Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Posisi utang luar negeri di Indonesia mengalami trend peningkatan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Salah satu fakto penyumbang peningkatan trend utang luar negeri pemerintah akibat adanya kebijakan peningkatan porsi sumber pembiayaan melalui utang di tahun 2008. Kebijakan ini diambil karena terjadi peningkatan defisit anggaran serta kebutuhan investasi yang terus meningkat dalam rangka percepatan pembangunan, namun kebijakan tersebut mengakibatkan terjadi kelebihan sumber pembiayaan idle fund resources capacity. Namun pada kenyataannya yang terjadi adalah peningkatan kebutuhan pembiayaan yang terjadi pada beberapa tahun terakhir digunakan untuk membiayai defisit neraca berjalan sebesar 35 serta membiayai amortisasi utang luar negeri sektor swasta dan public masing-masing sebesar 50 dan 15, hal ini tentu saja berbeda dari tujuan awal kebijakan utang luar negeri. Apalagi pengeluaran untuk pembangunan pada belanja pemerintah terakhir dianggarkan di tahun 2004, sehingga praktis pembangunan di Indonesia terpaku pada sumber pembiayaan melalui utang yang berbentuk pinjaman proyek. Model ekonometrika yang digunakan adalah ordinal least square OLS dengan menggunakan data triwulanan pada periode 2001-2013. Hasilnya menunjukkan bahwa utang luar negeri pemerintah dan pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, sedangkan variabel ekonomi lainnya seperti konsumsi, investasi dan neraca perdagangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

---

The position of foreign debt in Indonesia experienced an increasing trend in the past 10 years. One contributory factor is an increasing trend of government foreign debt was due to the policy of increasing the portion of the source of financing through debt in 2008. This policy was taken because of an increase in the budget deficit and increasing investment needs in order to accelerate development, but the policy result in an excess of resources financing fund resources idle capacity. But in fact what happens is an increased need for financing that occurred in the last few years are used to finance the current account deficit amounted to 35 and to fund the amortization of foreign debt private and public sector respectively by 50 and 15, it is of course is different from the original purpose of the foreign debt policy. Moreover, spending on construction in the last government expenditure budgeted in 2004, so the development in Indonesia fixated on sources of financing through debt in the form of project loans. Econometric model used is the ordinal least squares OLS using quarterly data for the period 2001 2013. The result showed that the government 39 s foreign debt and government spending negatively affect economic growth, while other economic variables such as consumption, investment and trade balance positive and significant impact on economic growth."

"Peningkatan realisasi Foreign Direct Investment (FDI) di Indonesia diimbangi dengan peningkatan utang luar negeri. Utang luar negeri dengan afiliasi dapat digunakan untuk penghindaran pajak, yakni dengan memaksimalkan biaya bunga pinjaman dan menurunkan laba kena pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Kementerian Keuangan menerbitkan PMK No.169/PMK.01/2015 yang mengatur ketentuan rasio utang dan modal perusahaan (rasio DER) sebesar 4:1. Dalam penelitan ini disimpulkan bahwa rasio DER dalam PMK No.169/2015 ditentukan dengan data SPT yang dimiliki Direktorat Jenderal Pajak dan benchmark dari negara lain. Alasan adanya pengecualian industri dalam peraturan tersebut adalah struktur modal industri tersebut didominasi oleh utang dan sudah diatur oleh ketentuan peraturan lain seperti Otoritas Jasa Keuangan dan kementerian lain. Jika dibandingkan thin capitalization rules Indonesia dan Tiongkok, Indonesia membutuhkan escape rules seperti Tiongkok agar thin capitalization rules tidak terlalu ketat terhadap struktur modal perusahaan. Oleh karena itu, sebaiknya pendekatan thin capitalization rules Indonesia dikombinasikan dengan arm‟s length principle seperti di Tiongkok, dan industri yang dikecualikan dari rasio 4:1 segera diatur serta industri infrastruktur segera diatur definisi dan kriterianya. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif dengan memperoleh data dari wawancara mendalam kepada narasumber terkait dan studi kepustakaan.

---

Realization of Foreign Direct Investment (FDI) in Indonesia is increased, but this increasing is aligned with foreign debt. Foreign debt from affiliated company may be used to avoid tax by maximizing interest expense and reducing taxable income. To overcome that situation, Minister of Finance issued PMK No.169/PMK.01/2015 which regulates provision of Taxpayer's debt to equity ratio (DER) in the amount of 4:1. In this research, debt equity ratio in PMK No.169/PMK.01/2015 was set by Taxpayer's Tax Review which is collected by Directorate General of Tax and benchmark from other countries. The reason why there are exceptional of industries in the rules are the industries have capital structure which is dominated by loan and DER's the industries have been regulated by other Ministers and Financial Services Authority. Then, if Indonesia's thin capitalization rules is compared with Tiongkok, Indonesia needs escape clause as Tiongkok so that Indonesia's thin capitalization rules is not too rigid with company's capital structure. Therefore, approach of Indonesia's thin capitalization rules is combined with arm's length principle as well as Tiongkok, and excluded industries in PMK No.169/PMK.010/2015 should be regulated soon and also industrial infrastructure should be regulated the definition and criterias more detail. This research uses qualitative descriptive research method and collects the data through deep interview and study of literature."

"Dalam kerangka perdagangan internasional, penetapan kebijakan standardisasi di suatu negara dapat dipandang sebagai suatu faktor pendorong perdagangan global sekaligus sebagai suatu bentuk hambatan teknis perdagangan. Di Indonesia, kegiatan standardisasi nasional berupa penetapan kebijakan Standar Nasional Indonesia SNI Wajib telah dilakukan sejak tahun 1979. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak penerapan kebijakan SNI Wajib terhadap impor Indonesia dari 5 negara RCEP selama periode 2011-2015 untuk 25 jenis komoditas pada level HS 2 digit. Hasil empiris menunjukkan bahwa dengan menggunakan perhitungan frequency measures, penetapan kebijakan SNI Wajib pada komoditas pertanian dan hasil pertanian akan menurunkan impor sedangkan pada komoditas manufaktur non pertanian akan meningkatkan impor Indonesia.

---

In the international trade framework, the establishment of a standardization policy can be viewed as a driving factor in global trade as well as a technical barriers to trade. In Indonesia, the national standardization activities in the form of Mandatory Indonesia National Standard SNI Wajib have been conducted since 1979. This paper aims to analyze the impact of the implementation of SNI Wajib to the value of Indonesia rsquo s import from 5 RCEP countries during the period 2011 ndash 2015 for 25 commodities at the level of 2 digit HS Code. Empirical results indicate that by using frequency measures, the implementation of SNI Wajib is trade restricting for agriculture goods but trade promoting for manufacture goods."