Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris tentang pengaruh efektivitas pengendalian internal dan ukuran KAP terhadap probabilitas kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Penelitian ini penting dilakukan karena masih banyak kasus fraud yang terjadi di Indonesia. Objek penelitian terdiri dari seluruh perusahaan selain keuangan yang terdaftar di BEI tahun 2016-2017 dan menghasilkan 494 perusahaan sebagai observasi. Variabel terikat dalam penelitian ini adalah probabilitas kecurangan yang diukur dengan menggunakan model M-SCORE (Beneish, 1999). Variabel independen terdiri dari efektivitas pengendalian internal perusahaan yang diukur dengan metode scoring berdasarkan alat ilustrasi Kerangka Pengendalian Internal Terintegrasi COSO 2013, dan ukuran Kantor Akuntan Publik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengendalian internal berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan. Sedangkan ukuran KAP tidak berpengaruh terhadap kemungkinan terjadinya kecurangan dalam laporan keuangan perusahaan.

---

This study aims to provide empirical evidence about the effect of the effectiveness of internal control and KAP measures on the probability of fraud in the company's financial statements. This research is important because there are still many cases of fraud that occur in Indonesia. The object of the study consisted of all companies other than finance listed on the IDX in 2016-2017 and resulted in 494 companies as observations. The dependent variable in this study is the probability of fraud as measured using the M-SCORE model (Beneish, 1999). The independent variables consist of the effectiveness of the company's internal control as measured by the scoring method based on the 2013 COSO Integrated Internal Control Framework illustration tool, and the size of the Public Accounting Firm. The results of this study indicate that the effectiveness of internal control affects the possibility of fraud in the company's financial statements. While the size of the KAP has no effect on the possibility of fraud in the company's financial statements."

"ABSTRAK Tesis ini membahas mengenai kompetensi yang dimiliki auditor intern saat ini,dalam proses melaksanakan tugasnya sebagai internal auditor, untuk mencapaimisi dan visi yang telah ditetapkan oleh Departemen Audit Intern Bank Indonesia.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengandisain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi auditor belumdapat mewujudkan dengan baik, misi dan visi Departemen Audit Intern BankIndonesia yang mencakup profesionalisme auditor dan pemenuhan standarinternasional audit intern. Auditor intern belum memahami secara lebih mendalamterhadap proses bisnis di departemen lain di Bank Indonesia. Kompetensi teknisyang dimiliki auditor antara lain, pemahaman mengenai governance dan riskmanagement, belum diimplementasikan dengan baik dalam pelaksanaan audit.Lebih lanjut, persyaratan pemenuhan kompetensi belum didukung dengan adanyathreshold kompetensi yang wajib dimiliki auditor intern dan pengembanganauditor intern belum dilakukan sesuai prioritas kebutuhan audit. Semua itumembutuhkan komitmen seluruh pihak di Departemen Audit Intern BankIndonesia.

---

ABSTRAK This thesis discusses about currently competency of internal auditors in theprocess of carrying out his duties as internal auditor, to achieve the mission andvision that has been set by the Internal Audit Department at Bank Indonesia. Themethod used in this research is qualitative method with descriptive design. Theresults showed that the competence of the auditor has not been able to realize themission and vision of the Internal Audit Department at Bank Indonesia, whichincludes professionalism of auditors and internal audit compliance withinternational standards. Internal auditors do not understand in more depth thebusiness processes in other departments at Bank Indonesia. Technical competenceof auditors, among others, an understanding of the governance and riskmanagement, has not been implemented properly in the audit processes.Furthermore, compliance with the requirements of competence has not beensupported by the competence threshold that must be owned by the internal auditorand internal auditor development has not performed according to the priorities ofthe audit requirement. All off this require the commitment of all parties in theInternal Audit Department at Bank Indonesia."

"Pentingnya sistem intern bagi manajemen dan auditor independen sudah lama diskusi dalam profesi akuntansi,dan pengakuan tersebut makin meluas dengan alasan semakin luas lingkup dan ukuran perusahaan mengakibatkan didalam banyak hal manajemen tidak dapat melakukan pengendalian secara langsung atau secara pribadi terhadap jalannya perusahaan."

"Hasil pengawasan oleh Auditor intern selama tiga tahun berturut-turut yaitu tahun 2006, 2007, dan 2008, berdasarkan data klasifikasi penyebab temuan pengendalian intern Auditor terdapat banyak penyebab temuan pengendalian intern yang dilakukan oleh satuan kerja, dan setiap tahunnya semakin meningkat penyebab temuan. Pada tahun 2006 dengan 108 temuan dari 23 satuan kerja, tahun 2007 dengan 134 penyebab temuan dari 28 satuan kerja, dan tahun 2008 masih pula ditemukan 148 penyebab temuan dari 25 satuan kerja, meliputi kelemahan pengendalian intern dalam organisasi, kebijakan, perencanaan, prosedur, personil, pencatatan dan pelaporan, serta reviu intern hal ini terjadi karena kemampuan pengawasan yang dilakukan oleh Auditor intern LIPI tidak merata. Adapun kemampuan pengawasan berupa kemampuan pengetahuan (knowledge) Auditor meliputi tingkat pendidikan formal yang dimiliki, dan bidang pendidikan yang diambil, kemampuan berkaitan dengan keterampilan (skills), antara lain menyangkut diklat pengawasan,diklat non pengawasan, usia dan pengalaman pengawasan, kemampuan dengan karakter/perilaku (traits), yaitu perilaku Auditor dengan organisasi, perilaku dengan sesama Auditor LIPI, dan perilaku dalam hubungan dengan satuan kerja, serta Nilai kemanfaatan (usefulness) yang berkaitan dengan tingkat kecukupan atas informasi hasil pengawasan. Pengawasan pada satuan kerja (Auditan) di lingkungan LIPI dilakukan oleh kelompok Auditor bersertifikat dan kandidat Auditor, Auditor bersertifikat adalah Auditor yang telah mengikuti diklat pengawasan dan lulus dalam ujian sertifikasi, serta telah menduduki Jabatan Fungsional Auditor (JFA), sebaliknya kandidat Auditor belum mengikuti diklat pengawasan dan belum lulus sertifikasi. Sehingga terlihat dari dua kelompok tersebut mempunyai kemampuan yang tidak merata, dan di dalam Auditor bersertifikat itu pula masih ada kemampuan yang tidak merata dari pengetahuan berupa tingkat pendidikan ada yang SMU, D.III, SI dan S2, serta keterampilan meliputi diklat pengawasan dan non pengawasan, perilaku Auditor terhadap organisasi, sesama Auditor, dan satuan kerja (Auditan). Sehingga hasil dari evalausi atas kemampuan pengawasan dapat meningkatkan kualitas pengawasan, dan menurunkan sebab temuan pengawasan pada satuan kerja di lingkungan LIPI.

---

Results of monitoring by internal auditors for three consecutive years ie 2006, 2007,and 2008, based on data classification causes of Auditors findings of the internalcontrol there are many causes findings made by the internal control unit, and each year is increasing the cause of the findings. In the year 2006 with 108 findings from 23 work units, the year 2007 with the 134 cause of the findings from 28 work units, and in 2008 was also found in 148 cause of the findings from 25 work units, including internal control weaknesses in the organization, policies, plans, procedures, personnel , recording and reporting, as well as internal reviews this happens because of the ability of monitoring by internal auditors LIPI uneven. The ability to control the ability of knowledge (knowledge), the Auditor include the level of formal education you have, and taken the field of education, ability to relate to the skills (skills), among others concerning the supervision and training, non-supervisory training, age and supervisory experience, ability with character / behavior (traits), which Auditor with organizational behavior, behavior with fellow Auditor LIPI, and behavior in relation to the work unit, and utility value (usefulness) associated with the adequacy of the information the results of monitoring. Supervision of the work unit (Audited) within LIPI conducted by a certified auditor and group auditor candidate, is a certified auditor who has attended training Auditors supervision and graduated in certification exam, and has occupied the Functional Auditor (JFA), the Auditor has not followed the opposite candidate training and supervision have not passed the certification. So it looks from the two groups have unequal abilities, and in the Auditor certified that there is also the unequal ability of existing knowledge in the form of a high school education level, the D. III, SI and S2, and skills training includes supervisory and non supervisory , Auditor of organizational behavior, fellow auditors, and work unit (Audited). So that the results from the ability to control evalausi can improve the quality of supervision, oversight and lower because the findings on working in the environment of LIPI."

"Pengawasan merupakan unsur terpenting dalam suatu sistem manajemen di dalam pemerintahan. Salah satu faktor utama yang dapat menunjang keberhasilan pelaksanaan pengendalian adalah efektivitas peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), hal ini diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Kendala yang dialami oleh APIP dalam menjalankan tugas sebagai pengawas internal pemerintah adalah kekurangannya sarana dan prasarana yang memadai khususnya terkait dibidang Informasi dan Teknologi (IT), yang mengakibatkan pelaksanaan sistem e-audit tidak berjalan dengan optimal. Selain itu, kuantitas dan kualitas auditor dalam melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit dan kode etik Inspektorat Jenderal masih sangat rendah, sehingga kualitas Laporan Hasil Pengawasan menjadi kurang akuntabel. Dalam penelitian ini diajukan dua masalah pokok yaitu bagaimana sistem pelaksanaan pengawasan fungsional yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Faktor-faktor apasaja yang menghambat sulit terwujudnya sistem pengawasan yang dapat mewujudkan Good Governance and Clean Governance. Penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal yang bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan sejarah dan perbandingan. Dalam penelitian ini, digunakan 3 (tiga) kerangka teori yaitu teori negara hukum, teori pengawasan dan teori pemerintahan yang baik. Adapun kerangka konsep yang digunakan adalah konsep sistem pengawasan dan konsep prinsipprinsip good governance and clean governance. Adapun faktor penghambat dalam pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Jenderal antara lain adalah pelaksanaan pengawasan berbasis teknologi (eaudit) yang belum optimal, serta pengembangan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di Inspektorat Jenderal yang kurang maksimal. Atas dasar uraian tersebut maka perlu dilakukan re-sosialisasi terkait pentingnya penerapan e-audit yang harus dilakukan oleh auditor pada proses pengawasan internal di satuan kerjanya, selain itu perlu adanya koordinasi yang baik mengenai masalah Informasi dan Teknologi (IT) ke Sekretaris Jenderal (SEKJEN) Kementerian Hukum dan HAM untuk menyelesaikan permasalahan IT di Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM.

---

Supervision is an important element in a system of management in government. One of the main factors that can support the successful implementation of control is the effectiveness of the role of Government Internal Supervisory Apparatus (APIP), it is stipulated in Article 2 paragraph (1) of Government Regulation Number. 60 Year 2008 on Government Internal Control System. The problem faced by the APIP in stints as an internal watchdog of government is a drawback facilities and adequate infrastructure, especially related to the field of Information and Technology (IT), which resulted in the implementation of e-audit system is not running optimally. In addition, the quantity and quality of auditors in performing the audit in accordance with auditing standards and ethical codes of the Inspector General is still very low, so the quality of the Monitoring Reports to be less accountable.

In this study posed two main problems, namely how the system functional supervision performed by the Inspectorate General of the Ministry of Justice and Human Rights and the factors that hinder the difficult realization whatever, surveillance systems that can realize Good Governance and Clean Governance.

This research is a qualitative doctrinal law by using historical and comparative approach. In this study, used 3 (three) theoretical framework, namely the theory of a state of law, supervision theory and the theory of good government. As for the conceptual framework used was the concept of surveillance systems and the concept of the principles of good governance and clean governance. The limiting factor in the internal control performed by the Inspectorate General, among others, is the implementation of technology-based monitoring (e-audit) is not optimal, and the development of the quality and quantity of human resources in the General Inspectorate less than the maximum.

On the basis of the description it is necessary to re-socialization related to the importance of implementing e-audit should be done by the auditors on the internal supervision unit of work, in addition to the need for better coordination on the issue of Information and Technology (IT) to the Secretary General (Secretary General) Ministry of Justice and human rights to resolve IT issues at the Inspectorate General of the Ministry of Justice and human rights."