Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi financial distress guna menanggapi penurunan kinerja perusahaan terbuka akibat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi logistik untuk menguji hubungan antara financial distress dengan variabel independen seperti rasio keuangan dan rasio pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio leverage, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh lebih signifikan dibandingkan rasio lainnya. Karena financial distress tidak terjadi secara tiba-tiba, penelitian ini membagi modelnya menjadi 2, yaitu 1 tahun sebelum distress (M1) dan 2 tahun sebelum distress (M2). Hasilnya menunjukkan bahwa M1 memiliki hasil yang lebih baik, dengan akurasi prediksi mencapai 91,63% (dengan default cut-off point = 0,5). Penulis juga memperkirakan ulang model berbasis akuntansi lainnya dan membandingkan model penulis dengan model lain. Hasilnya menunjukkan bahwa model penulis berkinerja lebih baik dibandingkan model lain (selisih +12,24%); sehingga model penulis menjadi model berbasis akuntansi yang paling cocok untuk prediksi financial distress untuk emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan model penulis didasarkan pada kombinasi variabel akuntansi dan variabel pasar modal

---

This study aims to create a new model for financial distress prediction in response to public companies’ deteroriation of performance due to the COVID-19 pandemic. The research method used was logistic regression to examine the relation between financial distress and independent variables such as financial ratios and stock market ratios. The result shows that the ratios of leverage, solvency, and profitability affected more significantly than other ratios. Since financial distress does not occur suddenly, this study divided its model into 2, namely 1 year before the distress (M1) and 2 years before the distress (M2). The results indicate that M1 had a better result, with 91,63% classification accuracy (by default cut-off point = 0.5). We also re-estimated other accounting-based models and compare our model to them. The results demonstrate that our model performed better than other models (+12,24% difference); thereby our model appeared to be the most suitable accounting-based model for financial distress prediction for the Indonesia Stock Exchange. This is because author’s model is based on a combination of accounting variables and capital market variables."

"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.

---

The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."

"Tesis ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP, melakukan perbandingan di negara lain; dan memberikan usulan guna mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di DJP dan benchmarking ke otoritas pajak di Selandia Baru, Australia, Amerika Serikat, Inggris, Afrika Selatan, Filipina, dan Kanada sebagai multiple unit analysis. Data dikumpulkan melalui reviu dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan adanya 8 (delapan) permasalahan penatausahaan piutang pajak di DJP. Kesuksesan penatausahaan piutang pajak di negara pembanding tidak lepas dari beberapa faktor seperti sistem yang terintegrasi dan real-time, aplikasi Taxpayer Account, terdapat unit khusus pengelola piutang pajak, adanya program pelatihan bagi debt officer, dan sistem yang menghubungkan otoritas pajak dengan instansi pemroses sengketa. Selain itu negara pembanding telah sepenuhnya mengacu pada IPSAS/GAAP. Guna mengatasi permasalahan piutang pajak, penelitian ini menyarankan agar DJP mengintegrasikan sistem-sistem yang ada di DJP, mengembangkan Taxpayer Account, meningkatkan kualitas SDM dan melakukan supervisi secara berkala, menyusun regulasi berupa revisi PER-08/PJ./2009 dan aturan penegasan untuk proses bisnis DJP yang bersifat recurring, serta membangun sistem pertukaran data yang memadai antara DJP dan Pengadilan Pajak maupun DJP dan DJPB

---

This study aims to analyze the problems in administering DGT's tax receivables, comparing to other countries, and seek solutions to these problems. This study applies a qualitative method with case studies at the DGT in Indonesia and benchmarking to tax authorities in New Zealand, Australia, the United States, the United Kingdom, South Africa, Philippines, and Canada as multiple units of analysis. Data collection is carried out through interviews and documentation. The results show eight problems in the administration of tax receivables at DGT. Benchmarking results show most countries have an integrated and real-time system, the Taxpayer Account application, special tax receivable management unit, training program for debt officers, and system interconnection between tax authorities and dispute processing agencies. Some suggested solution to solve these problems are integrating existing systems in DGT, developing Taxpayer Accounts, improving the quality of human resources and conducting regular supervision, revised PER-08/PJ./2009 and affirming rules for DGT's recurring business processes, and building a data exchange system between the DGT and the Tax Court as well as the DGT and Directorate General of the Treasury."

"Dalam keadaan yang tidak pasti, fleksibilitas keuangan dianggap memainkan peran penting dalam penyesuaian strategis perusahaan dan juga penting bagi perusahaan di negara berkembang dengan pasar saham volatilitas tinggi. Dengan meningkatnya perhatian publik terhadap sektor kesehatan seiring dengan perkembangan pandemi, muncul pertanyaan apakah perusahaan kesehatan harus dipimpin oleh direktur yang berlatar belakang medis atau tidak. Penelitian ini menguji pengaruh fleksibilitas keuangan terhadap kinerja perusahaan sektor kesehatan di negara-negara ASEAN-5 dengan peran moderator direksi dengan gelar dokter (MD). Data tahun 2015 - 2020 dari perusahaan sektor kesehatan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Bursa Malaysia, Bursa Singapura, Bursa Efek Thailand, dan Bursa Efek Filipina dikumpulkan dan dianalisis menggunakan teknik regresi deret waktu. Analisis dilakukan dengan menggunakan software Stata. Studi ini menemukan bahwa fleksibilitas keuangan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan sektor kesehatan di negara-negara ASEAN-5 dan direktur dengan gelar MD tidak memiliki efek moderasi.

---

Under uncertain circumstances, financial flexibility is considered to play an important role in enterprise strategic adjustment and is also important for firms in developing countries with high volatility stock markets. With increasing public attention to the health sector as the pandemic progresses, the question arises whether healthcare companies should be led by directors with a medical background or not. This study examines the effect of financial flexibility on the performance of health sector firms in ASEAN-5 countries with the moderating role of directors with medical doctor (MD) degree. Data for 2015 - 2020 from health sector firms listed in Indonesia Stock Exchange, Bursa Malaysia, Singapore Exchange, Stock Exchange of Thailand, and The Philippine Stock Exchange were collected and analyzed using time-series regression technique. Analysis was conducted using Stata software. The study finds that of financial flexibility has no influence on health sector firms performance in ASEAN-5 countries and directors with MD degree has no moderating effect"

"Risiko yang paling umum dihadapi perusahaan adalah risiko keuangan. Risiko keuangan dapat bersumber dari fluktuasi suku bunga, nilai tukar mata uang, harga saham, atau harga komoditas di masa depan. Pilihan terbaik dalam menghadapi risiko-risiko tersebut adalah melakukan transaksi lindung nilai sekaligus menerapkan akuntansi lindung nilai. Selain manfaat mitigasi risiko, laba entitas akan tersaji dengan lebih stabil. Namun penerapan akuntansi lindung nilai ini harus dibayar dengan usaha tambahan untuk mendokumentasikan, mengukur efektivitas, dan melakukan jurnal tambahan yang cenderung menyulitkan perusahaan. Penelitian ini dilakukan untuk mempelajari dan menjawab pertanyaan bagaimana keterterapan akuntansi lindung nilai pada transaksi lindung nilai di PT XYZ berdasarkan PSAK 71. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan studi kasus di PT XYZ. Data yang bersifat kualitatif diolah melalui metode deskriptif. Pertanyaan wawancara ditujukan kepada pejabat dan staf yang melaksanakan dan paham tentang transaksi lindung nilai yang bertugas pada unit kerja terpisah yakni Divisi Bisnis Treasury, Divisi Manajemen Risiko, Divisi Akuntansi, dan Divisi Operasional. Hasil penelitian memberikan gambaran bahwa hal utama yang perlu disiapkan oleh PT XYZ adalah prosedur pendokumentasian hubungan akuntansi lindung nilai. Selain itu hasil penelitian memberikan gambaran apa saja yang perlu dipersiapkan PT XYZ seperti pemutakhiran kebijakan akuntansi, pembuatan petunjuk atau prosedur pelaksanaan akuntansi lindung nilai, pembuatan formulir, serta penetapan metodologi pengukuran efektivitas lindung nilai.

---

The most common risk faced by companies is financial risk. Financial risk can come from fluctuations in interest rates, currency exchange rates, stock prices, or commodity prices in the future. The best option in dealing with these risks is to carry out hedging transactions while applying hedge accounting. In addition to the benefits of risk mitigation, profit will be presented more stable. However, implementing hedge accounting comes at the cost of additional effort to document, measure effectiveness, and perform additional journal entries that tend to be difficult for companies. This research was conducted to study and answer the question of how the applicability of hedge accounting at. PT XYZ based on PSAK 71. This study used a qualitative method with case studies at PT XYZ. Qualitative data is processed through descriptive methods. Interview questions were addressed to officials and staff who carry out and understand hedging transactions assigned to separate Division, namely the Treasury Business Division, Risk Management Division, Accounting Division, and Operational Division. The results of the study illustrate that the main thing that needs to be prepared by PT XYZ is the procedure for documenting the accounting hedge relationship. In addition, the research results provide an overview of what PT XYZ needs to prepare such as updating accounting policies, making guidelines or procedures for implementing hedge accounting, making forms, and determining the methodology for measuring hedge effectiveness."

"

Skripsi ini membahas adanya potensi tindak pidana pendanaan terorisme (TPPT) melalui financial technology (fintech) peer-to-peer lending di Indonesia. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai Lembaga Pengawas dan Pengatur (LPP) di Sektor Jasa Keuangan (SJK) melakukan upaya pengawasan dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending. Penelitian ini menggunakan pendekatan post-positivist dengan jenis penelitian deskriptif. Metode yang digunakan yaitu kualitatif menggunakan wawancara mendalam dan studi kepustakaan. Hasil analisis dari dimensi content of policy menunjukkan bahwa masih kebijakan OJK dalam mencegah TPPT melalui fintech P2P lending perlu dilengkapi dengan peraturan, inovasi, peningkatan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, dan upaya-upaya lainnya. Hasil analisis context of policy menunjukkan bahwa keberhasilan kebijakan sudah didukung oleh karakteristik institusi dan rezim serta sinergi antara kepentingan, kekuasaan, dan strategi aktor yang bersangkutan dalam kebijakan. Keberhasilan kebijakan juga mengalami hambatan dalam penerapan program APU-PPT di fintech P2P lending dan membutuhkan penyusunan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT. Saran-saran yang dihasilkan dari analisis penelitian ini antara lain melakukan analisis struktur organisasi, analisis bidang hukum dari segi regulasi, inovasi sistem pengawasan di bidang teknologi dan informasi, segera mengesahkan Surat Edaran OJK (SEOJK) yang mengatur terkait ketentuan teknis penerapan program APU-PPT, dan peningkatan pegawai bersertifikasi CAMS.

---

This thesis discusses the potency of criminal terrorism financing through financial technology (fintech) peer-to-peer lending in Indonesia. The Financial Services Authority (OJK) as a Supervisory and Regulatory Agency (LPP) in the Financial Services Sector (SJK) undertakes supervisory efforts to prevent it through fintech P2P lending. This study uses a post-positivist approach with descriptive research type. The method is qualitative using in-depth interviews and literature study. The analysis results from the content of policy shows that the OJK’s policy in preventing criminal terrorism financing through fintech P2P lending needs to be complemented by regulations, innovation, increasing the quantity and quality of human resources, and other measures. The results of the context of policy analysis shows that the success of policies is supported by the characteristics of institutions and regimes as well as the synergy between the interests, powers and strategies of the actors concerned in the policies. The success of the policy also encountered obstacles in the implementation of the Anti-Money Laundering and Counter Financing of Terrorism (AML-CFT) program in fintech P2P lending and required the preparation of the Surat Edaran OJK (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program. The suggestions of this research include analyzing organizational structures, analyzing the legal field from a regulatory perspective, innovating the supervisory system in the field of technology and information, ratifying the OJK Circular (SEOJK) which regulates the technical provisions for implementing the AML-CFT program immediately, and increasing in CAMS certified employees.

 

"