Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Dalam kajian ini dilakukan studi literatur mengenai konsep kemiskinan dan pengamatan ke lokasi penelitian untuk mendeteksi siapakah penduduk miskin itu? Kemudian mencari alternatif kebijakan yang sesuai dengan kondisi spesifik lokal untuk menanggulangi kemiskinan, dan akhirnya menggali serta memahami kearifan penduduk lokal dalam hubungannya dengan upaya preventif untuk menanggulangi kemiskinan. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan observasi langsung, in-depth interview dan diskusi kelompok fokus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep kemiskinan bersifat banyak sisi (multifaset). Orang Bupolo dan petani Surade sama-sama mengolah lahan sempit. Petani Surade miskin karena tidak mempunyai lahan atau memiliki lahan tetapi dengan skala usaha yang relatif kecil. Orang Bupolo memiliki tanah yang relatif luas tetapi mempunyai keterbatasan akses pada teknologi, hidup terisolasi karena tidak mempunyai akses terhadap sarana dan prasarana sosial ekonomi maupun komunikasi, sehingga mereka hidup miskin dan hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Jadi definisi kemiskinan perlu diperluas meliputi akses terhadap infrastruktur sosial ekonomi, keluar dari keterisolasian, ketidakberdayaan, dan kebebasan mengeluarkan pendapat, serta memperoleh keadilan dalam pembangunan. Kemiskinan tidak bisa didefinisikan secara tunggal yakni dari kacamata pemenuhan kebutuhan kalori semata sebagaimana yang dilakukan Biro Pusat Statistik (BPS) selama ini, karena pada hakekatnya definisi kemiskinan tidak hanya bersifat relatif tetapi juga dinamis.

---

Literature reviews on the concept of poverty and local observation on the field study were employed to investigate who the poor are, in order to seek alternative policies according to specific local conditions to combat poverty, and to see local wisdom in a preventive effort to reduce poverty. Survey methodology, in-depth interviews and focus groups discussions were used in this study. The findings suggest that the concept of poverty is multifacet. Both Bupolo people and Surade farmers cultivate small land. While Surade farmers are poor with no or limited land size and with relatively small scales' business, Bupolo people have relatively larger land size but have limited technology access, and less access to social economic infrastructure, making them poor and only able to survive with food daily. The concept of poverty needs to be extended to include access to social economic infrastructure, remoteness, disempowerment, freedom of speech, and fairness in development. Poverty cannot be defined individually solely from the context of the calorie fulfilment as a standard used by BPS. However, in principle, the concept of poverty cannot only be defined as a relative, but also dynamic concept."

"ABSTRAKTingginya angka penduduk miskin menuntut dilakukannya langkah-langkah konkrit dan mendasar untuk menekan angka tersebut. Penelitian ini di fokuskan untuk mengevaluasi bagaimana efektifitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Sragen yang dilakukan oleh Unit Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan (UPTPK) bidang sosial ekonomi. Evaluasi dilakukan dari sudut pandang pelayanan yang menganalisis kecepatan layanan, kemudahan persyaratan, dan tingkat kepesertaan di UPTPK dan dari sudut pandang koordinasi antar instansi terkait dengan membandingkan koordinasi program penanggulangan kemiskinan oleh SKPD sebelum dan setelah UPTPK berdiri. Penelitian ini mengunakan desain deskriptif kualitatif dengan metode wawancara mendalam dan Focus Group Discussion (FGD). Hasil penelitian menyarankan kepada pemerintah Kabupaten Sragen untuk melakukan perbaikan pelayanan bagi warga miskin dengan meningkatkan kecepatan layanan dan menambah tempat pelayanan bagi warga miskin sampai ditingkat kecamatan (UPTPK Kecamatan), meningkatkan jumlah penerima manfaat program perbaikan rumah dan program santunan uang duka, memperbaiki koordinasi antar SKPD dalam pelaksanaan program agar penerima program tepat sasaran dengan data tunggal, serta mempertegas dan memperjelas pembagian tugas antar SKPD. Perlu dilakukan kajian dan penelitian tentang pengembangan fungsi dan peran perangkat desa dalam mensukseskan program penanggulangan kemiskinan dan pengembangan struktur organisasi UPTPK menjadi Badan Pelayanan Terpadu Penanggulangan Kemiskinan.

---

ABSTRACTThe high number of poor people demanded concrete and fundamental steps to suppress that condition. This study focused on evaluating the effectiveness of poverty reduction programs implementation in the regency were conducted by the Poverty Reduction Integrated Services Unit (UPTPK) in socio-economic field wich is Sragen Regency. Evaluation is done from the point of view of service wich analyze the speed of service, ease of requirements, and the level of participation in UPTPK and by point of view coordination among relevant agencies wich compare poverty reduction programs coordination by SKPDs before and after UPTPK established. This research uses qualitative descriptive design with in-depth interviews and focus group discussions (FGD). The results of the study suggest to government to improve Sragen services for the poor by increasing service speed and add a service to the poor through the district level (UPTPK subdistrict), increase the number of beneficiaries of home improvement and mourning compensation programs, improve coordination between Local Government Offices in the implementation of program in order to achieve the target with a single data, and to make assertive and clear tasks division between Local Government Offices. Need to make study and research on the development of the functions and roles of the village officials to success poverty reduction programs and UPTPK organizational structures change to Poverty Reduction Integrated Service Agencies."

"Tesis ini dilatarbelakangi oleh realisasi laju penurunan kemiskinan di Indonesia yang berjalan lambat. Konsentrasi analisis dalam penelitian ini, membahas komposisi pertumbuhan ekonomi sektoral dan migrasi terhadap pengurangan kemiskinan di Indonesia, mengingat kedua hal tersebut merupakan determinan dalam pengurangan kemiskinan. Ruang lingkup sektoral yang dicakup di sini, meliputi wilayah pedesaan dan perkotaan serta lapangan usaha. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis dampak pertumbuhan ekonomi sektoral dan migrasi terhadap laju pengurangan tingkat kemiskinan, baik untuk wilayah pedesaan, perkotaan dan nasional.Model penelitian ini ada dua. Model I (konsumsi perkapita riil masyarakat pedesaan dan perkotaan). Model II (PDB riil perkapita sektoral). Pada model II, sektor ekonomi dibagi menjadi 4 sektor berdasarkan keterkaitan sektor (berdasarkan Tabel Input Output Indonesia 2008). Hasilnya menunjukkan bahwa, (1) Sektor kunci mencakup sektor manufaktur. (2) Sektor forward oriented mencakup sektor pertanian. (3) Sektor backward oriented mencakup sektor listrik, gas, air bersih; sektor bangunan; sektor perdagangan, hotel, restoran; sektor transportasi, komunikasi; sektor jasa. (4) Sektor independent mencakup sektor keuangan, bank; sektor pertambangan, penggalian. Model I diestimasi dengan pooled regression residual. Model II diestimasi dengan bootstrap regression residual.Hasil pembentukan model I menunjukkan bahwa laju pertumbuhan perkotaan hanya mampu mempercepat laju pengurangan kemiskinan di perkotaan dan nasional, namun menyebabkan tingkat kemiskinan di pedesaan bertambah. Laju pertumbuhan pedesaan, mempercepat laju penurunan kemiskinan di pedesaan dan nasional, namun menyebabkan tingkat kemiskinan di perkotaan bertambah. Laju migrasi mempercepat laju pengurangan kemiskinan nasional dan menyebabkan tingkat kemiskinan di perkotaan bertambah. Hasil model II menunjukkan bahwa laju pertumbuhan sektor kunci tidak bersifat inklusif. Laju pertumbuhan sektor forward oriented bersifat inklusif di semua wilayah. Laju pertumbuhan sektor backward oriented bersifat inklusif di perkotaan dan nasional. Laju pertumbuhan sektor independent bersifat inklusif di pedesaan.

---

This thesis is motivated by the realization rate of poverty reduction in Indonesia that is still running slow. Concentration analysis in this study, discusses the sectoral composition of economic growth and migration on poverty reduction in Indonesia, since both of these are determinant of poverty reduction. Sectoral scope in this thesis, covering urban and rural areas as well as the field of business. The purpose of this study, to analyze the impact of sectoral growth and the rate of migration on poverty reduction, both for rural, urban and national.

Two model used here. Model I (real per capita consumption of rural and urban). Model II (real GDP per capita sectoral). In model II, the economy is divided into four sectors based on it?s linkage (based on Table Input Output Indonesia 2008). The results are, (1) Key sector covering the manufacture. (2) Forward-oriented sector covering the agriculture. (3) Backward oriented sectors include electricity, gas, water; construction; trade, hotels, restaurants; transportation, communication, and the service. (4) Independent sector includes the financial sector, banks; mining, quarrying. First Model, estimated by pooled regression. Model II was estimated by bootstrap regression residual.

First modeling shows that rate of urban growth accelerate of poverty reduction in urban and national, but it causes rural poverty increased. Rural growth, accelerate of poverty reduction in rural and nationwide, but it causes urban poverty increased. Migration, accelerate of poverty reduction nationally and led to increased levels of poverty in urban areas. Second model, indicate that growth rate of key sector is not inclusive. Growth rate of forward oriented sectors is inclusive in all areas. The growth rate of the backward oriented sectors, inclusive in urban and national. The growth rate of independent sector, was inclusif in rural."

"Kebijakan pendistribusian Raskin yang telah ditetapkan pemerintah di tingkat nasional kenyataannya mengalami perubahan di tingkat lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan dinamika pendistribusian raskin di tingkat lokal, dampak pendistribusian Raskin di tingkat lokal dalam upaya pemenuhan kebutuhan pokok RTS dan implikasi pendistribusian raskin di tingkat lokal terhadap aspek keadilan distributifnya.Hasil penelitian kualitatif ini menunjukkan bahwa dinamika yang terjadi dapat dilihat dari munculnya berbagai aturan yang mengatur pendistribusian raskin di tingkat lokal. Selanjutnya, pendistribusian raskin di tingkat lokal berdampak pada upaya pemenuhan kebutuhan pokok yang belum optimal. Selain itu, pendistribusian raskin di tingkat lokal berimplikasi pada belum terwujudnya keadilan distributif.

---

The distribution policy of the raskin (subsidized rice) program set by the central government changes at the local level. This study aims to explain the dynamics of raskin distribution at the local level, its impact on fulfilling the basic needs for target households (RTS), and its implication on distributive justice. This research employs qualitative approach.The results show that the dynamics can be observed from the various rules in managing the raskin distribution at the local level. Furthermore, the local distribution seems to reduce the program?s potential to fulfill the basic needs of RTS and to improve distributive justice."

"[ABSTRAKTesis ini membahas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui Bedah Kampung pada kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang kelurahan Warung Jaud serta melihat penghambat serta pendukung yang ditemukan dalam pelaksanaannya. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan desain deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan, pelaksanaan Bedah Kampung di kampung Sumberan dan kampung Lemah Abang menggunakan tahapan pada buku pedoman pelaksanaan Bedah Kampung Kementerian Sosial. Dalam pelaksanaannya ditemukan faktor penghambat kurangnya pendampingan kepada penerima bantuan sehingga hasil yang diperoleh tidak maksimal. Faktor pendukung dalam pelaksanaan selain partispasi masyarakat yang baik juga dukungan dari pemerintah daerah sehingga pelaksanaan kegiatan Bedah kampung bisa selesai sesuai jadwal.

---

ABSTRACTThis thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule;This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule, This thesis discusses the implementation of the poverty reduction program through the Bedah Kampung in Kampung Sumberan and Lemah Abang Abang kelurahan Warung Jaud point and see inhibitors and found support in the implementation. This study is a qualitative research with descriptive design. The results showed, in the Bedah Kampung implementation in kampung Sumberan and Lemah Abang using the manual steps in the implementation of the Ministry of Social Village Surgery. Found in the implementation of factors inhibiting the lack of assistance to the beneficiaries so that the results obtained are not optimal. Supporting factors in addition to the implementation of good public participation as well as support from the local government so that the implementation of the village Surgery can be completed on schedule]"

"Japan has no official "poverty line," and subsequently no official statistics on poverty.In practice,the public aissistance's minimum standard of living " (below which subsistence benefits can be claimed) ia used to calculate the poverty rate or the OECD index, which is defenit as 50% of the population's median income....."

"Jacinda Ardern merupakan perdana menteri Selandia Baru periode 2017-2023 yang memiliki memiliki perhatian terhadap isu kemiskinan, ketimpangan gender, dan minoritas yang dibuktikan dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkannya, salah satunya Te Mahere Whai Mahi Wahine atau Aksi Pekerjaan Perempuan. Salah satu isu kemiskinan di Selandia Baru adalah kemiskinan perempuan di Suku Maori. Empat dari lima perempuan tunawisma di Selandia Baru merupakan perempuan-perempuan dari suku tersebut. Kemiskinan mereka juga berelasi dengan tingginya angka pengangguran, teknologi, pekerjaan, dan minimnya akses terhadap pendidikan. Permasalahan tersebut dipengaruhi oleh faktor ketimpangan gender, ras, dan minoritas sebagai kelompok marjinal yang menghambat mereka untuk lepas dari kemiskinan yang berlanjut hingga isu pekerjaan. Penulis menganalisis kebijakan-kebijakan yang telah dikeluarkan oleh Selandia Baru di bawah kepemimpinan Jacinda Ardern dalam mengatasi isu kemiskinan dalam fokus pekerjaan bagi perempuan di Suku Maori melalui teori keadilan sosial milik Amartya Sen. Teori tersebut melihat kapabilitas perempuan Suku Maori terhadap akses pekerjaan serta hal-hal yang menghambat mereka. Informasi yang didapatkan tersebut dapat dijadikan sebagai basis informasi pemerintah untuk mengatasi hambatan perempuan Maori untuk mengakses pekerjaan melalui public reasoning. Studi ini menemukan bahwa melalui kebijakan-kebijakan tersebut, tingkat NEET, underutilisation, dan underemployed mengalami penurunan. Namun, tingkat unemployment mengalami kenaikan 0,9%. Faktor pandemi menjadi salah satu penyebab kenaikan tersebut.

---

Jacinda Ardern is a New Zealand Prime Minister period 2017-2023 that has a concern towards poverty, gender inequality and minority issues that are proven by several policies that have been issued under her, one of them is Te Mahere Whai Mahi Wahine or Women’s Employment Action Plan. One of the concerning poverty issues in New Zealand is the poverty of Maori people. Four from five homeless women in New Zealand are Maori women. Their poverty is also related to the high rate of unemployment, technology, jobs and the limited access to education. Such issues are contributed by several factors such as gender inequality, race and minority issues as a marginalised community that inhibit them from lifting poverty that impacts on their employment. I analysed the policies that were issued by the New Zealand government under Jacinda Ardern in combating the poverty issue on employment for Maori women through social justice theory by Amartya Sen. That theory sees the capability of Maori women for employment access and any adversaries for them. This study found the NEET, underutilisation and underemployed rate are declining. But unfortunately, the employment rate is increasing by around 0.9%. The Pandemic Covid-19 factor is one of the causes of that increase. "

"Penelitian ini menggunakan empat periode data panel rumah tangga 1993 2007 untuk menguji keberadaan dan pola jebakan kemiskinan poverty traps di tingkat rumah tangga di Indonesia Selain itu tesis ini menguji bagaimana pola ini berubah untuk kelompok mata pencaharian dan wilayah yang berbeda Penelitian ini mengikuti pendekatan aset asset based approach yang diperkenalkan oleh Barret dan Carter 2006 serta Adato et al 2006 Pendekatan ini memerlukan penerapan metode parametrik untuk membentuk sebuah indeks aset dan metode non parametrik untuk mengestimasi pola aset dinamik dan jebakan kemiskinan Penelitian ini menemukan adanya bukti yang menunjukkan adanya jebakan kemiskinan dengan banyak titik keseimbangan di wilayah Sumatra Penemuan lain adalah bahwa seluruh rumah tangga di wilayah Sulawesi cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di bawah batas kemiskinan pada periode menengah Hal ini mengindikasikan bahwa rumah tangga di wilayah Sulawesi terjebak dalam kemiskinan secara bersama sama Akan tetapi terdapat bukti bahwa rumah tangga di wilayah Jawa dan Bali Nusa Tenggara Barat serta Kalimantan cenderung memusat ke sebuah titik keseimbangan di atas batas kemiskinan Hal ini berarti rumah tangga di wilayah ini tidak terjebak dalam kemiskinan

---

Using four waves of longitudinal household panel data 1993 ndash 2007 this paper examines the existence and patterns of household level poverty traps in Indonesia and how these patterns vary across different livelihood groups and regions in the country By following an asset based approach introduced by Barrett and Carter 2006 and Adato et al 2006 this paper performs parametric to construct an asset index and nonparametric techniques to estimate dynamic asset pattern and the poverty trap Findings indicate that there is evidence for multiple equilibria poverty trap in Sumatra region Also this study finds that all households in Sulawesi region converge to a single stable equilibrium in the longer period which is below the poverty line This may indicate that households in Sulawesi are collectively trapped However the findings show that households in Java and Bali West Nusa Tenggara and Kalimantan converge to a single stable equilibrium above poverty line This means that household in these regions do not face a poverty trap "