Hasil Pencarian  ::  Simpan CSV :: Kembali

"Perkembangan perdagangan internasional, baik yang menyangkut kegiatan di bidang impor maupun ekspor akhir-akhir ini mengalami kemajuan yang sangat pesat. Pesatnya kemajuan di bidang tersebut ternyata menuntut diadakannya suatu sistem dan prosedur kepabeanan yang lebih efektif dan efisien serta mampu meningkatkan kelancaran arcs barang dan dokumen. Dengan kata lain, masalah birokrasi di bidang kepabeanan yang berbelit-belit merupakan perrnasalahan yang nantinya akan semakin tidak popular.Adanya kondisi tersebut, tentunya tidak terlepas dari pentingnya pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk terus melakukan berbagai kebijaksanaan diantaranya penerapan sistem post audit yang ternyata masih digunakan oleh para pelaku usaha melakukan pelanggaran seperti penyelundupan, manipulasi dokumen dan lain sebagainya.Penelitian ini dimaksudkan untuk mengevaluasi apakah sistem post audit yang diterapkan oleh DJBC dapat mendorong perdagangan internasional di Indonesia sekaligus menganilis dampak-dampak yang ditimbulkan oleh penerapan sistem ini di lihat dan sisi kerugian yang timbulkan bagi negara.Penelitian ini diawali dengan menganalisis volume perdagangan internasional Indonesia baik ekspor maupun impor dikaitkan dengan penerapan sistem post audit yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang datanya didapat dari pihak-pihak yang berkompeten serta wawancara langsung dengan orang-orang yang berinteraksi langsung dengan pelaku perdagangan internasional. Dengan demikian dapat dievaluasi penerapan sistem post audit dalam mendorong perdagangan internasional di Indonesia.Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa sistem post audit yang diterapkan oleh DJBC dapat mendorong perdagangan intemasional Indonesia sekaligus masih dijadikan celah oleh para pelaku usaha dan oknum aparat DJBC melakukan pelanggaran yang dapat merugikan perekonomian negara. Oleh karena itu, reward & punishment mutlak diberlakukan bagi kedua belah pihak serta pemahaman yang dalam terhadap sistem post audit ini sehingga nilai positifnya dapat terus ditingkatkan dan sekaligus meminimalisir dampak-dampak negatif yang timbulkan."

"Tesis ini adalah hasil penelitian tentang Pengaruh Perdagangan Bebas Terhadap Perkembangan Perusahaan Kelompok di Indonesia, yang bertujuan menjawab 4 pertanyaan akademis yaitu : (1). bagaimana sistem ekonomi nasional diatur dalam hukum Indonesia?, (2) bagaimana pengaturan perusahaan kelompok dalam hukum Indonesia? (3) apakah perusahaan kelompok mendukung pengembangan sistem perekonomian nasional?, (4) apa hubungan antara perdagangan bebas dengan perkembangan pemisahan kelompok di Indonesia?. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dan eksplanatoris dengan menjadikan bahan pustaka sebagai landasan utamanya, sehingga penelitian ini lebih merupakan sebuah penelitian historis. Penelitian lapangan dilakukan juga dalam bentuk wawancara dengan beberapa pakar hukum ekonomi, pakar ekonomi dan pelaku ekonomi. untuk mendapatkan konfirmasi dan pendapat beberapa hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Untuk menjawab pertanyaan akademis di atas penelitian dibagi dalam 3 konsep, yaitu :1. perkembangan perusahaan kelompok di Indonesia dan aspek-aspek hukumnya,2. perkembangan sistem ekonomi pasar di Indonesia dan aspek-aspek hukumnya,3. pengaruh perdagangan bebas terhadap perkembangan pemisahan kelompok di Indonesia.Hasil penelitian berdasarkan perkembangan sejarah perusahaan kelompok di Indonesia, menunjukkan bahwa :(1) Sistem ekonomi nasional yang diambil dalam hukum ekonomi nasional adalah sistem ekonomi pasar terkendali melalui instrumen hukum(2) Perusahaan kelompok pada prinsipnya tidak dilarang dalam hukum ekonomi nasional, hanya perlu direkayasa melalui hukum ekonomi nasional, agar perusahaan kelompok menjadi lembaga ekonomi kemakmuran rakyat.(3) Perusahaan kelompok di Indonesia dalam sejarah perkembangannya banyak melakukan persaingan curang dan karenanya menghambat pembinaan sistem ekonomi nasional sesuai dengan amanat UUD 45.(4) Perkembangan perusahaan kelompok di Indonesia sangat dipengaruhi oleh perdagangan bebas melalui perjuangan negara-negara anggota GATT dalam kontrak PMA di Indonesia, yang kemudian menjadi pendorong pengusaha-pengusaha Indonesia membentuk pemisahan kelompok untuk menarik kepercayaan investor asing.Menyikapi praktik perusahaan kelompok di Indonesia yang belum sesuai dengan amanat UUD 1945. disarankan agar dilakukan reformasi hukum ekonomi, misalnya melalui penyusunan Undang-Undang persaingan ekonomi disertai penegakan hukum yang adil."