Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"ABSTRAKTesis ini membahas mengenai konsep keamanan nasional (National Security) dalam kerangka liberalisasi perdagangan World Trade Organization yang diadopsi dalam Pasal XXI General Agreement On Tariffs And Trade dan Pasal XIV bis General Agreement On Trade Of Services, serta bagaimana konsep tersebut dapat mempengaruhi proses liberalisasi perdagangan yang bersifat hambatan terhadap liberalisasi perdagangan itu sendiri, dan bagaimana konsep tersebut menyebabkan pencapaian tujuan World Trade Organization yaitu kesejahteraan tidak akan tercapai sehingga aturan-aturan GATT dan GATS menjadi sia-sia dalam praktiknya

---

ABSTRACTThis thesis discusess the analysis of National Security concept in related to the trade liberalization framework on World Trade Organization (WTO) adopted by it rules in Article XXI General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) and Article XIV bis General Agreement on Trade in Services, studying how the concept affected the trade liberalization as an obstacle for trade liberalization itself, and how the concept doesn't support for reaching prosperity for all WTO members which is it?s a main purpose of World Trade Organization"

"Indonesia merupakan salah satu negara yang menerapkan kebijakan pemanfaatan kandungan lokal pada kerangka peraturan yang mengatur mengenai sektor hulu minyak dan gas bumi, dengan tujuan modal asing dapat memberikan keuntungan maksimal bagi pertumbuhan ekonomi. Namun dalam perkembangannya, pengaturan pemanfaatan ini berujung pada pengkategorian penggunaan wajib untuk Barang Operasi tertentu dalam kegiatan usaha migas. Adanya kategori wajib ini menjadi penghalang masuknya Barang Operasi dari dari negara-negara anggota GATT. Adapun permasalahan yang dibahas dalam tesis ini adalah pertama, bagaimana ketentuan kandungan lokal dan pembatasan impor dalam GATT; kedua bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas; dan ketiga bagaimana ketentuan pengaturan pemanfaatan barang dalam negeri pada kegiatan usaha hulu migas khususnya dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 15 Tahun 2013 dikaitkan dengan ketentuan GATT/WTO. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang bersifat preskriptif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Seluruh data tersebut dikumpulkan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan dan kemudian dianalisis secara normatif kualitatif. Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini adalah berdasarkan prinsip Most Favoured Nation dan National Treatment yang terdapat dalam ketentuan GATT/WTO, peraturan pemanfaatan barang dalam negeri bertentangan dengan ketentuan GATT 1994.

---

Indonesia is one of the country that implement local content requirements in regulatory framework for the upstream oil and gas sector, so that foreign capital could give highest benefit for economic growth. However, in its development the regulations led to a mandatory use category of certain Operation Goods in the course of oil and gas business operations. The existence of this category becomes barrier to entry of Operation Goods from GATT members. The issues discussed in this thesis is first, what are the provisions for local content requirements and import restrictions in the GATT second what are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector third how are the provisions for use of domestic goods policies in the upstream oil and gas sector especially in the Minister of Energy and Mineral Resources Regulation No. 15 2013 is associated with the GATT WTO provisions. This study is a normative prescriptive legal research. The data used in this research is secondary data in the form of primary, secondary and tertiary legal materials. All data is collected by using literature study technique and then analyzed normatively qualitatively. The conclusion of this research is that based on Most Favoured Nation and National Treatment principles contained in the provisions of GATT WTO, use of domestic goods policies contradict with the provisions of the GATT 1994."

"Namun penerapan pembatasan ekspor minyak bumi harus sesuai dengan ketentuan WTO/GATT yang telah diratifikasi dan mengikat Indonesia untuk menghindari adanya klaim dari negara anggota WTO/GATT lainnya. Ketentuan WTO/GATT tersebut diinterpretasikan secara harmonis dengan hukum internasional lainnya dalam hal ini prinsip permanent sovereignty of states over natural resources (PSNR). Pembatasan ekspor minyak bumi selain tarif (non tariff) pada dasarnya dilarang menurut ketentuan Pasal XI ayat 1 GATT kecuali dibenarkan menurut ketentuan Pasal XI ayat 2, XX dan XXI GATT. Indonesia telah menerapkan ketentuan/kebijakan yang dapat membatasi ekspor minyak bumi dalam bentuk non tarif berupa pengelolaan dan pemanfaatan minyak bumi bagian negara yang dihasilkan dari Kontrak Kerja Sama (KKS) dengan kontraktor oleh BPMIGAS dan PT Pertamina, ijin ekspor minyak bumi dan kewajiban kontraktor menyerahkan minyak bumi bagiannya menurut KKS bagi hasil sebesar 25% (dua puluh lima persen) (domestic market obligation). Ketentuan tersebut belum dapat membatasi ekspor minyak bumi sesuai kebutuhan dalam negeri dan, untuk ijin ekspor dan domestic market obligation, dapat melanggar ketentuan Pasal XI GATT. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan aturan/kebijakan yang dapat membatasi ekspor minyak bumi sebagai solusinya yaitu perubahan ketentuan konsep KKS bagi hasil (production sharing) menjadi revenue sharing, penerapan KKS jasa dan tarif ekspor.

---

This thesis regarding the crude oil export restrictions which is necessary to supply domestic needs. However, the crude oil export restrictions must be applied in accordance with the provisions of the WTO / GATT that have been ratified and binding on Indonesia to avoid any claim from other WTO/GATT's member. Such WTO/GATT provisions shall be interpreted in harmony with other international law, in this case the principle of permanent sovereignty over natural resources (PSNR). Crude oil export restrictions other than tariffs are basically prohibited under Article XI:1 GATT unless justified under Article XI:2, XX and XXI GATT. Indonesia have applied non tariff measures which may restrict the crude oil export in the form of management and utilization of government's crude oil entitlement under Joint Cooperation Contract (JOC) by BPMIGAS and PT. Pertamina, crude oil export license and contractor's domestic market obligation equal to 25% (twenty five percent) of contractor's crude oil entitlement under JOC production sharing. Such provisions is unable to restrict crude oil export in accordance with domestic needs and, for crude oil export license and contractor's domestic market obligation, may conflict with the provisions of Article XI:1 of GATT. Therefore, it is necessary to amend the measures which can be used to restrict export of crude oil by replacing the concept of JOC production sharing with JOC revenue sharing as well as applying JOC services contract and export tariffs."

"Setiap negara, termasuk Indonesia, memiliki otonomi dan kedaulatan dalam membentuk peraturan nasional untuk mencapai tujuan kebijakan yang bukan perdagangan atau non-trade policy objectives yang dikehendaki oleh negara tersebut. Pada praktiknya muncul sengketa-sengketa di hadapan Dispute Settlement Body World Trade Organization (DSB WTO) dimana justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives atas klaim ketidakpatuhan terhadap komitmen liberalisasi dalam General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) diuji keabsahannya, namun banyak negara gagal dalam menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya, termasuk dalam hal ini, Indonesia. Terkait dengan hal tersebut, penelitian kritis mengenai pengaturan justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives dalam GATT, praktik negara-negara, serta praktik justifikasi Indonesia berdasarkan non-trade policy objectives menjadi penting. Tesis ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal. GATT pada dasarnya memiliki mekanisme justifikasi berdasarkan non-trade policy objectives sebagaimana diatur dalam Article XX GATT tentang General Exceptions. Praktik negara-negara dalam melakukan justifikasi menunjukan bahwa negara hanya dapat menjustifikasikan non-trade policy objectivesnya berdasarkan Article XX GATT apabila, berdasarkan bukti yang cukup, kebijakan negara tersebut secara murni dan berdasarkan itikad baik ditujukan untuk objectives yang tercakup dalam Article XX GATT seperti dalam Kasus EC - Asbestos. Praktik yang dilakukan Indonesia bahkan belum dapat menunjukan necessity dan keterhubungan antara non-trade policy objectives yang diadopsinya dengan objectives yang tercakup dalam Article XX GATT. Putusan DSB WTO cenderung menggunakan interpretasi dengan metode tekstual dan tidak menggunakan interpretasi berdasarkan pertimbangan deference to states yang mempertimbangkan Indonesia sebagai negara berkembang. Sehingga Indonesia tetap wajib menyesuaikan peraturan domestiknya dengan ketentuan-ketentuan GATT berdasarkan prinsip pacta sunt servanda dan menjalankannya dengan itikad baik.

---

Any states, including Indonesia, has the autonomy and sovereignty to establish domestic regulations to achieve non-trade policy objectives which the states desired. In practices dispute appears before the Dispute Settlement Body of the World Trade Organization (DSB WTO) where justification based on non-trade policy objectives for claim of incompliances to liberalization commitment in the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 (GATT) is being tested for its legitimation, however many countries failed to justify its non-trade policy objectives, including in this case, Indonesia. In relation to that, the critical research on the rules of justification based on non-trade policy objectives in the GATT, state practices, as well as Indonesia’s justification practices based on non-trade policy objectives is important. This thesis is written with doctrinal research method. Fundamentally, GATT have justification of non-trade policy objectives mechanism based on Article XX GATT on General Exceptions. State practices in justifying its non-trade policy objectives shows that a country can only justify its non-trade policy objectives based on Article XX GATT if, based on sufficient proof, the state’s measure purely and based on good faith is aimed to achieve the objectives covered in Article XX GATT as appeared in EC – Asbestos case. Indonesia practices has not shown necessity and interlinkage between the adopted non-trade policy objectives with the objectives stipulated in Article XX GATT. The DSB WTO tends to use interpretation using traditional-textual methods, nor does it use interpretation based on considerations of deference to states where Indonesia is a developing country. Thus, Indonesia is still obliged to adapt its domestic regulations in accordance with the GATT provisions based on the pacta sunt servanda principle and implement them in good faith."

"Tulisan ini menitikberatkan pada permasalahan dalam penerapan quantitative restrictions yang dirumuskan dalam Pasal XI:1 GATT dalam WTO karena terdapat risiko tidak adanya kepastian hukum akibat terminologi yang digunakan tidak spesifik. Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode penelitian doktrinal berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diterapkan oleh WTO dan wajib ditaati oleh seluruh negara anggota, termasuk Indonesia. Quantitative restrictions secara umum dilarang oleh WTO, terutama jika berbentuk kuota, lisensi, ataupun “other measures” sehingga pembatasan ekspor melalui tindakan ini melanggar Pasal XI:1 GATT. Namun, beberapa justifikasi dapat digunakan untuk mengecualikan penerapan tindakan quantitative restrictions yang dirumuskan dalam Pasal XI:2(a), (b), (c), serta Pasal XX GATT sebagai general exceptions. Permasalahan muncul ketika Dispute Settlement Body di WTO menetapkan beberapa tindakan di luar terminologi Pasal XI:1 GATT sebagai “other measures”. Unsur tidak memiliki standar hukum konkret sehingga sulit menentukan tindakan apa saja yang dapat ditentukan sebagai quantitative restrictions. Pasal pengecualian dalam GATT pun tidak memiliki kekuatan yang signifikan karena unsur yang terlalu sulit bagi responden untuk penuhi akibat parameter yang sangat buram. Hal ini menyebabkan dibutuhkannya reformasi kebijakan dalam WTO beserta Indonesia terutama dalam peraturan ekspor dan impor sehingga kepastian hukum penerapan tindakan quantitative restrictions dapat dilindungi.

---

This paper analyzes the quantitative restrictions complexities applied under Article XI:1 GATT at the WTO due to the legal uncertainty risk proneness from the terminologies. This paper employs normative legal research based upon the regulations obliged by the WTO for its members, including Indonesia. Quantitative restrictions are generally prohibited, particularly if implemented through export or import quotas, licenses, and “other measures”. However, several justifications have been set forth to exclude several measures from this provision by utilizing Article XI:1(a), (b), (c), and Article XX GATT as general exceptions. Perplexment arises when the WTO’s Dispute Settlement Body states several measures outside the explicit scope of Article XI:1 GATT as “other measures” with no concrete standards. These occurrences lead to difficulties in determining the ambit of Article XI:1 GATT. Justifications provided by GATT are inadequate as the parameters of each element are hardly structured straightforwardly bringing about respondent’s failures to meet the criteria. Regulatory reformations are direly necessary at the WTO and in Indonesia to ensure the assurance of legal protection for every member enacting quantitative restrictions measures."