Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Pengembangan Basis Data Dalam Rangka Penerbitan Certificate of Pratique dan Surat Izin Berlayar (SIB) Kantor Kesehatan Pelabuhan di Pelabuhan Tanjung Priok.Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priok sebagai Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan Pemukiman Departemen Kesehatan. RI melaksanakan tugas pokok pencegahan masuk dan keluarnya penyakit karantina dan penyakit menular potensial wabah melalui kegiatan karantina, pemeliharaan dan peningkatan sanitasi lingkungan dan pelayanan kesehatan terbatas di lingkungan pelabuhan.Kep.Menkes No.630 tahun 1985.Seperti diketahui pelabuhan laut lnternasional sebagai pintu masuk/keluar suatu negara, merupakan tempat yang sangat strategis bagi pengawasan dan pengendalian lalu lintas penumpang dan barang yang masuk/keluar ke/dari negara tersebut. Sesuai ketentuan Internasional, di pelabuhan laut lnternasional ini terdapat aparat pemerintah yang melaksanakan tugas pengawasan ini, yang dikenal dengan Custom Imigration Quarantine (CIQ). Dalam hai ini, Kantor Kesehatan Pelabuhan merupakan salah satu unsur CIQ yang melaksanakan tugas pengawasan lalu lintas penyakit karantina yang terbawa oleh alat angkut kapal melalui pintu-pintu masuk/keluar negara ini.Untuk mencegah penularan penyakit antar negara, perlu dilaksanakan surveilans individu dan surveilans epidemiologi dengan prinsip "maximum protection, minimum restriction " Hal ini sejalan dengan konvensi Kesehatan Internasional atau International Health Regulation {1HR) tahun 1969 dan UU.No. l tahun 1962 tentang karantina laut.Sistem surveilans epidemiologi di pelabuhan yang dimaksud adalah kegiatan analisa secara sistematis dan terus menerus terhadap penyakit karantina, penyakit menular tertentu yang potensial menjadi wabah dan masalah kesehatan pelabuhan serta kondisi pelabuhan yang memperbesar resiko terjadinya peningkatan dan penularan penyakit serta masalah kesehatan tersebut agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan dan penyebaran informasi epidemiologi kepada penyeleggara program kesehatan.Salah satu tugas Kantor Kesehatan Pelabuhan memberikan izin bebas karantina yang berupa (Cetifrcate of Pratique), diberikan kepada kapal yang datang dari pelabuhan luar negeri yang akan masuk ke pelabuhan Indonesia untuk Bandar dan melakukan kegiatan bongkar muat.Certificate of Pratique diberikan setelah petugas Kantor Kesehatan Pelabuhan selesai memeriksa kapal dengan kenyakinan bahwa kapal tersebut sehat, tidak ditemukan tanda-tanda yang memungkinkan terjadinya penyebaran penyakit karantina. Pemeriksaan kapal dilakukan ditengah laut diluar wilayah berlabuh (Anchorage Area). Certificate of Pratique masih merupakan persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kapal yang akan memasuki pelabuhan di Indonesia (UU No.1 tahun 1962 tentang karantina laut pasal 20).Penerapan Radio Pratique, yaitu memberikan izin bebas karantina melalui radio bagi kapal, di Kantor Kesehatan Pelabuhan dimungkingkan dengan mempedomani ketentuan WHO sebagaimana tertuang dalam International Health Regulation (ER) tahun 1969 edisi ke 3 (tiga) pasal 35. Ketentuan tentang penerapan Radio Pratique juga termuat di dalam Surat Keputusan Dirjen PPM & PLP NO. 970 tahun 1986 pasal 3."

"Pelabuhan Tanjung Priok mcrupakan pelabuhan utama wilayah DK! Jakarta dan Jawa Barat untuk bongkar muat barang, baik yang bcrasal dari dalam negeri maupnn dari luar negeri. Perkembangan pada sektor industri dan sektor perdagarlgan di kaiua wilayah ini mengakibatkan terjadinya peningkatan a.rus kapal, baik itu arus masuk maupun arus kcluar Pelabuhan Tanjung Priok. Hal ini terlihat dari jumlah kunjungan kapal barang (general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, container) ke Pelabuhan Tanjung Priok yang setiap tahunnya meningkat.Peningkatan arus kapal barang yang ingin mclakukan bongkar muat di Pelabuhan Tanjung Priok menyebabkan teljadinya penumpukan kapal di sekitar wilayah perairan pelabuhan. Kapai-kapal berlabuh menunggu merapat ke dermaga untuk mendapatkan pelayanan di sembarang tempat_ Kapal-kapal dengan jenis muatan yang berhcda, kapal-kapal yang beroperasi dan tidak beropcrasi, dan kapal-kapal yang membawa bahan bcrbahaya mcnunggu di lempat yang sama. Apabila terjadi kondisi darurat scpcrti kebakaran kapal, tentu akan membahayakan bagi kapal-kapal lain.Bahkan di Fasililas perairan pelabuhan seperti kolam putar terdapal kapal yang berlabuh. Bclum dilerapkannya koordinat global di Pelabuhan Tanjung Priok juga menjadi masalah dalam keamanan pelayaran. Sclain faktor keamanan yang tidak tercapai juga dapat mengganggu aktifitas dari kinerja pclabuhan terscbut.Penyelesaian masalah di alas adalah dengan menetapkan suatu tata ruang perairan pelabuhan untuk jenis kapal dan wilayah penunjang pelabuhan. Tata ruang yang di maksud adalah menetapkan batas-batas pcrairan (wilayahfarea) untuk suatu jenis kapal tertentu dan wilayah perairan Iainnya sehingga bebas dari aktifitas lain yang mengganggu aktititas dari wilayah perairan tersebut. Selain itu batas-batas yang di dapat akan di beri koordinat bumi, hal ini dimaksudkan untuk unluk keamanan dalam pelayaran serla agar scsuai dengan koordinal global (intemasional)- Untuk setiap jenis kapal tertentu disediakan luas-luas tertentu scsuai dengan jumlah kedatangan jenis kapal ke pelabuhan Tanjung Priok. Penetapan tata ruang tersebut juga ha.rus memperhatikan faktor kcdalaman, arus dan gelombang. Dengan demikian kapal dapat berlabuh dengan aman.Hasil akhir dari pererlcanaan ini adalah cli dapatkan luasan wilayah perairan tertentu, untuk jcnis kapal tertentu pada koordinat tertentu_ Dan faktor keamanan (kcdalaman, gelombang, arus) dapat tercapai. Sehingga kapal dapat berlabuh dengan aman dan tidak tcrganggu oleh aktiiitas lain scsuai dcngan koordinat intcmmional.

---

Foreland Priok Port represent regional especial port of DKI Jakarta West Java and for the loading and unloading goods, both for coming from within country and also from outside the country. Growth at industrial sector of commercial sector and this regional second result the happening of ship current improvement, good that the incoming current and also the current go out Foreland Priok Port. This Matter seen fi-om mercantile marine visit amount (general cargo, bag cargo, liquid bulk, dry bulk, container) to Foreland Priok Port which every year nya mount.

Make-Up of current of mercantile marine which wish to conduct loading and unloading in Port of Forcland of Priok cause the happening of heaping of ship around region of territorial water port. Disembark to await meeting to dock to get service in any place. Ship with type of dilferent payload, ship operating and not operate, and the ship bringing dangerous substance await same in place. ln the event of condition of emergency of like ship tire, of course will endanger for other dissimilar ship. Even in facility of territorial water of port like pool tum around there are ship anchoring. Not yet applied of global co-ordinate Port of Foreland of Priok also become intemal issue of sea transport security. Besides factor of safety which not reached also can bother alctivity from performance of the p0rt.

Solving of above problem is specitiedly planology of territorial water of port for type of ship and region of port supporter. Planology which is intention specify territorial water boundary to a type of certain ship and region of other territorial water so that free from aktivity of other dissimilar bothering aktivity from region of the territorial water. Others the boundary which is eaming will giving earth co-ordinate, this matter is intended to for the security of in sea transport and also in order to as according to global co-ordinate intemational. To each every type of certain wide provided certain ship as according to amount of arrival of type of ship to port of Foreland Priok.

Stipulating of the Planology also have to pay attention to deepness factor, cunent and wave. Thereby the ship can anchor safely.

End result from this planning is getting regional of certain territorial water, for type of certain ship at certain co-ordinate. And the factor of safety (deepness, wave, current) can be reached. So that the ship can anchor safely and not annoyed by aktivity of other dissimilar as according to intemational co-ordinate.Besides factor of safety which is not reached also can bother activity from performance ofthe port."

"Penelitian ini berfokus pada peran CNT dalam melakukan deteksi dini dan langkah-langkah yang diambil oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk mengoptimalisasi fungsi CNT akan menyokong fungsi tugas yang diemban untuk melakukan penyelundupan NPP.Hasil penelitian menunjukkan bahwa CNT menganalisa seluruh dokumen, dengan bantuan teknologi yaitu sistem analisa target (target analyzing system) yang disebut Drugs Cargo Analyzing Unit (DCAU). DCAU merupakan bagian dari Customs Narcotics Intelligent System (CNIS) berupa sistem aplikasi penyaringan data PIB dan manifes secara transaksional dengan menggunakan parameter tertentu untuk membantu analis dalam menghasilkan target NPP pada kargo laut yang kini menjadi modus baru penyelundupan NPP. Prinsip DCAU dalam pengumpulan informasi (information gathering) adalah sebagai sebagai early warning dan early detection atas potensi penyelundupan NPP guna dilakukan penindakan. Siklus intelijen juga telah dijalankan CNT dalam pelaksanaan operasinya (siklus risk targetting). Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pun melakukan langkah optimalisasi dengan melakukan pemberian reward berupa premi terhadap tangkapan NPP dan peningkatan soft skill dengan workshop serta pendidikan dan pelatihan untuk anggota CNT.Dari hasil penelitian disarankan agar Direktorat Jenderal Bea dan Cukai lebih mengembangkan sistem teknologi DCAU karena DCAU merupakan titik awal pendeteksian dini terhadap indikasi adanya pelanggaran atau kemungkinan penyelundupan NPP. Selain itu perlu dilakukan peningkatan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam CNT guna meningkatkan kinerja CNT dalam mengemban spesialisasi tugasnya dan penerbitan kebijakan lain diperlukan untuk mengoptimalkan kinerja CNT karena kebijakan yang ada saat ini baru bersifat sebagai payung hukum berdirinya CNT.

---

This research focuses on the role of the CNT in conducting early detection and the steps taken by the Directorate General of customs and Excise to optimize function will support the task function CNT arranged for smuggling NPP.The results showed that the CNT analyzes the whole document, with the help of technology, namely the system of target analysis (analyzing targets system) called Analyzing Drugs Cargo units (DCAU). DCAU is part of Customs Narcotics Intelligent System (CNIS) in the form of the application system of data filtration in transactional and PIB manifest by using certain parameters to assist analysts in generating target NPP on sea cargo now becomes the new NPP smuggling mode. Principle of the DCAU in collection of information (information gathering) is as as early warning and early detection of potential smuggling of NPP to do enforcement. Intelligence cycle also has carried out operations in the implementation of the CNT (cycle risk targetting). Directorate General of customs and Excise shall perform the optimization by doing reward in the form of granting premiums against NPP catches and improvement of soft skills with workshops as well as education and training for members of the CNT.From the research results it is recommended that the Directorate General of Customs and Excise further develop DCAU technological systems because DCAU is the starting point for early detection of indications of infringement or the possibility of smuggling NPP. In addition it is necessary to increase the amount and quality of human resources involved in the CNT in order to improve the performance of its task of carrying out the specialties within the CNT and the issuance of other policies needed to optimize the performance of CNT."

"ABSTRAKTanjung Priok Jakarta adalah pelabuhan tersibuk dan terbesar di Indonesia. Pelabuhan Tanjung Priok berada di wilayah kerja Pelindo II dan Pelindo II merupakan salah satu BUMN di sektor perhubungan yang bergerak dalam bidang jasa kepelabuhanan dan logistik. Anak perusahaan Pelindo II yang khusus melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Tanjung Priok adalah PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT. PTP). UU Pelayaran memberikan hak serta kedudukan yang istimewa kepada Otoritas Pelabuhan untuk bertindak atas nama Pemerintah menjalankan hak selaku pemegang konsensi atau perjanjian dengan pihak Badan Usaha Pelabuhan (BUP) dan BUP harus mendapatkan konsesi dari Pemerintah melalui OP untuk dapat melakukan kegiataan pengusahaan di pelabuhan dan tidak terkecuali di Pelabuhan Tanjung Priok. Hasil konsesi juga merupakan pendapatan Negara sehingga selain harus mendapatkan konsesi dari Pemerintah, BUP pemegang konsesi juga memberikan bagi hasil kepada Negara dan masuk ke dalam Kas Negara sebagai PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak). Konsesi dan bagi hasil tersebut dituangkan dalam perjanjian antara BUP pemegang konsesi dan OP. Tujuan penelitian ini yaitu: melakukan identifikasi serta analisa mengenai kewenangan PT. PTP dalam melakukan kegiatan pengusahaan di Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta dan mengetahui serta memahami bentuk badan usaha yang melakukan kegiatan pengusahaan di pelabuhan sesuai peraturan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilaksanakan melalui penelitian kepustakaan yang dititikberatkan kepada analisis terhadap peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan serta data-data yang diperoleh dari hasil observasi, sehingga penelitian ini dispesifikasikan ke dalam penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dengan tahap-tahap penelitian kepustakaan

---

ABSTRACTTanjung Priok Jakarta is the busiest and largest port in Indonesia. Therefore, the port of Tanjung Priok is a barometer of the economy of Indonesia. Port of Tanjung Priok in the working area of Pelindo II and Pelindo II is one of the BUMN in the transportation sector which is engaged in port services and logistics. Pelindo II subsidiaries that specializes in doing business activities at Tanjung Priok Port is PT. Pelabuhan Tanjung Priok (PT. PTP). Shipping Law provides the rights and special position to the Port Authority to act on behalf of the Government to give concession or agreement with the Badan Usaha Pelabuhan (BUP) and BUP must obtain a concession from the Government through the OP to be able to do business activities at the Port of Tanjung Priok. The concession provide income to State as PNBP. The purpose of this study, namely: identification and analysis of the authority of PT. PTP in doing business activities at Tanjung Priok port in Jakarta and understand the form of business entity that conducts activities in the port under applicable regulations. This research uses normative juridical approach where law research conducted by literature researching that emphasize on analysis from law and regulation, court decisions as well as the data obtained from the observation, so this research is specified into research that is analytic descriptive, with the steps of literature research then field research."

"Artikel ini membahas tentang perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok mulai dari awal pembangunannya pada 1883 hingga 1925 ketika pelabuhan telah dilengkapi dengan stasiun. Pelabuhan Tanjung Priok merupakan proyek yang dibangun sebagai respons dari pembukaan Terusan Suez di Mesir yang memiliki pengaruh terhadap perkembangan kemaritiman dari Eropa menuju Timur Jauh, termasuk Hindia Belanda. Konsekuensinya, Pelabuhan Sunda Kelapa tidak dapat lagi menampung pesatnya aktivitas perkapalan dengan laut sebagai jalur utamanya. Sebagai penggantinya, pemerintah membangun Pelabuhan Tanjung Priok. Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang terdiri atas heuristik, kritik sumber, interpretasi, dan historiografi. Artikel ini ditempatkan sebagai bagian dari historiografi maritim di Indonesia yang bertujuan mengungkap kejayaan pada masa silam. Dengan demikian, penulis membahas persoalan sebagai berikut: (1) realisasi pembangunan Pelabuhan Tanjung Priok (2) kondisi Pelabuhan Tanjung Priok (3) pengembangan Pelabuhan Tanjung Priok dan (4) unsur-unsur penunjang di Pelabuhan Tanjung Priok. Selain itu, artikel ini juga memuat aktivitas pelabuhan sebelum pendirian kelembagaan formal Pelabuhan Tanjung Priok."