Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Rasa aman dari ancaman bahaya seperti kelaparan, keku-rongan gizi, penyakit dan tekanan" dan "perlindungan darikelracauan tak terduga dan menyulitkon dalam kehidupansehari-hari adalah dua aspek utama konsep keamanan monusiadalam pandungan UNDP. Konsep kaomonan monusia berbedadan seharusnya tidak dicampur baur dengan konsep keamanannasional, yang biasaya diartikan sebagai aman dari seranganluar dan aman dari upaya pemecahan keutuhan wilayah.Pembangunan manusia - yang terpusat pada monusia, inklusifadil dan berkesinambungon - terkait dengan keomanan manusiakarena alasan yang sederhano bahwa pembangunon manusiamengarah pada keamanan manusia. Pembangunon manusiakarenanya adalah jalan menuju keamanan manusia. Jikademikian adanya. Millennium Development Goals (MDGs) dopatdijadikan peta penunjuk arah bagi negara-negara, termasukIndonesia, dalam menempuh pejalanan menuju keamananmanusia. Pelbagai tujuon dalom MDG: tersebut berkisar dariupaya mengakhiri kemiskinan dan kelaparan, mewujudkan pendi-dikan dasar universal memajukan persamaan gender mengu-rangi angka kematian ibu don anak, memerangi HIV/AIDS,memastikan kesinambungan lingkungan, hingga membentukkemitraan global untuk pembangunan. Ada beberopa tahap yangdianggap penting bagi perjalanon Indonesia menuju keamanonmasusia. lni mencakup pemberlakuan Perjanjian PembangunanMillennium Nasional untuk melaksanakan MDGs secara adil."

"The Routledge International Handbook of Social Development, Social Work, and the Sustainable Development Goals answers the question: What is the contribution of social development and social work to the Sustainable Development Goals? The success of these goals requires implementation, and each of the 17 objectives for sustainable social progress have a social dimension. The Sustainable Development Goals (SDGs), like the Millennium Development Goals (MDGs) before them, were born of a larger social development movement which over the last 25 years has become increasingly mainstream in the fields of international development, sustainability, and social work. These practitioners are essential to the implementation of the SDGs. This handbook examines how the SDGs are being implemented in diverse contexts.No previous work has surveyed social development and social work’s contribution to the SDGs nor represented voices from the Global South on the SDGs. This book broadens the current literature by focusing on key sites throughout the Global South and featuring underrepresented voices from Africa, Asia, and Latin America. These regions are vitally important to assessing the SDGs, as this is where innovative social development projects are occurring, and where social workers are playing a leading role in achieving the SDGs. The book is divided into eight parts:• Context of Social Development, Social Work, and the SDGs• Perspectives on the SDGs• Case Studies on Engagement with the SDG Agenda• Case Studies on Ending Poverty• Case Studies on Health and Well-Being• Case Studies on Gender Equality• Case Studies on Climate and Sustainability• Case Studies on Governance, Peace, and JusticeIt comprises 35 newly written chapters by 74 authors. It will be of interest to a broad interdisciplinary audience of scholars, educators, and students in the fields of social development, social welfare, social work, social policy, human rights, international relations, political science, international affairs, sustainability, community development, area studies, and development studies."

"Sustainable Development Goals (SDGs) yang diajukan oleh PBB sebagai acuan pembangunan global dapat menjadi indikator pembangunan yang objektif bagi negara, kota, termasuk desa karena mengandung 17 tujuan dengan spektrum dan indikator yang luas. Kerangka SDGs yang menyeimbangkan elemen sosial, ekonomi, dan lingkungan dapat memandu pembangunan jangka menengah desa untuk mencapai tujuan keberlanjutannya, terutama ketika di Indonesia, pemerintah telah memberikan otonomi kepada setiap desa untuk pembangunannya dengan anggaran langsung untuk dikelola. Situasi ini menuntut tanggung jawab yang lebih besar bagi pemerintah desa untuk dapat mencapai pembangunan yang ideal dan berkelanjutan. Namun kewenangan nasional tersebut tidak bisa lepas begitu saja setelah memberikan dana desa dengan melihat kompleksnya permasalahan pembangunan desa. Kerangka kerja ini harus diterjemahkan ke dalam model pembangunan yang dapat digunakan oleh pemerintah desa, pemerintah kabupaten/kota, atau para ahli untuk memandu perencanaan jangka menengah desa. Model tersebut mencegah subyektivitas dan fokus yang salah pada prioritas pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah desa. Model tersebut juga dapat mengurangi potensi perencanaan pembangunan kabupaten/kota yang tidak sesuai dengan kebutuhan desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi kesenjangan terfokus dengan membandingkan kondisi saat ini dengan kerangka pembangunan ideal menggunakan kerangka sistematis berbasis Soft Systems Methodology (SSM). Kesenjangan yang ditemukan akan dilanjutkan sebagai rekomendasi dan keluaran dari penelitian ini. Rekomendasi tersebut akan diuji secara efisien menggunakan pemodelan System Dynamic (SD). Ini akan memungkinkan pemangku kepentingan terkait untuk bersama-sama membahas tujuan dan prioritas setiap desa untuk mencapai pembangunan yang berkelanjutan

---

The sustainable development goals (SDGs) proposed by the United Nations as a reference for global development can be an objective development indicator for countries, cities, including villages because they contain 17 goals with a vast spectrum and indicators. The SDGs framework of balancing social, economic, and environmental elements could guide the village's medium-term development to achieve its goal of sustainability, especially when in Indonesia, the government has given each village autonomy for its development with a direct budget to manage. This situation demands more responsibility for village governments to be able to achieve ideal and sustainable development. However, the national authority cannot be hand-out after giving the village funds by observing the complex problem of the village's development. This framework should be translated into a development model that the village government, regional government, or the experts can use to guide the village's medium-term planning. The model should prevent subjectivity and the wrong focus on the development priorities set by the village government. The model could also reduce the pressure from regional development planning programs that can be inconsistent with village needs. This research aims to identify the focused gap by comparing current conditions with the ideal development framework using a systematic framework based on Soft Systems Methodology (SSM). The gaps found would be resumed as recommendations and output of this research. It would enable relevant stakeholders to collectively discuss the goals and priorities for each village to achieve more sustainable development. The recommendations will be test using System Dynamic (SD) modeling to evaluate the recommendations which will efficiently works in reality."

"ABSTRAKPemerintah Indonesia melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 59 Tahun 2017 telah berkomitmen untuk turut serta bersama PBB menyukseskan komitmen global dalam rangka tujuan pembangunan berkelanjutan. Artikel ini akan mengulas bagaimana posisi SDGs yang merupakan agenda global, kepentingan nasional Indonesia dalam SDGs, serta dampaknya bagi ketahanan nasional."

"Issues concerning empowering of women and child welfare in millenium development goals of Indonesia."