalan zaman. Sebab itulah sangat diharapkaun untuk waktu mendatang, disusun hukum yang sesuai dengan iklim kehidupan bangsa kita. Dan juga peraturan - peraturan mengenai pasar modal,hendaklah yang menunjang perkembangan dan kemajuan pasar modal, agar dapatlah pasar modal dimasa mendatang lehih maju dan dapat berfungsi sesuai dengan tujuan yang ingin dicapainya yaitu pemerataan pendapatan bagi seluruh rakyat Indonesia."

"[Kemiskinan merupakan momok bagi pembangunan suatu negara. Selain menghambat pertumbuhan ekonomi, kemiskinan juga dapat menimbulkan masalah multidimensi. Untuk memecahkan masalah kemiskinan, pemerintah berupaya menggalakkan berbagai macam program pengentasan kemiskinan. Saat ini, Program Pemberdayaan Masyarakat (Community Driven Development-CDD)telah menjadi salah satu program yang sering dilakukan oleh negara-negara berkembang untuk mengelola tingkat kemiskinan. Konsep dasarnya sangat sederhana, yaitu pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin. Di Indonesia, pemerintah menerapkan Program CDD melalui Program NasionalPemberdayaan Masyarakat (PNPM) sebagai dasar dari kampanye pengurangan kemiskinan. Dalam pelaksanaannya, program PNPM membutuhkan keikutsertaan masyarakat miskin untuk berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program. Sebuah studi dari keberhasilan PNPM dilakukan tak lama setelah program ini diluncurkan pada tahun 2007. Hasil studi terbaru menyebutkan bahwa PNPMcenderung dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang mampu mengurangi jumlah orang miskin (pertumbuhan pro-kemiskinan). Namun ironisnya, program ini dihentikan oleh rezim baru di awal tahun 2015. Berangkat dari masalah ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas dari PNPM sebagai cara untuk mencapai pertumbuhan yang pro-kemiskinan (pro-poor growth). Cakupan makalah penelitian ini adalah merumuskan peran PNPM di tingkat nasional mengingat sebagian besar penelitian sebelumnya hanya terfokus pada daerahdaerahtertentu. Studi ini menghasilkan kesimpulan bahwa PNPM adalah instrumen yang bisa diterapkan untuk mencapai pertumbuhan yang prokemiskinan (pertumbuhan yang menguntungkan orang miskin). Dengan membatasi definisi kemiskinan secara absolut, setiap peningkatan dana PNPMyang menyertai pertumbuhan ekonomi, cenderung akan mengurangi kemiskinan.

---

Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD) Program has become one of the systems which is often practiced by developing countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM program requires the poor communities to get involved in such actions as participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs. A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue, this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds, accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more.;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more;Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more, Poverty is a scourge for development of a country. Besides inhibiting the

economic growth, poverty may also cause multidimensional problems. Thus, to

solve poverty matters, many governments attempt to promote poverty alleviation

programs in their countries. Currently, Community-Driven Development (CDD)

Program has become one of the systems which is often practiced by developing

countries in order to manage the poverty rate. Its basic concept is very simple. It

empowers the communities, especially the poor, to unleash them from the

shackles of poverty. In Indonesia, the government implements CDD Program

through the so-called Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) as

the basis of the poverty reduction campaign. In its implementation, PNPM

program requires the poor communities to get involved in such actions as

participation in planning, implementation, monitoring and evaluation of the

programs.

A study of the success of the PNPM to eradicate poverty was conducted

shortly after the program was launched in 2007. The results of the latest studies

suggested that the PNPM will likely be able to reduce the number of poor people

in Indonesia. Nevertheless, after running for several years, the program was

terminated by the new regime at the beginning of 2015. Departing from this issue,

this study aims to investigate the effectiveness of PNPM as a means of alleviating

poverty. Since most of the previous studies only focused on certain areas, this

research paper is trying to formulate the role of PNPM at the national level. This

study has come up with a conclusion that the PNPM is a workable instrument to

achieve pro-poor growth, the growth which favours the poor. By limiting the

definition of poverty in absolute terms, any increase in the PNPM funds,

accompanying the economic growth, will likely reduce poverty more]"

"Kelangkaan sumber daya alam ketidak pedulian pada regenerasinya dapat menyebabkan penurunan pendapatan daerah. Upaya pengelolaannya agar dapat berkelanjutan dijelaskan dalam makalah ini dengan bantuan simulasi.

---

This paper uses simulation data to examine natural resources management and its advantage to the revenue at the district level."

"[ABSTRAKPengelolaan SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dinilai sangat memprihatinkan. Muncul berbagai masalah akibat ketidakmampuan Pemerintah dalam mengelola SDA dimaksud. Salah satu akibatnya adalah rendahnya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari bidang SDA pertambangan mineral dan batubara. Penyebab dari rendahnya PNBP tersebut, antara lain ketidakjelasan penghitungan dasar bagian Negara sebagai dampak ketidakjelasan bentuk perikatan/akad yang dilakukan antara Pemerintah dengan pihak perusahaan yang melakukan eksplorasi dan eksploitasi.Penulis melakukan penelitian merumuskan solusi model perikatan sesuai syariah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara di Indonesia dengan menggunakan metodologi Analytic Networking Process (ANP) serta dengan bantuan software Super Decision. Hasil penelitian menunjukkan pilihan model perikatan/akad Mudharabah Musyarakah dalam mengelola SDA pertambangan mineral dan batubara dengan alasan pada asas keadilan.

---

ABSTRACTNatural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice., Natural resources management of mineral and coal mining in Indonesia is considered very alarming. Arise various problems due to the inability of the government to manage natural resources in question. One result is the low tax state revenue (non-tax) from the field of mineral and coal mining natural resources. The cause of the low non-tax revenues, among others, uncertainty calculation basis as part of the State obscurity impact the model of the contract made between the government and the companies that carry out exploration and exploitation.Authors conducted a study to formulate a solution model of contract that Shariah compliance in managing the natural resources of mineral and coal mining in Indonesia by using the methodology Analytic Networking Process (ANP) as well as with the help of software Super Decision. The results of this research is choice of Musharaka Mudaraba models of contract in managing the natural resources of mineral and coal mining based on the principle of justice.]"

"Summary: Natural resources and social conditions of provinces in Indonesia"

"Negara Indonesia merupakan Negara dengan potensi kekayaan alam yang berlimpah. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, maka ?bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Indonesia dikuasai oleh Negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat?. Berdasarkan rumusan pasal tersebut, maka segala kekayaan alam yang terkandung di wilayah Indonesia hanya boleh digunakan untuk membawa kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Meskipun potensi kekayaan alam di Indonesia, baik mineral, batubara maupun kekayaan alam lainnya sangat berlimpah, tetapi jumlah angka kemiskinan ternyata justeru semakin bertambah. Ketidaksinkronan ini disebabkan oleh pengelolaan kekayaan alam baik mineral maupun batubara yang tidak sesuai dengan konsep hak penguasaan Negara yang dirumuskan oleh Founding Fathers. Pengalaman Indonesia selama masa Orde Baru menunjukan lemahnya penegakan hukum dalam bidang pertambangan, mekanisme kontrak yang diberlakukan selama masa Orde Baru dijadikan celah bagi pihak yang ingin memproleh keuntungan. Berlakunya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara diharapkan mampu membawa perubahan yang signifikan dalam tujuan pemanfaatan segala kekayaan alam untuk dipergunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Mekanisme kontrak yang berlaku selama Orde Baru kemudian berubah menjadi mekanisme perizinan, sehingga peran Negara dalam melaksanakan konsep hak menguasai Negara menjadi semakin nyata. Sistem penguasaan Negara terhadap kekayaan alam yang sebelumnya bersifat desentralistis kemudian kembali menjadi sentralistik, sehingga mengembalikan konsep hak menguasai Negara sesuai dengan maksud Founding Fathers.

---

Indonesia is a country with abundant natural resources potential.Pursuant to Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesia."Earth, water and all natural resources contained within Indonesian territory controlled by the State and used for the greatest prosperity of the people". Based on Article 33 paragraph (3) of the Constitution of Indonesiathen all the natural resources contained in the Indonesian territory may only be used to bring prosperity to the people of Indonesia. Although the potential of natural resources in Indonesia, whether mineral, coal and other natural resources are abundant, but the number turned out to be precisely the poverty rate increased. These discrepancies are caused by the management of natural resources both mineral and coal that is incompatible with the concept of tenure rights of the State that formulated by the Founding Fathers. The experience of Indonesia during the New Order period showed weak law enforcement in the field of mining, contracting mechanisms are put in place during the New Order period used as a loophole for those who want to profit. The enactment of act No. 4 of 2009 on Mineral and Coal Mining is expected to bring a significant change in the purpose of the utilization of all natural resources to be used for the greatest prosperity of the people. Contracting mechanisms that apply during the New Order then turned into a licensing mechanism, so that the State's role in implementing the concept of the right to master the State is becoming increasingly apparent. State control of the system to the natural resources that were previously decentralized nature and then back into a centralized, thus restoring the right to master the concept of the State in accordance with the intent of the Founding Fathers."