Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pailit merupakan upaya akhir bagi debitor yang berada dalam keadaan insolven dimana ia tidak lagi mampu melakukan kewajiban kepada para kreditornya. Undang-Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 merupakan peraturan terakhir yang diamandemen Indonesia namun masih memiliki beberapa perbedaan mendasar dengan Jepang, Malaysia, dan Singapura tentang insolvency test yang dijadikan tolak ukur pengajuan pailit. Hukum yang seyogyanya dijadikan sandaran demi memenuhi nilai keadilan bagi debitor dan kreditor secara proporsional, dalam hal ini akan dibahas dengan membandingkan hukum kepailitan dan insolvency test. Dengan melihat Undang-Undang Kepailitan Jepang, Malaysia, dan Singapura, tulisan ini dibuat untuk mengambil kelebihan yang ada pada hukum Negara lain serta melihat kekurangannya untuk dijadikan pegangan dalam memperbaiki Hukum Kepailitan Indonesia kearah yang lebih baik. Dengan demikian diharapkan hukum dapat memenuhi perannya sebagai pedoman dalam memberikan nilai keadilan, serta utilitas pengadilan dalam memutus perkara dengan waktu yang efisien dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

---

Bankrupt ought to be last resort for debtor who could not pay his debt to his creditors as it became due and payable and he has been stated as insolvent. Bankruptcy Act Number 37 of 2004 is the last amended statute in Indonesia. This Act has fundamental difference with Bankruptcy Law of Japan, Malaysia, and Singapore concerning about insolvency test which is used as legal task for bankruptcy petition. Justice for both of debtors and creditors should rely on Bankruptcy Law in such case as mentioned. In this matter, insolvency test is an important point to be considered in bankruptcy law.

Discussion between Japan, Malaysia, Singapore, and Indonesia Bankruptcy Law is purposed to analyze law and to compare insolvency matters in each laws. Through this analytic discussion, taking excess points and also to prevent short points of law is the priority to improve Indonesia Bankruptcy Law. Thus law can fulfill its duties as reference to produce just norm, show utility of court in deciding case, and also give an efficient proceedings to support economic growth."

"Skripsi ini membahas mengenai insolvensi sebagai syarat pengajuan kepailitan. Dalam hukum kepailitan debitor dapat dimohonkan pernyataan pailit apabila debitor tersebut sudah dalam keadaan insolven (tidak mampu membayar utang). Keadaan insolven adalah keadaan dimana aset yang dimiliki oleh debitor sudah tidak mencukupi untuk memenuhi kewajiban membayar utang. Syarat Kepailitan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU hanya mensyaratkan terdapatnya lebih dari dua kreditor dan utang yang jatuh tempo tanpa syarat insolvensi. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan di Indonesia yang masih solven dipailitkan seperti yang terjadi pada PT. Telkomsel dan PT. AJMI. Pengaturan tersebut jelas berbeda apabila dibandingkan dengan pengaturan kepailitan yang diterapkan di Amerika Serikat, Jepang, dan Belanda. Ketiga negara tersebut mengatur syarat keadaan tidak mampu membayar utang sebagai syarat permohonan pailit. Insolvensi tes merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh pernyataan apakah debitur dalam keadaan tidak mampu membayar utang-utangnya lagi.

---

This Thesis is aimed to explain insolvency as a the terms of bankruptcy. Debtor could be filed for a petition of bankruptcy if the debtor is already insolvent (unable to pay the debt). Insolvent is a condition where the assets owned by the debtor are not sufficient to meet the obligation to pay the debt. Terms of bankruptcy stated in Law No. 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Payment only requires more than two creditors and the debt maturity without the insolvency condition. It causes many companies in Indonesia which are still solvent are being bankrupt as in PT. Telkomsel and PT. AJMI. The regulation is clearly different if it is compared with bankruptcy arrangements applied in the United States, Japan, and the Netherlands. The three countries set the term ?unable to pay the debt? as a condition for bankruptcy. Insolvency test is a method used to obtain the statement of whether the debtor is unable to pay its debts again."

"Sifat industri perbankan yang sangat terkait dengan industri lainnya, menempatkannya dalam posisi sangat strategis. Kegagalan yang terjadi dalam industri perbankan dapat merusak perekonomian secara keseluruhan. Untuk itu, telah banyak dikembangkan berbagai alat deteksi dini tentang kemungkinan kebangkrutan. Salah satu alat yang banyak digunakan adalah pendekatan kesehatan bank yang diukur dengan ratio CAMEL. Model tersebut belum memuaskan karena masih banyak pengaruh subjektif dan belum terkuantifisir, meskipun banyak upaya yang telah ditempuh untuk menentukan nilai standar dan objektìf. Analisis diskriminan seperti temuan Altman dianggap tidak cocok untuk perbankan. Banyak penelitian empiris kemudian dilakukan, seperti dan bank sentral Amerika yang berusaha rnenyiapkan alat prediksi. Masalahnya, hanya sampai pada beberapa variabel yang dianggap berpengaruh dan belum melihat berapa probabilitas yang dapat digunakan sebagai patokan dalam menentukan kebangkrutan. Beberapa penelitian empiris menunjukkan bahwa strategi bersaing ikut mempengaruhi kinerja organisasi termasuk perbankan. Namun, hubungan antara kinerja dan strategi bersaing menurut Certo dan Peter bersifat jangka pendek. Selain itu, hubungan antara perubahan kinerja dan kebangkrutan belum tereksplorasi, dimana belum jelas apakah penurunan kinerja yang menjadi penyebab kebangkrutan atau hal lainnya. Beberapa penelitian sebelumnya tentang perbankan seperti yang dilakukan oleh Mat Bird untuk melihat jenis strategi bersaing, kemudian kinerja seperti yang dilakukan oleh pohlman dan Chip, sedangkan kebangkrutan telah diteliti oleh Paroush, Aharony dan Swary, Platt dan lainnya. Namun, lingkup studi yang dilakukan hanya sampai pada penentuan indikator - indikator yang dianggap mempengaruhi. Sedangkan pengaruh strategi bersang belum dianalisis lebih lanjut. Penelitian ini berusaha untuk melihat pengaruh strategi bersaing terhadap kemungkinan kebangkrutan sekaligus menentukan seberapa besar probabilita bank untuk bangkrut. Untuk ini, penelitian dilakukan terhadap: pemilihan strategi bersaing, kinerja dan kebangkrutan. Teknik yang dilakukan dengan mengklasifikasikan bank berdasarkan teori Porter yaitu: kepemimpinan biaya, differensiasi dan fokus serta dianggap tidak jelas kalau tidak termasuk dalam tiga kategori tersebut. Hipotesa yang dikernbangkan dalam penelitian ini adalah adanya dugaan tentang pengaruh strategi pada kinerja dan kebangkrutan. Perubahan kinerja dan kebangkrutan diestimasi dengan menggunakan model Probit, berdasarkan sifat dan distribusi data. Sampel penelitian dipilih dengan teknik stratified random sampling dan terpilih 74 bank (18 bank bangkrut dan 56 bank masih beroperasi) dengan berbagai karakteristik dan asset melebihi 70 % dari asset ìndustri perbankan. Data yang digunakan dalam melakukan estimasi, terdiri dari laporan keuangan tahunan dan triwulanan, data makro ekonomi, press release, ikian dan kliping berita. Metode penelitian yang dilakukan adalah melakukan penentuan struktur industri perbankan dengan menggunakan data makro dan Bank Indonesia dan Bìro Pusat statistik. Kemudian penggolongan jenis strategi bersaing meuggunakan teknik yang dikenibangkan oleh Anat Bird. Pengolahan dilakukan untuk data laporan keuangan triwulanan bank, sebagai unit analisis guna menghitung indikator keuangan dalam bentuk rasio. Rasio keuangan tersebut diestimasi menggunakafl model probit dengan 2 pendekatan, yaitu: strategi bersaing menurut Porter atau tidak, serta strategi bersaing secara detail. Sifat data yang diestimasi merupakan data panel sehingga diginakan dummy untuk variabel bebas. Pendekatan yang dilakukan dengan membentuk suatu model teknik analisis seperti yang dikembangkan oleh Maddala dan kemudian ditransforniasikan dengan menggunakan pendekatan yang dilakukan oleh Aaker, et.,al. Sebingga, diperoleh suatu persamaafl yang disebut sebagai model Probit. Strategi bersaing terbuktì memiliki peran yang sangat besar terhadap kebangkrutan perbankan. Dari 18 bank bangkrut yang termasuk dalam sampel penelitian menunjuk bahwa 14 bank bangkrut tidak menerapkan strategi bersaing yang jelas. Selain itu, masih ada 11 bank yang tidak jelas strategi bersaingnya, meskipun rnasih beroperasi namun memiliki probabilìtas bangkrut dengan kisaran antara 0,5 - 0,7. Strategi bersaing tidak memilíki hubungan dengan kineja, sebaliknya sangat mempengaruhi kebangkrutan. Hasil ini tidak bertentangan dengan beberapa penelitian sebelumnya, karena secara spesifik penelitian sebelumnya melihat pengaruh strategi secara tidak langsung. Pada penelitian ini mampu diperoleh nilai probabilîta untuk kebangkrutan, yaitu bila lebih dan 0,7 maka bank akan bangkrut. Periode estimasi penelitian ini hanya selama 10 tahun yaitu 1989-1998, sehingga ada keterbatasan terhadap daya prediksi. Untuk penelitian selanjutnya, jangka waktu data dapat diperpanjang, guna menyerap beberapa konjungtur dalam ekonomi, khususnya di sektor perbankan."

"[ABSTRAKHukum kepailitan di Indonesia masih memiliki kekurangan, yaitu tidak terdapatnya syarat tes insolvensi di dalam permohonan pailit. Hal ini menyebabkan seringnya terjadi kepailitan terhadap perusahaan-perusahaan yang masih solven, hanya karena tidak mau membayar utangnya. Syarat tes insolvensi diperlukan untuk membedakan mana debitur yang masih mampu melunasi utangnya dengan debitur yang tidak mampu untuk melunasi utangnya, agar kepailitan terhadap debitur yang masih solven tidak terulang kembali. Penelitian ini membahas mengenai bagaimanakah pentingnya syarat tes insolvensi dalam permohonan pailit suatu perusahaan dan bagaimanakah kemungkinan penerapan tes insolvensi dalam permohonan pailit suatu perusahaan di Indonesia. Metode penelitan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan dianalisa secara kualitatif serta dilaporkan dalam bentuk preskriptif analitis. Dengan membandingkan kepailitan di Amerika Serikat, diketahui terdapat metode-metode untuk menilai kemampuan debitur dalam melunasi utangnya, salah satunya dengan menggunakan metode perhitungan Altman Z-Score. Metode Altman Z-Score telah lama digunakan di Amerika Serikat dan terbukti dapat digunakan untuk menghitung kemampuan pelunasan utang dalam perkara kepailitan di Indonesia pula. Oleh karena itu, metode Altman Z-Score dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk membentuk peraturan setingkat Peraturan Menteri yang mengatur mengenai tes insolvensi yang akan digunakan dalam kasus-kasus kepailitan di Indonesia. Implementasi secara langsung adalah dengan memanfaatkan jasa akuntan publik selaku profesi penunjang untuk melakukan tes insolvensi terhadap debitur dalam kasus kepailitan.

---

ABSTRACTThe law of bankruptcy in Indonesia still has some weakness points, such as the unavailability terms of insolvency test in the bankruptcy petition. This condition often induces bankruptcy towards the companies which are still solvent, just because not willing to pay the debt. The term of insolvency test is needed to differentiate which debtors are still affordable to pay off their debt with the unaffordable ones, so that bankruptcy towards the solvent debtors not to be reoccurred. This thesis covers about how important the term of insolvency test is in a company‟s bankruptcy petition in and how the possibility to apply the insolvency test in a company‟s bankruptcy petition is in Indonesia. The method of this research use juridical and normative approach, and to be analyzed qualitatively and to be reported in the form if prescriptive analytically. By comparing the bankruptcy in the United States of America, there are methods to evaluate the affordability of the debtors to pay off their debt, one of which using the Altman Z-Score method. The method of Altman Z-Score has been commonly used in the Unite States of America and also proved can be used for measuring the affordability of debt payment in the bankruptcy cases in Indonesia. Therefore the method of Altman Z-Score is able to be used as a standard measurement to construct the rules as the same level of the Minister Regulation (Peraturan Menteri) which manages about the insolvency test which will be used in bankruptcy cases in Indonesia. The direct implementation is to use the service of Public Accountant as a supportive profession to perform the insolvency test toward the debtors in the bankruptcy cases., The law of bankruptcy in Indonesia still has some weakness points, such as the unavailability terms of insolvency test in the bankruptcy petition. This condition often induces bankruptcy towards the companies which are still solvent, just because not willing to pay the debt. The term of insolvency test is needed to differentiate which debtors are still affordable to pay off their debt with the unaffordable ones, so that bankruptcy towards the solvent debtors not to be reoccurred. This thesis covers about how important the term of insolvency test is in a company‟s bankruptcy petition in and how the possibility to apply the insolvency test in a company‟s bankruptcy petition is in Indonesia. The method of this research use juridical and normative approach, and to be analyzed qualitatively and to be reported in the form if prescriptive analytically. By comparing the bankruptcy in the United States of America, there are methods to evaluate the affordability of the debtors to pay off their debt, one of which using the Altman Z-Score method. The method of Altman Z-Score has been commonly used in the Unite States of America and also proved can be used for measuring the affordability of debt payment in the bankruptcy cases in Indonesia. Therefore the method of Altman Z-Score is able to be used as a standard measurement to construct the rules as the same level of the Minister Regulation (Peraturan Menteri) which manages about the insolvency test which will be used in bankruptcy cases in Indonesia. The direct implementation is to use the service of Public Accountant as a supportive profession to perform the insolvency test toward the debtors in the bankruptcy cases.]"