Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Penerapan teknologi informasi sudah banyak dilakukan oleh berbagai lembaga pemerintahan. Begitu juga Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai lembaga pemerintah yang menyelenggarakan pemilihan umum di Indonesia. Penelitian yang dilaksanakan berangkat dari permasalahan penerapan teknologi informasi yang dilakukan di KPU. Oleh karena itu, perlu dirancang infrastruktur teknologi informasi untuk memaksimalkan penerapan teknologi informasi di KPU. Penelitian ini menggunakan kerangka kerja The Open Group Architecture Framework TOGAF. Tahapan yang dilakukan dalampenelitian ini mengikuti TOGAF Architecture Development Methode ADM sampai pada fase opportunities and solution. Data yang didapat untuk dijadikan input pada analisis dan rancangan pada setiap fase adalah visi dan misi organisasi, rencana strategis organisasi, proses bisnis organisasi, portofolio sistem informasi saat ini dan kondisi infrastruktur TI saat ini. Pada fase preliminary disusun 12 prinsip arsitektur. Pada fase architecture vision dan business architecture dilakukan analisis pada proses bisnis menggunakan diagram value chain. Kemudian masingmasing proses bisnis dijabarkan lagi berdasarkan fungsi organisasi. Pada tahap information system architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap portofolio aplikasi saat ini. Kendala yang paling besar adalah belum terintegrasinya data antar aplikasi yang saling terkait. Hal tersebut menyebabkan data yang dibutuhkan dan dihasilkan aplikasi yang saling terkait menjadi tidak akurat. Dari hasil analisis kendala dan harapan pada proses bisnis dan aplikasi yang ada, disusun rancangan aplikasi baru yang berjumlah 8 aplikasi. Dari hasil analisis kesenjangan aplikasi, prioritas utama yang harus dilakukan KPU adalah meningkatkan/upgrade aplikasi kepemiluan sesuai dengan kebutuhan yang ada dan kebutuhan untuk integrasi data. Kemudian dilanjutkan dengan menerapkan konsep integrasi data.Pada tahap technology architecture dilakukan analisis kendala dan harapan terhadap kondisi infrastruktur TI KPU saat ini. Dari hasil analisis terhadap keselarasan aplikasi dengan infrastruktur TI yang ada didapat beberapa isu utama, yaitu hampir semua aplikasi berkonsep client-server, belum adanya mekanisme backup pada hampir seluruh aplikasi dan model virtualisasi server yang kurang mendukung untuk skalabilitas tinggi. Fokus solusi dari rancangan infrastruktur teknologi informasi adalah pada peningkatan/perbaikan data center, peremajaan perangkat jaringan, penambahan kapasitas server/storage, penerapan konsep virtualisasi secara clustering dan penerapan hybrid cloud.

---

The implementation of information technology has been done by various government entities. So is the Komisi Pemilihan Umum RI as a government agency that organizes elections in Indonesia. Studies conducted departing from implementation issues in information technology made the KPU. Therefore, it is necessary to design information technology infrastructure to maximize application of information technology in the Commission. This study uses a framework of The Open Group Architecture Framework TOGAF.

Steps being taken in this study followed the TOGAF Architecture Development Method ADM to the opportunities and solution phase. Data obtained to be used as input to the analysis and design in each phase is the vision and mission of the organization, the organization 39 s strategic plan, the organization 39 s business processes, portfolio of current information systems and the condition of the current IT infrastructure. In the preliminary phase composed 12 architecture principles. In phase architecture and business architecture vision analysis on business processes using value chain diagram. Then each business processes elaborated again by the function of the organization. At this stage of the analysis information system architecture constraints and expectations of today 39 s applications portfolio. The biggest challenge is yet integrated data between applications that are interrelated. This causes the required data and the resulting applications are interlinked be inaccurate.

From the analysis of the constraints and expectations on business processes and applications, structured design new applications, amounting to 8 applications. From the results of the gap analysis applications, the main priority should be done KPU is improving upgrading of electoral application in accordance with the needs and requirements for data integration. Then proceed with applying the concept of data integration. At this stage of technology architecture to analyze the constraints and expectations of the condition of the current KPU IT infrastructure.

From the analysis of the alignment of applications with the existing IT infrastructure gained some major issues, ie almost all applications client server concept, there is no backup mechanism in almost all application and server virtualization models is less support for high scalability. The focus of the design solution of information technology infrastructure is on the increase improvement of data center, network devices rejuvenation, increase the capacity of the server storage, application of the concept of virtualization is clustering and application of hybrid cloud."

"Penelitian ini memeriksa peran aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing dalam melawan praktik profit shifting bermotif pajak. Penelitian sebelumnya telah menemukan bahwa dalam rezim aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing yang ketat, penegakan hukum dapat mengurangi praktik profit shifting bermotif pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional. Studi ini berfokus pada apakah peraturan terkait transfer pricing baru yang disarankan oleh OECD dapat mempengaruhi penghindaran pajak internasional di negara-negara ASEAN. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan bukti empiris pengaruh Proyek BEPS yang diinisiasi oleh OECD dan G20 terhadap penghindaran pajak internasional oleh perusahaan multinasional, khususnya di negara-negara berkembang yang berpartisipasi dalam Proyek BEPS. Penelitian ini menggunakan model modified-HRA atau pendekatan Hines and Rice, untuk mengukur elastisitas perbedaan tarif pajak terhadap profitabilitas yang dilaporkan sebagai ukuran penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, dimana sampelnya adalah perusahaan publik di ASEAN yang dimiliki oleh perusahaan asing. Penelitian ini kemudian membahas efek moderasi dari aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing pada penghindaran pajak internasional secara umum, dan selanjutnya di setiap kategori negara dan perusahaan. Dengan menggunakan komponen peraturan terbaru, penelitian ini menilai ulang skor keketatan aturan anti-penghindaran terkait transfer pricing untuk setiap negara selama tahun pengamatan 2012-2019. Penelitian ini menemukan bahwa pembaruan peraturan dan kerja sama multilateral yang disarankan oleh OECD dapat mengurangi praktik penghindaran pajak internasional di negara-negara berkembang ASEAN, terutama oleh perusahaan subsider yang tidak terafiliasi negara low tax jurisdiction. Penelitian ini juga memeriksa peran keanggotaan Inclusive Framework dalam penghindaran pajak internasional. Penelitian ini menemukan bukti lemah tentang pengaruh Inclusive Framework terhadap penghindaran pajak internasional.

---

This study examined the role of transfer pricing anti-avoidance rules in countering tax-motivated profit-shifting practices. Previous research has found that in a strict transfer pricing anti-avoidance rules regime,  law enforcement can reduce tax-motivated profit-shifting activities conducted by multinational companies. This study focused on whether the new transfer pricing regulations suggested by the OECD could affect international tax avoidance in ASEAN countries. The purpose of this study is to provide empirical evidence of the influence of the BEPS project initiated by the OECD and G20 on international tax avoidance by multinational companies, especially in ASEAN developing countries participating in the BEPS project. This study incorporated a modified Hines and Rice approach (HRA) fixed-effect regression model to measure the elasticity of tax rates difference to reported profitability as a measure for international tax avoidance. This study use purposive sampling techniques, where the samples are public companies in ASEAN owned by foreign companies. This study then discuss the moderating effect of transfer pricing anti-avoidance rules on international tax avoidance in general, and further in each category of countries and companies. Using the latest regulatory components in country transfer-pricing guidelines, This study re-score the transfer pricing anti-avoidance rules for each country along the observation years of 2012-2019. This study found that regulatory updates and multilateral cooperation suggested by the OECD could reduce international tax avoidance practice in ASEAN developing countries, especially by subsidiaries which are not low tax jurisdiction affiliates. This study also examined the role of Inclusive Framework membership on international tax avoidance. This study found weak evidence of the influence of Inclusive Framework toward international tax avoidance."

"Pemutusan hubungan kerja merupakan hal yang sangat dihindari baik oleh pekerja maupun pengusaha. Hal ini dikarenakan terdapat banyak potensi konflik yang terjadi karena pemutusan hubungan kerja. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengamanatkan bahwa penyelesaian perselisihan hubungan industrial haruslah mengutamakan musyawarah dan mufakat. Untuk mewujudkan hal tersebut, Undang-Undang PPHI menawarkan metode penyelesaian perselisihan yang dapat dilakukan diluar pengadilan. Melakukan perundingan bipartit, konsiliasi, arbitrase, dan mediasi merupakan opsi yang ditawarkan Undang-Undang PPHI demi menciptakan solusi yang dapat menguntungkan bagi semua pihak. Mengenai pelaksanaan perundingan bipartit, serikat pekerja/buruh atau pengusaha dapat memohonkan pendampingan kepada perangkat organisasinya masing-masing. Berbicara mengenai organisasi para pekerja, pastinya tidak akan lepas dari eksistensi serikat pekerja. Penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja dapat menggunakan kuasa pekerja yang diberikan kepada serikat pekerja. Skripsi ini menjelaskan permasalahan mengenai kewenangan serikat pekerja yang mewakili pekerja berdasarkan kuasa untuk dapat menyelesaikan perselisihan pemutusan hubungan kerja dengan melakukan analisis terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dan juga melakukan studi kepustakaan untuk mendapatkan data sekunder berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil dari penelitian yang dilakukan, kewenangan serikat pekerja sebagai penerima kuasa pekerja dalam upaya penyelesaian perselisihan melalui perundingan bipartit akan berlaku dan berjalan sesuai dengan kuasa yang dituangkan dalam surat kuasa yang telah diberikan oleh para pekerja sebagai pemberi kuasa.

---

Termination of employment is something which is highly avoided by both workers and employers. It is because there are many potential conflicts which occur due to termination of employment. Law Number 2 of 2004 concerning Settlement of Industrial Relations Disputes stipulates that the settlement of industrial relations disputes should prioritize deliberation and consensus. Therefore, in order to realize it, the PPHI Law offers a dispute resolution method which can be conducted outside the court. Furthermore, conducting bipartite negotiations, conciliation, arbitration and mediation are options which offered by the PPHI Law in order to be able to create solutions which useful for all parties. Regards to the implementation of bipartite negotiations, trade/labor unions or employers can request assistance from their respective organizational units. In addition, discussing about worker’s organizations certainly cannot be separated from the existence of trade unions. Settlement of disputes on termination of employment can use the power of attorney which is given to the union. This thesis explains the problem regards to the authority of trade unions which represent workers based on power of attorney to be able to resolve disputes over termination of employment by conducting an analysis of the Supreme Court Decision Number 625 K/Pdt.Sus-PHI/2019). Moreover, this study used normative juridical research methods; besides, conducted literature studies in order to obtain secondary data in the form of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the shows that the authority of the trade union as the recipient of the worker’s power of attorney in efforts to resolve disputes through bipartite negotiations will apply and operate in accordance with the power set forth in the power of attorney which has been given by the workers as the authorizer."

"Penelitian ini membahas tentang perselisihan yang terjadi akibat pemutusan hubungan kerja (PHK). Pekerja dianggap mangkir karena menolak perintah mutasi dari pengusaha dan penyelesaiannya. Pembahasan dilakukan berdasarkan teori-teori yang dikemukakan para ahli serta ketentuan undang-undang nasional yang berlaku, serta analisis terhadap peraturan perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif karena menirikberatkan pada ketentuan undang-undang, teori-teori, asas-ass, konsep-konsep, sertai akidah hukum dengan cara menganalisisnya. Data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan studi dokumen dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif-kualitatif. Ketentuan terkait mutasi diatur dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan yang merupakan hasil dari kesepakatan pengusaha dan pekerja, demi mencegah kesewenang-wenangan, pengusaha harus mengacu pada Pasal 32 Undang-Undang Ketenagakerjaan dalam memberikan perintah mutasi, agar seimbang, pengusaha juga berhak untuk melakukan PHK terhadap pekerja yang menolak mutasi dengan alasan mangkir. Pekerja berhak untuk mengajukan penolakan terhadap perintah mutasi namun masih berkewajiban untuk menjalankan perintah mutasi sembari melakukan upaya-upaya yang diperlukan untuk menunda atau membatalkan perintah mutasi.

---

This study discusses disputes that occur due to termination of employment (LAYOFFS) because a worker is considered absent from work because of refusing work transfer orders from employers and how to resolve the disputes. The studies are performed based on theories put forward by experts and applicable national laws and regulations, as well as an analysis of company regulations used in this study. This research uses a juridical-normative method because it focuses on laws and regulations, theories, principles, concepts, and legal principles by analyzing them. The data obtained from literature studies and document studies are analyzed using descriptive-qualitative methods. General requirements related to work transfer are regulated in employment agreements or company regulations, which are the result of the agreements between employers and workers. To prevent arbitrariness, employers must refer to Article 32 of the Manpower Law in providing work transfer orders. To balance it, employers also have the right to lay off workers who refuse transfer because workers are considered absent from work. Workers have the right to reject a transfer order, but are still obliged to carry out the transfer order while making the necessary efforts to postpone or cancel the transfer order.

"

"Sektor pertanian merupakan salah satu penyumbang PDB tertinggi, bahkan di masa pandemi Covid-19. Ironisnya, data BPS mencatat setidaknya 25,14 juta penduduk berada di bawah garis kemiskinan dengan 15,15 juta diantaranya merupakan penduduk di wilayah pedesaan yang mayoritas bekerja di sektor pertanian. TaniFund merupakan perusahaan rintisan yang memiliki visi untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam kegiatan operasionalnya. TaniFund membangun kemitraan dengan petani di pedesaan dan membuka akses ke permodalan lewat sistem peer-to-peer lending. Penelitian ini bertujuan untuk memaparkan gambaran TIK pada program kemitraan TaniFund dengan petani mitra, menggunakan metode kualitatif dan pendekatan fenomenologi melalui studi literatur, dokumentasi, observasi serta wawancara mendalam. Hasil penelitian mengidentifikasi berbagai bentuk pemanfaatan TIK dan perannya sebagai enabler. Pemanfaatan TIK juga memungkinkan pertukaran data dan informasi yang lebih lancar, lebih cepat, lebih transparan dan akuntabel, serta mendorong inklusi keuangan. Terdapat dampak postif dan negatif yang ditemukan dalam penelitian ini serta temuan lainnya yang terdiri dari terpenuhinya pemenuhan strategi pengentasan kemiskinan lainnya serta terdapat pemenuhan variabel-variabel inovasi sosial dalam model bisnis dan program kemitraan. TaniFund secara keseluruhan

---

The agricultural sector is one of the highest contributors to Indonesia’s GDP, even during the Covid-19 pandemic. The irony is that based on Indonesian Central Bureau of Statistics data, at least 25.14 million Indonesian were below the poverty line, with 15.15 million lives in rural areas and the majority of whom worked in the agricultural sector. TaniFund is a startup company that has a vision to improve the welfare of farmers by utilizing information and communication technology (ICT) in its operational activities. TaniFund builds partnerships with farmers in rural areas and opens access to capital through a peer-to-peer lending system. This study aims to describe the ICT in the TaniFund partnership program with farmers, using qualitative methods and a phenomenological approach through literature study, documentation, observation and in-depth interviews The results of the research identified various forms of ICT utilization and their roles as enablers. ITC utilization also allows the smoother, faster, more transparent and accountable data and information exchange, as well as encourages financial inclusion. There are positive and negative impacts found in this study as well as additional impacts including of the fulfilments of other poverty alleviation strategies and the fulfilments of social innovation variables in TaniFund overall business model and partnership programs"

"

Keberlangsungan pemakaian kontrasepsi merupakan salah satu indikator keberhasilan program keluarga berencana. Tingkat putus pakai alat kontrasepsi modern di Indonesia masih terbilang cukup tinggi yaitu sebesar 25%. Angka tersebut masih di atas target nasional yaitu sebesar 24.6%. Kejadian putus pakai pada kelompok wanita yang masih membutuhkannya akan tergolong ke dalam unmet need dan berpotensi pada kejadian kehamilan yang tidak diinginkan. Terjadinya putus pakai kontrasepsi dapat dipengaruhi oleh kurang optimalnya pelayanan yang diberikan penyedia layanan keluarga berencana. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitik dengan menggunakan desain penelitian cross sectional. Penelitian ini menganalisis data hasil Survei Kinerja dan Akuntabilitas Program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga tahun 2018 untuk mengetahui hubungan antara kualitas penyedia layanan keluarga berencana dengan tingkat putus pakai kontrasepsi modern dengan menggunakan uji chi-square dan regresi logistik. Penelitian ini menemukan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan putus pakai alat kontrasepsi modern setelah di adjust oleh paritas dan interaksi antara kualitas pelayanan keluarga berencana dengan paritas. Wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara buruk memiliki risiko 2,2 lebih tinggi untuk putus pakai alat kontrasepsi modern dibandingkan dengan wanita yang mendapatkan kualitas pelayanan secara baik. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas penyedia layanan secara merata pada seluruh fasilitas pelayanan keluarga berencana untuk dapat meningkatkan keberlangsungan pemakaian kontrasepsi dan meningkatkan cakupan pengguna kontrasepsi baru.

 

---

The continued use of contraception is one indicator of the success of the family planning program. The rate of discontinuation using modern contraceptives in Indonesia is still quite high at 25%. This figure is still above the national target of 24.6%. Contraceptive discontinuation in the group of women who still need it will be classified as unmet need and potential for unwanted pregnancy. The occurrence of contraceptive discontinuation can be influenced by suboptimal services provided by family planning service providers. This research is a descriptive analytic study using cross sectional research design. This study analyzes data of the 2018 Population and Family Development Population Program Performance and Accountability Survey to determine the relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation using the chi-square test and logistic regression. This study found that there was a significant relationship between the quality of family planning service providers with modern contraceptive discontinuation after being adjusted by parity and the interaction between the quality of family planning service providers with parity. Women who received poor quality of family planning services had a 2.2 higher risk of discontinuing use of modern contraceptives compared to women who received good quality of service. Therefore, it is necessary to improve the quality of services evenly in all family planning service facilities to be able to increase the continuity of contraceptive use and increase the coverage of new contraceptive users.

 

"

"Berdasarkan Peraturan Presiden Perpres Nomor 53 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Siber dan Sandi Negara BSSN yang merupakan penguatan dan perluasan fungsi dari Lembaga Sandi Negara dan Direktorat Keamanan Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika. BSSN mempunyai tugas melaksanakan keamanan siber secara efektif dan efisien dengan memanfaatkan, mengembangkan, dan mengonsolidasikan semua unsur yang terkait dengan keamanan siber. Dengan dilaksanakannya reformasi birokrasi di seluruh Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah sejak tahun 2010, maka BSSN yang mempunyai perluasan fungsi dalam bidang persandian dan keamanan informasi dituntut untuk meningkatkan kualitas dan mengintegrasikan pelayanan berbasis teknologi informasi. Penelitian ini bertujuan untuk membuat suatu rancangan awal pelayanan teknologi informasi pada BSSN dengan menggunakan suatu kerangka kerja IT Service Management ITSM , yaitu Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 Tahun 2011 pada domain Service Strategy dan Service Design. Hasil dari penelitian ini berupa rancangan awal strategi dan portofolio pelayanan TI BSSN.

---

Based on Presidential Regulation Perpres No. 53 of 2017, the government established the National Crypto and Cyber Agency NCCA which is the strengthening and expansion of the function of the National Crypto Agency and the Directorate of Information Security of the Ministry of Communications and Information Technology. BSSN has the duty to implement cyber security effectively and efficiently by utilizing, developing, and consolidating all elements related to cyber security. With the implementation of bureaucratic reforms throughout the Ministries, Institutions, and Local Governments since 2010, BSSN which has an expansion of functions in the field of cryptography and information security is required to improve the quality and to integrate the information technology based services.

This research aims to create an initial design of information technology service at BSSN by using IT Service Management framework ITSM , which is Information Technology Infrastructure Library ITIL v3 2011 at Service Strategy and Service Design domains. The result of this research is the initial design of BSSN IT service strategy and portfolio. "

"Selama ini studi tentang hubungan antara desentralisasi fiskal dan pertumbuhan ekonomi pada umumnya dilakukan pada level antar Negara maupun antar provinsi. Dengan menggunakan data panel yang mencakup 497 kabupaten/kota di Indonesia pada kurun wakt 1993-2010, studi ini dimaksudkan untuk memberikan hasil empiris tentang hubungan diantara keduanya pada level kabupaten/kota. Studi ini didasarkan pada metode yang dilakukan oleh Mankiw, Romer, dan Weil (1992) serta Islam (1995) dengan menambahkan beberapa variable desentralisasi fiskal yang meliputi tingkat otonomi daerah dan variable dummy. Hasil analisis menggunakan estimator fixed effect menunjukkan bahwa desentralisasi fiskal berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Selain itu terdapat fenomena conditional convergence antar daerah di Indonesia. Walaupun demikian, hasil studi ini juga menunjukkan bahwa tingkat otonomi daerah berkorelasi negatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Berdasarkan hasil temuan tersebut, studi ini menyarankan kepada pemerintah, khususnya pemerintah daerah untuk dapat melakukan langkah-langkah antara lain menciptakan iklim investasi pada tingkat daerah, memperbaiki tingkat pembangunan sumber daya manusia, dan meningkatkan akuntabilitas dan pertanggungjawaban public pada level daerah.

---

Most of studies on the relationship between fiscal decentralization and economic growth had been conducted at cross-countries or provincial. Using panel data cover497 municipalities in Indonesia from 1993-2010, this study provides an empirical test on the impact of fiscal decentralization on economic growth at municipality level. This paper performs the method used by Mankiw, Romer, and Weil (1992) and Islam (1995) by adding some fiscal decentralization variables, such as degree of regional autonomy (DRA) and dummy variable. Our analysis using the fixed effect estimator finds that fiscal decentralization has positive impact on regional economic growth and there is conditional convergence among regions in Indonesia. However, we also find that degree of regional autonomy in Indonesia has negative impact on economic growth. These finding suggest that governments, especially local governments have to attract investment into regional level, improve the level of human development at regional level, and enhance the responsibility and accountability process of local governments."