Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bank market power dan efektivitas bank lending channel di ASEAN-5 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand dan Philippine). Penelitian juga menyadari peran akan karakteristik dari bank dan negara, seperti ukuran bank, kapitalisasi, pertumbuhan ekonomi dan tingkat inflasi. Metode analisis yang digunakan adalah first-difference GMM melalui data panel dinamis pada periode tahun 2011-2019. Penelitian ini menggunakan single proksi untuk mengukur bank market power, yaitu lerner index. Bank Lending Channel menggunakan proksi pertumbuhan total kredit, pertumbuhan kredit produktif dan pertumbuhan kredit konsumtif. Penelitian ini menemukan bahwa efek total dari monetary policy dan interaksi antara market power dengan monetary policy berhubungan secara signifikan untuk pertumbuhan total kredit dan kredit konsumtif. Sehingga disimpulkan bahwa bank market power memengaruhi efektivitas bank lending channel

---

This study aims to examine the role of bank market power and effectiveness transmission of monetary policy through bank lending channel in ASEAN-5 (Indonesia, Singapore, Malaysia, Thailand and Philippine). We also consider the extent characteristics of bank and country – ie, size, capitalization, economic growth and inflation. This study estimates with first-difference GMM through dynamic panel data over the periode 2011-2019. We apply single proxy as measuring bank market power with lerner index, and bank lending channel with total loan growth, productive loan growth dan consumer loan growth. The estimation result, this study found role of bank market power and effectiveness transmission of monetary policy through bank lending channel in for total loan growth and consumer loan growth. Overall, this study shows role of bank market power and effectiveness transmission of monetary policy through bank lending channel in ASEAN-5."

"ABSTRAKSumber energi terkait erat dengan keberlangsungan hidup orang banyak. Oleh sebab itu keamanan energi menjadi salah satu prioritas dalam kepentingan nasional tiap negara. Jepang sebagai negara maju tidak mampu memenuhi kebutuhan energinya secara mandiri. Meski pada awalnya energi nuklir diharapkan mampu menjawab isu keamanan energi Jepang namun sejak insiden Fukushima Daiichi, seluruh kegiatan yang menyangkut pengolahan energi nuklir harus dihentikan untuk sementara waktu. Untuk memenuhi kebutuhan energinya, Jepang menggunakan sumber energi fosil seperti minyak, gas, dan batubara. Indonesia sebagai negara yang kaya akan gas dan batubara menjadi negara yang dibidik oleh Jepang untuk membantu memenuhi kebutuhan energinya. Jepang dan Indonesia memiliki sejarah yang panjang. Selama ini Jepang telah mempertegas keamanan energinya dari Indonesia dengan menggunakan bantuan Official Development Assistance serta melalui Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement. Kini terjadi peningkatan permintaan gas dalam negeri di Indonesia sehingga pasokan ekspor gasnya terancam. Pemerintah Indonesia pun menciptakan kebijakan Domestic Market Obligation untuk melindungi konsumer dalam negeri. Jepang terus mengupayakan jaminan keamanan energinya di Indonesia dengan melancarkan berbagai pertemuan tahunan seputar isu energi serta melakukan investasi melalui proyek kerja sama, Metropolitan Priority Areas. Faktanya Indonesia masih belum mampu mengolah sumber daya mineralnya secara mandiri sehingga investasi dari perusahaan Jepang masih sangat diperlukan. Namun hadirnya investasi perusahaan Jepang dengan skala yang besar justru semakin memperkokoh posisi Jepang sebagai ‘sahabat’ Indonesia. Sehingga permintaan Jepang pada Pemerintah Indonesia akan ditanggapi dengan serius dan cepat.

---

ABSTRACTEnergy sources is closely related to the survival of many people. Therefore energy security became a priority in the national interests of every countries. Japan as a developed country is unable to meet its energy needs independently. Although nuclear energy initially expected to address the issue of energy security of Japan but since Fukushima Daiichi incident, all activities related to the processing of nuclear energy should be stopped for a while. To meet its energy needs, the Japanese are using fossil energy sources such as oil , gas , and coal. Indonesia is a country rich in gas and coal and is targeted by Japan to help meet its energy needs . Japan has emphasized the security of its energy from Indonesia using Official Development Assistance as well as through the Japan - Indonesia Economic Partnership Agreement. Curently there’s an increase in domestic gas demand in Indonesia and evidently threatening the supply of exported gas. The Indonesian government created the Domestic Market Obligation policies to protect domestic consumers. Japan continues to pursue energy security in Indonesia by launching various annual meetings around the issue of energy and investing through cooperation projects such as the Metropolitan Priority Areas. Fact is Indonesia still not able to process mineral resources independently and that the investment of Japanese companies is still very necessary . However, the presence of Japanese companies investing in large scale even further strengthen Japan's position as a 'friend ' of Indonesia. So the Japanese request to the Government of Indonesia will be taken seriously and quickly"

"Sistem demokrasi dianggap menjadi dasar untuk mencapai kemajuan ekonomi, yang membawa implikasi langsung pada ketebukaan perdagangan. Namun, tak sedikit yang menganggap demokrasi  memborgol perdagangan. Penelitian ini bertujuan mengetahui apakah demokrasi memiliki dampak bagi perdagangan di negara berpendapatan menengah dan tinggi di Asia. Penelitian ini berfokus pada 11 negara di Asia yang dibagi berdasarkan negara pendapatan tinggi dan menengah periode 2009 hingga 2018. Menggunakan model regresi data panel, hasil penelitian menemukan variabel interaksi demokrasi dan negara di Asia berpengaruh terhadap perdagangan. Namun, ditemukan bahwa perdagangan di negara pendapatan tinggi tidak terpengaruh demokrasi, sedangkan perdagangan di negara berpendapatan rendah sangat dipengaruhi demokrasi.

---

Economic progress is expected to go hand in hand with the establishment of the country's democratic system. However, there are those who consider democracy to 'handcuff' trade. This study aims to determine whether democracy has an impact on trade in the middle and high income countries in Asia. This study focuses on 11 countries in Asia which are divided by high-income and middle-income countries from 2009 to 2018.

Using panel data regression method, the results of the study found that the interaction between democracy and countries in Asia influences trade. However, it was found that trade in high-income countries was not affected by democracy, whereas trade in low-income countries was strongly influenced by democracy."

"Penelitian ini bertujuan untuk membuat model prediksi financial distress guna menanggapi penurunan kinerja perusahaan terbuka akibat pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah regresi logistik untuk menguji hubungan antara financial distress dengan variabel independen seperti rasio keuangan dan rasio pasar saham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio leverage, solvabilitas, dan profitabilitas berpengaruh lebih signifikan dibandingkan rasio lainnya. Karena financial distress tidak terjadi secara tiba-tiba, penelitian ini membagi modelnya menjadi 2, yaitu 1 tahun sebelum distress (M1) dan 2 tahun sebelum distress (M2). Hasilnya menunjukkan bahwa M1 memiliki hasil yang lebih baik, dengan akurasi prediksi mencapai 91,63% (dengan default cut-off point = 0,5). Penulis juga memperkirakan ulang model berbasis akuntansi lainnya dan membandingkan model penulis dengan model lain. Hasilnya menunjukkan bahwa model penulis berkinerja lebih baik dibandingkan model lain (selisih +12,24%); sehingga model penulis menjadi model berbasis akuntansi yang paling cocok untuk prediksi financial distress untuk emiten di Bursa Efek Indonesia. Hal ini dikarenakan model penulis didasarkan pada kombinasi variabel akuntansi dan variabel pasar modal

---

This study aims to create a new model for financial distress prediction in response to public companies’ deteroriation of performance due to the COVID-19 pandemic. The research method used was logistic regression to examine the relation between financial distress and independent variables such as financial ratios and stock market ratios. The result shows that the ratios of leverage, solvency, and profitability affected more significantly than other ratios. Since financial distress does not occur suddenly, this study divided its model into 2, namely 1 year before the distress (M1) and 2 years before the distress (M2). The results indicate that M1 had a better result, with 91,63% classification accuracy (by default cut-off point = 0.5). We also re-estimated other accounting-based models and compare our model to them. The results demonstrate that our model performed better than other models (+12,24% difference); thereby our model appeared to be the most suitable accounting-based model for financial distress prediction for the Indonesia Stock Exchange. This is because author’s model is based on a combination of accounting variables and capital market variables."

"Pembahasan yang dituangkan dalam tulisan ini yaitu tinjauan yuridis mengenai efektivitas penyidikan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam menangani tindak pidana di sektor jasa keuangan di Indonesia, khususnya tindak pidana perbankan. Permasalahannya timbul mengingat di dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan terdapat ketentuan mengenai Penyidik OJK dengan kewenangan penyidikan terhadap tindak pidana di sektor jasa keuangan yang meliputi sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Sementara itu, di dalam ketentuan undang-undang organik masing-masing lembaga kepolisian, kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi juga terdapat ketentuan mengenai penyidik yang juga memiliki kewenangan untuk melakukan penyidikan tindak pidana, termasuk penyidikan tindak pidana perbankan. Dalam tesis ini, metode penulisan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang menitikberatkan pada penelaahan terhadap hukum positif yang menjadi dasar hukum keberadaan objek-objek penelitian. Adapun pengumpulan data dilakukan dengan meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder) baik berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier khususnya Undang - Undang Otoritas Jasa Keuangan, Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya. Hasil penelaahan berupa telaah aspek yuridis dalam bentuk deskriptif analitis. Kesimpulan dari tulisan ini yaitu dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik OJK maupun penyidik Jaksa, Polisi atau KPK, khususnya penyidikan tindak pidana perbankan, dapat bersinggungan dan mempengaruhi efektivitas dari penyidik OJK sehingga ketentuan terkait perlu ditinjau kembali.

---

The discussion set forth in this paper is a juridical review of the effectiveness of investigations by the Financial Services Authority (OJK) in handling crimes in the financial services sector in Indonesia, particularly banking crimes. The problem arises considering that in Law Number 21 of 2011 concerning the Financial Services Authority there is a provision regarding OJK Investigators with the authority to investigate crimes in the financial services sector which includes the banking sector, capital market, insurance, and other financial service institutions. Meanwhile, in the provisions of the organic law of each, police, prosecutor, and the Corruption Eradication Commission, there are also provisions regarding investigators who also have the authority to carry out criminal investigations, including investigations into banking crimes. In this thesis, the writing method used is a normative juridical method that focuses on examining positive laws which are the legal basis for the existence of the research objects. The data collection was carried out by researching and reviewing various literature materials (secondary data) in the form of primary, secondary and tertiary legal materials, especially the Financial Services Authority Law, the Criminal Procedure Code, and other related laws and regulations. The results of the study are in the form of an analysis of juridical aspects in the form of descriptive analytical. The conclusion of this paper is that the implementation of investigations carried out by OJK investigators and prosecutors, police and KPK investigators, especially investigations of criminal acts in the banking sector, can intersect and affect the effectiveness of OJK investigators so that the relevant provisions need to be reviewed."