Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Long on practical guidance while refreshingly short on math, Smart Financial Management helps owners and managers of small businesses solve everyday financial dilemmas and avoid potential problems. Readers will learn valuable and practical financial analysis techniques, as well as how to project future financial needs and identify possible sources of funding; manage receivables, inventory and equipment investments; and how to structure and develop the business soundly and legally."

"ABSTRAKSkripsi ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari masing-masing bagian dari lending technology dan jenis lembaga keuangan terhadap besar jumlah utang loan size UKM. Penelitian dilakukan pada UKM di Kota Depok. Hasil penelitian ini menunjukkan pengaruh signifikan dari variabel fixed asset dan account receivable terhadap loan size. Variabel lain yaitu : audited financial statement, personal asset collateral, dan type of finacial intermediaries ditemukan tidak signifikan mempengaruh loan size.

---

ABSTRACTThe purpose of this research is to analyze the influence of each part of lending technology and type of financial institution to loan size of SMEs. The study was conducted on SMEs in Depok City. This research use ordinary least square OLS method . The results of this study indicate significant influence of fixed asset and account receivable to loan size. Other variables audited financial statement, personal asset collateral, and type of finacial intermediaries were found to have no significant effect on loan size."

"Usaha Kecil dan Menengah (UKM) memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi negara, tetapi akses ke keuangan formal masih menjadi penghalang. Demikian juga, lembaga keuangan menghadapi tantangan menilai kelayakan kredit UKM untuk membiayai mereka. Lembaga keuangan menggunakan model penilaian kredit untuk mengidentifikasi calon peminjam dan menentukan besar pinjaman dan persyaratan agunan. UKM dianggap tidak terorganisir dibandingkan dengan perusahaan besar dalam hal pengelolaan data keuangan, oleh karena itu penilaian risiko kredit berdasarkan data keuangan yang tidak memadai menjadi perhatian lembaga keuangan. Sebagian besar model yang ada digerakkan oleh data dan telah dikritik karena gagal memenuhi asumsi mereka. Untuk mengatasi masalah keterbatasan data keuangan, penelitian ini mengembangkan dan memvalidasi sistem prediksi risiko kredit UKM dengan menerapkan model credit scoring multi kriteria. Model dibangun menggunakan metode terbaik-terburuk (BWM) dan teknik urutan preferensi kemiripan dengan solusi ideal (TOPSIS). Pertama BWM menetapkan kriteria pembobotan dan TOPSIS diterapkan untuk mengevaluasi UKM. Studi kasus kehidupan nyata diperiksa untuk menunjukkan keefektifan model yang diusulkan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa agunan yang dapat diikat sesuai ketentuan, riwayat pinjaman, dan current ratio merupakan faktor terpenting dalam pemberian pinjaman, diikuti dengan kategori sektor usaha nasabah, kontinuitas pasokan bahan baku, dan syarat kecukupan agunan. Model ini dapat membantu lembaga keuangan menyediakan cara mudah untuk mengidentifikasi UKM potensial untuk pinjaman dan mendorong penelitian lebih lanjut ke dalam pendekatan alternatif. 

---

Small and medium enterprises (SMEs) have a significant impact on the economic development of any country, but access to formal finance remains a barrier. Likewise, financial institutions face the challenge of assessing the creditworthiness of SMEs to finance them. Financial institutions use credit scoring models to identify potential borrowers and determine loan prices and collateral requirements. SMEs are considered disorganized compared to large companies in terms of financial data management, therefore credit risk assessment based on inadequate financial data is a concern for financial institutions. Most of the existing models are data-driven and have been criticized for failing to live up to their assumptions. To overcome the problem of limited financial data, this research develops and validates a SME credit risk prediction system by applying a multi-criteria credit scoring model. The model was built using the best-worst method (BWM) and the preferred order of similarity to ideal solution (TOPSIS) technique. BWM first sets the weighting criteria and TOPSIS is applied to evaluate SMEs. Real-life case studies are examined to demonstrate the effectiveness of the proposed model. The results showed that that collateral can be bound in accordance with the provisions, history of credit, and current ratio were the most important factors in lending, followed by customer business sector category, continuity of supply of raw materials, and collateral adequacy requirements. This model can help financial institutions provide an easy way to identify potential SMEs for loans and encourage further research into alternative approaches."

"Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan dalam pembangunan ekonomi. Namun dalam prakteknya, sektor UMKM sangat sulit mendapatkan akses permodalan dari Bank, dikarenakan para pengusaha kecil yang tersebar di daerah pedesaan dan merupakan daerah-daerah terpencil umumnya hanya memiliki tanah yang belum Bersertipikat untuk dijadikan jaminan, di lain pihak prosedur mengikatan tanah yang belum bersertipikat dengan Lembaga Hak Tanggungan memerlukan proses yang lama dan biaya yang tidak sedikit. Untuk itu PT. Bank X membuat suatu kebijakan menerima pemberian kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang hanya dilengkapi dengan Surat Keterangan Ganti Rugi (SKGR) untuk nilai plafon kredit tertentu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan prinsip kehati-hatian dan upaya PT. Bank X untuk mengatasi kredit bermasalah dalam penyaluran kredit UMKM dengan jaminan berupa tanah yang belum bersertipikat tersebut. Penelitian dianalisis secara deskriptif analitis dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif. Dari penelitian disimpulkan penerapan prinsip kehati-hatian oleh PT. Bank X dalam pemberian kredit UMKM berupa pembentukan divisi khusus yang menangani pelaksanaan pemberian kredit UMKM, melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pemberian kredit dan membuat Surat Kuasa Menjual (SKM) dibawah tangan dalam pengikatan agunan dengan SKGR Tanah. Penyelamatan kredit bermasalah dilakukan dengan penjadwalan kembali, persyaratan kembali, penataan kembali. Apabila upaya penyelamatan kredit tersebut tidak memberikan hasil atau tidak ada itikad baik dari debitor untuk menyelesaikan kreditnya, maka akan dilakukan eksekusi terhadap obyek jaminan dengan cara penjualan langsung dibawah tangan, dalam hal ini penjualan dilakukan berdasarkan surat kuasa menjual.

---

Micro, Small and Medium Enterprises (SMEs) is one of the leading driving force in economic development. However, in practice, the SME sector is very difficult to get access to capital from the Bank, because small businesses are scattered in rural and remote areas is generally only have land that has not been certified to be used as collateral, on the other hand procedures that have not been certified by the Lien Guarantee institutions require a long process and almost costly. Therefore, PT. Bank X makes a policy of SMEs receiving loans with collateral such as land that only comes with a Certificate of Indemnity (SKGR) for the value of certain credit limit. This study aims to determine the application of the precautionary principle and attempts PT. Bank X to address the non-performing loans in the SME lending with collateral in the form of the land that has not been certified. Research analyzed using descriptive analytical approach normatif juridical.

Of the study concluded application of the principle of prudence by PT. Bank X in MSME lending in the form of the establishment of a special division that handles the implementation of SME lending, monitoring the implementation of the provision of credit and make a Power of Attorney to Sell (SKM) under arms in the binding of collateral with SKGR Land. The rescue of problem loans is generally done by rescheduling, reconditioning, restructuring. If the credit rescue efforts did not provide results or no good faith of the debtor to settle the credit, it will be executed against the security object by way of direct sales under the arms, in which case the sale was based on a power of attorney to sell."

"Pemberian kredit UMKM erat kaitannya dengan BPR, namun saat ini terdapat lembaga keuangan baru yang memberikan pembiayaan dengan konsep yang berbeda yakni dengan konstruksi peer-to-peer lending P2P Lending melalui perusahaan Financial Technology fintech. Penelitian ini membahas perbandingan pemberian kredit UMKM antara BPR dengan perusahaan Fintech P2P Lending dan menganalisis implikasi hukumnya terhadap perbandingan pemberian kredit tersebut. Penelitian dari skripsi ini merupakan penelitian kepustakaan yang menghasilkan tipologi penelitian deskriptif. Penelitian ini menujukkan bahwa pemberian kredit UMKM di BPR dan perusahaan Fintech P2P Lending tidak sepenuhnya sama dan berbeda. Keduanya mempunyai fungsi yang sama sebagai financial intermediary dan menjalankan usaha kredit. Perbedaan utama dari keduanya ada pada sumber pendanaan kredit dan hubungan hukum para pihak. Dari perbandingan tersebut, terdapat implikasi hukum atas pemberian kredit melalui lembaga keuangan baru dengan konsep P2P Lending, yakni berakibat kepada masuknya celah yang besar terhadap aspek pencucian uang dan perndanaan terorisme, juga terhadap batasan tanggung jawab para pihak atas kredit macet yang berakibat kepada pentingnya perlindungan hukum bagi para pihak, terutama kreditur. Selain membahas implikasi hukum, terdapat pula implikasi dalam hal persaingan usaha pemberian kredit antara BPR dengan perusahaan fintech P2P Lending.

---

SME credit is closely related to Rural Banks, but nowadays there is a new financial institution that provides financing with different concepts through peer to peer lending P2P Lending provided by financial technology fintech company. This study discusses the comparison and its law implications between The SME Credit by Rural Bank and Fintech Company P2P Lending. The research type of this thesis is literature research, hence the typology of this research is descriptive. The result of this study shows similarities and differences between the Rural Banks and Fintech Company P2P Lending. Main similarities are in the function of financial intermediary and loan of money.

The main differences are in the source credit fund and legal relations among the parties. From this comparison, there are legal implications of obtaining the credit through fintech companies P2P Lending , which resulted in the influx of money laundering and funding of terrorism. Also, it limits the responsibility of the parties to the non performing loans that resulted the importance of legal protection for the parties, especially creditors. In addition to discussing the legal implications, there are also implications in terms of competition between BPR and lending by fintech companies P2P Lending."

"Berkembangnya financial technology di Indonesia telah melahirkan alternatif pendanaan baru bagi UMKM, yaitu melalui peer to peer lending P2P lending . P2P lending mempermudah UMKM untuk dipertemukan dengan pemberi pinjaman. Bagi pemberi pinjaman, keberadaan P2P lending disebut juga sebagai alternatif investasi baru. Penelitian ini membahas mengenai pengaturan P2P lending berdasarkan hukum di Indonesia dan tanggung jawab hukum para pihak yang terlibat dalam pendanaan pinjaman pada P2P lending. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis-normatif, dengan tipologi penelitian yang menitikberatkan pada sifat eksplanatoris. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan P2P lending di Indonesia berpedoman pada POJK dan KUHPER. Pada praktiknya, pelaksanaan dari aturan-aturan tersebut dilakukan penyesuaian. Kemudian, oleh karena di POJK tidak diatur secara rinci mengenai hak dan kewajiban yang harus diatur pada perjanjian, tanggung jawab hukum yang diemban oleh para pihak juga berbeda-beda di tiap penyelenggara. Akan tetapi, pada praktiknya, pemberi pinjaman tidak mengetahui tanggung jawab hukumnya terhadap penerima pinjaman.

---

The development of financial technology in Indonesia has created a new alternative funding resource for small and medium enterprises SME , which called peer to peer lending P2P lending. P2P lending has made it easier for SME to get connected with the potential lender or funder. On the lender rsquo s side, the presence of P2P lending also called as the new alternative investment method.

This thesis discusses about the P2P lending regulation based on Indonesian law and the legal responsibilities of the parties involved in the credit funding through P2P lending host. The research method used in this study is juridical normative, with the typology focuses on the explanatory nature.

The result of this study shows that P2P lending in Indonesia regulated by Financial Services Authority of Indonesia Rules and Civil Code of Indonesia. In practice, there are several adjustments in the implementation of those rules. Furthermore, because of the unspecified regulation, each party holds different legal responsibilities when involved in credit funding through different P2P lending host. Yet, in practice, the lenders usually remain unknown of their legal responsibilities towards the borrower whom they lend their money to."

"Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Indonesia mempunyai peranan penting dalam perekonomian. Sulitnya pengusaha UMK perempuan dalam akses kredit perbankan menjadi salah satu bukti bahwa terdapat perbedaan perlakuan dalam mengakses kredit oleh perempuan. Perempuan dianggap memiliki kemampuan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki dalam berbagai hal. Beberapa penelitian menemukan bahwa perempuan menghadapi hambatan dalam akses kredit ke lembaga keuangan perbankan. Penelitian ini membahas tentang pengaruh gender terhadap akses kredit perbankan untuk perusahaan perseorangan yang mengajukan kredit. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh gender serta karakteristik lain perusahaan dalam akses kredit perbankan. Data yang digunakan adalah data sekunder yaitu data Survei Industri Mikro dan Kecil 2010 (VIMK 2010). Penelitian ini menggunakan 1 variabel terikat berupa dummy dan beberapa variabel bebas. Variabel terikat bernilai 1 jika permohonan kredit diterima, dan bernilai 0 jika permohonan kredit ditolak. Variabel bebas utama berupa gender pemilik perusahaan (pemilik-perempuan), dan variabel kontrol berupa umur (umur, umur2), tingkat pendidikan (sd, smp, sma, univ), dan karakteristik ekonomi perusahaan (internet, komputer, pekerja, pendapatan, aset tetap, lama operasi, koperasi dan kemitraan). Untuk menganalisis data, penelitian ini menggunakan binary response model yaitu model probit dan ditemukan bahwa kemungkinan permohonan kredit perempuan untuk diterima lebih rendah dibanding laki-laki.

---

Micro and Small Enterprises (MSEs) in Indonesia has an important influence for economy. The difficulty of women entrepreneurs in this sector on access to bank's credit is one of evidence that there is a difference in treatment on access to credit by women. Women are considered to have a lower capacity than men in many ways. Several studies have found that women face barriers in accessing credit to the banking financial institutions. This study discusses the influence of gender on access to bank's credit for individual companies (sole proprietorship) who apply for credit.

The purpose of this study is to analyze the influence of gender and other characteristics of the companies in accessing bank's credit. This study use secondary data namely Micro and Small Survey Data 2010. This study uses one dependent variable (dummy) and several independent variable. Dependent variable is equal to 1 if the credit application is received, and the value is equal to 0 if the credit application is rejected.

The main independent variables is gender of company's owner (pemilik_perempuan), and the control variables are age (umur, umur2), level of education (sd, smp, sma, univ), and economic characteristics of the company (internet, komputer, pekerja pendapatan, aset_tetap, lama_operasi, koperasi and kemitraan).To analyze the data, this study uses the binary response model namely probit model and found that women's likelihood of being accepted for credit application is lower than men."