Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"This volume presents ten chapters that discuss the economics of poverty, inequality and welfare. They address how we measure poverty, inequality and welfare and how we use such measurements to devise policies to deliver social mobility. They consider both theoretical and empirical topics with special reference to developing countries. "

"

Dalam ilmu ekonomi pembangunan, infrastruktur fisik dan sosial telah dikenal dapat mempengaruhi ketimpangan pendapatan walaupun hasilnya berbeda-beda. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dampak pembangunan infrastruktur fisik dan sosial terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Penelitian ini menyusun indeks infrastruktur dan mengestimasi dampak infrastruktur menggunakan panel data dari 34 provinsi di Indonesia pada periode 2009-2017. Penelitian ini menemukan bahwa infrastruktur fisik cenderung berkontribusi pada peningkatan ketimpangan pendapatan, walaupun tidak robust secara signifikansi. Pembangunan infrastruktur sosial di Indonesia juga cenderung meningkatkan ketimpangan pendapatan meskipun hasilnya juga tidak robust secara signifikansi.

---

In the economic development field, physical and social infrastructures have been argued to affect income inequality despite the mixed results. This study examines the impact of physical and social infrastructure on income inequality in Indonesia. This study constructs infrastructure summary indices and estimates the impacts of infrastructure using 34 provincial unbalanced panel data during 2009-2017 in Indonesia. The main finding of this study is that physical infrastructure tends to increase income inequality in Indonesia, although it is not robustly significant. Similarly, social infrastructure is also positively associated with income inequality increases in Indonesia though not robustly significant.

"

"Underground economy dapat mendistorsi perekonomi karena membatasi efektivitas kebijakan, dan menyebabkan meningkatnya erosi basis pajak yang kemudian dapat menciptakan sistem pajak yang tidak efisien. Keberadaan underground economy sendiri juga dapat menjadi salah satu penyebab ketimpangan. Studi ini menganalisis hubungan antara underground economy dan ketimpangan pendapatan di Indonesia menggunakan model ECM. Berdasarkan data dari tahun 1980-2020, penelitian kami menunjukkan tren penurunan ukuran underground economy, dari 59,6% pada tahun 1980 menjadi 20,1% pada tahun 2020, namun dengan ukuran rata-rata underground economy, sebesar 31,59%, masih tinggi dibandingkan dengan negara lain. Studi kami juga menunjukkan bagaimana ekonomi bawah tanah mempengaruhi ketimpangan, dimana peningkatan ukuran 1% underground economy menyebabkan peningkatan indeks ketimpangan (koefisien gini) 0,13 persen. Selain itu juga menunjukkan sinyal bahwa efek jangka panjang dari underground economy terhadap ketimpangan lebih tinggi. Oleh karena itu, kebijakan pemerintah yang bertujuan mengatasi ketimpangan sebaiknya juga perlu mengatasi hal yang mendasari dan mendorong underground economy.

---

The underground economy can distort the economy as it limits policies effectiveness, and it implies of an increasing tax base erosion which further creates an inefficient tax system. The existence of an underground economy may also be one of the causes of prevalent inequality. This study analyzes the relationship between the underground economy and income inequality in Indonesia using the ECM model. Based on data from 1980-2020, our study shows the trend of a decrease in UE, from 59,6% in 1980 to 20,1% in 2020, yet the average size of underground economy, which is 31.59%, is still high in comparison to other countries. Our study also shows how underground economy affects inequality, an increase of 1% in the size of underground economy leads to an increase of 0.13 percent in the Gini Coefficient. There is also a signal that the long-run effect of underground economy to inequality is higher. Therefore, policies aiming to tackle inequality may also need to address the basic and driving forces of underground economy."

"Penelitian ini menelaah hubungan antara lapangan kerja informal dan ketimpangan pendapatan di Indonesia. Selama satu dekade terakhir, sektor informal telah berkembang secara signifikan dan menjadi bagian yang sangat diperlukan dalam perekonomian dengan menawarkan kesempatan kepada individu yang belum memiliki pekerjaan. Dengan memanfaatkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), penelitian ini menggunakan model regresi Fixed Effects (FE) untuk menguji dampak lapangan kerja terhadap koefisien Gini, yang merupakan ukuran ketimpangan pendapatan. Analisis yang dilakukan mencakup variabel-variabel seperti Lapangan Kerja Informal, Tingkat Inflasi, Produk Domestik Regional Bruto (PDRP) per Kapita, Tingkat Pendidikan Tinggi, Tingkat Urbanisasi, dan Tingkat Kemiskinan. Temuan menunjukkan bahwa lapangan kerja informal berperan sebagai penyangga perekonomian yang penting, menyediakan lapangan kerja penting disaat kesempatan kerja formal terbatas. Hal tersebut menekankan perlunya kebijakan yang mendukung pekerja informal, meningkatkan stabilitas sosial dan ekonomi. Langkah-langkah seperti itu dapat mengarah pada perkembangan ekonomi yang lebih merata di Indonesia.

---

This study investigates the relationship between informal employment and income inequality in Indonesia. Over the past decade, the informal sector has expanded significantly, becoming an essential part of the economy by offering employment opportunities to individuals who might otherwise remain unemployed. Utilizing data from the Badan Pusat Statistik (BPS) and Survei Angkatan Kerja Nasional (SAKERNAS), this study employs a Fixed Effects (FE) regression model to examine the impact of informal employment on the Gini coefficient—a measure of income inequality. The analysis includes variables such as Informal Employment, Inflation Rate, Gross Domestic Regional Product (GDRP) per Capita, Higher Education Rate, Urbanization Rate, and Poverty Rate. Findings reveal that informal employment acts as a crucial economic safeguard, providing essential jobs where formal employment opportunities are limited. This highlights the necessity for policies that support informal workers, enhancing both social and economic stability. Such measures could lead to more equitable economic development in Indonesia. "

"Pemerintah Indonesia menggunakan instrumen perpajakan untuk mengatasi kontraksi ekonomi dan meningkatnya kesenjangan sosial akibat Pandemi Covid-19. Strategi yang ditempuh adalah mengoptimalkan penerimaan dari HNWI. Skripsi ini bertujuan untuk menganalisis potensi dan hambatan penerapan wealth tax di Indonesia serta mengkaji regulasi HNWI tax di Uganda, Swiss, dan Prancis. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi literatur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat potensi yang dimiliki Indonesia dalam menerapkan wealth tax, yaitu banyaknya jumlah HNWI Indonesia, pengoptimalan penerimaan perpajakan, dan distribusi pendapatan. Sementara hambatan yang harus dihadapi, yaitu belum terdapat landasan hukum pajak kekayaan di Indonesia, sulitnya mengumpulkan informasi kekayaan HNWI, HNWI memiliki kedekatan dengan pihak yang berkuasa, kurang trennya pajak kekayaan di negara lain, kemudahan HNWI dalam melakukan mobilitas ke luar negeri, dan ketakutan adanya tumpang tindih pemajakan. Di Uganda belum menerapkan wealth tax. HNWI hanya dipajaki dengan instrumen PPh namun terdapat tarif tambahan sebesar 10% untuk penghasilan pada lapisan teratas. Sementara Swiss dan Prancis telah mengenakan wealth tax. Penerapan wealth tax di Swiss lebih efektif daripada Prancis karena Swiss menerapkan tarif dan ambang batas yang lebih rendah dalam pemungutan pajak kekayaan sehingga tidak menyebabkan adanya potensi yang kabur dan perluasan dasar pengenaan pajak sekaligus

---

The Indonesian government uses tax instruments to overcome the economic contraction and increasing social inequality due to the Covid-19 Pandemic. The strategy adopted is to optimize revenue from HNWI. This thesis aims to analyze the potentials and obstacles of implementing a wealth tax in Indonesia and to examine HNWI tax in Uganda, Switzerland, and French. This research uses a qualitative approach with data collection techniques in the form of interviews and literature studies. The results of this study indicate that there are several potentials to implement a wealth tax in Indonesia consisting of the large number of HNWIs in Indonesia, the purpose of optimizing Indonesian tax revenues, and income distribution. While the obstacles consisting of there is no legal basis for a wealth tax in Indonesia, the difficulty of collecting HNWIs wealth information, HNWI's proximity to stakeholders, the lack of trends in implementing wealth taxes in other countries, ease of physical mobility, and the fear of tax overlap. In Uganda, there is no wealth tax. So HNWIs are only taxed with the income tax instrument but there is an additional 10% rate for income at the top layer. Meanwhile, Switzerland and French have imposed a wealth tax. The application of a wealth tax in Switzerland more effective than French because Switzerland applies lower rates and thresholds in the collection of wealth taxes so that it does not cause potential loss and expansion of the tax base at the same time."